Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 62/M per tanggal 27 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga menyertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

“Penerbitan Keppres terkait pengunduran Bapak John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri karena yang bersangkutan dicalonkan sebagai calon kepala daerah pada pilkada 2024,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (30/9/2024).

Mundurnya John Wempi Wetipo kian mengurangi jumlah kursi menteri di kabinet orang nomor satu di Indonesia itu. Pasalnya, jumlah kursi menteri PDI Perjuangan atau PDIP di kabinet Joko Widodo (Jokowi) tersisa menjadi 4 setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Wamendagri John Wempi Wetipo mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Pramono mundur setelah Tri Rismaharini yang juga maju di Pilkada 2024. Dia telah menjabat sebagai Seskab sejak sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau dari Agustus 2015 sampai September 2024. Pada waktu itu, dia menggantikan posisi Andi Widjajanto yang digeser oleh Jokowi karena sejumlah pertimbangan.

Adapun keempat menteri PDIP yang masih tersisa di kabinet Jokowi antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka peluang untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Rencana reshuffle kabinet menyusul sikap Jokowi yang menyetujui surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 105 P.

"Iya, (surat pemberhentian Pramono) sudah saya tandatangani," kata Jokowi di depan gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis (19/9).

Keppres tersebut terhitung mulai berlaku pada tangal 22 September 2024. Keppres itu sekaligus menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjadi pelaksana tugas alis Plt Sekretaris Kabinet.

Jokowi mengakui masih menindaklanjuti proses penunjukkan pejabat Sekretaris Kabinet definitif meski jabatannya sebagai presiden tinggal sisa 1 bulan."Masih masih dalam proses. Wong ini kurang sebulan, tetapi masih dalam proses semuanya," ujar Jokowi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penunjukan seseorang untuk menduduki kursi jabatan Sekretaris Kabinet definitif masih memungkinkan terjadi. Hal ini sekaligus membuka potensi reshuffle terjadi lagi sebulan jelang Jokowi lengser.

"Masih dimungkinkan untuk ditetapkan Sekretaris Kabinet definitif. Hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden," kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (19/9).

Sebelumnya, Pramono Anung telah mengajukan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet seusai menetapkan untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta.

Dia berpasangan dengan politisi sesama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.
Dalam Pilgub Jakarta kali ini, pasangan Pramono-Rano Karno melawan duet Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan jalur independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu presiden yang paling sering melakukan perombakan (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Dia bahkan melakukannya ketika menjelang akhir masa pemerintahannya.

Jokowi tercatat melakukan reshuffle sebanyak dua kali pada waktu yang hampir berdekatan.

Pada Senin (19/8/2024) dia melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Tak lama berselang, Kepala Negara melakukan perombakan lagi pada Rabu (11/9/2024) yang hanya berjarak 23 hari sejak reshuffle yang pertama. Sedangkan masa jabatannya pun akan berakhir dalam hitungan 40 hari lagi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa Presiden Ke-7 RI itu perlu lebih hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal dalam rangka melantik pejabat.

Dia mengatakan meskipun seringkali beralaskan untuk memuluskan transisi ke pemerintahan selanjutnya, tetapi menteri-menteri tersebut akan tetapi mendapat Tunjangan Hari Tua (THT) dan gaji pensiun yang akan memberatkan beban belanja negara.

“Meskipun hanya 1—2 bulan menjabat, beban belanja negara untuk tunjangan dan hak pensiun menteri bisa dianggap wasted resources, belanja yang mubazir. Disaat yang sama beban tadi kan masuk dalam pos belanja pegawai, yang nilai totalnya saat ini sudah jumbo Rp460,8 triliun setara 18% dari belanja pemerintah pusat,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengamini bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, tetapi peluang untuk merombak kabinet lagi masih ada. Mengingat Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan mundur pada 22 September mendatang.

