REPUBLIKA.CO.ID, IKN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan bahwa memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur membutuhkan waktu. Sehingga, menurutnya ia tidak ingin memaksakan dan terburu-buru dalam menandatangani secara resmi keputusan presiden (keppres) soal pemindahan ibu kota.

"Pindah rumah saja ruwet kayak gitu, ini memindah ibu kota. Jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik," kata Presiden Jokowi, usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad (6/10/2024).

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota memang seharusnya berjalan normal dan natural hingga seluruh fasilitas terbangun, seperti rumah sakit, sekolah sehingga ekosistem akhirnya terbentuk. "Untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan. Sehingga semuanya merasa nyaman di sini," kata Presiden.

Adapun, kegiatan Nusantara TNI Fun Run, menurut Jokowi, bertujuan menciptakan keramaian sehingga dapat membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. "Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi ekosistem itu menjadi terbangun," kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa kondisi di IKN saat ini sudah mulai ramai dengan adanya kafe, nantinya akan dihadirkan juga warung makan khas Padang. Adapun sebanyak 2.500 peserta meramaikan Nusantara TNI Fun Run di Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia.

Terkait Keppres pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Keppres terkait IKN bisa diteken Prabowo ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Jokowi.

Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di pengujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya.

Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

“Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih Prabowo Subianto,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku masih memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan aturan tersebut. Menurutnya, peraturan itu bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Oleh sebab itu, dia meminta agar semua pihak tak terburu-buru agar Keppres ini diteken. Mengingat ada banyak pertimbangan dan kesiapan yang perlu dikaji sebelum aturan tersebut terbit.

“Kami melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul betukl siap betul, tanda tangan gampang, tetapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap,” ucapnya.

Dia mengatakan selain infrastruktur utama, fasilitas pendukung juga harus siap untuk menyambut penerbitan aturan itu. termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana.

Menurutnya, pemerintah selalu memantau perkembangan dari pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sehingga tak akan secara terburu-buru dalam menekan Keppres.

“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung. Kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pedukung lainya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak anak, nanti di sana siap engga, rumah sakitnya siap engga, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya [pindah] orangnya aja enak, hanya bawa baju,” pungkas Jokowi.