PT Timah Tbk (TINS) akan melakukan operasi dan produksi timah di Laut Beriga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Timah sudah mengantongin Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menjalankan kegiatan pertambangan.

Kementerian Kelauatan Perikanan (KKP) mengungkapkan Perairan Beriga masuk zona tambang, karena merupakan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

"Ketika kawasan tersebut masuk zona pertambangan, pemilik IUP bisa mengajukan izin untuk mengelola kawasan tersebut dengan mengikuti aturan yang berlaku," kata Direktur Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Krishna Samudra, dikutip dari Antara, Selasa (22/10/2024).

Sebagai pemilik IUP, PT Timah kata dia bisa melaksanakan operasi dan produksi jika sudah memenuhi izin formil yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau perusahaan sudah memiliki izin usaha yang didalamnya sudah termasuk Amdal dan perizinan lainnya, tentu perusahaan bisa melaksanakan proses bisnis perusahaan," kata Wasekejen Dewan Pengurus Pusat Ikatan Advokat Indonesia, Penta Peturun, dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, terkait rencana penambangan timah yang dilakukan PT Timah masih mengalami dinamika. Hal ini harus disikapi secara bijak. Karena PT Timah yang merupakan perusahaan negara berkepentingan untuk mengelola sumber daya alam timah.

"Jika masyarakat takut terjadi pencemaran lingkungan, harus ada pembuktian dulu bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi. Jika benar-benar terjadi maka masyarakat bisa melaporkannya. Nantinya Pemerintah sebagai pemberi izin akan memberikan evaluasi atau sanksi kepada PT Timah," ucapnya.

Menurutnya, PT Timah bisa membangun kemitraan dengan masyarakat untuk melaksanakan proses penambangan timah sehingga semua pihak bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki di kawasan tersebut.

Terkait konflik sosial yang terjadi di masyarakat, menurutnya PT Timah bisa membangun kemitraan dengan masyarakat agar bisa dilibatkan dalam proses bisnis penambangan timah.

Idealnya dalam kondisi ini, pihak-pihak terkait memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata niaga penambangan timah yang sehat dan program-program kemitraan jasa penambangan antara pemegang IUP dengan masyarakat penambang.

"Harus dibangun komunikasi yang strategis dengan stakeholder, pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah, masyarakat, maupun komunitas. Sehingga nantinya bisa menemukan kesepakatan bersama, karena secara aspek legal sudah dipenuhi," pesannya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan penambangan Timah di kepulauan Bangka Belitung, harus disikapi dengan semua pihak dapat menempatkan persoalan pada kepentingan publik dan kepentingan penyelamatan Aset Sumberdaya alam Indonesia.

Simak Video: Geliat Ekonomi Meningkat, PT Timah Bantu Membangun Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguak modus baru penyelundupan benih bening lobster (BBL). Hal ini terungkap saat menggagalkan sebanyak 88.200 ekor penyelundupan benih lobster di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya, yakni dengan menggunakan kapal cepat.

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menjelaskan pihaknya sempat kejar-kejaran dengan pelaku. Namun, pelaku berhasil meloloskan diri dan meninggalkan kapalnya.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 box berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengandaskan kapalnya di sebuah pulau kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp 13, 2 miliar," ujar Ipunk dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menambahkan barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pelaku untuk meloloskan benur lobster ke luar negeri. Di antaranya, penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

"Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat," terang Ipunk dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024) lalu.

Sebelum dikemas ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian dikemas lagi secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian kurir akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Selain itu, ada juga modus operandi melalui jalur darat. Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas.

Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.

"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024) lalu.

Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.

Simak Video: PSDKP Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 13 Miliar

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) berjumlah 88.200 ekor di Batam Kepulauan Riau. Potensi kerugian negara dari aksi ilegal tersebut mencapai Rp 13.2 miliar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya dengan menggunakan kapal yang tidak biasa atau menggunakan kapal cepat.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 boks berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengkandaskan kapalnya di sebuah pulau, kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp13.2 miliar," ujarnya dalam keterangan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjelaskan dari penindakan tersebut, pelaku berhasil meloloskan diri. Sementara itu, barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen PSDKP untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL). Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk Program Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan komoditas perikanan tersebut.

