Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Gaji Kepala Otorita IKN -Jakarta. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono resmi menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menjadi orang nomor satu di calon ibu kota Indonesia, Basuki Hadimuljono mendapat gaji hingga ratusan juta rupiah per bulan.

Dilansir dari website Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN, Selasa (05/11/2024), di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan Kepala OIKN yang dilantik. “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Basuki Hadimuljono sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya. Basuki juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Gaji Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN dan wakilnya mendapat fasilitas gaji lumayan besar. Gaji kepala dan wakil kepala Otorita IKN mencapai ratusan juta per bulan. Selain itu, kepala dan wakil kepala Otorita IKN juga mendapat tunjangan operasional yang mencapai ratusan juta per bulan

Gaji serta tunjangan kepala dan wakil kepala Otorita IKN tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala IKN. Perpres tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Januari 2023.

Beleid tersebut menyatakan, sumber gaji dan semua fasilitas yang diberikan kepada Kepala Otorita IKN dan wakilnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lampiran aturan tersebut menetapkan sejumlah komponen dan besaran hak keuangan bagi Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Yakni, terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat (berupa tunjangan keluarga serta tunjangan beras), serta tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Tonton:Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Total gaji berikut tunjangan yang diterima Kepala Otorita IKN adalah sebesar Rp 172.718.840 (Rp 172,71 juta) per bulan. Selain itu, Kepala Otorita IKN juga masih mendapatkan dana operasional sebesar Rp 178 juta per bulan.

Sementara gaji Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 155.180.670 (Rp 155,18 juta) per bulan. Sedangkan dana operasionalnya sebesar Rp 145 juta per bulan. Dana operasional diberikan 80% secara lump sum dan sisanya untuk dukungan operasional lainnya.

Itulah informasi resmi penunjukkan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Selamat menjalankan amanat baru Pak Bas, semoga amanah.

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Riset dan Pengembangan menyerahkan buku Kumpulan 30 Policy Brief untuk Otorita Ibu kota Nusantara (OIKN). Buku yang disusun peneliti UI itu berisi gagasan inovatif serta solusi berbasis kajian ilmiah untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN sebagai ikon masa depan Indonesia.

Terdapat berbagai topik strategis mulai dari energi, pangan, transportasi, sosial-humaniora, teknologi dan informatika, hingga kesejahteraan dan konservasi lingkungan. Sekretaris Universitas UI, Agustin, mengatakan buku ini mencerminkan komitmen UI mengintegrasikan kebijakan publik guna mendorong transformasi positif bagi masyarakat dan lingkungan di kawasan IKN.

"Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan IKN dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan ini,” kata Agustin dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 7 November 2024.
Pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan menerapkan tiga konsep utama kota, yakni Kota Hutan, Kota Spons dan Kota Cerdas. Kota Hutan bertujuan melestarikan ekosistem hutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan perlindungan habitat satwa.

Kota Spons mengelola siklus air kota untuk mencegah banjir, menjaga kualitas air, dan mendukung keberlanjutan sumber daya air. Kota Cerdas memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan layanan publik serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kota.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan ada lima prinsip yang dijalankan saat perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian IKN. Kelima prinsip itu adalah green (hijau), sustainable (berkelanjutan), resilience (berketahanan), inclusive (inklusif), dan smart (cerdas).

Pada prinsip green, dari seluruh luas area IKN, 65 persen akan digunakan untuk tropical forest dan 10 persen digunakan untuk green area, seperti city park dan smart farming. Sementara itu, 25 persen area akan dibangun sebagai built environment area yang dibagi menjadi sembilan economy generator.

Selain menjadi kota hijau dan berkelanjutan, IKN ditargetkan menjadi kota modern yang cerdas dan inklusif. Semua program pemberdayaan masyarakat akan mengikutsertakan vulnerable groups.

