Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan akan ada perombakan (reshuffle) kabinet demi mengisi posisi kosong di Sekretaris Kabinet (Seskab) usai mundurnya Pramono Anung.

“Masih dalam proses [reshuffle kabinet],” ujar Jokowi usai menerima kehadiran Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Seperti diketahui, Pramono telah menyampaikan pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia sebelumnya meminta agar pengunduran dirinya disetujui per 22 September 2024.

Usai berpamitan dengan pegawainya, Pramono Anung terharu kerena merasa dekat dengan seluruh stafnya selama dua periode menjabat.

"Jadi saya selama dua periode memimpin Seskab ini saya sangat dekat dengan seluruh staf, karyawan, pejabat di lingkungan Seskab dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus untuk mengubah paradigma yang ada," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut Setkab kini menjadu lembaga yang sangat disegani dan dihormati karena menjadi kantor pembantu Presiden yang utama.

Dia menilai seluruh keputusan Kepala Negara bisa disampaikan secara baik ke menteri dan pejabat tinggi negara selama dirinya menjabat.

Pramono membanggakan kultur kerja di Setkab selama bekerja di lembaga itu. Dia mengeklaim tidak pernah ada keterlambatan dan selalu disiplin dalam mengelola keuangan, seperti tertuang dalam opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun, terkait hubungannya dengan Presiden Jokowi, Pramono mengaku dekat dengan presiden yang dikawalnya selama 2015 itu. Menurutnya, hubungannya dengan Jokowi baik kendati berbeda dengan PDIP.

"Bahkan ketika hubungan beliau dengan partai yang dekat dengan saya ada perbedaan, saya tetap menjalin komunikasi dengan baik dan terbuka," ucapnya.

Pramono pun percaya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin mengapresiasi kinerjanya sebagai Seskab. Dia menyebut akan pamit ke Jokowi sepulangnya Kepala Negara dari kunjungan kerja di luar kota.

Nantinya, posisi yang ditinggalkan Pramono itu akan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang bakal dijabat oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Dia mengaku tak masalah apabila nantinya pengganti definitif dari Seskab berasal dari luar PDIP.

"Oh enggak apa-apa [pengganti dari luar PDIP]. Ini kan tinggal 20 hari dari sekarang dan saya yakin lah karena Plt. nya sudah ditunjuk maka Plt. yang akan menyelesaikan ini," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Seperti diketahui, Pramono ditunjuk oleh PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur. Mantan Sekjen PDIP itu maju di Pilkada bersama dengan bakal calon wakil gubernur Rano Karno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan, ada dua opsi terkait pengisian jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) yang akan ditinggalkan Pramono Anung per tanggal 22 September 2024.

Diketahui, Pramono Anung maju dan ditetapkan menjadi calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Opsi pertama, menurut Dradjad, cukup digantikan oleh pelaksana tugas (plt). Apabila, pertimbangannya adalah administrasi pemerintahan biasa.

“Kalau pertimbangannya adalah administrasi pemerintahan biasa, manajemen pemerintahan biasa, itu di plt-kan sudah cukup,” kata Drajad mengenai calon Menkeu dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.

Opsi kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle dengan menunjuk menteri baru untuk mengisi posisi yang ditinggal Pramono Anung. Sekaligus menguji calon menteri dari pemerintahan berikutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Tapi, kalau pertimbangannya adalah politis, misalkan katakanlah untuk testing calon menterinya Pak Prabowo ya bisa gitu. Inikan sebagian dari penunjukkan-penunjukkan beliau kan testing, water testing calon menterinya Pak Prabowo,” ujarnya.

“Ya seperti tadi lah Mas Thomas Djiwandono itukan water testing juga. Jadi, bisa saja. Tapi, kalau itu dilakukan, itu memang pertimbangannya bukan bagian dari manajemen pemerintahan, lebih ke persiapan untuk transisi,” kata Dradjad melanjutkan.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi bakal purnatugas kurang dari dua bulan lagi. Tepatnya, pada 20 Oktober 2024.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan, Pramono Anung sudah mengajukan mundur dari jabatannya per tanggal 22 September 2024.

Menurut Ari, surat pengunduran diri Pramono Anung tersebut telah diterima oleh Presiden Jokowi pada 2 September 2024.

