PT Timah Tbk (TINS) akan melakukan operasi dan produksi timah di Laut Beriga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Timah sudah mengantongin Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menjalankan kegiatan pertambangan.

Kementerian Kelauatan Perikanan (KKP) mengungkapkan Perairan Beriga masuk zona tambang, karena merupakan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

"Ketika kawasan tersebut masuk zona pertambangan, pemilik IUP bisa mengajukan izin untuk mengelola kawasan tersebut dengan mengikuti aturan yang berlaku," kata Direktur Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Krishna Samudra, dikutip dari Antara, Selasa (22/10/2024).

Sebagai pemilik IUP, PT Timah kata dia bisa melaksanakan operasi dan produksi jika sudah memenuhi izin formil yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau perusahaan sudah memiliki izin usaha yang didalamnya sudah termasuk Amdal dan perizinan lainnya, tentu perusahaan bisa melaksanakan proses bisnis perusahaan," kata Wasekejen Dewan Pengurus Pusat Ikatan Advokat Indonesia, Penta Peturun, dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, terkait rencana penambangan timah yang dilakukan PT Timah masih mengalami dinamika. Hal ini harus disikapi secara bijak. Karena PT Timah yang merupakan perusahaan negara berkepentingan untuk mengelola sumber daya alam timah.

"Jika masyarakat takut terjadi pencemaran lingkungan, harus ada pembuktian dulu bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi. Jika benar-benar terjadi maka masyarakat bisa melaporkannya. Nantinya Pemerintah sebagai pemberi izin akan memberikan evaluasi atau sanksi kepada PT Timah," ucapnya.

Menurutnya, PT Timah bisa membangun kemitraan dengan masyarakat untuk melaksanakan proses penambangan timah sehingga semua pihak bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki di kawasan tersebut.

Terkait konflik sosial yang terjadi di masyarakat, menurutnya PT Timah bisa membangun kemitraan dengan masyarakat agar bisa dilibatkan dalam proses bisnis penambangan timah.

Idealnya dalam kondisi ini, pihak-pihak terkait memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata niaga penambangan timah yang sehat dan program-program kemitraan jasa penambangan antara pemegang IUP dengan masyarakat penambang.

"Harus dibangun komunikasi yang strategis dengan stakeholder, pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah, masyarakat, maupun komunitas. Sehingga nantinya bisa menemukan kesepakatan bersama, karena secara aspek legal sudah dipenuhi," pesannya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan penambangan Timah di kepulauan Bangka Belitung, harus disikapi dengan semua pihak dapat menempatkan persoalan pada kepentingan publik dan kepentingan penyelamatan Aset Sumberdaya alam Indonesia.

Simak Video: Geliat Ekonomi Meningkat, PT Timah Bantu Membangun Negeri

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkolaborasi dengan Universitas Pertiba di Pangkal Pinang mengadakan acara "BPH Migas Goes to Campus".

Lewat acara itu, BPH Migas mengedukasi mahasiswa mengenai pentingnya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan, jika mengetahui indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, mahasiswa bisa menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 0810000136.

“Mahasiswa juga bisa menyebarluaskan mengenai hilir migas dengan konten positif yang membangun serta mengedukasi masyarakat terkait penggunaan BBM bersubsidi melalui media sosial,” ajaknya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Ia pun berharap mahasiswa bisa memahami konteks BBM bersubsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"(BBM bersubsidi) berasal dari dana APBN guna membantu menopang kehidupan masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada di Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Patijaya mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan penyebarluasan informasi terkait peran hilir migas.

Melalui acara itu, Bambang berharap, mahasiswa bisa semakin teredukasi mengenai penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

Ia pun mengapresiasi BPH Migas yang telah menggelar acara BPH Migas Goes to Campus. Acara ini, menurutnya, bukan sekadar seremonial belaka, karena bertujuan memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai penyaluran BBM bersubsidi.

“BPH Migas dapat merangkul stakeholder, utamanya mahasiswa, agar mereka bisa berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi,” katanya.

Dok.BPH Migas Para narasumber dan rektor Universitas Pertiba beserta jajarannya berfoto bersama 200 mahasiswa yang mengikuti acara BPH Goes to Campus.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertiba Suhardi berterima kasih kepada BPH Migas yang telah memilih kampus ini pada acara BPH Migas Goes to Campus.

"Acara BPH MIgas Goes to Campus sangatlah penting, karena bisa membantu memberikan pencerahan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, serta Fakultas Sains dan Matematika," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pangkalpinang Juhaini, Direktur Sekolah Polisi Negara Bangka Belitung Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Norul, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Adeka Sangtraga Hitapriya, serta seluruh civitas akademika Universitas Pertiba.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkolaborasi dengan Universitas Pertiba di Pangkal Pinang mengadakan acara "BPH Migas Goes to Campus".

Lewat acara itu, BPH Migas mengedukasi mahasiswa mengenai pentingnya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan, jika mengetahui indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, mahasiswa bisa menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 0810000136.

“Mahasiswa juga bisa menyebarluaskan mengenai hilir migas dengan konten positif yang membangun serta mengedukasi masyarakat terkait penggunaan BBM bersubsidi melalui media sosial,” ajaknya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Ia pun berharap mahasiswa bisa memahami konteks BBM bersubsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"(BBM bersubsidi) berasal dari dana APBN guna membantu menopang kehidupan masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada di Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Patijaya mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan penyebarluasan informasi terkait peran hilir migas.

Melalui acara itu, Bambang berharap, mahasiswa bisa semakin teredukasi mengenai penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

Ia pun mengapresiasi BPH Migas yang telah menggelar acara BPH Migas Goes to Campus. Acara ini, menurutnya, bukan sekadar seremonial belaka, karena bertujuan memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai penyaluran BBM bersubsidi.

“BPH Migas dapat merangkul stakeholder, utamanya mahasiswa, agar mereka bisa berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi,” katanya.

Dok.BPH Migas Para narasumber dan rektor Universitas Pertiba beserta jajarannya berfoto bersama 200 mahasiswa yang mengikuti acara BPH Goes to Campus.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertiba Suhardi berterima kasih kepada BPH Migas yang telah memilih kampus ini pada acara BPH Migas Goes to Campus.

"Acara BPH MIgas Goes to Campus sangatlah penting, karena bisa membantu memberikan pencerahan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, serta Fakultas Sains dan Matematika," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pangkalpinang Juhaini, Direktur Sekolah Polisi Negara Bangka Belitung Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Norul, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Adeka Sangtraga Hitapriya, serta seluruh civitas akademika Universitas Pertiba.