Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor jagung untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam periode Januari-September 2024 total impor jagung mencapai 967,9 ribu ton dengan nilai US$ 247,9 juta atau Rp 3,89 triliun (kurs Rp 15.700). Volume itu naik 0,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Indonesia mengimpor jagung sebesar 967,9 ribu ton atau senilai US$ 247,9 juta," tulis bahan paparan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (28/10/2024).

Negara utama sumber impor jagung Indonesia adalah Argentina dengan porsi 639,44 ribu ton atau senilai US$ 172,68 juta. Disusul Brasil dengan 256,83 ribu ton atau senilai US$ 66,09 juta dan Pakistan sebanyak 13,07 ribu ton dengan nilai mencapai US$ 3,47 juta.

"Ini tentunya menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dari pasar domestik," jelasnya.

Berdasarkan data BPS, total produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 15,21 juta ton. Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 0,43 juta ton dibandingkan 2023.

"Sehingga 2023 itu total produksi sepanjang tahun 14,77 juta, di 2024 ini diperkirakan 15,21 juta ton," jelas Amalia.

Calon Wakil Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Nomor Urut 3 Rano Karno alias Doel berencana akan menggratiskan tarif penggunaan moda transportasi umum di DKI Jakarta untuk 15 golongan masyarakat.

Hal ini disampaikan Rano Karno dalam acara Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2024. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi salah satu kunci dalam menurunkan inflasi daerah.

"Kita akan memberikan gratis terhadap 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta seperti MRT, LRT, Busway, dan JakLingko," kata Rano Karno, di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Rano Karno mengatakan, hal ini menjadi bagian dari rencana besar pengembangan transportasi di Jakarta. Selain itu ke depan, pihaknya juga berencana untuk mengembangkan Transjabodetabek, menambah rute, sertajumlah transportasi publik seperti bus.

"Transjabodetabek, kita akan lakukan pembuatan transportasi untuk jarak 500 meter dari rumah, dijangkau transportasi publik, menambah rute dan jumlah bus. Headway harus dilakukan 3 menit," ujarnya.

Strategi lainnya ialah melalui pembentukan super apps Jakarta Kini (JAKI) untuk mendekatkan pelayanan public kependudukan, pengaduan, sampai perizinan dalam satu genggaman dan tanpa pungutan liar (pungli).

Berikutnya, Cagub Nomor Urut 3 ini juga membidik optimalisasi pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) menjadi strategi kedua untuk menekan inflasi.

Selanjutnya ialah melahirkan Jakarta jernih dengan air bersih dan sanitasi menuju layanan perpipaan hingga 100%. Lalu strategi terakhir dalam mengendalikan inflasi ialah dengan menciptakan pangan murah.

"Kita harus menciptakan pangan murah seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem contract farming," kata dia.

Dikutip dari situs web Jakarta Smart City, ada 15 golongan penerima layanan Gratis Transjakarta. Berikut adalah rinciannya.

Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya;
2. Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov DKI;
3. Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP);
4. Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (Gaji sesuai UMP melalui Bank DKI);
5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sementara itu, berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:

1. Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia);
2. Penyandang disabilitas;
3. Anggota Veteran Republik Indonesia;
4. Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera);
5. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu;
6. Pengurus masjid (marbot);
7. Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Larva monitor;
9. Anggota TNI/Polri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 yang terkendali di level 1,84 persen. Angka ini menjadi capaian inflasi terendah sejak awal Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu.

Tingkat inflasi 1,84 persen dinilainya juga masih masuk target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen. Menurut Tito, rendahnya realisasi inflasi Indonesia ini berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito mengungkapkan terdapat dua komponen utama inflasi yang mesti dipantau, yakni inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation). Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik," jelasnya.

Dia juga menjelaskan terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan. Menurutnya deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi. Secara umum, kata dia, daya beli masyarakat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapore, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai misalnya itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujarnya.

Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait yang ikut bekerja sama dalam memastikan inflasi tetap terjaga. Tito juga mengapresiasi peran Pemda dalam upaya pengendalian inflasi.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkasnya.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan ada sejumlah oknum kepala daerah sengaja mengakali angka inflasi di daerahnya. Hal itu dilakukan agar angkanya menjadi bagus sehingga dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional.

Amalia juga memastikan BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu, dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Amalia juga menuturkan, data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," kata dia.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," kata Amalia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pengerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui sejumlah kepala daerah mengakali angka inflasi wilayahnya.

Suharso tidak menampik bahwa akal-akalan para pemimpin daerah tersebut demi mendapatkan insentif dari Bendahara Negara yang diberikan rutin setiap tiga bulan.

“Ada [datanya], ya lumayan lah [jumlahnya],” jawab Suharso di Kantor Bappenas saat ditanya wartawan perihal jumlah daerah yang manipulasi data inflasi, Senin (30/9/2024).

Untuk diketahui, setiap tiga bulan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar— Rp10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti berhasil mengendalikan inflasi.

Untuk itu, Suharso meyampaikan cara apapun akan daerah lakukan demi mengejar kebutuhan fiskalnya dari insentif tersebut.

Meski demikian, Suharso menegaskan bahwa angka inflasi yang setiap bulannya Badan Pusat Statistik (BPS) keluarkan merupakan angka yang sebenarnya dan tidak diutak-atik.

Dirinya mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan hukuman bagi para kepala daerah yang bermain angka inflasi.

“Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, yang ngawur seperti itu. Tapi angka BPS yang kami miliki nggak bisa disulap sedemikian rupa. Kalau memang benar-benar tidak memenuhi, tidak dikasih insentif. Kalau dia bohong, dia dapat hukuman,” tegas Suharso.