"IKN mengundang large scale investor sampai dengan UMKM karena ini adalah kota inklusif untuk semua orang. Karena itu, filosofi ini berpengaruh secara langsung di dalam perencanaan dan pembangunan IKN,” ujar Ali Berawi.

Beberapa rekomendasi diberikan untuk mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam sektor energi, pangan, dan transportasi. Antara lain pengembangan standar keamanan Battery Energy Storage System (BESS), insentif finansial, serta pembangunan rantai pasokan bioenergi yang memperkuat sistem kelistrikan di IKN.

Di sektor pangan, strategi ketahanan dapat dilakukan melalui penerapan agroforestri dan reorientasi paradigma pangan sebagai bentuk hak asasi manusia (HAM) untuk ketahanan pangan. Pada sektor transportasi, aksesibilitas lalu lintas laut Balikpapan harus diperkuat sebagai pintu gerbang menuju IKN, serta perlunya perhatian, khususnya pada keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.

Sementara itu, sektor sosial-humaniora, rekomendasi yang diberikan mencakup keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, penciptaan ruang publik beragam budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Dialog antar-umat beragama, penyediaan akses pendidikan yang merata, hingga insentif fiskal untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus diperhatikan.

Selain itu, upaya menciptakan IKN yang ramah bagi semua warga dapat dilakukan melalui kebijakan inklusif untuk perempuan, disabilitas, dan anak-anak yang harus sejalan dengan nilai kearifan lokal.

Pada sektor teknologi dan informatika, rekomendasi mencakup penerapan pemantauan kualitas udara secara real-time dengan memanfaatkan pemetaan spasial berbasis teknologi navigasi, penguatan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Strategi diplomasi publik juga dapat dijalankan dengan menekankan aspek legal-konstitusional pemindahan dan melibatkan komunitas akademik internasional dalam diseminasi informasi guna meningkatkan citra IKN di media internasional.

Sedangkan, sektor kesejahteraan, rekomendasi yang diberikan berupa program kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan ke IKN. Meliputi pelatihan, dukungan psikologis, pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitas untuk keluarga.

Sementara itu, untuk konservasi lingkungan, rekomendasi mencakup peranan Good Governance, termasuk tata kelola sampah, pengelolaan limbah konstruksi, serta pembangunan smart green village untuk mengatasi masalah lingkungan. Strategi dekarbonisasi melalui carbon offset, reforestasi, carbon capture, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan juga diusulkan guna mengurangi dampak konversi lahan dan vegetasi alami di IKN.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Nurtami, mengatakan seluruh rekomendasi atau policy brief dalam buku ini merupakan hasil kolaborasi dan pemikiran dari para akademisi dan peneliti lintas disiplin ilmu di UI dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan IKN. Ia mengatakan sebagai universitas yang berperan sentral dalam riset dan inovasi, pihaknya berharap buku ini dapat membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

"Sinergi ini krusial dalam mendorong pembangunan yang cerdas, adaptif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan IKN yang menjadi smbol kemajuan negara,” kata Nurtami.

Baca juga: Ide Twin Cities IKN dan Jakarta, Begini Konsep 'Kota Kembar'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024).

Usai pelantikan berlangsung, Dody menjelaskan bahwa dirinya sempat melakukan pertemuan dengan Basuki di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Salah satu pembahasannya yakni mengenai permohonan dukungan penambahan SDM.

“Itu [masalah permohonan dukungan SDM] iya sudah diminta, sekitar 1.000 atau 2.000 [SDM siap dialokasikan dari PU ke OIKN],” kata Dody saat ditemui di sela-sela acara Konstruksi Indonesia di ICE BSD, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Basuki membahas mengenai sinergi dan kerja sama dalam melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan.

Dia memastikan, Kementerian PU bakal siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Kepala OIKN terkait dengan rencana pembangunan IKN nantinya.