"Bapak Presiden telah menerima surat dari Bapak Pramono Anung tertanggal 2 September 2024 yang isinya menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Sekretaris Kabinet, terhitung mulai tanggal 22 September 2024," kata Ari kepada wartawan pada 7 September 2024.

Namun, sejauh ini, Presiden Jokowi belum menandatangani surat pengunduran diri tersebut.

"Surat yang disampaikan Bapak Pramono Anung ke Presiden menyebutkan permohonan pengunduran diri terhitung mulai tanggal 22 September 2024, maka Keppres Pemberhentian sebagai Seskab akan diterbitkan menyesuaikan dengan permohonan dari Bapak Pramono Anung,” ujar Ari.

Dia pun mengatakan bahwa Jokowi akan menyetujui permohonan mundur tersebut.

"Presiden menghormati hak politik dari menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah,” kata Ari.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu presiden yang paling sering melakukan perombakan (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Dia bahkan melakukannya ketika menjelang akhir masa pemerintahannya.

Jokowi tercatat melakukan reshuffle sebanyak dua kali pada waktu yang hampir berdekatan.

Pada Senin (19/8/2024) dia melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Tak lama berselang, Kepala Negara melakukan perombakan lagi pada Rabu (11/9/2024) yang hanya berjarak 23 hari sejak reshuffle yang pertama. Sedangkan masa jabatannya pun akan berakhir dalam hitungan 40 hari lagi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa Presiden Ke-7 RI itu perlu lebih hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal dalam rangka melantik pejabat.

Dia mengatakan meskipun seringkali beralaskan untuk memuluskan transisi ke pemerintahan selanjutnya, tetapi menteri-menteri tersebut akan tetapi mendapat Tunjangan Hari Tua (THT) dan gaji pensiun yang akan memberatkan beban belanja negara.

“Meskipun hanya 1—2 bulan menjabat, beban belanja negara untuk tunjangan dan hak pensiun menteri bisa dianggap wasted resources, belanja yang mubazir. Disaat yang sama beban tadi kan masuk dalam pos belanja pegawai, yang nilai totalnya saat ini sudah jumbo Rp460,8 triliun setara 18% dari belanja pemerintah pusat,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengamini bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, tetapi peluang untuk merombak kabinet lagi masih ada. Mengingat Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan mundur pada 22 September mendatang.

Menurutnya, dalam kondiri ruang fiskal yang sedang sempit, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar apabila pemerintah boros dalam hal kebijakan menyusun ulang pembantu-pembantunya di kabinet.

Sehingga, Bhima menyayangkan bahwa pemerintah tak mempertimbangan belanja untuk tunjangan dan hak pensiun menteri baru sebagai bagian kajian utama sebelum melakukan reshuffle.

"Selain membuang anggaran Jelas tidak efektif juga, karena menteri yang baru tentunya harus beradaptasi, dan 1—2 bulan ketika fase adaptasi bagaimana mau jalankan program dengan lancar? Sulit rasanya berharap pada peningkatan kinerja menteri baru yang menjabat di waktu super singkat,” pungkasnya.

Senada, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda pun tidak melihat urgensi pelantikan menteri yang sebenarnya bisa ditugaskan kepada Pelaksana tugas (Plt) yang semisalnya bisa diembankan kepada Menteri Koordinator (Menko) terkait yang sebenarnya tupoksinya sejalan.

“Tidak ada urgensi melantik menteri baru. Bahkan 2008—2009, ada Plt Kemenko Bidang Perekonomian yang dijabat oleh Menkeu aktif saat itu, Sri Mulyani. Jadi sebenarnya bisa dilakukan melalui Plt,” ucapnya.

Dia menilai beda cerita ketika Jokowi melantik untuk tujuan politik balas budi kepada para menteri yang terpilih lantaran berhasil memenangkan pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, dia menyoroti apabila melihat dari sisi ekonomi tentu saja akan menjadi pemborosan bagi dompet negara. Mengingat, setiap menteri yang menjabat bakal mendapatkan tunjangan dan hak pensiun yang jumlahnya cukup besar.

