PEMALANG, iNews.id – Sebanyak 11 Warga Negara Asing (WNA) diamankan otoritas keimigrasian di Jawa Tengah karena melakukan berbagai pelanggaran. Terbanyak WNA asal China berjumlah delapan orang.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng Is Edy Ekoputranto mengatakan, para WNA ini diduga melanggar Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Mereka berpotensi mengganggu ketertiban umum. Delapan orang dari China dan tiga WNA yang juga sama kasusnya,” ujar Is Edy, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya semua WNA yang diamankan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pendalaman. Jika nantinya terbukti dan berkekuatan hukum, mereka akan diberikan tindakan keimigrasian berupa deportasi.  

Efektivitas dan efisiensi pengawasan WNA kata Is Edy, membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat. Dia mengimbau masyarakat untuk proaktif memberikan informasi terkait keberadaan WNA yang disinyalir mengganggu ketertiban umum.

Is Edy menggambarkan beberapa tindakan WNA yang dianggap melanggar ketentuan. Misalnya, perilaku WNA yang menggunakan jasa tukang bangunan orang Indonesia, namun tidak memberikan gaji dan melakukan pengancaman terhadap warga sekitar.

"Hal ini sangat mengganggu ketertiban umum. Jangankan warga negara asing, WNI saja dengan perbuatan seperti ini dapat mengganggu ketertiban umum," katanya.

"Maka dari itu Imigrasi hadir, bagaimana keberadaan WNA di wilayah Jateng ini, masing-masing UPT (berusaha) paling tidak keberadaan dan kegiatannya ini tidak akan mengganggu ketertiban umum, apalagi meresahkan masyarakat," ucapnya.

Sementara untuk WN China, terbukti menyalahgunakan peruntukan izin tinggal yang telah diberikan Keimigrasian Indonesia.

Diketahui, pengamanan WNA merupakan hasil Pelaksanaan Operasi JAGRATARA Tahap III Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah.

Operasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Oktober 2024 sebagai upaya memperkuat pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Jateng.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Ditjen Imigrasi meresmikan penerbitan layanan paspor elektronik (e-paspor) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Frankfurt, Jerman, Jumat, 20 September 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim, menyebut e-paspor di KJRI Frankfurt, Jerman, jawaban dari kebutuhan warga negara Indonesia di sana.

KJRI Frankfurt telah merespons tren meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, menyusul peningkatan jumlah WNI yang cukup tinggi, khususnya dalam dua tahun terakhir.
"Pengajuan paspor elektronik yang kini tersedia di KJRI Frankfurt memudahkan WNI yang bekerja atau sedang menjalani studi di Jerman. Jadi, prosesnya lebih cepat dan praktis,” kata Silmy dalam keterangan pers, Senin, 23 September 2024.
Silmy menjelaskan terdapat lebih dari 17 ribu WNI yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt.

Paspor elektronik perdana diberikan kepada Konsul Jenderal RI Frankfurt, Antonius Yudi Triantoro dan WNI yang tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt bernama Gwenda Praya Kinanti.

Frankfurt menjadi perwakilan RI ke-10 yang melayani penerbitan e-paspor. Sebelumnya layanan serupa telah tersedia di Singapura; Tokyo, Jepang; Seoul, Korea Selatan; Den Haag, Belanda; Jeddah, Arab Saudi; Los Angeles, Amerika Serikat; Berlin, Jerman; Sydney, Australia; dan Beijing, China.

Sementara Antonius menyampaikan jumlah WNI yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfrut mengalami peningkatan setiap tahunnya, mayoritas merupakan mahasiswa dan tenaga kesehatan.

Menurut Antonius dukungan dari Atase Imigrasi Berlin dalam memberikan layanan kemudahan paspor di beberapa kota di wilayah kerja KJRI Frankfurt telah membantu dan memudahkan WNI yang memerlukan penggantian paspor.

Ia menjelaskan wilayah kerja KJRI Frankfurt, antara lain, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland dengan luas lebih dari separuh total wilayah Jerman.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Dirjen Imigrasi juga meninjau layanan imigrasi di Kota Dusseldorf.