“IKN kan saya dari dulu ngomong PU itu tukang, [kalau teknis] tanya ke pak Basuki kan Kepala OIKN beliau, kita nurut arahan. Kalau Pak Bas suruh ke kiri ya kita kiri, kalau ke kanan ya kanan,” tegasnya,

Untuk diketahui, usai resmi dilantik menjadi Kepala OIKN, Basuki kedapatan langsung menyambangi Kementerian PU menyampaikan sejumlah program-program pembangunan tahap I yang ditargetkan bakal mulai rampung pada 2027.

Selain itu, Basuki juga diketahui meminta dukungan penguatan OIKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU.

Adapun, saat ini salah satu personel PUPR yang telah tampak menjabat posisi strategis OIKN yakni Danis H. Sumadilaga. Danis yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN kini didapuk sebagai Deputi Sarana dan Prasarana OIKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

(hal/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo Subianto pada Selasa, 5 November 2024.

Basuki dilantik untuk memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara.

Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

Mengacu pada alasan ini, Basuki kini mendapatkan gaji yang berbeda seperti ketika dirinya menjadi Menteri PUPR.

Gaji Ketua Otorita IKN

Setelah Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya akan mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Gaji Pak Bas saat jadi Menteri PUPR

Saat masih jadi Menteri PUPR, Basuki mendapat gaji pokok sebesar Rp5,04 juta. Tak hanya menerima gaji, mengacu pada surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Menteri negara juga mendapat tunjangan sebesar Rp13,6 juta.

Dengan demikian, gaji dan tunjangan Basuki sebagai Menteri PUPR belum termasuk insentif, uang makan, transportasi dan lainnya sebesar Rp18,64 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo Subianto pada Selasa, 5 November 2024.

Basuki dilantik untuk memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara.

Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

Mengacu pada alasan ini, Basuki kini mendapatkan gaji yang berbeda seperti ketika dirinya menjadi Menteri PUPR.

Gaji Ketua Otorita IKN

Setelah Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya akan mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Jakarta -

Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

(hal/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Dia berharap dengan dilantiknya Basuki yang juga sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo, bisa melanjutkan fokus penyelesaian pembangunan di IKN.

“Kita harus terus bekerja sama Karena setahu kami otorita IKN itu juga masuk ke dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi banyak sekali tugas-tugas termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Hal ini juga diamini oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nugroho Wahid. Dia menilai Basuki adalah sosok yang baik yang dinyakini bisa menjaga pembangunan IKN ke depannya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Dia berharap dengan dilantiknya Basuki yang juga sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo, bisa melanjutkan fokus penyelesaian pembangunan di IKN.

“Kita harus terus bekerja sama Karena setahu kami otorita IKN itu juga masuk ke dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi banyak sekali tugas-tugas termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Hal ini juga diamini oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nugroho Wahid. Dia menilai Basuki adalah sosok yang baik yang dinyakini bisa menjaga pembangunan IKN ke depannya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruangsekalgus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid berkomentar ihwal pelantikan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Basuki, yang dulu menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa, 5 Oktober 2025.

“Pak Basuki orang baik,” kata Nusron usai rapat koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaan di Kementerian ATR, Selasa, 5 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan berlanjut dengan fokus penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Banyak sekali tugas-tugas, termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan karena pembangunan infrastruktur di IKN harus dikawal,” kata AHY.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita IKN definitif, Basuki Hadimuljono sempat menduduki kursi Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. Saat itu, ia dilantik Presiden ke-7 Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur per 3 Juni 2024.

Usai dilantik, Basuki mengatakan bahwa Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN. Basuki menepis anggapan bahwa pembangunan IKN saat ini tidak akan secepat pada era Jokowi.

“Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap, perintah',” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 5 November 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Basuki Hadimuljono resmi dilantik jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hari ini. Dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik jadi Kepala OIKN.

Dia bilang usai dilantik, Prabowo langsung menyalaminya dan langsung bilang segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang IKN harus bisa selesai dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Lihat Video 'Momen Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(hal/fdl)