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Regional Jawa menjelaskan kronologi penyelamatan 10 awak kapal nelayan terombang-ambing di laut lepas pada Sabtu (28/9) lalu. Tepatnya, para nelayan itu terjebak sekitar 11 kilometer dari pesisir Pantai Utara Jawa,

Superintendent KLA Flowstations Achmad Mohan mengatakan menjelang tengah hari, sepuluh nelayan asal Desa Ciparage, Karawang melaut dengan kapal tangkap. Tulisan "Badak Liar" tercetak di bagian lambung kapal. Alat jaring payang mereka sudah penuh terisi ikan ketika mesin kapal mati total di tengah laut Jawa.

Kerusakan di gearbox menyebabkan mesin kapal mati. Awak kapal mencoba berbagai cara untuk kembali menghidupkan mesin. Namun mesin kapal gagal dihidupkan kembali.

Peralatan mekanik yang tidak lengkap dan ombak yang besar mempersulit usaha mereka. Tanpa pilihan, para nelayan kapal Badak Liar pasrah dihanyut arus ombak selama tiga jam.

"Menjelang sore, gelombang Laut Jawa menyeret Badak Liar mendekati sumur KLXA di area Lapangan KLA yang dioperasikan PHE ONWJ. Para awak kapal melambaikan tangan dan berteriak meminta pertolongan ke arah anjungan lepas pantai. Kru PHE ONWJ yang tengah bertugas langsung bergerak cepat, kapal USV Fulmar PHE ONWJ melaju mendekati Badak Liar yang terombang-ambing," kata Achmad dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut, gelombang laut dan hari yang mulai gelap membuat operasi penyelamatan berlangsung tidak mudah. Ombak yang terus mengayunkan Badak Liar menyulitkan kru PHE ONWJ untuk mengarahkan kapal tersebut ke titik aman.

Menggunakan tambang, Kapal USV Fulmar menarik Badak Liar ke area bouy atau struktur apung untuk menambatkan kapal di perairan-red milik PHE ONWJ yang berjarak 5 kilometer dari lokasi awal. Proses penyelamatan berlangsung intens selama satu setengah jam.

Berkat kesigapan kru PHE ONWJ, akhirnya pada pukul 18.30 WIB seluruh nelayan berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa cedera.

"Proses evakuasi ibarat ujian ketahanan dan keberanian bagi kru PHE ONWJ. Berbagai tantangan seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan visibilitas yang rendah dapat membuat misi penyelamatan menjadi semakin rumit dan berbahaya," jelasnya.

Dia menilai dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Menurutnya, keberhasilan evakuasi tidak hanya bergantung pada kesiapan tim, tetapi juga pada kemampuan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga dan mengatasi berbagai rintangan yang muncul di lapangan.

Sementara itu, General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama mengatakan penyelamatan nelayan Kapal Badak Liar merupakan contoh bukti komitmen Perusahaan untuk selalu menjaga keselamatan operasi migas dan siap membantu masyarakat, khususnya nelayan yang melaut di sekitar wilayah kerja ONWJ.

"Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan bersama. Kami berharap kejadian nahas ini tidak terulang kembali. Dan semoga para nelayan dapat kembali melaut dengan selamat," kata Wira.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi kesigapan perwira Pertamina PHE ONWJ yang berhasil menolong nelayan yang mengalami musibah di tengah lautan.

"Pertamina senantiasa mendorong kepedulian sosial yang tinggi agar selalu terdepan dalam membantu masyarakat yang tengah membutuhkan. Ini cerminan BUMN hadir untuk negeri," ujar Fadjar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan alasan di balik pelarangan untuk memelihara dan memperjualbelikan ikan Aligator Gar di Indonesia. KKP menyebut bahwa ikan pemangsa ini berpotensi membahayakan populasi ikan lain serta dapat merusak ekosistem perairan.

Larangan ini sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN'KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa ikan Aligator Gar termasuk dalam jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan yang bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain apabila lepas di perairan Indonesia.

"Aligator Gar bukan ikan yang berasal dari Indonesia. Apabila ikan ini lepas ke perairan umum, bisa mengancam penurunan populasi ikan lainnya dan akan merusak ekosistem perairan tersebut," terang pria yang akrab disapa Ipunk itu, Senin (16/9/2024).

Ipunk menambahkan, hingga saat ini sudah banyak kasus ekosistem perairan yang rusak akibat keberadaan ikan berbahaya maupun merugikan tersebut.

Di Waduk Sermo, Daerah Istimewa Yogyakarta, populasi ikan red devil telah mengalahkan ikan endemik waduk tersebut, di antaranya ikan nila, wader, nilem dan tawes.

