Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan literasi terhadap industri penjaminan.

Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono tak memungkiri bahwa pada survei yang dilakukan oleh OJK kepada seluruh perusahaan penjaminan dalam penyiapan Peta Jalan Pengembangan Industri Penjaminan Nasional 2024-2028 yang telah di-launching pada 27 Agustus 2024, hal mengenai literasi terhadap industri penjaminan juga menjadi salah satu isu utama yang disampaikan oleh perusahaan penjaminan.

Dengan demikian, dia bilang literasi UMKM dan masyarakat secara umum juga telah menjadi salah satu program strategis pada peta jalan tersebut. Untuk mendorong literasi terhadap industri penjaminan, Ogi menyebut akan ada beberapa program atau upaya yang akan dilakukan bersama dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo).

"Beberapa program yang akan dijalankan, yaitu melakukan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan penjaminan terhadap UMKM dan masyarakat, serta mendorong perusahaan penjaminan untuk membentuk unit/fungsi literasi dan inklusi keuangan," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (3/10).

Selain itu, Ogi menyampaikan OJK akan berkolaborasi dengan industri penjaminan, asosiasi, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan literasi dan inklusi terhadap industri penjaminan. Dengan demikian, hal terkait literasi terhadap industri penjaminan perlu menjadi salah satu program TPAKD di seluruh Indonesia.

Secara kinerja, OJK menyampaikan aset perusahaan penjaminan mencatatkan pertumbuhan. Nilai aset perusahaan penjaminan tercatat mencapai Rp 47,90 triliun pada Agustus 2024. Nilai itu tumbuh 7,26%, jika dibandingkan posisi aset pada Agustus 2023 yang sebesar Rp 44,66 triliun.

OJK juga mencatat nilai imbal jasa penjaminan pada Agustus 2024 sebesar Rp 5,82 triliun. Nilai itu meningkat 12,66% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong kepala daerah untuk melakukan pengelolaan transfer ke desa secara transparan. Langkah transparansi pengelolaan keuangan dilakukan dengan keterbukaan informasi membangun komunikasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembangunan.

“Transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa menjadi pilar paling penting. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kemenkeu pada Selasa (6/8/2024).

Dia mengatakan kepala daerah berperan untuk menjadi ujung tombak pemerintah pusat dalam melakukan pengelolaan keuangan di daerah. Dengan pengelolaan dana hasil transfer ke daerah akan memberikan dampak optimal terhadap pembangunan di daerah. Hal tersebut akan berujung pada terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

“Kepala desa menjadi lokomotif membangun sistem yang efektif sehingga dapat mendorong transparansi dana desa, antara lain melalui keterbukaan informasi membangun komunikasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembangunan,” kata Thomas.

Adapun arah kebijakan penggunaan dana desa tahun 2024 diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakterisasi desa itu sendiri. Berdasarkan data Kemenkeu, sampai semester I-2024 dana desa telah disalurkan Rp 40,80 triliun atau 57,47% dari pagu, meningkat 20,2% (yoy).

“Uang kita yang disalurkan melalui dana desa harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya. Agar optimal dalam memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Thomas.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Hingga 29 Juli 2024, tercatat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah telah berlangsung sebanyak 84 kali sejak digelar perdana pada bulan September 2022. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) tegas dan mahir mengendalikan inflasi. Materi-materi yang disampaikan di dalam setiap Rakor bisa menjadi program kegiatan strategis yang perlu ditindaklanjuti, baik oleh Pemda maupun kementerian/lembaga (K/L).

“Pada kesempatan pagi hari ini, ini yang ke-84 kali kita mengadakan rapat yang terus-menerus setiap minggu. Oleh sebab itu tentunya harapannya sudah banyak yang kita lakukan dan melaksanakan perubahan dan program jangka panjang hampir dua tahun,” katanya pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Tomsi menekankan agar Pemda tidak bersikap sebagaimana pemadam kebakaran yang bertindak hanya sesaat dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan penuh perencanaan. Untuk itu, dirinya mengingatkan Pemda agar tidak jatuh ke lubang yang sama dalam pengendalian inflasi. Sebab pola-pola grafik inflasi selama 5 tahun telah bisa dianalisis dan grafiknya cenderung sama setiap tahun.

“Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali bahwa kita selalu memiliki grafik yang sama setiap tahun. Saya pelajari semua berkaitan dengan beras, bawang, cabai, lima tahun ke belakang, itu kurang lebih di bulan-bulan itu turun dan utamanya yang naik,” ujarnya.

Begitu juga dengan distribusi komoditas, Tomsi masih melihat terdapat berbagai gangguan dan ketidaklancaran. Dia meminta Pemda untuk melakukan evaluasi di daerah masing-masing. Bila terdapat petugas yang bertanggung jawab tidak cakap, dia meminta agar diganti atau dilakukan penyegaran dengan lebih dulu mengusulkan pada pimpinan.

Pentingnya perencanaan juga berlaku berkaitan dengan pengadaan barang-barang impor. Menurutnya, timeline distribusi yang tepat waktu perlu diperhatikan, sehingga tidak dipermainkan oleh para distributor nakal. Dia menekankan, K/L dan Pemda perlu ketegasan dalam merespons kondisi tersebut. “Saat kita butuhkan barang itu berkurang atau kosong itu sama saja mereka-mereka mempermainkan kita. Jadi ketegasan ini perlu, hukuman bagi mereka juga perlu, supaya ini yang ke-84 kali harusnya kita sudah mahir,” ungkapnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menambahkan, berdasarkan pemantauan harga Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) sampai dengan minggu keempat Juli 2024, beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat dan perlu diwaspadai, yaitu cabai rawit, minyak goreng, dan beras. Pasalnya, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga di tiga komoditas tersebut.

Berdasarkan data, terdapat 203 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan cabai rawit, 174 kabupaten/kota mengalami kenaikan minyak goreng, dan 120 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Sementara itu harga daging ayam ras dan cabai merah terus mengalami penurunan hingga minggu keempat Juli 2024.