Sebelumnya, Tito menyebutkan para kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Kami melihat beberapa kabupaten tetangga pada Agustus 2024 juga mengalami deflasi, namun harus dijaga agar tidak terjadi deflasi terlalu dalam yang dapat menyebabkan kerugian di tingkat petani,

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Jember Hendy Siswanto menjaga agar deflasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak terlalu dalam, sehingga daya beli masyarakat dan stok bahan pokok tetap terjaga dengan baik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Kabupaten Jember mengalami deflasi 0,08 persen untuk month to month, sedangkan untuk inflasi tahunan atau year on year mengalami inflasi sebesar 1,83 persen pada Agustus 2024.

"Kami melihat beberapa kabupaten tetangga pada Agustus 2024 juga mengalami deflasi, namun harus dijaga agar tidak terjadi deflasi terlalu dalam yang dapat menyebabkan kerugian di tingkat petani," kata Hendy usai rapat koordinasi pengendalian inflasi di Jember, Rabu.

Hendy menjelaskan, terjadinya deflasi di kabupaten menandakan bahwa terjadi penurunan harga bahan pokok di tingkat konsumen, daya beli masyarakat turun atau stok bahan pokok melimpah.

"Kami sedang mencari penyebab terjadinya deflasi di Jember, sehingga perlu dilakukan penetrasi pasar. Kami akan mengecek di pasar tradisional, apakah tidak ada pembeli di pasar atau stoknya melimpah," tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya meminta lembaga, institusi dan perusahaan untuk mengeluarkan dana insentifnya, agar daya beli masyarakat meningkat, kemudian melakukan kerja sama dengan daerah lain dengan mengirimkan bahan pokok yang melimpah dari Jember ke daerah yang kekurangan.

Dalam forum rakor inflasi tersebut dibahas mulai perkembangan harga pangan strategis dan berdasarkan data terpantau bahwa pada minggu ke-1 September 2024 terjadi peningkatan harga terutama pada komoditas daging ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Sementara Kepala BPS Jember Tri Wahyudi mengatakan Kabupaten Jember mengalami deflasi 0,08 persen pada Agustus 2024 yang diprediksi menurunnya daya beli masyarakat atau stok bahan pokok melimpah yang memicu terjadinya deflasi di kabupaten setempat.

"Menurunnya permintaan masyarakat itu berpengaruh pada turunnya harga beberapa bahan pokok. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi di antaranya bawang merah, jagung manis, telur ayam ras, cabai merah, dan daun bawang," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Hingga 29 Juli 2024, tercatat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah telah berlangsung sebanyak 84 kali sejak digelar perdana pada bulan September 2022. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) tegas dan mahir mengendalikan inflasi. Materi-materi yang disampaikan di dalam setiap Rakor bisa menjadi program kegiatan strategis yang perlu ditindaklanjuti, baik oleh Pemda maupun kementerian/lembaga (K/L).

“Pada kesempatan pagi hari ini, ini yang ke-84 kali kita mengadakan rapat yang terus-menerus setiap minggu. Oleh sebab itu tentunya harapannya sudah banyak yang kita lakukan dan melaksanakan perubahan dan program jangka panjang hampir dua tahun,” katanya pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Tomsi menekankan agar Pemda tidak bersikap sebagaimana pemadam kebakaran yang bertindak hanya sesaat dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan penuh perencanaan. Untuk itu, dirinya mengingatkan Pemda agar tidak jatuh ke lubang yang sama dalam pengendalian inflasi. Sebab pola-pola grafik inflasi selama 5 tahun telah bisa dianalisis dan grafiknya cenderung sama setiap tahun.

“Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali bahwa kita selalu memiliki grafik yang sama setiap tahun. Saya pelajari semua berkaitan dengan beras, bawang, cabai, lima tahun ke belakang, itu kurang lebih di bulan-bulan itu turun dan utamanya yang naik,” ujarnya.

Begitu juga dengan distribusi komoditas, Tomsi masih melihat terdapat berbagai gangguan dan ketidaklancaran. Dia meminta Pemda untuk melakukan evaluasi di daerah masing-masing. Bila terdapat petugas yang bertanggung jawab tidak cakap, dia meminta agar diganti atau dilakukan penyegaran dengan lebih dulu mengusulkan pada pimpinan.

Pentingnya perencanaan juga berlaku berkaitan dengan pengadaan barang-barang impor. Menurutnya, timeline distribusi yang tepat waktu perlu diperhatikan, sehingga tidak dipermainkan oleh para distributor nakal. Dia menekankan, K/L dan Pemda perlu ketegasan dalam merespons kondisi tersebut. “Saat kita butuhkan barang itu berkurang atau kosong itu sama saja mereka-mereka mempermainkan kita. Jadi ketegasan ini perlu, hukuman bagi mereka juga perlu, supaya ini yang ke-84 kali harusnya kita sudah mahir,” ungkapnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menambahkan, berdasarkan pemantauan harga Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) sampai dengan minggu keempat Juli 2024, beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat dan perlu diwaspadai, yaitu cabai rawit, minyak goreng, dan beras. Pasalnya, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga di tiga komoditas tersebut.

Berdasarkan data, terdapat 203 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan cabai rawit, 174 kabupaten/kota mengalami kenaikan minyak goreng, dan 120 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Sementara itu harga daging ayam ras dan cabai merah terus mengalami penurunan hingga minggu keempat Juli 2024.