Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) siap mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan itu berkolaborasi dengan Kementerian BUMN.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan asosiasi yang menaungi sekitar 4.000 perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 400.000 di industri logistik siap memberikan dukungan penuh dalam program ini.

"Kami sangat mendukung upaya Menteri BUMN Pak Erick Thohir dalam mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kemampuan logistik yang kami miliki, ALFI siap berkontribusi melalui dukungan distribusi dan pengelolaan gudang," ujar Akbar Djohan dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Akbar menyambut positif upaya Erick yang ingin memperbesar keterlibatan swasta dan UMKM dalam mendukung program pemerintah. Akbar menyebut langkah Erick merupakan komitmen nyata dalam membangun penguatan ekosistem yang terintegrasi antara BUMN, swasta, hingga UMKM.

"Keinginan Pak Menteri BUMN melibatkan lebih besar lagi kerja sama dan sinergi dengan swasta dan UMKM sangat tepat, apalagi BUMN bersama swasta, UMKM, hingga koperasi merupakan pilar ekonomi nasional yang harus saling berkolaborasi," ucap Akbar.

Akbar menyampaikan, program swasembada pangan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, sektor logistik memegang peranan penting, terutama dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata di seluruh pelosok negeri.

"Peran logistik menjadi krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tantangan geografis yang dihadapi, terutama di daerah-daerah terpencil," sambung Akbar.

Target swasembada pangan mencakup peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, serta komoditas lainnya. Untuk mencapai target ini, Akbar menilai, dukungan dari sektor logistik sangat dibutuhkan, baik dalam hal penyediaan transportasi, fasilitas penyimpanan yang memadai, hingga efisiensi distribusi ke pasar-pasar lokal.

"Dalam mendukung program ini, ALFI akan memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta optimalisasi pengelolaan gudang untuk menjaga kualitas pangan tetap terjaga hingga ke konsumen. Kami yakin bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor logistik akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan swasembada pangan," tambah Akbar Djohan.

Dengan komitmen ALFI untuk berkontribusi dalam program swasembada pangan, Akbar berharap peran penting sektor logistik mampu mempercepat pencapaian target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Akbar menyampaikan ALFI memiliki aset, infrastruktur transportasi dan distribusi, serta pergudangan dengan sistem digitalisasi terintegrasi yang dapat mendukung program swasembada pangan.

"Dengan kemampuan dan pengalaman lebih dari 35 tahun dan jaringan dari Sabang sampai Merauke, kami yakin percepatan swasembada pangan di Indonesia bisa kita wujudkan dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat penerima, dan tepat barangnya," kata Akbar.

Para pengusaha transportasi barang dan logistik menilai keberadaan truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi masalah besar transportasi di Indonesia. Untuk itu, pengusaha meminta pemerintah terutama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti bisa segera mengatasi masalah ini.

Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) Kyatmaja Lookman bahkan mendukung dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur yang salah satu prioritasnya menyelesaikan masalah angkutal ODOL.

"Selama ini kan tidak pernah ada peta jalannya. Masing-masing kementerian teknisnya jalan sendiri-sendiri dengan mengutamakan egosentrisnya. Makanya, kami para pengusaha barang dan logistik sangat mendukung wacana pembentukan Menko Infrastruktur ini," ujar Kyatmaja di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, selain mengkoordinir penyelesaian masalah ODOL, tugas Menko Infrastruktur ini nantinya juga akan mengkoordinir pembangunan infrastruktur dan merawat infrastruktur jalan serta memastikan umur pakainya.

"Untuk itu, Kemenko Infrastruktur ini nantinya harus segera mengumpulkan semua menteri-menteri terkaitnya seperti Kemenhub, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Korlantas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan," katanya.

Kalau selama ini, Kyatmaja menuturkan belum pernah ada opsi-opsi yang disajikan untuk penyelesaian ODOL ini. "Jangankan opsi, ODOL ini juga nggak pernah dibahas secara komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan masalah ODOL ini selama puluhan tahun belum bisa diselesaikan," tuturnya.

Dia berharap agar masalah ODOL ini nantinya menjadi agenda prioritas di Kementerian Infrastruktur yang wacananya akan dibentuk nanti. "Harus menjadi prioritas. Karena, ODOL ini membuat daya saing produk-produk kita masih lemah," ungkapnya.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap komoditas-komoditas yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seperti, bagaimana pola pendistribusian dan tata cara logistik yang paling ideal untuk jenis produk itu. Untuk itu, lanjutnya, harus dipetakan titik muatnya mana, titik bongkarnya mana, kalau perlu digeser kemana, dan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan.