Selain itu, di Waduk Wonorejo juga ditemukan ikan red devil yang menginvasi waduk tersebut. Kemudian pada sungai-sungai di Palembang, populasi ikan belida turut terancam punah akibat keberadaan ikan sapu-sapu.

Belum lagi ekosistem Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, yang juga telah rusak akibat invasi ikan red devil, sehingga ikan batak, ikan mas, ikan jurung, mujair, pora-pora dan tiri-tiri kini langka ditemukan di perairan tersebut.

Plt. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Suharta, mengungkapkan, KKP melalui Direktorat Jenderal PSKDP dalam kurun dua tahun terakhir (2023-2024) telah melakukan 18 kali penindakan terhadap ikan berbahaya dan/atau merugikan tersebut.

Ikan Aligator Gar Foto: Dok. KKP

Langkah itu dilakukan bersama bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan POLAIRUD. Lokasi penindakan di DI Yogyakarta, Jakarta, Blitar serta Pontianak.

Sebanyak 186 ikan berbahaya dan/atau merugikan yang terdiri dari Arapaima, Aligator Gar, dan Piranha telah dimusnahkan dalam operasi pengawasan tersebut.

"Tak hanya penindakan, kami juga melakukan upaya preventif melalui edukasi kepada pelaku usaha pembudidaya ikan, penghobi ikan hias, pedagang ikan hias, serta POKMASWAS mengenai larangan memelihara dan/atau melepasliarkan ikan berbahaya dan/atau merugikan. Terakhir kami lakukan di Blitar dan DIY," jabar Suharta.

Suharta berharap, melalui kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam turut serta memusnahkan keberadaan ikan berbahaya dan/atau merugikan di Indonesia, ekosistem perairan Indonesia dapat terus terjaga.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui Ekonomi Biru.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk mengawasi ketat keberadaan ikan-ikan pemangsa yang membahayakan ekosistem perairan.

Dia juga meminta jajarannya untuk terus mensosialisasikan larangan memelihara ikan-ikan tersebut agar masyarakat dapat memahami dampak buruk dari kerusakan ekosistem.

Seperti diketahui, belakangan ini Ikan Aligator menjadi perhatian publik terutama di Jawa Timur. Ikan itu menjadi perbincangan karena seorang kakek bernama Piyono (61) dibui selama 5 bulan gegara memelihara ikan aligator, padahal di pasar-pasar masih banyak orang berjualan.

Dia ditangkap dengan tuduhan melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan yakni Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan Jo PERMEN-KP RI No.19/ PERMEN-KP/ 2020.

Persoalan yang menjerat Piyono berlanjut hingga masuk dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Malang kelas IA pada Senin (9/9/2024). Dalam sidang, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 bulan kepada terdakwa.

MANGGARAI BARAT, iNews.id - Kapal wisata Refviero kecelakaan di kawasan perairanTaman Nasional (TN) Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (1/8/2024). Angkutan jenis speed boat tersebut terbalik di Long Pink Beach saat mengangkut belasan wisatawan.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto mengatakan, mengetahui kejadian tersebut dari informasi via WhatsApp (WA).

"Sesampainya di lokasi, kami menemukan speedboat Refviero dalam keadaan kandas di pinggir pantai," ujar Risdiyanto, Kamis (1/8/2024).

Dia menyampaikan, kecelakaan terjadi akibat terjangan arus kencang yang menyebabkan speed boat tersebut miring lalu terbalik. 

"Kapal mendekati Pink Beach ketika terjadi arus kuat akibat pasang surut yang menyebabkan pusaran air dan membuat kapal miring hingga terbalik, namun tidak tenggelam," ucapnya. 

Menurutnya, beberapa penumpang melompat ke air dan dibantu oleh kapal lain di sekitar untuk dievakuasi ke pantai. Saat itu, kata dia memang sedang terjadi efek venturi atau fenomena pasang-surut air laut  yang sangat tinggi di wilayah tersebut yang memicu arus kencang berbentuk pusaran dan berdampak pada navigasi kapal.

"Ini adalah fenomena alam. BMKG telah memberikan peringatan dan kami juga telah mengeluarkan notice to marine. Namun, di beberapa kepulauan, pasang surut yang sangat tinggi dan jarak hulu yang berdekatan menyebabkan arus kencang berputar," ucapnya.

Informasi yang diperoleh, lanjut dia wisatawan yang menumpang di speedboat saat peristiwa nahas tersebut sebanyak 16 orang. "Semua kru dan penumpang selamat. Tidak ada yang terluka," katanya.