“Uang yang seharusnya bisa dihemat jadi digunakan untuk membiayai pensiunan menteri. Apalagi hanya menjabat 2 bulan. Buat apa harus ada menteri kalo tidak bisa melakukan sesuatu. Atau ya melakukan sesuatu demi kepentingan kelompoknya saja,” pungkas Huda.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatat tunjangan Menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa dianggap wasted resources atau belanja yang mubazir, lantaran masa jabatan mereka hanya berlaku 2-1 bulan atau berakhir pada Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak (reshuffle) jajaran kabinet Indonesia Maju. Pada Agustus 2024, Presiden mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM dan Rosan roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Terbaru atau tepat pada Rabu (11/9/2024) Kepala Negara melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Istana Negara. Gus Ipul menggantikan posisi Tri Rismaharini yang mundur usai mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Timur (Jatim). Namun, uang tunjangan pensiun yang diperoleh tiga Menteri Jokowi menjadi perhatian, karena hanya menjabat 2-1 bulan saja.

?Meski hanya 1-2 bulan menjabat, beban belanja negara untuk tunjangan dan hak pensiun menteri bisa dianggap wasted resources ya, belanja yang mubazir,? ujar Bhima kepada MNC Portal.

Adapun, tunjangan pensiun Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.Dari beleid tersebut, Pasal 10 mencatat bahwa Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Lebih lanjut, Pasal 11 mengatur mengenai jumlah pensiun yang didapatkan oleh Menteri setelah usai masa jabatan.

Aturan yang menjelaskan bahwa uang pensiun yang didapat ditetapkan sesuai lamanya masa jabatan.
Tak hanya itu, Bhima memandang disaat yang sama beban negara masuk dalam pos belanja pegawai, yang totalnya sudah jumbo Rp460,8 triliun atau setara 18 persen dari belanja pemerintah pusat. Ruang fiskal pum sedang sempit, ada kekhawatiran defisit APBN kian melebar.

?Jadi perlu pertimbangan belanja untuk tunjangan dan hak pensiun Menteri baru kelihatannya tidak jadi pertimbangan utama dalam reshuffle,? paparnya.

Selain membuang anggaran, lanjut dia, tunjangan menteri baru juga tidak efektif. Bhima melihat, menteri yang baru masih harus beradaptasi di sisa masa pemerintahan Jokowi.

?Dan 1-2 bulan ketika fase adaptasi bagaimana mau jalankan program dengan lancar? Sulit rasanya berharap pada peningkatan kinerja menteri baru yang menjabat di waktu super singkat,? beber dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada pagi ini, Rabu (11/9/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa akan ada tiga nama yang akan dilantik oleh mantan Wali Kota Solo itu.

“Hari ini, hari Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Presiden diagendakan akan melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara juga bakal melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS

Tak hanya itu, Irjen Polisi Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta,” pungkas Ari.

Seperti diketahui, Mensos Risma telah mengundurkan diri usai dirinya diusung PDIP mengikuti Pilkada Jatim 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa ada potensi besar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

Karyono menilai bahwa imbas permintaan mundur Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang menaikkan potensi untuk melakukan reshuffle.

“Reshuffle dua menteri memang bisa jadi meluas ke beberapa pos menteri lainnya dengan tujuan untuk menyiapkan transisi ke pemerintahan baru,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Kendati demikian, dia mengamini bahwa reshuffle menteri yang hanya tinggal satu bulan tentu kurang efektif, apabila diukur dari aspek kinerja. Namun, akan tepat dilakukan sebagai pintu masuk untuk konsolidasi.

Maksudnya, kata Karyono agar proses transisi lebih selaras dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang.

“Tentu ada manfaatnya dalam konteks perencanaan program pembangunan yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” pungkas Karyono.

Hak Presiden

Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut mengomentari kemungkinan reshuffle yang terus berkembang. Dia pun tak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Dia juga angkat bicara mengenai alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingkn merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” pungkas Hasan.

Tunjuk Pengganti Risma

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial usai keputusan mundur dari Tri Rismaharini (Risma).

Presiden Ke-7 RI itu pun mengamini bahwa tak menampik kemungkinan dirinya bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kembali dalam waktu dekat.

“Ya bisa [reshuffle lagi],” tegas Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda, 9 Jembatan Callender Hamilton dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga menteri dan satu wakil menteri dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju terbaru, di Istana Negara, awal pekan ini. Mereka akan bekerja sebagai Menteri 63 hari (dua bulan lebih) hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti.

