Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10%. Pihaknya menegaskan tidak segan mogok kerja, bila usulan kenaikan upah tidak dituruti. Said menyatakan kenaikan upah 1,58% di tahun 2024 itu hanya untuk mengejar angka inflasi.

Sesuai catatan detikcom, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan upah minimum. Sebab penetapan upah minimum harus mengacu peraturan yang ada.

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

Jadi berapa UMP Jakarta tahun depan jika naik 10% seperti tuntutan buruh?

Sebagai informasi, di 2024 ini UMP Jakarta berada di angka Rp 5.067.381. Maka, dengan hitungan kasar jika ditambahkan 10%, UMP Jakarta tahun depan akan menjadi sebesar Rp 5.574.119, atau naik Rp 506.738.

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah biasanya menggunakan formula khusus, seperti tahun 2023 misalnya.

Formula yang digunakan biasanya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua komponen itu dihitung dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah di setiap wilayah.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," beber Yassierli.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan tidak dipenuhi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja merugikan buruh. Mogok kerja direncanakan akan berlangsung selama 3 hari.

Sebagaimana diketahui, pihaknya mengusulkan kenaikan upah minimum tahun depan 8-10%.

"Puncaknya bila 1 November tetap keputusan upah minimum di bawah 8%, apalagi di bawah inflasi dan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh dalam keputusan MK, mogok nasional," katanya dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024).

"Bulan November kami belum tentukan tanggalnya bulan November tiga hari berturut-turut mogok nasional, bulan November 2024. Kalau kenaikan upah minimum di bawah 8% dan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja keputusan MK merugikan buruh," tambahnya.

Dia menerangkan, pihaknya juga akan menggelar aksi besar-besaran. Aksi tersebut akan melibatkan ratusan ribu buruh.

Aksi tersebut menuntut dua hal yakni kenaikan upah minimum 8-10% pada tahun 2025 dan mencabut omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan dan petani.

"Peserta aksi 100 ribu orang bahkan bisa lebih kemudian dilaksanakan di 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, waktu aksi selama 7 hari berturut-turut," katanya.

Tambahnya, aksi tersebut berlangsung dari 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024. "Waktu aksi adalah 7 hari mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024, aksi akan diikuti 100 ribu buruh lebih di seluruh wilayah Indonesia bergelombang terus-menerus," terangnya.