Ia berdialog dengan perwakilan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan pendapat dalam layanan keimigrasian, kewarganegaraan, maupun layanan publik terkait lainnya.

"Saya harapkan tidak hanya yang di Indonesia, yang di luar negeri pun merasakan hadirnya negara dengan inovasi serta perbaikan layanan yang kami lakukan," kata Silmy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berhasil mengamankan 4 (empat) Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dalam Operasi Jagratara.

Operasi ini digelar pada 21 dan 22 Agustus 2024. Tiga WNA yang diamankan berasal dari Nigeria, sementara satu lainnya berasal dari Senegal.

Pada 21 Agustus 2024, operasi dilaksanakan di kawasan Glodok dan Pancoran China Town Point. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 1 WN Tiongkok yang merupakan pemegang ITAS Investor di salah satu toko yang berada di kawasan Glodok dan 1 WN Malaysia merupakan chef di salah satu restoran yang berada di kawasan Pancoran China Town Point.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, izin tinggal, dan kegiatannya, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua orang asing tersebut.

Selanjutnya petugas melanjutkan kegiatan pengawasan keimigrasian di kawasan KS. Tubun. Dalam kegiatan pengawasan tersebut petugas menemukan 1 WN Nigeria dengan inisial AOO yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan diduga izin tinggalnya telah habis berlaku.

Berlanjut tanggal 22 Agustus 2024, operasi dilakukan di salah satu sarana olahraga di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas mengamankan dua WNA asal Nigeria lainnya berinisial CKO dan TVO, dan seorang WN Senegal berinisial DB.

Tiga WNA ini diduga izin tinggalnya sudah habis berlaku dan juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

Keempat WNA tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa tiga WNA asal Nigeria berinisial AOO, CKO dan TVO, serta seorang WNA asal Senegal berinisial DB izin tinggalnya sudah habis berlaku (overstay) dan sampai dengan saat ini keempat orang asing tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

"Kami akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran keimigrasian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika cukup bukti, WNA tersebut dapat dikenakan tindakan berupa pro-justicia atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Nur Raisha, Selasa (27/8/2024) dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA: Nubuat Masa Depan Rasulullah SAW Terbukti, 3 Fenomena Umat Akhir Zaman Ini Terjadi

Operasi Jagratara dilaksanakan dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian serta penegakan hukum guna menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat menambahkan bahwa kontribusi masyarakat dalam pelaporan Orang Asing dapat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

"Apabila menemukan Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat dilaporkan ke Kantor Imigrasi untuk segera kami tindaklanjuti," kata Nur Raisha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 16 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria yang diduga melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian dan kasus hukum diciduk oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.

Para WNA Nigeria tersebut menjalani proses Detensi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya mengatakan pihaknya telah berhasil mengamankan 16 orang WNA asal Nigeria.

"Warga asing ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian di tiga lokasi pengawasan yakni kawasan Apartemen Pluit Jakarta Utara, kawasan wisata Batavia PIK, dan kawasan apartemen di Kelapa Gading selama Juli-Agustus 2024," ujar Andika, Selasa (13/8/2024) sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Qriz Pratama menjelaskan pengawasan keimigrasian dilakukan untuk menanggapi laporan dan keluhan masyarakat terkait banyaknya warga negara asing yang dianggap meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum.

"Kami memiliki bukti yang cukup kuat melakukan pelanggaran keimigrasian yang nantinya dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana," ungkapnya.

Dua Warga Negara Nigeria dengan inisial (EPO dan GCE) yang terbukti melanggar Pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Tinggal di Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor) dan Izin Tinggal yang sah dan masih berlaku (Illegal stay).

Kemudian satu Warga Negara Nigeria dengan inisial (HCI) yang terbukti melanggar Pasal 116 dan 78 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu Tidak dapat menunjukan Dokumen Perjalanan kepada Pejabat Imigrasi pada saat dilakukan Pengawasan Keimigrasian dan Overstay selama 784 Hari dan ditemukan adanya tindakan scamming.

