JAKARTA, investor.id - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektare. 

Untuk mendukung target ketahanan pangan nasional ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berkomitmen memperkuat skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari perlindungan bagi para petani. 

Komitmen Jasindo ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam menyediakan asuransi pertanian sebagai proteksi bagi para petani terhadap risiko gagal panen. 

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, melalui keterangan resminya pada Kamis (7/11/2024) menyampaikan bahwa AUTP merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi para petani, khususnya di sektor padi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

“Melalui AUTP, petani mendapatkan perlindungan dari risiko gagal panen yang bisa merugikan nilai ekonomi usaha tani mereka. Dengan adanya asuransi ini, petani tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” ujar Brellian. 

Pemerintah turut memberikan subsidi premi sebesar 80% kepada petani, sehingga petani hanya perlu membayar Rp36 ribu per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp6 juta per hektare. 

Sampai 31 Agustus 2024, Jasindo telah memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen untuk lebih dari 400 ribu petani di seluruh Indonesia dengan cakupan luasan lahan lebih dari 250 ribu hektare di 22 provinsi. 

Realisasi klaim AUTP sendiri telah mencapai Rp3,17 miliar untuk luas lahan sekitar 500 ribu hektare, dengan rasio klaim sebesar 7,08%. 

Tiga provinsi dengan keikutsertaan AUTP terbesar adalah Jawa Barat dengan kepesertaan lebih dari 140 ribu petani, Jawa Timur 79 ribu petani, dan Jawa Tengah dengan 64 ribu petani. 

“Kami menyadari pentingnya sosialisasi yang lebih luas agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosok Indonesia. Meski ada tantangan, kami optimistis  target AUTP tahun ini akan tercapai sehingga seluruh petani dapat terlindungi oleh asuransi,” jelas Brellian. 

Namun, Brellian juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AUTP, antara lain jangkauan area yang luas, keinginan petani untuk membayar 20% premi, penggunaan aplikasi SIAP yang masih membutuhkan sosialisasi, dan pengelolaan lahan endemis.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa stok pangan aman hingga tiga bulan ke depan. Acuannya, berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Oktober 2024.

"Stok pangan aman untuk tiga bulan ke depan," kata I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas saat dikonfirmasi KONTAN, Senin (28/10/2024).

Merujuk data Perum Bulog, total stok beras Bulog saat ini mencapai 1,4 juta ton. Stok tersebut terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton dan sisanya stok komersial sebanyak 268.812 ton. Stok beras Bulog tersebar di seluruh Indonesia. Bulog memiliki 26 kantor wilayah dan sekitar 130 kantor cabang dengan masing-masing gudang.

Selain beras, Bulog mengelola stok pangan lain dalam bentuk komersial. Produk tersebut meliputi gula pasir, daging sapi, daging kerbau, telur ayam, minyak goreng, kacang kedelai, tepung terigu, dan jagung.

Tidak hanya stok beras yang mencukupi, Bapanas menyebutkan, terdapat kelimpahan stok daging ayam ras dan telur ayam ras yang ada pada saat ini.

Sehingga, dapat dimaksimalkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai awal tahun depan.

Bapanas memproyeksikan, daging ayam di tahun 2025-2027 masih surplus.

Peningkatan jumlah produksi ini adanya penambahan produksi anak ayam atau day old chicken (DOC) di bulan September sebesar 8 juta ekor. Sehingga, proyeksi daging ayam ras dan telur ayam ras diperkirakan surplus sampai akhir tahun

JAKARTA, investor.id – Lembaga pemikir Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendesak pemerintah untuk kembali mengevaluasi kebijakan di sektor pertanian. Ini dinilai perlu dilakukan demi mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional ke depan.

Wakil Direktur INDEF Eko Listyanto menilai pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan maupun insentif yang telah diimplementasikan di sektor pertanian. Pasalnya, regulasi dan subsidi yang diterapkan nampaknya belum cukup untuk mendorong sampai ke level ketahanan pangan yang ideal.

“Kebijakan pemerintah ke depan ini yang sebetulnya yang saya sampaikan tadi cukup banyak itu perlu disisir lagi ya,” ujar Eko, Rabu (14/8/2024).

“Dievaluasi dulu kira-kira mana yang benar-benar bisa menstimulasi sektor pertanian dan petani, sehingga ke depan kebutuhan terhadap impor pangan itu bisa berkurang bahkan bisa swasembada pangan,” ungkapnya saat dihubungi B Universe secara daring.

Eko mengatakan, Indonesia mempunyai potensi untuk mencapai Ketahanan Pangan Nasional jika dilihat dari anggaran yang disiapkan pemerintah bagi sektor pertanian. Terlebih, Tanah Air memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain.

Sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu ditangani lebih serius. Tetapi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi ini ialah dukungan dari segi modal dan utamanya inovasi teknologi di bidang pertanian.

“Game changer-nya itu adalah teknologi sebetulnya ya, kalau melihat ya, mungkin juga pemirsa bisa melihat di Youtube itu kan banyak ya cara-cara bagaimana petani negara lain itu berproduksi dan produknya bisa diekspor ya mungkin juga ke kita,” tegasnya.

Eko mengimbuhkan penggunaan teknologi mampu mengakselerasi produktivitas dan kontinuitas dari produk-produk pertanian. Hal ini bisa dijadikan upaya misalnya dengan mengenalkan lebih banyak teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani domestik.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Persoalan demurrageimpor beras dinilai sebagai bukti Bapanas dan Bulog gagal mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini juga ditunjukkan dengan harga beras yang semakin mahal dan nilai impor naik hingga mencapai 6 juta ton di 2024.

“Saya katakan (karena demurrage) pemerintah Jokowi (Presiden Joko Widodo) gagal. Sejak awal dia pemerintah kan bilang mau stop impor beras, kenapa sekarang di akhir masa jabatannya, menjadi impor beras terakhir. Tahun ini (impor beras) mencapai 6 juta ton,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragih, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Hendry meyakini pasca mencuatnya demurrage sebesar Rp294,5 miliar, sebaiknya jangan lagi melakukan impor beras. Terlebih, kata Hendry, setiap pemerintah melakukan impor beras selalu menimbulkan persoalan panjang.
“Ya kalau kita, yang pasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor inikan panjang (seperti demurrage),” tegas dia.

Baca Juga: KPK Disebut Tengah Dalami Data Persoalan Demurrage Impor Beras

Hendry mengatakan daripada terus melakukan impor beras, pemerintah sebaiknya dapat fokus menyerap gabah petani. Impor beras dinilai sangat merugikan petani Indonesia.

“Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baik petani maupun devisa negara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah,” ujar dia.

(AZF)