REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Viralnya produk wine, beer, tuak dan tuyul yang mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menanggapi hal tersebut, Founder Halal Corner, Aisha Maharani mengatakan bahwa kalau BPJPH salah seharusnya klarifikasi dan minta maaf, bukan melakukan takedown.

"Yang terjadi dan yang saya sayangkan dari BPJPH main takedown, seharusnya ada klarifikasi, kemudian kalau salah minta maaf, orang Indonesia itu pemaaf kok," kata Aisha kepada Republika, Selasa (1/10/2024)

Aisha mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa sebenarnya halal self-declare tidak diperlukan. Mungkin bagi pelaku usaha, halal self-declare seperti surga, dimudah-mudahkan karena tidak ada audit dan hanya sekadar verifikasi serta klaim bahan. Halal self-declare tidak ada manual sistem jaminan halal, hanya foto bersama kemudian selesai. Lepas dari itu, pengawasan atau konsistensi dari pelaku usaha tidak ada.

Misal pelaku usaha beli ayam, ayamnya harus sertifikasi halal. Kemudian pelaku usaha beli ayam dari di toko-toko unggas yang sudah ada sertifikasi halal, hanya pada saat itu untuk dapat sertifikat halal. Setelah dapat sertifikat halal, ditemukan di lapangan tidak memakai ayam yang halal, mereka belinya di pasar yang tidak jelas apakah daging ayamnya halal.

"Jadi metode ini (halal self-declare) memang tidak laiak untuk dipertahankan, kalau dulu saya masih menimbang-nimbang karena kasihan sudah ada P3H, mereka juga kerjanya ada yang ikhlas, tapi ada oknum juga, tetapi dalam sistem harus melihat dari KPI (Key Performance Indicator) yang berlaku kemudian bagaimana sistem itu berjalan," ujar Aisha.

Ia menegaskan, metode halal self-declare sudah tidak layak digunakan, karena industri itu tidak hanya penjual gorengan dan sekelas kantin. Industri itu luas, apalagi ketika kategori halal self-declare ini diperluas ke roti, es krim, dan catering. Ini sudah melampaui dari kewenangan yang ada.

"Contoh yang saya temukan ketika jadi juri, ada kedai bakso yang dia dapat sertifikat halal self-declare, padahal itu tidak boleh, daging-daging harus kategorinya reguler, ada audit," ujarnya.

Aisha menceritakan bahwa dirinya bertanya ke penjual bakso itu, apakah menggiling dagingnya di penggilingan bersama atau tidak. Penjual bakso itu menjawab menggunakan penggilingan daging bersama. Padahal tidak boleh pakai penggilingan daging bersama yang tidak jelas apakah ada daging yang haram digiling di situ juga.

Sebelumnya, merespons laporan masyarakat terkait tuak, wine dan beer halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan konfirmasi, klarifikasi dan pengecekan. MUI langsung melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus ini.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh memimpin pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor MUI pada Senin, (30/9/2024) sore.

Dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid, produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self-Declare, tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.

“Penetapan Halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut,” kata Kiai Niam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Halal Corner Aisha Maharani menanggapi viralnya produk wine, beer, tuak, dan tuyul yang mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurut Aisha, halal self-declare belum bisa diterapkan di Indonesia karena ekosistem halalnya belum mendukung.

"Ya, sebenarnya sudah dari dulu sebelum ada halal self-declare, saya sudah menyampaikan bahwa metode ini belum bisa dilaksanakan di Indonesia yang ekosistem halalnya secara infrastruktur belum menunjang," kata Aisha kepada Republika, Selasa (1/10/2024)

Aisha menjelaskan mengapa ekosistem halal secara infrastruktur belum menunjang di Indonesia, contohnya sangat minimnya Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Sementara bahan-bahan intermediate yang seharusnya halal juga belum banyak di Indonesia.

Ia menambahkan, dari segi SDM para pendamping proses produk halal (P3H) terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yang minimal SMA. Mereka diberi pelatihan 2-3 hari saja, itu juga kadang pelatihannya online dan hanya melihat video, pelatihannya tidak menekankan pada pembahasan aturan sistem jaminan halal. Mungkin ada juga P3H yang pendidikannya S2 dan S3 tapi mungkin tidak banyak.

P3H hanya diarahkan untuk menginput data saja. Ini bukan bermaksud merendahkan teman-teman P3H, tapi karena memang mereka diajarinya seperti itu. Sehingga di lapangan akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan, misalnya dalam praktik halal safe-declare.