Lalu ada sepuluh Warga Negara Nigeria dengan inisial (HEO, EIJ, MBI, OIP, EFC, OTJ, EHE, CSJ, SCN, dan EUJ) yang terbukti melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikarenakan overstay dengan kurun waktu yang bervariatif dimulai dari 1 tahun s.d 7 tahun.

Tiga Warga Negara Nigeria dengan inisial (OWS, ECB, dan MIR) yang terbukti melanggar Pasal 123 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, karena telah memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh Izin Tinggal, mengaku sebagai seorang investor namun berdasarkan hasil penelusuran tim Inteldakim, sponsor/penjamin serta investasi yang dilakukan diduga fiktif;

Qriz mengungkapkan saat pelaksanaan pengawasan Keimigrasian, seluruh orang asing bersikap tidak kooperatif dengan berusaha melarikan diri dari petugas, sehingga terjadi aksi saling mengejar antara petugas dan Orang Asing yang menjadi target pemeriksaan.

Khususnya pada saat pengawasan keimigrasian di Kawasan Apartemen wilayah Kelapa Gading, terdapat satu orang Warga Negara Asing dengan inisial ECB yang mengalami cidera patah tulang pada bagian lengan akibat ulahnya sendiri yang melarikan diri dan terjatuh saat berusaha menghindari petugas.

"Namun dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara memberikan bantuan fasilitas untuk dilakukan pengobatan di Rumah Sakit dan selanjutnya atas kemauan yang bersangkutan untuk dilakukan pengobatan alternatif," ungkap Qriz.

Dua WNA dengan inisial EPO dan GCE yang melanggar pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan dilakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Satu Orang WNA Nigeria dengan inisial (HCI) yang melanggar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dilakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta.

Kemudian terhadap 3 WNA dengan inisial OWS, ECB, dan MIR yang memiliki KITAS Investor dan diduga melanggar Pasal 123 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah dilakukan Tindakan berupa pembatalan izin tinggal sebagai salah satu persyaratan administratif untuk dilakukan pendetensian sambil menunggu proses pemeriksaan selesai.

"Kemudian terhadap 10 Orang WNA dengan inisial HEO, EIJ, MBI, OIP, EFC, OTJ, EHE, CSJ, SCN, dan EUJ) yang melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan," jelas Qriz.

Qriz juga melihat ada modus dari para WNA yang melanggar aturan keimigrasian tersebut dengan menikahi WNI agar dapat menyamarkan keberadaan mereka di Indonesia.

"Yang memberikan pemondokan atau tempat tinggal itu harus melaporkan ke imigrasi baik pemilik hotel, rumah penginapan, ataupun apartemen yang memberikan tempat tinggal kepada WNA wajib melaporkan keimigrasian, dan kita melihat masyarakat semakin tumbuh dengan memberikan laporan kepada kami," pungkasnya.

Menambahkan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Bong Bong Napitupulu menjelaskan modus dari para WNA yang melanggar aturan keimigrasian yakni menyewa tempat tinggal dengan menggunakan WNI pihak ketiga.

"Sehingga yang terdaftar dalam sewa-menyewa apartemen yang dilakukan WNA adalah pemilik apartemen dengan nama WNI. Dari tiga lokasi WNA Nigeria ini mereka teman satu permainan atau satu komunitas," kata Bong Bong.

Sedangkan, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Wahyu Eka Putra menyebutkan operasi tersebut sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

"Bahwa setiap WNI sadar bahwa harus melaporkan WNA yang tinggal di tempatnya baik di rumah, hotel, maupun apartemen. Semoga informasi ini menambah wawasan kepada masyarakat," kata Wahyu. [*]

Tangerang: Kerap bikin resah masyarakat, sebanyak 10 warga negara asing (WNA) asal Nigeria ditangkap Imigrasi Tangerang. 10 WNA tersebut diciduk di wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang.

"Ke-10 WNA ini kerap meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat di PIK 2. Mereka diamankan oleh tim pengawasan orang asing (Timpora) Imigrasi Tangerang," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Uray Avian, Jumat, 2 Agustus 2024.

