REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD Kabupaten Rembang Supadi dilaporkan ditahan oleh otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak satu bulan terakhir. Supadi yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditahan atas dugaan pelanggaran keimgrasian haji.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, pihaknya terus memantau kasus yang menimpa kadernya itu. Namun, proses pemantauan tidak mudah karena kasusnya terjadi di Arab Saudi.

"Kami selalu mantau, melalui Pak Sekjen, tentang bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan termasuk nanti tentu memberikan pendampingan hukum Arab Saudi. Kami sambil usaha untuk mudah-mudahan nanti mereka bisa diberi pengampunan oleh kerajaan Arab Saudi," kata dia di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

DPP PPP juga akan melakukan kajian terkait pelanggaran yang dilakukan kadernya itu. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar sosialisasi agar jamaah haji tertib terkait keimigrasian. "Kalau ada pelanggaran ya kami akan berikan pendampingan sepenuhnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah melakukan pendampingan hukum terhadap Ketua DPRD Rembang Supadi, yang selama sebulan terakhir ditahan di Arab Saudi atas dugaan pelanggaran keimigrasian terkait haji.

Berdasarkan keterangan dari Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, Jumat, Supadi atau STR ditangkap di Makkah pada 9 Juni 2024. Tak hanya STR, empat WNI lainnya, yaitu JSA, ALD, MII, dan MPN, juga ikut ditangkap.

“Kelimanya sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumaysi. Dalam penangkapan tersebut ditahan pula beberapa barang bukti berupa uang sebesar 95.000 riyal, printer, dan kartu tanda pengenal,” ujar Judha melalui pesan singkat.

Setelah mengetahui kabar penangkapan tersebut, KJRI Jeddah segera melakukan langkah-langkah pelindungan untuk memastikan pemenuhan hak para WNI.

Grafis Polisi Arab Saudi..

Rembang: Sempat dikabarkan hilang saat naik haji, Ketua DPRD Rembang Supadi ternyata ditahan otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf.

Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan KJRI, diperoleh informasi bahwa, Supadi, ditahan oleh otoritas Arab Saudi, karena melanggar keimigrasian. Ia terjaring razia, saat berada di tempat temannya.

"Izin cuti Ketua DPRD itu 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Namun, usai cuti tidak ada kabar beritanya dan hanphonenya tidak bisa di hubungi. Setelah dilakukan pertemuan dengan Kemenlu, diketahui Ketua DPRD ditahan di Arab Saudi karena melanggar keimigrasian," kata M Bisri di Rembang, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menambahkan, saat ini Ketua DPRD sudah menjalani sidang pertama, dan rencananya, besok 11 Juli menjalani sidang kedua. Saat terjaring razia, sejumlah barang bukti disita. Di antaranya, gelang haji, visa wisata, printer dan handphone, serta sejumlah uang tunai.

(WHS)

REMBANG, iNews.id – DPRD Rembang masih menelusuri informasi ditangkapnya Ketua DPRD RembangSupadi oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian. 

Supadi diketahui hilang kontak saat melaksanakan ibadah haji dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Diperoleh informasi, pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang menyatakan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

Wakil Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo mengatakan, Supadi mengajukan cuti haji mulai 31 Mei sampai 25 Juni 2024. Seharusnya, dia sudah aktif kembali masuk ke Kantor DPRD Rembang pada 26 Juni 2024. 

Namun, sejak 9 Juni 2024 lalu, DPRD Rembang sudah putus komunikasi dengan Supadi.

“Muncul informasi, Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jemaah haji yang menggunakan visa ziarah atau umrah,” katanya, Selasa (9/7/2024).

Terkait hal itu, kata dia, DPRD Rembang masih menelurusi dugaan ditahannya Supadi oleh otoritas Arab Saudi. “Kami sudah mendatangi pihak Kementerian Luar Negeri guna mencari informasi valid atas kejadian itu,” katanya.

Dia mengatakan, hasil dari koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak konsulat jenderal (konjen) di Jeddah, Arab Saudi sudah melakukan pendampingan terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan, termasuk Supadi.