Menurutnya, dalam kondiri ruang fiskal yang sedang sempit, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar apabila pemerintah boros dalam hal kebijakan menyusun ulang pembantu-pembantunya di kabinet.

Sehingga, Bhima menyayangkan bahwa pemerintah tak mempertimbangan belanja untuk tunjangan dan hak pensiun menteri baru sebagai bagian kajian utama sebelum melakukan reshuffle.

"Selain membuang anggaran Jelas tidak efektif juga, karena menteri yang baru tentunya harus beradaptasi, dan 1—2 bulan ketika fase adaptasi bagaimana mau jalankan program dengan lancar? Sulit rasanya berharap pada peningkatan kinerja menteri baru yang menjabat di waktu super singkat,” pungkasnya.

Senada, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda pun tidak melihat urgensi pelantikan menteri yang sebenarnya bisa ditugaskan kepada Pelaksana tugas (Plt) yang semisalnya bisa diembankan kepada Menteri Koordinator (Menko) terkait yang sebenarnya tupoksinya sejalan.

“Tidak ada urgensi melantik menteri baru. Bahkan 2008—2009, ada Plt Kemenko Bidang Perekonomian yang dijabat oleh Menkeu aktif saat itu, Sri Mulyani. Jadi sebenarnya bisa dilakukan melalui Plt,” ucapnya.

Dia menilai beda cerita ketika Jokowi melantik untuk tujuan politik balas budi kepada para menteri yang terpilih lantaran berhasil memenangkan pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, dia menyoroti apabila melihat dari sisi ekonomi tentu saja akan menjadi pemborosan bagi dompet negara. Mengingat, setiap menteri yang menjabat bakal mendapatkan tunjangan dan hak pensiun yang jumlahnya cukup besar.

“Uang yang seharusnya bisa dihemat jadi digunakan untuk membiayai pensiunan menteri. Apalagi hanya menjabat 2 bulan. Buat apa harus ada menteri kalo tidak bisa melakukan sesuatu. Atau ya melakukan sesuatu demi kepentingan kelompoknya saja,” pungkas Huda.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko WIdodo kembali melakukan reshufflekabinet, hari ini, Rabu, 11 September 2024. Jokowi menunjuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Gus Ipul adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan.

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai tidak ada urgensi melantik menteri di sisa waktu ini. Pasalnya, masa kepemimpinan Jokowi hanya tersisa kurang dari dua bulan. Menurutnya, mengangkat menteri dengan masa singkat tidak efisien dari sisi kinerja maupun anggaran.

"Menurut saya, reshuffle ini tidak efektif dan memboroskan anggaran negara," kata Achmad dalam keterangannya kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Achmad mengatakan menteri baru dengan masa kerja singkat bakal sulit memberi kontribusi berarti. Walhasil, kinerja menteri baru berpotensi tidak akan berdampak.

"Akan lebih bijaksana bila Presiden menunjuk pelaksana tugas atau Plt dari kementerian itu sendiri, bukan melakukan reshuffle," kata Achmad.

Menurut dia, penunjukkan Plt akan lebih efektif karena sudah memahami seluk-beluk kementerian. Sehingga, pejabat baru tersebut tidak perlu melewati proses penyesuaian yang panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih optimal di sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

"Langkah ini juga bisa menghemat anggaran negara yang semestinya tidak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan penyesuaian birokrasi lainnya," kata dia.

Sebelumnya, reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Ia mengatakan pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial akan dilakukan pada Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB. "Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024," katanya dalam keterangan melalui pesan singkat kepada Tempo.

Gus Ipul menggantikan posisi Risma yang mundur karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma ditandatangani oleh Jokowi pada 6 September 2024. Pelaksana tugas Menteri Sosial sempat dijabat Muhadjir Effendy.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada pagi ini, Rabu (11/9/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa akan ada tiga nama yang akan dilantik oleh mantan Wali Kota Solo itu.

