Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun badan ini digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Erick mengatakan, dirinya telah bertemu dengan pihak Danantara beberapa waktu ke belakang. Salah satu hal yang dibahas ialah terkait dengan gedung kantor yang akan ditempatinya.

"Ketemu sudah (dengan Danantara). Karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri. Buat kantornya," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Hal ini selaras dengan fokus yang disampaikan Erick di awal masa jabatannya di pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Diharapkan, kehadiran Danantara bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Menurutnya kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, gak mungkin," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan, peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

Dijelaskan sebelumnya BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA), berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian, ia masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ini bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Prabowo secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Sebelumnya, Muliaman menjelaskan BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA). Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bedanya (dengan Kementerian BUMN) saya kira (terkait) bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Muliaman juga masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak. Dia mengaku akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Muliaman menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap ada beriringan bersama BP investasi Danantara, namun tidak tahu kepastian ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menekankan bahwa instansinya bakal membawahi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) / Indonesia Investment Authority (INA).

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mempersiapkan aturan atau Undang-undang yang akan menjadi payung hukum dalam merealisasi niat pemerintah dalam mengelola BUMN itu.

“Kami siapkan dulu UU-nya. Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK itu pun menjelaskan bahwa nantinya Danantara menjadi lembaga khusus yang berada di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tugas untuk membantu mengelola aset-aset pemerintah di Kementerian-kementerian.

“Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh Kementerian, lalu digabung menjadi satu. Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa. Nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait,” imbuhnya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) atau Indonesia sovereign wealth fund (SWF) dalam struktur Danantara bakal mendorong agar semua BUMN dapat berintegrasi ke dalam instansi tersebut dalam waktu dekat.

Muliaman pun mengamini bahwa lembaga yang dipersiapkan merupakan cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura dan Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia.

“End state-nya iya, mirip mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU nya dulu ya,” tuturnya.

Dia melanjutkan dengan berfokus terhadap model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, maka instansinya bakal lebih fleksibel untuk mengelola investasi di luar APBN.

Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” imbuhnya.

Dia pun menekankan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan konsolidasi aset sehingga entitas baru dapat didirikan dan akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Meski begitu, Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu membantah bahwa seluruh saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN akan dilepas ke badan baru tersebut.

“Bukan saham. Artinya nanti ada konsolidasi dulu, berdiri dulu. Nanti baru ada end state-nya. Nanti akan diskusi dengan kementerian terkait utk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan,” katanya.

Di sisi lain, Muliaman juga menegaskan bahwa nantinya Kementerian BUMN tetap ada bersama BP investasi Danantara, tetapi dirinya tidak dapat memberikan kepastian di masa depan apakah konsep ini akan terus berjalan.

"[Kementerian BUMN] tetap ada, tapi jangka panjangnya belum tahu kita," pungkas Muliaman.

Sekadar informasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 142-P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Dalam beleid tersebut Muliaman Darmansyah diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.