Uray menuturkan, para WNA yang ditangkap tersebut berkat laporan dari masyarakat terkait aktivitas mereka yang kerap mengganggu. Menurut Uray, ke-10 WNA itu diketahui melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"10 WNA itu terdiri dari 7 orang berkebangsaan Nigeria yang telah habis masa izin tinggalnya, dan 3 orang lainnya belum diketahui pasti identitasnya itu, tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan serta izin tinggal," jelasnya.
Uray menambahkan, untuk ke-10 WNA yang bermasalah tersebut telah melanggar akan segera dilakukan pendeportasian ke negaranya masing-masing.

(WHS)

Denpasar: Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menangkap tujuh warga negara asing (WNA) asal Nigeria yang melebihi izin tinggal atau overstay dan diduga terlibat kejahatan siber berupa love scamming atau penipuan asmara dalam jaringan (daring/online).

“Ini masih dugaan terlibat kejahatan siber terutama mereka yang melebihi izin tinggal itu,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Pramella Yunidar Pasaribu di Denpasar, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ia memerinci, WNA Nigeria yang masuk Indonesia pada rentang triwulan keempat 2023 itu yakni berinisial AVC, CHF yang melebihi izin tinggal 492 hari, TFH selama 441 hari, dan PUE selama 370 hari.
Kemudian WNA Nigeria yang mengantongi izin tinggal terbatas investor berinisial OFA, CCE dan SCC dengan masa berlaku hingga 2025.

Dari tujuh orang itu, tiga di antaranya sebelumnya mencoba melarikan diri dengan cara melompat dari lantai tiga ketika ditangkap pada Selasa, 30 Juli 2024, sekitar pukul 07.00 Wita di salah satu hotel di Jalan Imam Bonjol Denpasar.

Akibatnya, dua orang mengalami luka di bagian kaki dan satu orang mengalami luka berat sehingga dirawat di salah satu rumah sakit di Denpasar.

Baca juga: 2 WN Malaysia Ditangkap usai Kedapatan Selundupkan 12 Paspor Ilegal ke Indonesia

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra menambahkan pihaknya juga menemukan dua paspor Nigeria namun pemiliknya tidak ditemukan di tempat kejadian perkara.

Sehingga petugas memasukkan dua WNA itu ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menggandeng Polda Bali untuk menangkap dua orang tersebut yang diperkirakan sudah kabur lebih dulu.

Petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar sedang mendalami tiga orang yang mengantongi izin tinggal terbatas sebagai investor khususnya kegiatan mereka selama berada di Bali.

Mereka sebelumnya tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian ketika petugas melakukan pemeriksaan. Sedangkan mereka yang melebihi izin tinggal itu diduga terlibat penipuan asmara daring setelah petugas memeriksa laptop yang berisi data yang mengarah kepada kejahatan siber itu. Kasus tersebut terungkap setelah Imigrasi Denpasar menerima pengaduan dari masyarakat.

Sedangkan penangkapan dilakukan atas sinergi sejumlah aparat keamanan di antaranya Imigrasi Denpasar, Polda Bali, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu masyarakat.

Ketujuh WNA yang berasal dari pantai barat Afrika itu saat ini ditahan sementara di ruang detensi Kantor Imigrasi Denpasar menunggu pemeriksaan lanjutan dan upaya deportasi.

(MEL)

Tangerang: SK, 47 dan JM, 34, dua warga negara asing (WNA) asal Malaysia, ditangkap di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, lantaran menyelundupkan 12 paspor ilegal atas nama orang lain. Paspor-paspor itu rupanya milik warga Malaysia..

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Subki Miuldi, mengatakan, kedua pelaku selaku kurir masuk ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Malindo Air OD 318 rute Kuala Lumpur-Jakarta. Petugas awalnya mencurigai barang bawaan kedua pelaku.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan, jika kedua pelaku terbukti membawa 12 paspor Malaysia atas nama orang lain secara ilegal. Kedua pelaku diketahui telah diperintah oleh seorang berkewarganegaraan India berinisial R dengan iming-iming 1.000 ringgit atau sekitar Rp3 juta," ujarnya, Rabu, 24 Juli 2024.
Menurut Subki, paspor itu diselundupkan untuk dikirim ke R di salah satu hotel di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat dikejar, petugas tidak berhasil mendapati keberadaan pelaku berinisial R.

