REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya peluang pisah jalan dengan bakal calon gubernur (cagub) Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. PKS menyebut bakal mengambil keputusan lain dalam waktu dekat.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," kata Wasekjen DPP PKS, Zainudin Paru dalam keterangannya pada Jumat (9/8/2024).

Zainudin mengatakan, kemungkinan pisah jalan ini terjadi karena telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi. Sebab AMAN perlu empat kursi lagi untuk menggenapkan 22 kursi syarat dukungan atau 20 persen kursi DPRD Jakarta. Hal ini menyebabkan PKS berpeluang mendukung calon gubernur Jakarta lain.

"Kemungkinan dalam waktu satu-dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," ucap Zainudin.

Zainudin pun mengucapkan isyarat perpisahan dengan Anies. Walau begitu, Zainudin mengapresiasi terhadap kebersamaan yang selama ini tercipta antara Anies dan PKS. Zainudin mengakui gabungan kekuatan Anies dan PKS dalam membangun Jakarta.

"Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ucap Zainudin.

Kemarin, Anies masih percaya diri partai-partai akan tetap mengusung dirinya di Pilgub Jakarta. Ia tak mau ambil pusing mengenai isu akan ditinggalkan partai politik.

Menurut dia, isu mengenai penjegalan terhadap dirinya di Pilgub Jakarta hanya merupakan spekulasi. Ia menilai, hingga saat ini belum ada perubahan sikap dari sejumlah partai yang akan mengusungnya di Jakarta.

"Belum ada yang berubah kan. Masih sama," kata dia di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, setiap pihak bisa memberikan komentar terkait dinamika politik yang terjadi hari ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan partai yang ingin mengusungnya menjadi cagub Jakarta masih sama.

"Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," ujar dia.

Anies masih percaya diri bahwa dukungan partai kepada dirinya tak akan berubah. Karena itu, ia tak mau menanggapi spekulasi yang beredar dengan serius.

"Apa yang membuat saya tidak percaya? Enggak ada. Saya percaya. Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam, tapi kita merujuk pada sikap resmi dan kami yakin demokrasi di Jakarta akan tetap terjaga, aspirasi juga akan muncul di partai-partai," kata dia.

Ia mengeklaim, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Karena itu, ia optimistis harapan warga DKI Jakarta akan tercermin dalam Pilgub Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tersebut diketahui bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, sebelumnya prioritas PKS adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta. PKS berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia mengatakan, opsi bergabung dengan KIM sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan, sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies juga sudah diberi kemudahan dengan didukung 18 kursi DPRD Jakarta dari Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sampai turun gunung mencari mitra koalisi untuk Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara RI lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar ada opsi PKS akan meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa demokratis dalam mengikuti kontestasi pemilu. Menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi. "Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai berlogo pohon beringin itu hanya ingin fokus mengusung Ridwan Kamil menjadi cagub.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.

"Jadi tidak ada niat sedikitpun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, saat ini Partai Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Namun, Partai Golkar tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan partai lain di Pilgub DKI Jakarta.

Karena itu, Partai Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.

Ia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pilkada. Untuk memperoleh kemenangan, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi," kata dia.

Karena itu, menurut Doli, pihaknya berupaya meyakinkan partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung Partai Golkar. Bukan hanya meyakinkan partai-partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai di luar KIM.

"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tak menampik bila partainya turut diajak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam menghadapi Pilkada Jakarta 2024. Namun, dia menyebut sosok calon yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024 belum ditentukan.

"Ya, kalau ajakan ya ada, tapi siapa pasangan calonnya, ini kan juga belum," kata Gus Jazil, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan, PKB belum memutuskan terkait ajakan bergabung tersebut dan masih mencermati dinamika yang berkembang. "Dinamikanya memang terus berkembang sehingga masih banyak pertimbangan-pertimbangan dan belum sampai pada tahap kesimpulan," ucapnya.

Gus Jazil menyebut, bahwa DPP PKB akan mempertimbangkan pula keputusan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta yang mempersiapkan nama Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

"DPW PKB DKI juga perlu kita ajak bicara apa yang sudah menjadi usulan dan keputusan DPW DKI juga harus kita pertimbangkan. Nah, munculnya wacana-wacana lain (bergabung dengan KIM Plus), tentu kami juga akan melihat sampai di mana wacana itu berkembang dan sampai di mana keputusannya," tuturnya.

Dia pun mengatakan PKB terus menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai lainnya, meski sejauh ini pembicaraan yang bergulir belum sampai pada pembahasan dukungan untuk sosok tertentu pada Pilkada Jakarta 2024.

“Komunikasi-komunikasi informal pasti ada di setiap partai. Masalahnya sampai hari ini, tidak satu pun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya,” katanya.

Jazilul menepis pula anggapan bahwa wacana pembentukan KIM Plus sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. “Koalisi KIM Plus saja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjegal atau apa. Jadi, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

"KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk pilkada DKI Jakarta," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Namun, dia belum menyebutkan partai-partai baru dalam KIM Plus selain partai-partai politik dalam KIM pada Pilpres lalu.