TEMPO.CO, Jakarta - Mochamad Iriawan atau Iwan Bulediangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra itu mengisi posisi Simon Aloysius Matiri, yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina. Perombakan susunan direksi ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, pada Senin, 4 November 2024.

Mochamad Iriawan, dikenal sebagai Iwan Bule, adalah purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal. Karier terakhirnya di kepolisian sebagai Sekretaris Utama di Lemhannas. Iwan mendapat julukan bule, karena keturunan Jerman dari kakeknya, Hermann Karel Schneider.

Setelah Iwan Bule Purnawirawan Polisi

1. Penjabat Sementara Gubernur Jawa Barat

Pada 2018, Iwan Bule, dilantik menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat. Pelantikan ini menuai kontroversi ketika diboikot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Gerindra.

Aksi boikot ini berawal dari pesan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, yang meminta seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat untuk tidak menghadiri pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat pada hari itu. Permintaan ini dilakukan atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP Bidang Hukum.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ricky Kurniawan, menegaskan bahwa aksi boikot merupakan bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah, sejalan dengan instruksi dari DPD hingga DPP Gerindra.

Dari 12 anggota DPRD PKS, hanya satu yang hadir di pelantikan Iwan Bule. Namun, Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menyatakan bahwa PKS tidak memboikot acara tersebut dan telah menugaskan satu anggota dewan sebagai perwakilan.

Boikot yang dilakukan Gerindra didasari oleh penolakan atas penunjukan perwira Polri sebagai penjabat gubernur. Ricky menyebutkan kekhawatiran bahwa pelantikan Iwan Bule mempengaruhi netralitas dalam Pilkada Jawa Barat 2018, mengingat posisi tersebut memiliki potensi memengaruhi hasil pemilihan.

2. Ketua Umum PSSI

Pada 2 November 2019, Iwan, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019–2023 setelah meraih 82 suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta. Iwan Bule mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI sejak Juli 2019, tiga bulan sebelum pendaftaran dibuka pada September.

Ia menggalang dukungan dari pemilik suara PSSI di kota-kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta hingga Agustus 2019. Mantan Kapolda NTB ini berjanji akan mendedikasikan dirinya untuk kemajuan sepak bola jika terpilih, bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR | FRISKI RIANA | IRSYAN HASYIM

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Direktur Utama (Dirut) baru PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Simon, yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

Selama 6 tahun terakhir Nicke Widyawati telah memimpin Pertamina. Berikut profil Simon Mantiri dan Nicke Widyawati, dirangkum dalam infografis berikut.

Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal pengangkatan Simon Aloysius Mantiri dan Mochamad Iriawan sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Diungkapkan Bahlil, sebagai BUMN yang sudah sangat mapan dan memiliki sistem yang jalan maka pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa.

"Apalagi ya tergantung dari pimpinan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), biasanya kalau itu di Menteri BUMN. Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti termasuk di dalamnya adalah Pertamina," ujar Bahlil ketika ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN. "Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar.

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

"Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional," pungkas Fadjar.

Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, hari ini. Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," tutup Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, ini susunan Direksi Pertamina terbaru sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi
- Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur Alfian Nasution
- Direktur Keuangan Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia M Erry Sugiharto.

Lihat Video: PT Pertamina (Persero) Sabet 2 Penghargaan di Detikcom Awards

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero).

Perubahan direksi dan komisaris itu ditetapkan dalam keputusan Menteri BUMN yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Diketahui, Simon Aloysius Mantiri diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Simon sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Sementara itu, posisi Komisaris Utama Pertamina kini dijabat oleh Mochamad Iriawan alias Iwan Bule. Iriawan adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen).

Iwan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Kemudian, dia juga merupakan mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia alias PSSI.

Berikut susunan terbaru dewan komisaris dan direksi Pertamina.

Komisaris

Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
Komisaris : Heru Pambudi
Komisaris : Bambang Suswantono
Komisaris Independen : Condro Kirono
Komisaris Independen : Alexander Lay
Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi

Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) . Pengangkatan ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar, Senin (4/11/2024).

Iwan Bule menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Adapun, Simon ditunjuk menjadi Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati. Lantas, apa sepak terjang Iwan Bule sehingga dipercaya pemerintah selaku pemegang saham untuk mengisis jabatan tertinggi dalam BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) itu?
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan sempat berkarier di Kepolisian. Dia merupakan lulusan Akademi Polisi pada tahun 1984. Selama berkarir di Kepolisian, Iwan lebih banyak bertugas di bidang reserse kriminal.

Tak hanya itu, dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Salah satu kasus terkenal yang sempat ditanganinya adalah kasus pembunuhan kontroversial Nasrudin Zulkarnaen oleh tersangka Ketua KPK Antasari Azhar.