Baca juga: Imigran Afghanistan Ditetapkan Tersangka Pencabulan Anak di Batam

"Alur pengiriman paspor telah direncanakan dengan sangat rapi, bahkan menggunakan perantara kurir. Saat penyidik kami melakukan pengejaran di hotel tersebut, pelaku R sudah melarikan diri. Namun demikian, kami telah mendapatkan sejumlah rekaman CCTV dan mengetahui identitas R yang sesungguhnya. Hingga kini R masih dalam pengejaran dan berstatus sebagai buron," jelasnya.

Subki menjelaskan, pihaknya pun melakukan pemeriksaan terkait keaslian dari 12 paspor tersebut dengan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jakarta.

"Temuan ini telah kami komunikasikan dengan Kedubes Malaysia di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, kami memperoleh surat yang menerangkan bahwa ke 12 paspor yang diselundupkan oleh SK dan JM sebelumya telah dilaporkan hilang," katanya.

Menurut Subki, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peruntukan paspor tersebut di Indonesia. "Paspor yang diselundupkan itu diperuntukkan diduga untuk WNA Malaysia yang ada di Indonesia. Ini juga lagi kita dalami," ucap dia.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 130 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

(MEL)

JAKARTA, investor.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim membeberkan, regulasi keimigrasian yang ada saat ini sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika keimigrasian yang terjadi. Untuk itu, perubahan RUU Keimigrasian No 6/2011 sangat penting dilakukan.

“Penting bagi kita untuk punya regulasi keimigrasian yang baru, yang tidak hanya dapat menjawab tantangan masa kini tetapi juga dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” ujar Silmy dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Hal senada diungkapkan Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid. Ia menyatakan sebuah undang-undang dibentuk untuk memiliki daya lenting agar mampu mengakomodasi visi negara setidaknya selama 20 tahun ke depan.

“Sedangkan pada saat Undang-undang 6/2011 dibentuk masih belum mengantisipasi kompleksitas pelaksanaan tugas-fungsi imigrasi di masa kini,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menambahkan, kompleksitas tugas dan fungsi keimigrasian saat ini yang membutuhkan akselerasi baik dalam pengadaan sarana-prasarana penunjang dan maupun pelaksanaannya.

Untuk itu, Agus menyarankan petugas imigrasi diberikan pelatihan khusus dan diizinkan membawa senjata api. Hal ini dilakukan karena risiko pekerjaan yang tinggi, terutama saat menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggar keimigrasian.

“Kita lihat contoh instansi lain. Ketika tugasnya ada potensi bahaya, petugasnya dibekali pelatihan khusus, dipersenjatai. Seharusnya imigrasi juga bisa mendapatkan perizinan dan pelatihan yang sama. Dengan begitu kita bisa mencegah tragedi serupa terulang kembali,” papar Agus.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Paspor merupakan dokumen penting yang digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bepergian ke luar negeri. Sebagai dokumen penting, paspor memiliki aturan tertentu untuk melindungi keabsahannya, oleh karena itu paspor tidak boleh rusak.

Bertumpu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 tahun 2014, paspor yang rusak tidak dapat digunakan untuk perjalanan, bila kondisinya membuat keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas sebagai dokumen resmi.

Ciri Ciri Paspor Rusak

Berikut adalah ciri-ciri paspor rusak yang tidak dapat digunakan lagi menurut Kantor Imigrasi:

1. Paspor Sobek atau Tergunting

Paspor yang memiliki sobekan atau tergunting, meskipun kecil, dianggap rusak dan tidak dapat digunakan.

2. Paspor Berlubang

Paspor yang terdapat lubang atau robek di bagian halaman, sampul, atau halaman biodata dianggap rusak.

3. Paspor Tercoret atau Tercorat-coret

Paspor yang terdapat coretan atau corat-coret, meskipun tidak terlalu jelas, dianggap rusak dan tidak valid.