Dia menuturkan, kru dan penumpang berhasil dievakuasi ke pantai oleh kapal wisata lain yang melintas. Termasuk speed boat telah ditarik ke pinggir pantai agar tidak mengganggu alur pelayaran.

Dalam kejadian itu, hanya 13 dari 16 wisatawan yang melanjutkan perjalanan dengan speed boat pengganti yang disediakan agen perjalanan. Tiga lainnya memilih balik ke Labuan Bajo lantaran penerbangan yang telah terjadwal.

Editor: Kurnia Illahi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai disahkannya Undang-Undang (UU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, termasuk perlindungan terhadap beragam spesies di perairan.

Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menjadi UU, kewenangan pengelolaan dan penetapan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil kini dilaksanakan sepenuhnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, penegasan dalam UU KSDAHE ini memperkuat landasan tugas dan tanggung jawab KKP dalam mengimplementasikan Program Prioritas Blue Economy KKP untuk perluasan Kawasan Konservasi dan Pengelolaan Efektifnya.

"Ada beberapa penguatan tanggung jawab KKP yang memang tujuannya untuk efektivitas pengelolaan kawasan konservasi beserta sumber daya alam hayatinya. Kami di KKP siap menjalankan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU," ujar Rudy dalam keterangan, Senin (15/7).

Selain pengelolaan dan penetapan kawasan konservasi, UU KSDAHE juga mengamanatkan bahwa kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang berada di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Termasuk pengelolaan konservasi spesies ikan dan biota laut lainnya dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu menegaskan peran KKP dalam konservasi jenis ikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

"Penegasan kewenangan ini bertujuan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab antara kementerian/lembaga, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terutama yang berada di wilayah perairan dan pesisir," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KKP Effin Martiana mengatakan, mengenai tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Untuk itu, KKP bersama kementerian lembaga lainnya tengah menyiapkan poin-poin regulasi turunan yang dimaksud.

"Detail pengelolaan kawasan konservasi beserta biota perairan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Terpenting bagaimana regulasi bisa melindungi kawasan konservasi beserta biota perairan dengan baik dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara bijaksana agar lestari dan berkelanjutan," ujar Effin.

Sebagai informasi, pada 9 Juli lalu DPR RI sudah mengesahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undang. Salah satu perubahannya yakni penghapusan Bab 10 tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan.

Pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Perairan hampir semuanya kategori kuning atau sedang, tetapi pelayaran tetap aman meskipun laut sedikit berombak.

Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Maluku menyatakan operasi kapal tetap berjalan meskipun hampir keseluruhan perairan di Maluku mengalami gelombang sedang.

“Perairan hampir semuanya kategori kuning atau sedang, tetapi pelayaran tetap aman meskipun laut sedikit berombak,“ kata Pengolah Data Kehumasan dan Publikasi BPTD Maluku Mohammad Fausan Salatalohy, di Ambon, Kamis.

Laporan gelombang tersebut berdasarkan peringatan prakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pusat Jakarta, Nomor: ME.01.02/147/KAMB/VII/2024 berlaku 4 Juli 2024 09.00 WIT hingga 5 Juli 2024 09.00 WIT.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara-barat barat daya dengan kecepatan angin berkisar 4 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak.

Dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, dan Laut Arafuru.

Tinggi gelombang 1.25 - 2.50 meter (sedang) berpeluang terjadi di laut Seram, perairan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon hingga Kepulauan Lease, perairan Selatan Pulau Seram, Laut Banda, Perairan Kepulauan Seram hingga Kepulauan Leti.

"Kami terus berpatokan pada laporan BMKG, dan tentunya ada peringatan dini kepada kapal-kapal yang berlayar di sekitar Maluku," ujarnya.

Selain itu, BPTD juga memberikan imbauan kepada para nelayan dan pengguna kapal untuk tetap waspada dan mengikuti arahan yang diberikan demi keselamatan pelayaran.

“Kami sangat menghargai kerja sama dari semua pihak dalam menjaga keselamatan di perairan Maluku," kata Fausan.

Hingga saat ini, tidak ada laporan kejadian serius terkait gelombang sedang di perairan Maluku yang mengganggu operasi kapal secara signifikan.

BPTD bekerja sama dengan BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan siap memberikan informasi terbaru lebih lanjut kepada masyarakat terkait kondisi perairan tersebut.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024