Para pengusaha transportasi barang dan logistik menilai keberadaan truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi masalah besar transportasi di Indonesia. Untuk itu, pengusaha meminta pemerintah terutama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti bisa segera mengatasi masalah ini.

Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) Kyatmaja Lookman bahkan mendukung dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur yang salah satu prioritasnya menyelesaikan masalah angkutal ODOL.

"Selama ini kan tidak pernah ada peta jalannya. Masing-masing kementerian teknisnya jalan sendiri-sendiri dengan mengutamakan egosentrisnya. Makanya, kami para pengusaha barang dan logistik sangat mendukung wacana pembentukan Menko Infrastruktur ini," ujar Kyatmaja di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, selain mengkoordinir penyelesaian masalah ODOL, tugas Menko Infrastruktur ini nantinya juga akan mengkoordinir pembangunan infrastruktur dan merawat infrastruktur jalan serta memastikan umur pakainya.

"Untuk itu, Kemenko Infrastruktur ini nantinya harus segera mengumpulkan semua menteri-menteri terkaitnya seperti Kemenhub, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Korlantas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan," katanya.

Kalau selama ini, Kyatmaja menuturkan belum pernah ada opsi-opsi yang disajikan untuk penyelesaian ODOL ini. "Jangankan opsi, ODOL ini juga nggak pernah dibahas secara komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan masalah ODOL ini selama puluhan tahun belum bisa diselesaikan," tuturnya.

Dia berharap agar masalah ODOL ini nantinya menjadi agenda prioritas di Kementerian Infrastruktur yang wacananya akan dibentuk nanti. "Harus menjadi prioritas. Karena, ODOL ini membuat daya saing produk-produk kita masih lemah," ungkapnya.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap komoditas-komoditas yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seperti, bagaimana pola pendistribusian dan tata cara logistik yang paling ideal untuk jenis produk itu. Untuk itu, lanjutnya, harus dipetakan titik muatnya mana, titik bongkarnya mana, kalau perlu digeser kemana, dan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan.

"Jadi, memang harus tiap-tiap industri itu dibahas, dan itu nggak gampang. Tapi, itu merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk membuat daya saing produk kita meningkat agar tidak menjadi jajahan negara lain dalam memasarkan produknya ke Indonesia," katanya.

Pakar Transportasi Senior dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder akibat penerapan Zero ODOL, pemerintah harus menyeting ulang kebijakannya. Jika dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

"Pelanggaran ODOL selalu gagal untuk ditegakkan selama ini lebih karena pendekatannya hanya penegakkan hukum saja dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia," katanya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini mengatakan ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. "Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur," ujarnya.