4. Paspor Basah atau Lembab

Paspor yang basah atau lembab akibat terkena air atau cairan lainnya dianggap rusak dan tidak dapat digunakan.

5. Paspor Terlipat

Paspor yang terlipat atau tertekuk, meskipun tidak sobek, dianggap rusak dan tidak dapat digunakan.

6. Paspor Terbakar

Paspor yang terbakar atau hangus, meskipun sebagian kecil, dianggap rusak dan tidak dapat digunakan.
Selain ciri-ciri di atas, Kantor Imigrasi Soekarno Hatta juga menyebutkan bahwa paspor yang basah atau terbakar juga termasuk kategori paspor rusak.

Cara Mengurus Paspor Rusak di Imigrasi

Untuk membuat paspor baru, pemegang paspor rusak dapat mengajukan permohonan secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi atau datang langsung ke kantor imigrasi terdekat.
Dalam pengajuan paspor baru, pemegang paspor rusak diharuskan membawa dokumen-dokumen berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Paspor lama yang rusak
4. Bukti pembayaran denda
5. Surat keterangan kehilangan paspor dari kepolisian (jika paspor hilang).

Proses pembuatan paspor baru biasanya memakan waktu sekitar 7 hari kerja.
Biaya Penggantian Paspor yang Rusak
Jika paspor dinyatakan rusak, pemegang paspor dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2013:

1. Biaya beban paspor hilang: Rp1.000.000
2. Biaya beban paspor rusak: Rp500.000
3. Biaya beban paspor hilang/rusak karena keadaan kahar: Rp0.

Pentingnya Menjaga Paspor Tetap Dalam Kondisi Baik

Paspor merupakan dokumen penting yang harus dijaga dengan baik. Kerusakan pada paspor dapat berdampak pada kesulitan saat bepergian ke luar negeri. Karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga paspor Sobat agar tetap dalam kondisi baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusaknya.
Jika terjadi kerusakan pada paspor, segera laporkan kepada pihak imigrasi untuk mendapatkan penggantian paspor baru. Paspor yang rusak tidak dapat digunakan lagi dan dapat menimbulkan masalah saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Dok. Medcom.id

(WWD)

REMBANG, iNews.id - Ketua DPRD Rembang Supadi dilaporkan ditangkap otoritas Arab Saudi saat melaksanakan ibadah haji. Beredar kabar, Supardi ditahan karena diduga melanggar keimigrasian dan keterkaitan haji tidak resmi. 

Pantauan di lokasi, suasana ruangan ketua DPRD Rembang tampak sepi. Pintu ruangan tertutup rapat. Supadi mengajukan cuti haji mulai 31 Mei sampai 25 Juni 2024. Seharusnya ia sudah aktif kembali masuk ke Kantor DPRD Rembang pada 26 Juni 2024. 

Namun, sejak 9 Juni 2024 lalu, DPRD Rembang sudah putus komunikasi dengan Supadi.

Muncul informasi, Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jemaah haji yang menggunakan visa ziarah atau umrah.

Wakil Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo mengatakan, masih menelurusi dugaan ditahannya Supadi oleh otoritas Arab Saudi.

“Kami sudah mendatangi pihak Kementerian Luar Negeri guna mencari informasi valid atas kejadian itu,” katanya, Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan, hasil dari koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak konsulat jenderal (konjen) di Jeddah, Arab Saudi sudah melakukan pendampingan terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan, termasuk Supadi.

“Kita masih menunggu, apakah (Supadi) akan dideportasi atau menjalani proses hukuman di sana. Kami (DPRD Rembang) masih menunggu kabar lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menuturkan, untuk sementara, tugas-tugas ketua DPRD Rembang akan diserahkan kepada wakil ketua DPRD. 

Diperoleh informasi, pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang memastikan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

Supadi (57) selama ini memiliki sejumlah pekerjaan sampingan. Selain bertani, d ia juga aktif di bidang usaha layanan umrah dan haji. Pada Pemilu 2024, Supadi kembali terpilih menjadi anggota DPRD.

Editor: Kastolani Marzuki