Kasus ini ditangani saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar Polisi pada tahun 2008. Selanjutnya, pada 18 Juni 2018, Iwan dipercaya menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.

Purnawirawan Perwira Tinggi Polri ini pun sempat menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Hingga pada 2 November 2019 Iwan Bule terpilih sebagai Ketum PSSI untuk periode 2019-2023.

Dia juga berkarir di industri sepakbola nasional, dimana Iwan terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah menang mutlak dalam Kongres PSSI yang dilaksanakan pada November 2019 lalu. Dalam kongres tertutup tersebut, Iwan Bule berhasil meraih 82 suara dari 85 suara yang hadir dan 3 suara dianggap tidak sah. Praktis, perolehan suara mutlak ini pun diraih oleh Iwan Bule alias Mochamad Iriawan.

Berikut jabatan yang pernah dipegang Iwan Bule atau Mochamad Iriawan sejak tahun 2000-an adalah sebagai berikut.

Kapolres Tegal Polwil Pekalongan Polda Jawa Tengah (2000)

Irbiops Itwasda Polda Metro Jaya (2004)

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya (2004)

Kabid Telematika Polda NTT (2004)

Dir Reskrim Polda NTT (2005)

Ka SPN Purwokerto Polda Jawa Tengah (2006)

Kabag Lekdik Rodalpers SDE SDM Polri (2008)

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2008)

Wadir I/Kam Dan Trannas Bareskrim Polri (2009)

Dirbinmas Baharkam Polri (2010)

Kapolda NTB (2012)

Kapolda Jawa Barat (2013)

Kadivkum Polri (2015)

Kadiv Propam Polri (2016)

Kapolda Metro Jaya (2016)

Asosp Kapolri (2017)

Sekretaris Utama Lemhannas (2018)

Penjabat Gubernur Jawa Barat (2018)

Ketua Umum PSSI (2019)

Harta Kekayaan

Harta kekayaan Iwan Bule bisa dilihat dalam data resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di laman resmi e-LHKPN KPK. Berdasarkan data LHKPN miliknya yang dilaporkan pada tahun 2014, mantan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini rupanya memiliki kekayaan mencapai Rp8,19 miliar.

Dari total harta kekayaan tersebut, Iwan Bule tercatat memiliki harta tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp7,3 miliar. Selain itu, Iwan juga tercatat memiliki sejumlah alat transportasi dengan nilai mencapai Rp269 juta. Adapun jenis alat transportasi miliknya antara lain mobil Toyota Land Cruiser, Toyota Dyna, dan sebuah motor merek Millenium.

Tak hanya memiliki aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan, Iwan Bule juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya yakni logam mulia yang didapatkannya dari tahun 1990 hingga 2014 dengan nilai mencapai Rp237,7 juta. Komisaris Pertamina ini juga mempunyai giro dan kas setara kas dengan nilai mencapai Rp311,4 juta dalam bentuk rupiah serta mata uang asing senilai USD20.000.

JAKARTA - Penasaran berapa gaji yang didapatkan Simon Aloysius Mantiri usai ditunjuk mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina ?. Menggantikan posisi Basuki Tjahaja alias Ahok yang mundur dari jabatan Komisaris Utama atau Komut Pertamina sejak awal Februari 2024 lalu, Simon Aloysius Mantiri bakal menerima gaji besar.

Lantas berapa besaran gaji Simon Aloysius Mantiri sebagai komisaris utama di Pertamina?

Besaran gaji komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Sementara itu besaran gaji komisaris utama Pertamina bisa tembus hingga Rp170 juta per bulan. Selain gaji, Komut Pertamina juga mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai USD23,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan pada 2022. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Pada 2023, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan pada 2022 dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

Pada akhir 2023 lalu sempat heboh setelah beredar informasi di media sosial, bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan. Hal itu langsung dibantah oleh Pertamina, yang menerangkan besaran remunerasi bagi anggota dewan komisaris ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).

Aturan itu berlaku setiap tahun selama setahun, terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. Dijelaskan, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan. Selain itu, juga tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor lain yang relevan di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis. Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan.

Dikutip dari Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2024, komisaris utama perusahaan BUMN Pertamina mendapat honorarium sebesar 45% gaji direktur utama. Sementara komisaris mendapat 90 persen dari honorarium komisaris utama.

Selain itu ada juga tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Ditambah fasilitas berupa kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum.

Di sisi lain, komisaris utama akan mendapatkan tambahan tantiem/insentif sebanyak 45% dari insentif direktur utama. Komisaris mendapat 90% dari insentif komisaris utama.

Merujuk dari Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2022 halaman 230 pada bagian "Kompensasi Manajemen Kunci dan Dewan Komisaris", total kompensasi untuk dewan komisaris sebesar USD46.841 atau lebih dari Rp761 juta.