BOGOR - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan , Hasan Nasbi menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mau terburu-buru dalam meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara ( Danantara ). Prabowo ingin hati-hati agar hasilnya maksimal.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Hasan menyebut bahwa Danantara akan dibentuk seperti superholding seperti badan investasi global yang berpusat di Singapura yakni Temasek. "Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," kata Hasan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Kamis (7/11/2024).

Muliaman mengatakan bahwa peresmian Danantara akan dilakukan Prabowo usai melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. "Iya tunggu presiden kembali ya," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Muliaman menyebut bahwa pihaknya akan melakukan persiapan dengan baik sebelum nantinya diresmikan oleh Prabowo. "Disiapkan agar semua rapih baru kemudian beliau launching," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, banyak kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Walhasil, pada Kamis (7/11/2024), Prabowo akan berkumpul bersama semua kepala daerah di Sentul, Jawa Barat.

"Jadi, berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).

Menurut Hasan, kegiatan seperti itu memang biasa dilakukan di awal-awal tahun sebuah pemerintahan.

Mereka pun melaksanakan kegiatan itu tidak lama setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Jadi pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang," tuturnya.

"Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri berinisiatif mengumpulkan Forkopimda, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota untuk datang ke Jakarta agar bisa mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik cepat," sambung Hasan.

Setelah mendapat pengarahan dari Prabowo, para Forkopimda ini juga akan mendengarkan paparan yang lebih detail dari para menteri koordinator dan menteri-menteri teknis.

Terutama, kata Hasan, yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, program perumahan, program hilirisasi, dan makan bergizi gratis.

Menurutnya, program-program ini akan sangat terkait dengan arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan di daerah.

Untuk itulah, Forkopimda dari daerah-daerah bakal mendengarkan secara langsung dari kementerian-kementerian terkait.

"Nanti pertemuan ini akan diikuti mulai dari Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, wakil menteri, eselon I di tingkat pemerintahan pusat, sampai kepada Forkopimda di tingkat daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota untuk mendengarkan supaya arah dan langkah, gerak dan langkah pemerintahan ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bisa selaras, bisa seirama. Jadi begitu," papar Hasan.

Jakarta -

Tugas penting didapatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi. Di rapat itu Bahlil mendapatkan tugas khusus dari Prabowo.

Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran dalam rapat terbatas pertama soal subsidi. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

Saksikan Live DetikPagi:

(hal/kil)

Jakarta -

Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Prabowo, sejauh ini sudah menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine Pindad. Hasan bilang Prabowo bangga dengan tunggangan kepresidenannya itu. Apalagi saat ini mobil tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri hingga 70%.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ungkap Hasan.

Perihal kabar mobil pabrikan Pindad harus dipakai minggu depan oleh para jajaran Kabinet Merah Putih, Hasan bilang pihaknya harus mengecek lebih lanjut.

"Saya harus cek informasi dulu apakah betul sudah bisa digunakan minggu depan," ujar Hasan.

(hal/ara)

JAKARTA - Hasan Nasbi dilantik menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan di Istana seiring dengan reshuffle kabinet hari ini. Perubahan kabinet Indonesia Maju ini bakal dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Perpres yang diteken 15 Agustus 2024.

Lantas siapakah sosok Hasan Nasbi yang akan menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Network yang lahir di Bukittinggi pada 1979.

Selain itu Hasan dikenal sebagai konsultan politik. Pada 2006 hingga 2008, Hasan bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada medio 2006 hingga 2008.

Pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran. Bahkan, Hasan Nasbi pernah hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang, status Hasan Nasbi sempat dipertanyakan tim hukum Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud. Sebab, dia tercatat sebagai tim kampanye Prabowo-Gibran.

Diketahui Presiden Jokowi akan melantik sejumlah menteri di Istana Negara pada Senin (19/8/2024) pukul 09.30 WIB.

Apa itu Badan Komunikasi Kepresidenan?

Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga baru yang akan dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 yang ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.

Berdasarkan salinan Perpres , lembaga ini dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," demikian bunyi Pasal 1 poin 1 Perpres ini.

Pimpinan lembaga ini adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan. Kepala lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dimana serta Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden.

Di bawah Kepala, ada jabatan Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden. Semua jabatan itu diangkat dan diberhentikan presiden, namun deputi diangkat atas usul Kepala.

Tugas dan FungsiKantor Komunikasi Kepresidenan

Tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Hal ini dijelaskan dalam Bagian Kedua mengenai 'Tugas dan Fungsi' di Perpres ini.

Sebagaimana tercantum di Pasal 4, Kantor Komunikasi Kepresidenan berfungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden
b. Pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden
c. Pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden
d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden
e. Pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden