Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus memperkuat kerja sama perdagangan dengan Kenya, Uganda, dan Somalia. Upaya ini dilakukan setelah nilai transaksi dagang RI dan ketiga negara tersebut mengalami pelemahan tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ekspor Indonesia ke Kenya, Uganda, dan Somalia pada 2023 mengalami penurunan sebesar 2,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk ekspor utama RI meliputi minyak sawit, minyak asam, kain, dan sabun batangan.

Senada, impor Indonesia dari Kenya, Uganda, dan Somalia pada tahun yang sama turut mengalami penurunan. Yakni, sebesar 15,22% dibandingkan dengan 2022. Dengan jenis produk meliputi biji kakao, kacang hijau, teh hitam, poliester, katun, dan reptil.

“Penurunan ini dipengaruhi faktor ekonomi global, gangguan rantai pasokan, dan pergeseran permintaan,” kata Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE) Arief Wibisono dalam keterangan resmi, Sabtu (12/10/2024).

Kendati demikian, pemerintah tetap menganggap sektor perdagangan Indonesia dalam kondisi baik dan stabil untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dengan ketiga negara Afrika Timur tersebut.

Arief menjelaskan Indonesia mampu mempertahankan surplus neraca perdagangan senilai US$546 juta dengan ketiga negara tersebut.

Dalam 5 tahun terakhir, sambungnya, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Kenya, Uganda, dan Somalia juga menunjukkan tren positif. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan transaksi perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut sebesar 13,5%.

Dengan begitu, kata dia, kerja sama perdagangan antar negara pun memiliki potensi berkelanjutan.

Sekadar info, perdagangan yang dijalankan antara Indonesia dengan Kenya, Uganda, dan Somalia berasal dari sektor nonmigas dan nongas alam. Yakni, berfokus pada produk-produk manufaktur, pertanian, dan komoditas nonenergi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikatuntuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir pada Kamis (3/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Mendag Zulhas menyampaikan terkait dengan arah dan strategi kebijakan pemerintahan mendatang.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan Dubes Kamala, Zulhas mengungkapkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerja sama bidang ekonomi, khususnya perdagangan.

“Dubes Kamala menyebutkan bahwa iklim ekonomi yang baik di Indonesia makin menarik pengusaha asal AS untuk melakukan perdagangan dan investasi di Indonesia,” kata Zulhas dari laman resmi Kemendag, Jumat (4/10/2024).

Di sisi lain, Juru Bicara Kedutaan Besar AS Jamie Ravetz mengatakan pertemuan tersebut fokus pada peluang untuk memajukan hubungan perdagangan AS-Indonesia.

Topik diskusi meliputi tujuan ekonomi yang ditetapkan dalam Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia dan pembaruan peraturan impor dan ekspor terkini yang memengaruhi perdagangan dan perniagaan di Indonesia.

“Perdagangan dua arah antara Amerika Serikat dan Indonesia meningkat dari 29 miliar dolar AS pada tahun 2018 menjadi 40,5 miliar dolar AS pada 2023,” kata Jamie dalam keteranganya.

Jamie menuturkan, pihaknya menyambut baik upaya Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi berkualitas tinggi.

Selain itu pihaknya juga menghargai upaya Indonesia untuk memperjuangkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) guna mengatasi tantangan abad ke-21, seperti transformasi digital, ketahanan rantai pasokan, dan transisi energi bersih.

“Peningkatan 40 persen yang hanya dalam waktu lima tahun tersebut menunjukkan semakin pentingnya hubungan ekonomi kedua negara – dan kita punya ruang untuk tumbuh,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) masih alot. Belum ada titik temu dari segi kebijakan antara kedua belah pihak.

"Ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Djatmiko menyebut salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa.

Meskipun begitu, sudah ada komitmen persetujuan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual. Begitu juga terkait perdagangan, investasi, hingga transparansi yang telah disepakati kedua belah pihak.

"Terkait teknis juga sudah dibahas, sudah ada kesamaan pandang, tapi masih ada policy yang belum selesai," terang Djatmiko.

IEU-CEPA sendiri sudah diinisiasi sejak 2016 atau sudah berlangsung selama 8 tahun. Saat ini telah memasuki perundingan ke-19 dan belum tahu akan bagaimana ke depannya.

"Soal mau lanjut atau enggak, itu tergantung kedua belah pihak. Saya tidak bisa jelaskan di sini, kita lihat saja nanti sampai akhir bulan atau sebelum pergantian pemerintahan, pergantian situasinya seperti apa. Agar kita berhati-hati saja, agar kita bisa sama-sama realistis dan pragmatis melihat ini sebagai sesuatu yang sudah sedemikian jauh bisa dicapai, bisa disepakati," tutur Djatmiko.

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seharusnya pihak Uni Eropa tidak terus mengubah standar atau benchmark mereka.

"IEU-CEPA perundingannya sudah yang ke-19 dan nanti saya akan tegaskan kalau Eropa terus pindah gawangnya (perubahan standar), ada batasnya," tegas Airlangga.

Simak Video: Zulhas Pimpin Rapat Menteri Ekonomi ASEAN-Uni Eropa, Ini Hasilnya

[Gambas:Video 20detik]

Kuala Lumpur: Malaysia akan memegang keketuaan ASEAN di tahun 2025, dan momen tersebut akan dimanfaatkan Negeri Jiran untuk memperkuat kerja sama perdagangan dengan banyak pihak, tak terkecuali negara-negara anggota.

Deputy CEO Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) Abu Bakar Yusof mengatakan bahwa ASEAN merupakan platform kuat 10 negara anggota, dengan total populasi hampir mencapai 700 juta jiwa.

“Nilai perdagangan dengan (negara-negara) ASEAN berkisar 25-27 persen dari total volume perdagangan Malaysia,” ucap Abu Bakar dalam konferensi pers di sela pameran produk halal MIHAS di MITEC, Kuala Lumpur pada Selasa, 17 September 2024.

“Perdagangan dengan ASEAN berlangsung signifikan, terlebih nanti tahun depan saat Malaysia menjadi ketua ASEAN,” sambungnya.

Abu Bakar mengatakan bahwa sebagai ketua ASEAN, Malaysia akan menyelenggarakan banyak program terkait ekonomi. Diharapkan rangkaian program dan pertemuan di berbagai level ini dapat meningkatkan volume dagang serta bisnis di kalangan negara ASEAN.

Selain dengan ASEAN, Malaysia juga berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Abu Bakar mengatakan Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar Malaysia sejak 50 tahun terakhir.

“Tahun ini, Malaysia dan Tiongkok merayakan 50 tahun hubungan diplomatik. Tiongkok merupakan mitra penting bagi Malaysia, dan juga sangat penting bagi ASEAN,” sebut Abu Bakar.

Di perayaan 50 tahun hubungan diplomatik ini, Malaysia dan Tiongkok akan menggelar Malaysia-China Summit (MCS) di kompleks MITEC pada 17-19 Desember mendatang.

Baca juga: Semangat Baru di Tahun 2024, MIHAS Siap Cetak Terobosan Selanjutnya

(WIL)

Bisnis.com, BADUNG – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Sekretaris Negara Angola Adão de Almeida di sela-sela penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum ke-2 di Bali pada Senin (2/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang perdagangan, agribisnis, dan perikanan.

”Saya juga sudah bertemu dengan Mensesneg Angola dan membahas kerja sama ekonomi, agro industri dan perikanan. Dan Angola juga sedang dalam proses untuk membuka kedutaan besarnya di Jakarta,” jelas Menlu Retno dalam konferensi pers IAF Ke-2 dan HLF MSP, Senin (2/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno mengharapkan hubungan politik Indonesia-Angola terus diperkuat dengan kerja sama ekonomi yang kuat.

“Hubungan politik saja tidak cukup. Kerja sama ekonomi harus menjadi prioritas bersama," ujarnya.

