Ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besok (24/10) di depan Istana Negara. Dalam unjuk rasa kali ini, buruh akan membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

Lebih lanjut, aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta pada pukul 10:00 WIB. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah aksi 24 Oktober, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

Simak Video: Said Iqbal: Upah Ideal Buruh di Jakarta Rp 7 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2025 akan diumumkan bulan depan, tepatnya 24 November 2024. Apakah akan ada kenaikan?

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut belum bisa mengatakan apakah akan ada keputusan naik atau tidaknya UMP.

"UMP kan tanggal 21 paling lambat ditetapkan November. Sekarang baru Oktober," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Indah menyebut ada usulan dari Dewan Pengupahan Nasional untuk menaikkan terkait rumus perhitungan dari UMP itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Sesuai PP 51 (alpha) sampai 0,3. Dewan pengupahan nasional sudah bersidang ada usulan ke pemerintah 0,35," terangnya.

Namun, diakui memang ada perbedaan antara keinginan dari pengusaha dan pekerja. Dirinya meyakini akan ada titik terang dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menaker yang baru.

"Beda mau pengusaha dan maunya pekerja, tetapi insyaallah dari Pak Menteri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 24 Oktober 2024.

Aksi ini diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek membawa dua tuntutan utama, pertama, naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10%, dan kedua, cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti. Pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan," jelas Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan tidak dipenuhi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja merugikan buruh. Mogok kerja direncanakan akan berlangsung selama 3 hari.

Sebagaimana diketahui, pihaknya mengusulkan kenaikan upah minimum tahun depan 8-10%.

"Puncaknya bila 1 November tetap keputusan upah minimum di bawah 8%, apalagi di bawah inflasi dan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh dalam keputusan MK, mogok nasional," katanya dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024).

"Bulan November kami belum tentukan tanggalnya bulan November tiga hari berturut-turut mogok nasional, bulan November 2024. Kalau kenaikan upah minimum di bawah 8% dan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja keputusan MK merugikan buruh," tambahnya.

Dia menerangkan, pihaknya juga akan menggelar aksi besar-besaran. Aksi tersebut akan melibatkan ratusan ribu buruh.

Aksi tersebut menuntut dua hal yakni kenaikan upah minimum 8-10% pada tahun 2025 dan mencabut omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan dan petani.

"Peserta aksi 100 ribu orang bahkan bisa lebih kemudian dilaksanakan di 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, waktu aksi selama 7 hari berturut-turut," katanya.

Tambahnya, aksi tersebut berlangsung dari 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024. "Waktu aksi adalah 7 hari mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024, aksi akan diikuti 100 ribu buruh lebih di seluruh wilayah Indonesia bergelombang terus-menerus," terangnya.