Bisnis.com, JAKARTA - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap bahwa Jaksa Agung siap menindak 300 pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Kondisi ini telah menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp300 triliun.

Hashim mengatakan, laporan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Dia mengungkapkan pada tahap pertama, para pengusaha sawit tersebut siap membayar sekitar Rp189 triliun dalam waktu dekat.

“Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim mengungkap, para pengusaha nakal itu bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

“25 [pengusaha] tidak punya NPWP, 15 [pengusaha] tidak punya rekening bank di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengungkap bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menangkap pengusaha yang memiliki lahan sawit bodong atau tidak terdaftar.

Luhut awalnya menceritakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Sawit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengaudit data terkait lahan sawit bodong.

Dia menyebut, dari audit itu ditemukan lebih dari 3 juta hektare lahan sawit masih tak terdaftar. Data tersebut pun diterima oleh Prabowo. Kemudian, sang presiden terpilih itu ingin menangkap saja para pengusaha yang terlibat.

“Kemarin baru diumumkan 3,1 juta hektare [lahan sawit] tak register. Beliau [Prabowo] bilang 'Bang kita tangkap saja'. 'Tenang Mr President' kata saya, 'Biar Bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar” tuturnya.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.