Dalam pertemuan ini, Retno juga mendorong agar perundingan Perjanjian Preferential Tarriff Agreement (PTA) antara Indonesia dan Angola dapat segera dimulai. PTA Indonesia – Angola diharapkan dapat menjadi fondasi solid untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, serta meningkatkan peluang bisnis dan investasi.

Sementara itu, Mensesneg Adão de Almeida menyepakati pentingnya penguatan kerja sama ekonomi ini. Ia menyampaikan keinginan Angola untuk memperkuat kerja sama yang lebih konkret dan menjajaki lebih jauh potensi kedua negara, utamanya di sektor minyak, mineral, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Adão menyampaikan harapannya untuk dapat memproduksi obat-obat secara mandiri. Untuk itu, ia mengundang investor dari Indonesia untuk mendukung hal ini.

Angola akan melakukan pertemuan terpisah dengan Biofarma dan Pertamina untuk mengidentifikasi kerja sama potensial lainnya. Ia juga berharap agar diskusi mengenai kerja sama sektor perminyakan dengan Indonesia dapat dilanjutkan.

Kedua menteri sepakat untuk melakukan diversifikasi komoditas ekonomi dan terus menjajaki berbagai sektor potensial, termasuk sektor hilirisasi industri, agroindustri, dan perikanan.

Selain itu, dalam pertemuan ini, kedua menlu juga membahas rencana kunjungan Presiden Angola ke Indonesia pada awal tahun 2025 dan rencana deliverables dari kunjungan ini.​

Selain pertemuan dengan Angola, Menlu Retno juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Eswathini dan menandatangani MoU mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Menlu juga bertemu dengan Menteri Aljazair Menteri Pengetahuan Ekonomi, Perintisan Usaha, dan Usaha Mikro Aljazair Yacine El-Mahdi Oualid; Sekjen UNCTAD, JICA, dan Menlu Maroko.

JAKARTA, investor.id – Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 akan digelar 1-3 September 2024 di Hotel Mulia, Bali dengan tema “Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063”. Forum yang bakal mengundang 28 kepala negara Afrika ini menargetkan kerja sama senilai US$ 3,5 miliar.

Jelang acara tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Pahala Nugraha Mansury menekankan arti strategis Afrika bagi Indonesia sebagai kawasan diversifikasi pasar, investasi, komoditas, dan untuk memperluas pengaruh global Indonesia.

Pahala menegaskan bahwa Afrika memiliki kedekatan historis yang kuat sebagai negara Global South, yang dimulai dari lahirnya ‘Bandung Spirit’ saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.

Kedepannya, menurut Wamenlu, Afrika akan semakin memainkan peran penting karena merupakan salah satu sumber komoditas utama dunia, serta memiliki cadangan minyak, gas, dan mineral kritis di dunia. Wamenlu menggarisbawahi bahwa, bagi Indonesia, Afrika merupakan mitra yang sejajar, bagian dari Global South, yang memiliki peran penting dalam upaya transisi pembangunan yang berkelanjutan.

Kemitraan strategis Indonesia dan Afrika terlihat melalui kerja sama mencapai visi yang dimiliki keduanya, Visi Indonesia Emas 2045 dan Africa's Agenda 2063. Kedua entitas memiliki potensi kerja sama yang luar biasa, dengan GDP gabungan sebesar US$ 4,4 triliun dan populasi sebanyak 1,7 miliar.

Lebih lanjut, Wamenlu memaparkan rencana pelaksanaan IAF ke-2 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-3 September 2024 di Hotel Mulia, Bali dengan tema Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063 yang akan berfokus pada isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan kerja sama pembangunan.

IAF ke-2 akan mengundang 28 kepala negara Afrika dan ratusan peserta dari berbagai kalangan tersebut, akan diselenggarakan dalam bentuk pertemuan para kepala negara, diskusi panel, pameran, business matching, dan berbagai side event. IAF ke-2 diharapkan dapat menghasilkan kerja sama konkrit di berbagai sektor, dengan nilai US$ 3,5 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com,JAKARTA - Kamar Dagang dan Investasi (Kadin) Indonesia berpendapat bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi lebih pragmatis jika Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani. Dia menuturkan bahwa kerja sama RI-AS di bawah kepemimpinan Trump sudah pernah dialami sebelumnya.

