Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun badan ini digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Erick mengatakan, dirinya telah bertemu dengan pihak Danantara beberapa waktu ke belakang. Salah satu hal yang dibahas ialah terkait dengan gedung kantor yang akan ditempatinya.

"Ketemu sudah (dengan Danantara). Karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri. Buat kantornya," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Hal ini selaras dengan fokus yang disampaikan Erick di awal masa jabatannya di pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Diharapkan, kehadiran Danantara bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Menurutnya kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, gak mungkin," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan, peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

Dijelaskan sebelumnya BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA), berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian, ia masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah proyek strategis nasional (PSN) masih berlanjut menjelang pergantian pemerintahan. Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berakhir dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.

Salah satu program yang digencarkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Beredar kabar bahwa pemerintahan Prabowo juga berkomitmen akan melanjutkan pembangunan infrastruktur warisan Jokowi, meskipun anggaran infrastruktur untuk RAPBN 2025 diturunkan.

Di sisi lain, terdapat wacana bahwa pemerintahan Prabowo akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu wacana yang mengemuka adalah penghapusan struktur Kementerian BUMN dan menggantinya dengan model badan atau super holding.

Kinerja sejumlah emiten BUMN Karya lantas menjadi sorotan. Misalnya, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memiliki 40 PSN sejak tahun 2020 hingga hari ini.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan, total nilai kontrak yang diraih dari 40 PSN itu sejak tahun 2020 sebesar Rp 47,5 triliun.

“PTPP telah menyelesaikan 82,71% PSN, di antaranya adalah Proyek Pelabuhan Benoa Paket B, Proyek Smelter Kolaka, dan Proyek Bendungan Lolak III,” ujar dia kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Meskipun terjadi pergantian pemerintahan, PTPP mengaku masih fokus untuk memenuhi target kinerja tahun 2024 serta menyelesaikan proyek-proyek on going.

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, PTPP menargetkan raihan nilai kontrak baru sebesar Rp 32 triliun di tahun 2024.

Terkait progres rencana peleburan BUMN Karya, PTPP belum berkomentar banyak. Asal tahu saja, PTPP rencananya akan dilebur dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

“Kami juga masih menunggu arahan selanjutnya dari Kementerian BUMN terkait dengan peleburan BUMN Karya,” tutur dia.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas melihat, pergantian pemerintahan seharusnya tidak akan mengganggu pada penyelesaian PSN yang dilakukan para emiten BUMN Karya.

“Kami meyakini proyeknya bisa berjalan dengan lancar, mengingat presiden terpilih juga mendukung program pemerintahan sebelumnya,” kata Sukarno, Kamis (3/10).

Rencana peleburan holding BUMN Karya dilihat berpotensi akan membuat kinerja para emiten bisa lebih baik. Sebab, peleburan tersebut bisa menciptakan efisiensi biaya, membuat fokus target mereka lebih terkoordinasi, dan memperkuat posisi di industri konstruksi Tanah Air.

Hingga akhir 2024, kinerja para emiten BUMN Karya juga berpotensi bisa tumbuh jika penyelesaian proyek dilakukan lebih cepat seiring dengan target Presiden Jokowi.

“Jika proyek tersebut bisa selesai lebih cepat, para emiten juga bisa melakukan efisiensi dari sisi operasional,” tutur Sukarno.

Sentimen positif yang akan mendorong kinerja para emiten adalah kelanjutan proyek PSN dan dukungan pemerintah yang baru terhadap pembangunan infrastruktur.

“Sementara, sentimen negatif yang akan memengaruhi kinerja mereka adalah potensi kenaikan biaya proyek akibat harga bahan baku dan tenaga kerja yang meningkat,” paparnya.

Sukarno merekomendasikan hold untuk ADHI, PTPP, dan WIKA dengan target harga masing-masing Rp 300-Rp 320 per saham, Rp 480-Rp 500 per saham, dan Rp 420-Rp 440 per saham.

“Tapi tetap hati-hati, karena secara teknikal masing-masing kinerja saham emiten BUMN Karya cenderung bergerak downtrend atau breakdown support area konsolidasi,” ungkap dia.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana melihat, menuju pergantian pemerintahan, sejumlah PSN yang dikelola oleh BUMN Karya masih dalam proses penyelesaian dan diharapkan rampung tahun ini.

Dampak dari proyek-proyek ini terhadap kinerja emiten BUMN Karya pun cukup signifikan. Meskipun begitu, tak bisa ditampik bahwa tetap ada kekhawatiran terkait kesinambungan proyek menjelang pergantian kepemimpinan.

Namun, dengan komitmen pemerintah baru di bawah Prabowo untuk meneruskan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi, proyek-proyek ini diharapkan tetap berjalan lancar.

“Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa investasi yang telah dilakukan tidak terhenti,” ujar dia kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, peleburan holding BUMN Karya juga akan memengaruhi kinerja mereka ke depan. Wacana pembentukan superholding BUMN yang menggantikan peran Kementerian BUMN dapat memberikan efisiensi dan sinergi yang lebih baik di antara perusahaan-perusahaan infrastruktur.

Namun, hal ini juga bergantung pada kebijakan yang akan diambil oleh presiden dan menteri BUMN yang baru.

“Jika dikelola dengan baik, peleburan ini bisa mendorong inovasi dan penghematan biaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas dan daya saing emiten BUMN Karya,” papar dia.

Hendra melihat, prospek kinerja emiten BUMN Karya di kuartal III 2024 tampak menjanjikan, dengan kemungkinan untuk mencatatkan hasil yang lebih baik dibandingkan semester pertama tahun ini.

Komitmen pemerintah baru untuk melanjutkan proyek-proyek strategis pun bisa menjadi pendorong bagi kinerja para emiten BUMN Karya ke depan.

Namun, tantangan untuk kinerja mereka pun tetap ada. Sebut saja, fluktuasi biaya material dan potensi perubahan regulasi yang bisa memengaruhi progres proyek.

“Sentimen-sentimen tersebut kemungkinan akan bertahan hingga akhir kuartal IV 2024, tetapi tergantung pada bagaimana pemerintah baru mengelola dan mendukung sektor infrastruktur, ungkapnya.

Hendra pun merekomendasikan beli untuk WIKA, PTPP, dan ADHI dengan target harga hingga akhir tahun masing-masing Rp 492 per saham, Rp 525 per saham, dan Rp 344 per saham.

“Dengan dukungan dari kebijakan pemerintah yang berkelanjutan, saham-saham ini dapat menjadi pilihan yang baik bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor infrastruktur, terutama di tengah komitmen untuk mempercepat pembangunan,” tuturnya.