Dalam reshuffle tersebut terdapat dua orang yang baru menjabat sebagai menteri. Ada Supratman Andi Agtas yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna Laoli dan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Bahlil Lahadalia.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sehingga berdasarkan aturan ini, Rosan dan Supratman tetap berhak untuk menerima uang pensiun sebagai menteri negara meski besarannya tidak setinggi menteri-menteri lain yang sudah lebih dulu menjabat. Sebab besaran uang pensiun ini diberikan berdasarkan lama menjabat sebagai menteri.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri sendiri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih 2 bulan menjabat.

Dengan begitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas juga akan memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). Hal ini melanjutkan penguatan sejak Senin (19/8) usai adanya reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

IHSG ditutup menguat 0,90% ke posisi 7.533,98 pada penutupan perdagangan Selasa (20/8/2024). Tidak hanya itu, IHSG hari ini juga menembus rekor intraday ATH di level 7.538. Terakhir kali rekor penutupan dan intraday IHSG tertinggi sepanjang masa pada 19 Agustus 2024 di posisi 7.466,8.

Nilai transaksi indeks pada akhir perdagangan hari ini mencapai sekitar Rp 19,38 triliun dengan melibatkan 21,89 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 1,17 juta kali. Sebanyak 362 saham terpantau naik, 195 saham turun dan 227 saham stagnan.

Seluruh sektor saham menguat pada penutupan pasar hari ini. Penguatan terbesar terjadi di sektor barang konsumsi non primer 1,75%, diikuti penguatan di sektor keuangan 1,48%, sektor kesehatan 1,29%, sektor infrastruktur 1,1%, dan sektor properti 1,05%.

IHSG kembali ditutup di zona hijau hingga berhasil menyentuh ATH setelah Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri, wakil menteri dan kepala lembaga negara pada Senin (19/8).

Beberapa menteri dirotasi yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly digantikan oleh politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Supratman Andi Agtas.

Menteri lain yang juga direshuffle yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang digantikan oleh Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara pengganti Bahlil Lahadalia, ada Rosan Roeslani yang ditunjuk menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang baru. Dia merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain jajaran menteri, Jokowi juga menambah satu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yakni Angga Raka Prabowo. Kemudian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diisi Taruna Ikrar, ada juga posisi baru yakni Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana dan Kepala Badan Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi.

Simak Video: IHSG Naik 34 Poin di Awal Pekan

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

Jakarta -

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan ini membawa mata uang Paman Sam itu kini berada di zona Rp 15.400-an.

Mengutip data RTI, Selasa (20/8/2024), pagi ini rupiah dibuka di harga Rp 15.550 per dolar AS. Rupiah berada di level tertingginya Rp 15.586 dan level terendahnya Rp 15.459.

Pada pukul 09.20 WIB, rupiah terus menguat 91 poin atau 0,59% ke level Rp 15.464 per dolar AS. Rupiah menguat terhadap dolar AS secara harian hingga enam bulan terakhir.

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Asia lainnya juga terpantau menguat. Hanya kepada Ringgit Malaysia dan Baht Thailand yang terpantau melemah.

Penguatan rupiah ini tentunya dipengaruhi banyak faktor. Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan salah satunya pemicunya karena membesarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral AS.

"Peluang penguatan rupiah terhadap dolar AS masih terbuka hari ini, memanfaatkan momentum pelemahan dolar AS karena membesarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral AS. Peluangnya 100% dipangkas di rapat the Fed bulan September menurut CME FedWatch Tool," kata Ariston.

Ekspektasi pemangkasan itu disebut menaikkan minat pasar terhadap aset berisiko sehingga turut mendukung penguatan rupiah yang juga aset berisiko. Terkait efek reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), efeknya disebut tidak terlalu besar.

"Perkembangan politik dalam negeri dengan reshuffle kabinet menurut saya tidak mempengaruhi harga aset pasar keuangan Indonesia karena periode jabatannya hanya beberapa bulan saja," ucapnya.