“Saya rasa [Trump] pragmatis ya orangnya, jika kita berbicaranya selalu transaksional. Berarti kepentingannya untuk kepentingan siapa,” jelasnya, ketika ditemui usai Kadin melakukan pertemuan dengan delegasi AS pada Kamis (11/7/2024).

Shinta menekankan bahwa Trump selalu memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat, namun tetap membuka peluang untuk keuntungan bersama. Adapun orang yang lebih pragmatis dinilai dapat melihat keuntungan apa yang paling besar, yang bisa didapatkan untuk AS.

Menimbang hal tersebut, menurutnya Indonesia perlu melihat bagaimana caranya agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tersebut.

Mengenai prospek perdagangan jika calon dari Partai Republik tersebut kembali menjadi Presiden, Shinta menuturkan bahwa ia belum bisa memastikan dengan jelas.Namun, ia mengingatkan beberapa kesepakatan perdagangan terbatas yang sempat dibicarakan pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Pada waktu zaman Trump terlihat, jadi ada beberapa aspek. Mungkin waktu itu pernah membahas sepertilimited trade deal,yang sebenarnya [pada] zaman Biden tidak bisa improve. Saya tidak tahu apakah saat zaman Trump bisa kita bawa kembali, deal-deal seperti itu,” jelasnya.

Shinta juga menyoroti sistem saat ini yang lebih fokus pada mineral kritis dan lainnya tanpa adanya kesepakatan khusus.Jika Trump nantinya memimpin, ia menilai mungkin kesepakatan khusus akan terbuka dan dapat Indonesia bawa kembali.

Kabar Pilpres AS

Presiden AS Joe Biden diketahui menghadapi tekanan yang semakin besar dari partainya sejak dinilai sangat buruk dalam debat calon presiden (capres) dan berusaha untuk membuktikan kepada publik bahwa ia sehat secara fisik dan mental.

Pada Kamis (11/7) Joe Biden bahkan berupaya untuk menepis keraguan terhadap pencalonannya kembali di Pilpres AS. Namun, terdapat serangkaian kekeliruan dalam KTT NATO, yang berisiko meningkatkan kekhawatiran tersebut.

Biden kembali menarik perhatian ketika ia keliru memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di sela-sela KTT NATO.

Bahkan, Biden juga salah menyebut Wakil Presidennya, Kamala Harris dengan Donald Trump, ketika menjawab pertanyaan pertama dalam konferensi pers tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA - Kamar Dagang dan Investasi (Kadin) Indonesia berpendapat bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi lebih pragmatis jika Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani. Dia menuturkan bahwa kerja sama RI-AS di bawah kepemimpinan Trump sudah pernah dialami sebelumnya.

“Saya rasa [Trump] pragmatis ya orangnya, jika kita berbicaranya selalu transaksional. Berarti kepentingannya untuk kepentingan siapa,” jelasnya, ketika ditemui usai Kadin melakukan pertemuan dengan delegasi AS pada Kamis (11/7/2024).

Shinta menekankan bahwa Trump selalu memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat, namun tetap membuka peluang untuk keuntungan bersama. Adapun orang yang lebih pragmatis dinilai dapat melihat keuntungan apa yang paling besar, yang bisa didapatkan untuk AS.

Menimbang hal tersebut, menurutnya Indonesia perlu melihat bagaimana caranya agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tersebut.

Mengenai prospek perdagangan jika calon dari Partai Republik tersebut kembali menjadi Presiden, Shinta menuturkan bahwa ia belum bisa memastikan dengan jelas.Namun, ia mengingatkan beberapa kesepakatan perdagangan terbatas yang sempat dibicarakan pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Pada waktu zaman Trump terlihat, jadi ada beberapa aspek. Mungkin waktu itu pernah membahas sepertilimited trade deal,yang sebenarnya [pada] zaman Biden tidak bisa improve. Saya tidak tahu apakah saat zaman Trump bisa kita bawa kembali, deal-deal seperti itu,” jelasnya.