“Hari ini, hari Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Presiden diagendakan akan melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara juga bakal melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS

Tak hanya itu, Irjen Polisi Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta,” pungkas Ari.

Seperti diketahui, Mensos Risma telah mengundurkan diri usai dirinya diusung PDIP mengikuti Pilkada Jatim 2024.

Istana Kepresidenan turun bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Potensi reshuffle terbuka setelah dua menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi.

Dua menteri yang mundur adalah Tri Rismaharini dari posisi Menteri Sosial dan Pramono Anung dari posisi Sekretaris Kabinet. Mereka mengundurkan diri awal September ini karena ikut menjadi calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur dan Pilgub Jakarta.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan keputusan reshuffle merupakan kewenangan Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Atas alasan itu istana tidak bisa terlalu ikut campur mengenai pergantian kabinet.

"Reshuffle sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Hasan Nasbi lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Senin (9/9).

Dia menambahkan bahwa jabatan kabinet yang kosong menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober bisa diserahkan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Alternatif lain presiden bisa saja mengangkat pejabat tetap.

Jokowi sebelumya mengaku telah menerima dua surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Risma dan Pramono. Ia sudah menandatangani persetujuan pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini. Satu surat yang sudah diterima namun belum ditandatangani adalah pengunduran diri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut Jokowi seiring dengan mundurnya dua menteri ia tidak menutup kemungkinan ada potensi melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Ya bisa (reshuffle dalam waktu dekat)," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Pemberhentian Risma dari Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024. Keppres tersebut juga mengatur penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Plt Menteri Sosial.

Mundurnya Pramono dan Risma membuat dua kursi menteri di pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin kosong. Sementara itu pemerintahan Jokowi-Maruf hanya tinggal kurang dari dua bulan sebelum akhirnya diserahkan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sudah lebih dari 10 kali melakukan reshuffle kabinet. Perombakan terbaru dilakukan pada Senin (19/8) dengan mengganti dua posisi menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly kepada Supratman Andi Atgas.

Menteri lain yang diganti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dari Arifin Tasrif kepada Bahlil Lahadalia. Adapun posisi Bahlil sebagai Kepala BKPM digantikan oleh Rosan Roeslani.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir jabatannya. Jokowi mengatakan, perombakan kabinet dilakukan menyusulpengunduran diri Sekretaris KabinetPramono Anungdan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berita lain yang juga banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenaiAsosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 6 Februari 2024. Mereka mendesak Bendahara Negara itu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor ubin keramik asal Cina.

Kemudian berita tentangpetugas Imigrasi Entikong berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia.

Lalu berita mengenai PresidenJokowiyang mengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. Akan Ada Reshuffle Kabinet Lagi? Jokowi: Ya Bisa

PresidenJokowimengatakan, ada kemungkinan akan merombak lagi kabinet menyusul pengunduran diri dua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mereka yang mundur adalah kader PDI Perjuangan Sekretaris KabinetPramono Anungdan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Soalreshuffleitu dikemukakan Presiden Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024, menyikapi pengunduran diri menteri terkait dengan keikutsertaan mereka dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Ya, bisa," ujarnya singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Pramono Anung mundur karena maju pemilihan gubernur di Jawa Tengah, sedangkan Tri Risma maju Pilkada Jawa Timur.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengonfirmasi bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri. Keputusan resmi tentang penggantinya sudah ditandatangani, sedangkan surat pemberhentian Pramono belum ditandatangani.

Namun, pengumuman mengenai nama pengganti Risma yang akan tampil di Pilgub Jawa Timur belum disampaikan.

"Sudah saya tandatangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi," ujarnya.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina…

<!--more-->

1. Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 6 Februari 2024. Mereka mendesak Bendahara Negara itu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor ubin keramik asal Cina.

“Kami meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Menteri Keuangan,” ucap Ketua Asaki Edy Suyanto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 9 September 2024.