"Jadi, memang harus tiap-tiap industri itu dibahas, dan itu nggak gampang. Tapi, itu merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk membuat daya saing produk kita meningkat agar tidak menjadi jajahan negara lain dalam memasarkan produknya ke Indonesia," katanya.

Pakar Transportasi Senior dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder akibat penerapan Zero ODOL, pemerintah harus menyeting ulang kebijakannya. Jika dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

"Pelanggaran ODOL selalu gagal untuk ditegakkan selama ini lebih karena pendekatannya hanya penegakkan hukum saja dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia," katanya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini mengatakan ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. "Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur," ujarnya.

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didorong untuk membentuk Badan Logistik Nasional (BLN). Alasannya, perputaran ekonomi dari sektor logistik bisa mencapai Rp400 triliun dan memberikan kontribusi besar bagi negara.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan mengatakan, keberadaan Badan Logistik Nasional bisa menarik investasi, baik dalam dan luar negeri, sehingga pendapatan sektor ini jadi optimal.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ucap Akbar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Selain dampak keekonomiannya, Akbar menilai, pendirian BLN menjadi langkah besar pemerintah. Dia yakin dengan lembaga baru ini pemerintah bisa mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik nasional.

"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional," ujarnya.

BLN diyakini bakal menjadi bahan bakar baru kebangkitan industri manufaktur dalam negeri yang tengah lesu, terutama harga logistik yang tinggi.

Dengan adanya BLN juga perlu satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian. Hal ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi sektor logistik nasional.

Akbar melanjutkan, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini berdampak besar dalam mengurai carut-marutnya sektor logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar kementerian," tuturnya.

Dia juga mengingatkan persoalan regulasi pada pertengahan tahun lalu yang berdampak terhadap 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

Akbar memandang, penyumbatan ribuan kontainer di dua pelabuhan utama memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Federation of International Freight Forwarders Associations (FIATA) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) sukses menggelar acara inti FIATA Regional Asia Pasific (RAP) Meeting 2024 di Merusaka, Nusa Dua, Bali pada 11 Juli 2024.

Acara dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dengan sejumlah keynote speakers, yakni Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki N. Hanafi, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum ALFI atau ILFA) Akbar Djohan.

Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun memberi arahan secara daring terkait strategi pembangunan sektor logistik kawasan regional dalam FIATA-RAP 2024 yang dihadiri lebih dari 200 peserta pemimpin industri logistik, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia khususnya Asia Pasifik.

Pemimpin industri ini berkumpul untuk merumuskan rekomendasi usulan kebijakan dalam menata masa depan sektor logistik di tingkat regional, sekaligus upaya menjaga ketahanan keberlanjutan bisnis dalam rantai pasok global.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan, potensi industri logistik di Kawasan Asia Pasifik didukung oleh pertumbuhan ekonomi tingginya investasi, serta peningkatan volume
perdagangan.

Namun tantangan, kata Ma'ruf masih menjadi perhatian khususnya ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang

“Pesan saya, pertama dorong adaptasi dan inovasi teknologi dengan transformasi digital di sector logistik, yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan, dan akurasi, dalam proses distribusi, sehingga dapat menurunkan ongkos logistik," ujar dia dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (12/7).

"Kedua tingkatkan investasi dalam pelatihan SDM yang memadai bagi tenaga kerja, dan Ketiga perkuat reformasi regulasi kebijakan dan regulasi yang selaras antar instansi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan, pemerintah Indonesia telah membangun National Logistic Ecosystem (NLE). Melalui NLE diharapkan dapat menyelaraskan
arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegrasikan dalam satu sistem kemudahan “Single Submission”.

“Tantangan industri logistik semakin beragam, mulai dari adaptasi terhadap teknologi, hingga dinamika pasar global yang terus berubah. Ini pentingnya efisiensi bidang transportasi logisti," ujar Budi Karya.

Presiden FIATA, Turgut Erkerskin mengatakan, FIATA-RAP 2024 harus menjadi contoh bagi semua negara dalam mempertemukan negara-negara mitra demi memperkuat konektivitas perdagangan internasional.

“Saat kita berada di sini, kita membahas tantangan dan peluang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia Pasifik karena semua perekonomian, semua rantai pasokan saat ini saling terhubung," ujarnya.