Shinta juga menyoroti sistem saat ini yang lebih fokus pada mineral kritis dan lainnya tanpa adanya kesepakatan khusus.Jika Trump nantinya memimpin, ia menilai mungkin kesepakatan khusus akan terbuka dan dapat Indonesia bawa kembali.

Kabar Pilpres AS

Presiden AS Joe Biden diketahui menghadapi tekanan yang semakin besar dari partainya sejak dinilai sangat buruk dalam debat calon presiden (capres) dan berusaha untuk membuktikan kepada publik bahwa ia sehat secara fisik dan mental.

Pada Kamis (11/7) Joe Biden bahkan berupaya untuk menepis keraguan terhadap pencalonannya kembali di Pilpres AS. Namun, terdapat serangkaian kekeliruan dalam KTT NATO, yang berisiko meningkatkan kekhawatiran tersebut.

Biden kembali menarik perhatian ketika ia keliru memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di sela-sela KTT NATO.

Bahkan, Biden juga salah menyebut Wakil Presidennya, Kamala Harris dengan Donald Trump, ketika menjawab pertanyaan pertama dalam konferensi pers tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA - Kamar Dagang dan Investasi (Kadin) Indonesia berpendapat bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi lebih pragmatis jika Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani. Dia menuturkan bahwa kerja sama RI-AS di bawah kepemimpinan Trump sudah pernah dialami sebelumnya.

“Saya rasa [Trump] pragmatis ya orangnya, jika kita berbicaranya selalu transaksional. Berarti kepentingannya untuk kepentingan siapa,” jelasnya, ketika ditemui usai Kadin melakukan pertemuan dengan delegasi AS pada Kamis (11/7/2024).

Shinta menekankan bahwa Trump selalu memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat, namun tetap membuka peluang untuk keuntungan bersama. Adapun orang yang lebih pragmatis dinilai dapat melihat keuntungan apa yang paling besar, yang bisa didapatkan untuk AS.

Menimbang hal tersebut, menurutnya Indonesia perlu melihat bagaimana caranya agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tersebut.

Mengenai prospek perdagangan jika calon dari Partai Republik tersebut kembali menjadi Presiden, Shinta menuturkan bahwa ia belum bisa memastikan dengan jelas.Namun, ia mengingatkan beberapa kesepakatan perdagangan terbatas yang sempat dibicarakan pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Pada waktu zaman Trump terlihat, jadi ada beberapa aspek. Mungkin waktu itu pernah membahas sepertilimited trade deal,yang sebenarnya [pada] zaman Biden tidak bisa improve. Saya tidak tahu apakah saat zaman Trump bisa kita bawa kembali, deal-deal seperti itu,” jelasnya.

Shinta juga menyoroti sistem saat ini yang lebih fokus pada mineral kritis dan lainnya tanpa adanya kesepakatan khusus.Jika Trump nantinya memimpin, ia menilai mungkin kesepakatan khusus akan terbuka dan dapat Indonesia bawa kembali.

Kabar Pilpres AS

Presiden AS Joe Biden diketahui menghadapi tekanan yang semakin besar dari partainya sejak dinilai sangat buruk dalam debat calon presiden (capres) dan berusaha untuk membuktikan kepada publik bahwa ia sehat secara fisik dan mental.

Pada Kamis (11/7) Joe Biden bahkan berupaya untuk menepis keraguan terhadap pencalonannya kembali di Pilpres AS. Namun, terdapat serangkaian kekeliruan dalam KTT NATO, yang berisiko meningkatkan kekhawatiran tersebut.

Biden kembali menarik perhatian ketika ia keliru memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di sela-sela KTT NATO.

Bahkan, Biden juga salah menyebut Wakil Presidennya, Kamala Harris dengan Donald Trump, ketika menjawab pertanyaan pertama dalam konferensi pers tersebut.