"Saya sudah sampaikan kepada Ombudsman dan MUI bahwa criticalpoint-nya memang kalau di halal self-declare itu di pelaku usaha (PU), P3H dan BPJPH sendiri sebagai verifikator yang terakhir adalah Komite Fatwa," ujar Aisha.

Aisha mengungkapkan, Komite Fatwa Produk Halal membingungkan, apakah mereka memakai standar fatwa yang sudah disepakati bersama yakni fatwa dari MUI. Sebab MUI sebagai lembaga pemberi fatwa yang sah di negara Indonesia.

Maka siapapun itu, maupun itu Komite Fatwa BPJPH harus mentaati Fatwa MUI. Pihak dari luar negeri pun juga sama standarnya dengan Fatwa MUI. Dalam Fatwa MUI, meski produknya halal tetap tidak boleh pakai nama yang terafiliasi dengan yang tidak halal atau haram, seperti wine dan tuak halal, itu tidak boleh.

"Sebenarnya yang saya disayangkan dari BPJPH, (mereka) main take down, seharusnya ada klarifikasi, kemudian kalau salah ya minta maaf, orang Indonesia itu pemaaf kok," ujarnya.

Sebelumnya, merespons laporan masyarakat terkait tuak, wine dan beer halal, MUI melakukan konfirmasi, klarifikasi dan pengecekan. MUI langsung melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus ini.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh memimpin pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor MUI pada Senin, (30/9/2024) sore.

Dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid, produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self Declare, tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.

“Penetapan Halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut,” kata Kiai Niam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder sekaligus CEO Halal Corner, Aisha Maharani, menanggapi masalah penyelenggaraan festival makanan non-halal di Solo yang sempat dihentikan karena diprotes organisasi masyarakat. Menurut dia, festival makanan semacam itu seharusnya tidak dipermasalahkan atau diprotes.

“Menurut saya enggak perlu diprotes. Karena memang di Indonesia itu kan ada banyak yang menganut agama selain Islam. Jadi harus dihargai juga,” kata Aisha saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (5/7/2024).

Namun demikian, menurut Aisha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara festival makanan non-halal. Pertama, penyelenggara harus memberi jaminan produk, makanan, dan hal-hal lain yang non-halal tidak mengontaminasi masyarakat Muslim di sekitar acara.

Kedua, jika acara sudah selesai, maka venue yang digunakan harus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam. Aisha menjelaskan, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat Muslim tidak terkontaminasi najis.

“Kalau dari saya, penyelenggara harus memastikan agar tidak mengontaminasi masyarakat Muslim saja. Terus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam, karena babi itu di Islam memang najis. Jadi harus dipastikan venue tersebut bersih lagi dari najis,” kata Aisha.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada umat Islam untuk tidak menjajal kuliner di festival non-halal tersebut. “Buat orang Islam yang pasti jangan dateng, karena memang itu jajanan kuliner yang tidak halal menurut agama,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara Nonhalal yang diselenggarakan di Solo Paragon Mall, sempat dihentikan sementara imbas diprotes oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Festival tersebut seharusnya dimulai pada Rabu (3/7/2024), namun akhirnya dibuka terbatas pada Kamis (4/7/2024). Area acara tersebut juga kini ditutup dengan kain hitam.

Dewan Syariah Kota Solo (DSKS) lantas menegaskan tak pernah meminta festival kuliner non-halal atau Festival Kuliner Pecinan Nusantara untuk tutup atau dibatalkan. Humas DSKS Endro Sudarsono menjelaskan, dalam surat imbauan dan pernyataan sikap yang dirilis pada tanggal 3 Juli 2024 secara jelas dan gamblang DSKS tidak pernah meminta agar acara Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon dibatalkan atau ditutup.

"DSKS hanya menyikapi bentuk promosi vulgar, mencolok dan massif sehingga mengakibatkan banyaknya reaksi dan keresahan masyarakat Solo dan sekitarnya khususnya umat Islam," katanya.

Endro menjelaskan dalam imbauan dan pernyataan sikap tersebut DSKS berusaha untuk menjaga dan mengedukasi umat Islam agar tidak terjebak. "Mengingat besarnya dosa yang akan ditanggung seorang muslim akibat mengonsumsi makanan haram," kata dia.