"Sistem yang berfungsi dengan baik di satu negara saja tidak cukup. Negara-negara harus bekerja sama, dalam mengembangkan koridor transportasi dan logistik,” kata Turgut.

Pun dengan Chairman FIATA-RAP 2024, Yukki N. Hanafi mempertegas bahwa industri logistik dihadapkan pada tantangan signifikan seperti regulasi yang semakin ketat, perang dagang, dan perubahan dinamika pasar.

"Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas, kita dapat menciptakan ekosistem logistik yang efisien dan berkelanjutan," ujarnya.

ALFI/ILFA Dorong Pembentukan Badan Logistik Nasional

Sektor logistik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan global. Pada 2023, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen.

“Investasi dalam teknologi hijau dan solusi logistik yang berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Big Data dalam manajemen rantai pasok telah menunjukkan efisiensi yang signifikan, mengurangi biaya operasional hingga 20 persen dan emisi karbon hingga 15 persen," ujar Ketua Umum ALFI/ILFA, Akbar Djohan.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA 2024 yang digelar setelah diskusi panel FIATA-RAP 2024, seluruh anggota ALFI/ILFA menyepakati rekomendasi usulan asosiasi kepada pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau lembaga setingkat kementerian yang khusus untuk mengatur tata kelola logistik nasional dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan industri dalam negeri.

Akbar menambahkan ALFI/ILFA mengusulkan pembentukan lembaga atau badan atau dewan logistik nasional yang independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Badan Logistik Nasional ini merupakan langkah strategis sekaligus motor penggerak dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, integritas sistem logistik nasional kita, maupun tata kelola ekosistem logistik nasional," ujarnya.

Komitmen dan Sinergi Industri dalam Logistik Berkelanjutan

Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid mengatakan, sektor logistik telah menjadi urat nadi dalam pertumbuhan bisnis di Tanah Air. Kolaborasi dan sinergi industri merupakan urgensi dalam memastikan keberlanjutan atau sustainability bisnis logistik.

"Tanpa logistik yang baik dan efisien, ekonomi kita tidak bisa terbang tinggi. Selain menjaga pertumbuhan, industri perlu menjaga bumi kita dengan transisi energi di sektor logistik," kata Arsjad.

Adopsi pengembangan teknologi melalui digitalisasi dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan juga menjadi perhatian bagi kalangan industri yang bersentuhan dengan aspek logistik.

Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS), Eka Suhendra mengatakan digitalisasi mampu membuat pengaturan terhadap pergerakan kapal menjadi lebih efisien, lebih maksimal.

Pemakaian energi yang ramah lingkungan juga menjadi fokus PT Kilang Pertamina Internasional (KIP).

“Penggunaan bahan bakar saat ini menjadi salah satu kontributor emisi. Dengan melakukan efisiensi energi, maka kita dapat menurunkan 20-25 persen konsumsi fuel,” kata VP Supply and Logistic Operation KIP, Woody Boemara.

Sementara itu, Direktur Strategi PT Pelindo (Persero), Prasetyo, mengungkapkan, optimalisasi sistem operasional perusahaan menjadi faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik.

Diketahui setelah merger, Pelindo fokus penerapan sistem operasi Single Enterprise Resources Planning (ERP) berbasis AP (System Application and Product).

“Kami implementasi digitalisasi, baik itu di Terminal Operating System, kemudian juga ke Single ERP. Nah, ini juga akan meningkatkan performance dari Pelindo," tuturnya.

"Upaya bersama dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis logistik tak terlepas dari kepatuhan (compliance) terhadap regulasi, khususnya compliance pajak," sambung Prasetyo.

Managing Director TaxPrime, Muhammad Fajar Putranto memaparkan bahwa masih terdapat pengusaha Indonesia yang terdampak atas ketidakselarasan regulasi dengan kondisi bisnis logistik global, khususnya soal perpajakan

“Sehingga dampaknya terhadap compliance pajak, apalagi di Indonesia tidak ada perluasan tax allowance dalam subsektor logistik, khususnya fleet untuk pengangkutan darat, laut, dan udara. For the sake of Indonesia, saat pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan GDP, tentunya ini harus jadi perhatian,” tegas Fajar.

Agenda FIATA-RAP Meeting 2024 akan berakhir pada 12 Juli 2024 dengan agenda persetujuan atas risalah pertemuan FIATA. Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahun ini akan menyerahkan tongkat estafet bagi host selanjutnya.

(FAY)