JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung tentangnya rumitnya birokrasi yang turut menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. 

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka pemerintah harus  menjalankan program secara  lincah dan taktis harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dia menekankan bahwa pemerintah fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saat ini pemerintah sudah melakukan pembenahan regulasi dan birokrasi  tetapi regulasi yang tidak sinkron  menyebabkan  prosedur birokrasi yang rumit. Dalam implementasi di lapangan masih terjadi permasalahan perizinan  di lapangan.

“Izin diganti pertimbangan izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet. Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ungkap dia.

Jokowi mengatakan reformasi struktural yang telah berjalan penting harus terus dilanjutkan. Dalam hal ini sinkronisasi regulasi dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun mengatakan  transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” kata Isma Yatun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung tentangnya rumitnya birokrasi yang turut menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. 

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka pemerintah harus  menjalankan program secara  lincah dan taktis harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dia menekankan bahwa pemerintah fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saat ini pemerintah sudah melakukan pembenahan regulasi dan birokrasi  tetapi regulasi yang tidak sinkron  menyebabkan  prosedur birokrasi yang rumit. Dalam implementasi di lapangan masih terjadi permasalahan perizinan  di lapangan.

“Izin diganti pertimbangan izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet. Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ungkap dia.

Jokowi mengatakan reformasi struktural yang telah berjalan penting harus terus dilanjutkan. Dalam hal ini sinkronisasi regulasi dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun mengatakan  transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” kata Isma Yatun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News