Simak juga Video: Sisa Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Seusai Yasonna Laoly Diganti

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terpantau terus menguat dari penutupan perdagangan Senin sore (19/8) sampai pembukaan perdagangan Selasa pagi (20/8). Lantas, apakah hal tersebut merupakan respons pasar atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang me-reshuffle kabinetnya?

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, menilai memang ada sentimen tipis pasar atas hal tersebut, ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Menurutnya ini hal wajar.

"Ini membawa positif buat pemerintahan Jokowi (karena) saat ini karena yang di-reshuffle sebenarnya adalah menteri-menteri yang memang sudah tidak lagi bergabung dengan pemerintahan, jadi hal yang wajar. Kedua, pengangkatan para menteri ini adalah hak prerogatif presiden sehingga yang dilakukan presiden itu benar," ungkap Ibrahim kepada detikcom, ditulis Selasa (20/8/2024).

Namun demikian, ia mengatakan ada penyebab lain IHSG dan rupiah menguat signifikan. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed berpotensi besar menurunkan suku bunga di level 25 sampai 50 basis poin pada September mendatang. Data-data perekonomian juga mengindikasikan bahwa AS tidak akan pelambatan ekonomi. Selain itu kondisi geopolitik sedikit mereda.

"Ini yang membuat saham-saham (perusahaan) teknologi kembali mengalami kenaikan, jadi seandainya IHSG mengalami kenaikan dan rupiah mengalami penguatan tajam, karena dibarengi saham-saham teknologi yang terus melejit naik terus," bebernya.

Dihubungi terpisah Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, mengatakan memang ada sentimen pasar terhadap rotasi kabinet Presiden Jokowi. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa sentimen yang ada sangat tipis.

"Itu juga minimal sekali, pasar juga tahu kalau itu cuma politik," jelasnya.

Adapun perihal dampak rotasi kabinet terhadap perekonomian dinilai Piter tidak akan banyak. Sebab, masa jabatan menteri-menteri yang baru dilantik Jokowi hanya tersisa dua bulan saja, sehingga bisa dipastikan tidak akan ada efeknya terhadap perekonomian khususnya sektor riil.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan penguatan kurs rupiah dan IHSG saat ini lebih didominasi inflasi AS yang terpantau rendah atau menurun ke level 2,9% pada Juli 2024. Penurunan inflasi di AS memicu spekulasi soal peluang the Fed memangkas suku bunga 25 basis poin. Aliran dana asing disebutnya mulai masuk ke pasar modal di Indonesia dan memperkuat kurs rupiah.

"Sementara investor belum terlalu tertarik reshuffle di akhir masa jabatan Jokowi, karena hanya dua bulan efektif jadi kinerja menteri baru kurang optimal. Ini kebetulan saja kan ada reshuffle tapi bukan karena pergantian menteri kemudian rupiah dan saham menguat," ungkapnya.

Adapun pengamat pasar uang Ariston Tjendra, mengatakan tidak ada korelasi antara isu reshuffle terhadap penguatan IHSG dan rupiah. Ia mengatakan bahwa pasar Indonesia sedang menguat karena dolar AS memang sedang melemah. Pelemahan dolar AS pun berkaitan dengan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan AS.

"Menurut survei CME FedWatch Tool, peluangnya (penurunan suku bunga acuan AS) sudah 100% di bulan September ini. Reshuffle menjelang selesainya masa kepemimpinan Presiden saat ini tidak terlalu berdampak ke perekonomian karena terlalu singkat periodenya," pungkasnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dalam kabinet tersebut, sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sebanyak empat posisi menteri dan wamen yang digantikan. Mulai dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo).

Usai reshuffle, posisi Menkumham yang sebelumnya dijabat oleh Yasonna Laoly, kini diisi oleh Supratman Andi Agtas. Untuk posisi Menteri ESDM yang sebelumnya dijabat oleh Arifin Tasrif, kini diisi oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara untuk posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil Lahadalia, kini diisi oleh Rosan Roeslani yang sebelumnya adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Untuk posisi Wamen Kominfo diisi oleh Angga Raka Prabowo, yang akan membantu Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Selain menteri dan wakil menteri, Jokowi juga melantik sejumlah pihak sebagai kepala badan. Pertama ialah pelantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, lalu ada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna lkrar.

Simak juga Video: IHSG Naik 34 Poin di Awal Pekan

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)