Edy mengatakan, sudah lebih dari 30 hari surat keputusan tentang penerapan BMAD ubin keramik dikirimkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas kepada Sri Mulyani. Namun sampai saat ini, Peraturan Menteri Keuangan untuk memberlakukan tarif itu belum juga terbit.

Penerapan bea masuk antidumping ubin keramik dinilai Edy penting karena kinerja industri keramik nasional yang terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut dia, tren ini disebabkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Cina yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

“Industri nasional saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi,” kata Edy.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina…

<!--more-->

1. Obligator BLBI Marimutu Sinivasan Tertangkap, Terjerat Utang Puluhan Triliun

Petugas Imigrasi Entikong berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia Ahad 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi Entikong berhasil mencegah upaya salah seorang buronan Kementerian Keuangan, yakni Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia. Imigrasi Entikong mengamankan obligorBLBIyang merupakan bos Texmaco Group itu karena masuk dalam Daftar Pencegahan keluar wilayah Indonesia.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia,"kata Tito.

Pria 86 tahun itu berencana meninggalkan Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, lanjut Tito, diketahui jika dokumen dan data yang bersangkutan termasuk dalam daftar cekal Kementerian Keuangan. Sehingga terhadap yang bersangkutan langsung diamankan.

Marimutu Sinivasan, kata Tito, di dalam mobil dalam kondisi sakit.

Diketahui Marimutu Sinivasan merupakan pemilik Grup Texmaco. Ia merupakan obligor yang dinilai memiliki tunggakan utang BLBI.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia telah memanggil sejumlah obligor yang dinilai memiliki tunggakan utang BLBI, salah satunya Marimutu Sinivasan.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Presiden Jokowi: Medsos Makin Dominan, Media Konvensional Mulai Terdesak…

<!--more-->

1. Presiden Jokowi: Medsos Makin Dominan, Media Konvensional Mulai Terdesak

PresidenJokowimengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

“Di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalahmedia sosial,mediaonlinedan semua orang bisa menjadi wartawan.Citizen journalismtanpa ada dewan redaksi,” kata Jokowi dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXX, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam, 8 September 2024.

Oleh karena itu, kata dia, setiap pembaca berita media sosial harus mampu menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, serta harus mampu menyaring mana berita yang baik dan tidak baik.

“Harus cek dan ricek mana yang benar dan mana yang hoaks atau berita bohong,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk bisa menyaring informasi dengan baik masyarakat membutuhkan pegangan moral yang kuat yaitu agama.

“Di sinilah pentingnya MTQ dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Alquran, tapi juga momentum untuk mengagungkan Al Quran, membumikan ajaran-ajaran Alquran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,” katanya.

Presiden pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa 48 tahun yang lalu MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Dia menilai penyelenggaraan MTQ kali ini jauh lebih baik.

Jokowi memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada penyelenggaraan MTQ kali ini antara lain penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-MTQ, e-maqra, dan e-scoring.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa ada potensi besar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

Karyono menilai bahwa imbas permintaan mundur Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang menaikkan potensi untuk melakukan reshuffle.

“Reshuffle dua menteri memang bisa jadi meluas ke beberapa pos menteri lainnya dengan tujuan untuk menyiapkan transisi ke pemerintahan baru,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Kendati demikian, dia mengamini bahwa reshuffle menteri yang hanya tinggal satu bulan tentu kurang efektif, apabila diukur dari aspek kinerja. Namun, akan tepat dilakukan sebagai pintu masuk untuk konsolidasi.

Maksudnya, kata Karyono agar proses transisi lebih selaras dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang.

“Tentu ada manfaatnya dalam konteks perencanaan program pembangunan yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” pungkas Karyono.

Hak Presiden

Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut mengomentari kemungkinan reshuffle yang terus berkembang. Dia pun tak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Dia juga angkat bicara mengenai alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingkn merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” pungkas Hasan.

Tunjuk Pengganti Risma

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial usai keputusan mundur dari Tri Rismaharini (Risma).