“Kita masih menunggu, apakah (Supadi) akan dideportasi atau menjalani proses hukuman di sana. Kami (DPRD Rembang) masih menunggu kabar lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menuturkan, untuk sementara, tugas-tugas ketua DPRD Rembang akan diserahkan kepada wakil ketua DPRD. 

Pantauan di lokasi, suasana ruangan ketua DPRD Rembang tampak sepi. Pintu ruangan tertutup rapat. 

Supadi (57) selama ini memiliki sejumlah pekerjaan sampingan. Selain bertani, d ia juga aktif di bidang usaha layanan umrah dan haji. Pada Pemilu 2024, Supadi kembali terpilih menjadi anggota DPRD.

Editor: Kastolani Marzuki

REMBANG, iNews.id - Ketua DPRD Rembang Supadi dilaporkan ditangkap otoritas Arab Saudi saat melaksanakan ibadah haji. Beredar kabar, Supardi ditahan karena diduga melanggar keimigrasian dan keterkaitan haji tidak resmi. 

Pantauan di lokasi, suasana ruangan ketua DPRD Rembang tampak sepi. Pintu ruangan tertutup rapat. Supadi mengajukan cuti haji mulai 31 Mei sampai 25 Juni 2024. Seharusnya ia sudah aktif kembali masuk ke Kantor DPRD Rembang pada 26 Juni 2024. 

Namun, sejak 9 Juni 2024 lalu, DPRD Rembang sudah putus komunikasi dengan Supadi.

Muncul informasi, Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jemaah haji yang menggunakan visa ziarah atau umrah.

Wakil Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo mengatakan, masih menelurusi dugaan ditahannya Supadi oleh otoritas Arab Saudi.

“Kami sudah mendatangi pihak Kementerian Luar Negeri guna mencari informasi valid atas kejadian itu,” katanya, Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan, hasil dari koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak konsulat jenderal (konjen) di Jeddah, Arab Saudi sudah melakukan pendampingan terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan, termasuk Supadi.

“Kita masih menunggu, apakah (Supadi) akan dideportasi atau menjalani proses hukuman di sana. Kami (DPRD Rembang) masih menunggu kabar lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menuturkan, untuk sementara, tugas-tugas ketua DPRD Rembang akan diserahkan kepada wakil ketua DPRD. 

Diperoleh informasi, pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang memastikan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

Supadi (57) selama ini memiliki sejumlah pekerjaan sampingan. Selain bertani, d ia juga aktif di bidang usaha layanan umrah dan haji. Pada Pemilu 2024, Supadi kembali terpilih menjadi anggota DPRD.

Editor: Kastolani Marzuki

Rembang: Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, beberapa hari ini, digegerkan dengan pemberitaan hilangnya Ketua DPRD Rembang, Supadi, saat menunaikan ibadah haji. Keberadaan Ketua DPRD tersebut, tidak diketahui usai ponselnya hingga saat ini tidak bisa dihubungi.

Padahal, cuti hajinya, mulai habis sejak 25 Juni kemarin. Sehingga hampir dua pekan, dirinya mangkir dari tugasnya. Dari informasi Sekertaris Dewan, diketahui, Ketua DPRD mengajukan cuti naik haji mulai 31 Mei sampai 25 Juni kemarin. Sehingga sudah dua pekan beliau mangkir dari tugasnya.

"Keberadaan Ketua DPRD Rembang saat ini belum diketahui. Keberadaannya masih belum jelas, karena mereka kehilangan kontak dan tidak bisa menghubungi beliau. Ketua DPRD mengajukan cuti haji sejak 31 Mei sampai 25 Juni. Sehingga terhitung sudah dua pekan tidak menjalangkan tugasnya," kata Sekertaris Dewan, Nur Purnomo Mukdi Widodo di Rembang, Selasa, 9 Juli 2024.

Ia menambahkan pihaknya kini sudah melaporkan ke provinsi dan mengonfirmasi ke Kementerian Agama maupun ke KBRI di Arab Saudi. Namun, sampai kini belum ada kabar terkait beliau. Dari informasi sementara Kemenag, keberangkatan Ketua DPRD tahun ini, tidak terdaftar di sebagai jemaah haji asal Rembang.

(WHS)