REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Warga dunia maya baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang bersertifikat halal. Viralnya produk-produk tersebut diungkap oleh netizen dari akun @dianwidayanti di Instagram

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Namun, dia menyatakan bahwa pihaknya akan segera memberikan keterangan pers. "Siaap, sedang disiapkan rilis," ujar Aqil saat dikonfirmasi Republika, Selasa (1/10/2024).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut tentang kebenaran adanya produk bernama beer dan wine yang diungkap selebgram tersebut, Aqil belum merespons lagi.

Seperti diketahui, pemilik akun @dianwidayanti mengungkap produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapat sertifikat halal BPJPH. Dia menemukan produk-produk tersebut dalam aplikasi BPJPH.

Padahal, dalam fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020, tidak boleh menamakan suatu produk dengan sesuatu yang diharamkan. "Artinya Rhum, Beer, wine dan lain-lain itu, harus gak boleh dong ya. Tapi ini ada loh ini di web halal Indonesia," kata Dian Widayanti.

Terkait hal ini, dia pun meminta klarifikasi kepada akun instagram @halal.indonesia. Menurut dia, sebelumnya sudah banyak laporan yang diberikan pegiat halal, Aisha Maharani. Namun, kata dia, sayangnya suara Aisha Maharani kurang didengar oleh pemerintah. "Harapan kami, yang kayak gini bisa jadi catatan dan segera diperbaiki," tulis Dian.

Namun, berdasarkan pantauan Republika di web halal Indonesia, nama-nama produk tersebut sudah tidak muncul lagi di aplikasi BPJPH.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum mengetahui tentang adanya produk-produk dengan nama barang haram tersebut. Di akan mengkaji kembali produk yang dinilai tidak layak mendapatkan sertifikasi halal, tetapi mendapatkan nomor sertifikasi halal.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Viralnya produk wine, beer, tuak dan tuyul yang mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menanggapi hal tersebut, Founder Halal Corner, Aisha Maharani mengatakan bahwa kalau BPJPH salah seharusnya klarifikasi dan minta maaf, bukan melakukan takedown.

"Yang terjadi dan yang saya sayangkan dari BPJPH main takedown, seharusnya ada klarifikasi, kemudian kalau salah minta maaf, orang Indonesia itu pemaaf kok," kata Aisha kepada Republika, Selasa (1/10/2024)

Aisha mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa sebenarnya halal self-declare tidak diperlukan. Mungkin bagi pelaku usaha, halal self-declare seperti surga, dimudah-mudahkan karena tidak ada audit dan hanya sekadar verifikasi serta klaim bahan. Halal self-declare tidak ada manual sistem jaminan halal, hanya foto bersama kemudian selesai. Lepas dari itu, pengawasan atau konsistensi dari pelaku usaha tidak ada.

Misal pelaku usaha beli ayam, ayamnya harus sertifikasi halal. Kemudian pelaku usaha beli ayam dari di toko-toko unggas yang sudah ada sertifikasi halal, hanya pada saat itu untuk dapat sertifikat halal. Setelah dapat sertifikat halal, ditemukan di lapangan tidak memakai ayam yang halal, mereka belinya di pasar yang tidak jelas apakah daging ayamnya halal.

"Jadi metode ini (halal self-declare) memang tidak laiak untuk dipertahankan, kalau dulu saya masih menimbang-nimbang karena kasihan sudah ada P3H, mereka juga kerjanya ada yang ikhlas, tapi ada oknum juga, tetapi dalam sistem harus melihat dari KPI (Key Performance Indicator) yang berlaku kemudian bagaimana sistem itu berjalan," ujar Aisha.

Ia menegaskan, metode halal self-declare sudah tidak layak digunakan, karena industri itu tidak hanya penjual gorengan dan sekelas kantin. Industri itu luas, apalagi ketika kategori halal self-declare ini diperluas ke roti, es krim, dan catering. Ini sudah melampaui dari kewenangan yang ada.

"Contoh yang saya temukan ketika jadi juri, ada kedai bakso yang dia dapat sertifikat halal self-declare, padahal itu tidak boleh, daging-daging harus kategorinya reguler, ada audit," ujarnya.

Aisha menceritakan bahwa dirinya bertanya ke penjual bakso itu, apakah menggiling dagingnya di penggilingan bersama atau tidak. Penjual bakso itu menjawab menggunakan penggilingan daging bersama. Padahal tidak boleh pakai penggilingan daging bersama yang tidak jelas apakah ada daging yang haram digiling di situ juga.

Sebelumnya, merespons laporan masyarakat terkait tuak, wine dan beer halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan konfirmasi, klarifikasi dan pengecekan. MUI langsung melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus ini.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh memimpin pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor MUI pada Senin, (30/9/2024) sore.

Dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid, produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self-Declare, tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.

“Penetapan Halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut,” kata Kiai Niam.