Presiden Ke-7 RI itu pun mengamini bahwa tak menampik kemungkinan dirinya bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kembali dalam waktu dekat.

“Ya bisa [reshuffle lagi],” tegas Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda, 9 Jembatan Callender Hamilton dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Dua menteri mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Surat pengunduran diri itu telah diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden mengatakan dari dua surat mundur, ia sudah menandatangani persetujuan pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini. Satu surat yang sudah diterima namun belum ditandatangani adalah pengunduran diri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono mengajukan surat tersebut karena saat ini terdaftar sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Sementara Risma mundur karena maju menjadi calon gubernur di pilkada Jawa Timur.

Menurut Jokowi seiring dengan mundurnya dua menteri ia tidak menutup kemungkinan ada potensi dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Ya bisa (reshuffle dalam waktu dekat)," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Pemberhentian Risma dari Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024. Keppres tersebut juga mengatur penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi telah menerima surat dari Pramono Anung pada 2 September 2024. Surat tersebut berisi permohonan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Kabinet, terhitung mulai tanggal 22 September 2024.

Ari menambahkan, keppres pemberhentian Pramono dari Menteri Sekretaris Kabinet baru akan diterbitkan sesuai dengan tanggal yang diminta.

"Pada prinsipnya, presiden akan menyetujui permohonan tersebut. Presiden menghormati hak politik dari Menteri atau Pejabat setingkat Menteri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah," kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat (6/9).

Mundurnya Pramono dan Risma membuat dua kursi menteri di pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin kosong. Sementara itu pemerintahan Jokowi-Maruf hanya tinggal kurang dari dua bulan sebelum akhirnya diserahkan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sudah lebih dari 10 kali melakukan reshuffle kabinet. Perombakan terbaru dilakukan pada Senin (19/8) dengan mengganti dua posisi menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly kepada Supratman Andi Atgas. Menteri lain yang diganti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dari Arifin Tasrif kepada Bahlil Lahaladia. Adapun posisi Bahlil sebagai Kepala BKPM digantikan oleh Rosan Roeslani.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). Hal ini melanjutkan penguatan sejak Senin (19/8) usai adanya reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

IHSG ditutup menguat 0,90% ke posisi 7.533,98 pada penutupan perdagangan Selasa (20/8/2024). Tidak hanya itu, IHSG hari ini juga menembus rekor intraday ATH di level 7.538. Terakhir kali rekor penutupan dan intraday IHSG tertinggi sepanjang masa pada 19 Agustus 2024 di posisi 7.466,8.

Nilai transaksi indeks pada akhir perdagangan hari ini mencapai sekitar Rp 19,38 triliun dengan melibatkan 21,89 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 1,17 juta kali. Sebanyak 362 saham terpantau naik, 195 saham turun dan 227 saham stagnan.

Seluruh sektor saham menguat pada penutupan pasar hari ini. Penguatan terbesar terjadi di sektor barang konsumsi non primer 1,75%, diikuti penguatan di sektor keuangan 1,48%, sektor kesehatan 1,29%, sektor infrastruktur 1,1%, dan sektor properti 1,05%.

IHSG kembali ditutup di zona hijau hingga berhasil menyentuh ATH setelah Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri, wakil menteri dan kepala lembaga negara pada Senin (19/8).

Beberapa menteri dirotasi yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly digantikan oleh politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Supratman Andi Agtas.

Menteri lain yang juga direshuffle yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang digantikan oleh Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara pengganti Bahlil Lahadalia, ada Rosan Roeslani yang ditunjuk menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang baru. Dia merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain jajaran menteri, Jokowi juga menambah satu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yakni Angga Raka Prabowo. Kemudian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diisi Taruna Ikrar, ada juga posisi baru yakni Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana dan Kepala Badan Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi.

Simak Video: IHSG Naik 34 Poin di Awal Pekan

[Gambas:Video 20detik]