Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pergantian Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membantu pemerintah untuk mengakselerasi program yang dicanangkan, seperti pengurangan subsidi BBM.

Bhima dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan penunjukan Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina, dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama bisa mempercepat proses koordinasi dengan Presiden Prabowo untuk pengurangan subsidi BBM.

"Penunjukan Dirut dan Komut Pertamina lebih kental unsur politiknya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo," kata dia.

Dikatakan Bhima, pergantian Dirut dan Komisaris Pertamina memang kerap terjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, hal ini guna mengakomodasi kebijakan di sektor energi.

Ia menyampaikan, kali ini agenda politik Presiden Prabowo yakni mengganti skema subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

"Mungkin Presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik oleh publik. Akhirnya orang politik yang dipasang di Pertamina," kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dilakukan oleh Dirut dan Komut Pertamina yang baru, antara lain yakni menyukseskan agenda transisi energi dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta, serta memastikan harga solar subsidi di level nelayan memadai sehingga tidak menimbulkan disparitas harga antardaerah.

"Banyak nelayan masih mengeluh harga solar yang berbeda-beda sehingga timbulkan beban bagi para nelayan," ujarnya.

Diketahui, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara Simon Aloysius yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11), di mana terdapat nama Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Simon Aloysius Mantiri yang duduk di kursi Direktur Utama (Dirut).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina..

Dalam keterangan resminya, Senin, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses yang normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada.

Kepemimpinan baru ini pun diyakini akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan, sedangkan kepemimpinan direksi sebelumnya menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan, serta kemandirian energi nasional.

Menempati penugasan baru sebagai Komisaris Utama Pertama, nama Mochamad Iriawan atau yang dikenal dengan panggilan Iwan Bule ini, merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia ini.

Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini, mengawali kariernya sebagai Kapolres Tegal Polda Jateng 2001. Kinerjanya melesat dengan diangkat sebagai Dir Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2008.

Dari sana, ia mendapat berbagai tugas hingga akhirnya dipercaya sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2016. Selanjutnya, ia duduk sebagai Asops Kapolri pada 2017 dan menjadi Komisaris Jenderal Polisi di 2018.

Selama berkarier di kepolisian, Iwan lebih banyak mendapat tugas di bidang reserse kriminal. Kasus yang pernah ditanganinya antara lain pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antashari Azhar.

Tak hanya berkarier di kepolisian, Iwan juga terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra sejak 2023. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Budianto pada November 2019.

Iwan juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan dengan masa jabatan 18 Juni 2018 - 5 September 2018.

Sementara itu, nama lain yang menjadi sorotan baru pada pergantian direksi Pertamina adalah Simon Aloysius Mantiri, yang menggantikan Nicke Widhyawati sebagai Direktur Utama.

Nama Simon sebenarnya sudah tidak asing di jajaran komisaris Pertamina. Ia diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen pada Februari 2024, menggantikan Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok yang mengundurkan diri.

Pria asal Tomohon, Sulawesi Utara ini, tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Simon merupakan anggota Dewan Pembina periode 2020-2025. Ia merupakan lulusan School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung.

Ia memiliki bisnis tambang dan pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy Indonesia (NEI).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Iwan menggantikan Simon Aloysius Mantiri, yang dalam RUPS tersebut juga resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Iwan Bule lahir pada 31 Maret 1962 di Jakarta. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1984. Kini, ia berstatus purnawirawan Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Karirnya di Polri tergolong cemerlang. Iwan Bule pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Kapolda NTB, Kapolda Metro Jaya dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Kasus terkenal yang pernah ditanganinya yaitu pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke penjara pada 2009. Saat itu, Iwan Bule menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Ia pun pernah diangkat menjadi Pelaksana Tugas atau Plt. Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada 16 Juni 2018 meski penunjukkannya kontroversial lantaran masih berstatus polisi aktif.

Setelah pensiun dari Polri, Iwan Bule juga pernah menjadi Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.

Pada 2023, ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra yang dikomandani Presiden Prabowo Subianto. Iwan pernah mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil Jabar X, tetapi gagal mendapatkan kursi ke Senayan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11/2024).

Adapun, keputusan RUPS tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Menilik profilnya, sebelum menjabat Komut Pertamina, Iwan Bule merupakan mantan Ketua Umum PSSI periode 2019 hingga 2023. Kala itu, pada 2 November 2019, Iwan Bule menang pada kongres Luar Biasa PSSI dengan memperoleh 82 suara di hotel Shangri-La Jakarta.

Perlu diketahui, Iwan Bule merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhirnya Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi. Adapun, jabatan terakhirnya yakni sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada periode 2018-2020.

Pria kelahiran Jakarta, 31 Maret 1962 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1984 dan memiliki perjalanan karier yang cukup cemerlang. Pada 2012, Iwan Bule ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berselang setahun kemudian, Iwan Bule kemudian mengemban jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat. Lalu, pada 2015, Iwan ditarik ke Mabes Polri dan memegang peran sebagai Kadivkum Polri.

Iwan Bule selanjutnya diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2016. Salah satu kasus terkenal yang pernah ditanganinya adalah pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Dia turut menjadi pihak yang secara langsung mengamankan aksi damai 4 November 2016 terkait dugaan kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Terkait kariernya di politik, Iwan sempat menjabat sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat pada 2018, menggantikan Ahmad Heryawan.

Kemudian pada 15 Desember 2023, Iwan Bule juga dilantik oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

PT Pertamina (Persero) terus melakukan sejumlah upaya dan mendorong berbagai inovasi, khususnya terkait energi hijau dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Hal ini diwujudkan Pertamina salah satunya dengan inovasi produk Bioetanol untuk bahan bakar berbahan dasar Sorgum.

Komisaris Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri berkesempatan mencoba performa produk Bioethanol Pertamina ke mobil Flexy Fuel Vehicle (FFV) Toyota.

Simon melakukan test drive dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), di ICE BSD, Jumat 26 Juli 2024 lalu.

Usai melakukan test drive Simon menyampaikan apresiasinya kepada Perwira Pertamina yang telah berhasil menghadirkan inovasi produk hijau bioetanol berbahan baku sorgum ini.

Simon pun berharap para Perwira Pertamina bisa terus berinovasi menciptakan energi hijau, sehingga nantinya bisa digunakan secara lebih luas untuk kendaraan-kendaraan lain, sehingga emisi yang dihasilkan juga jauh lebih berkurang.

"Saya memberikan apresiasi atas inovasi dan pencapaian Perwira Pertamina. Saya sudah melakukan test drive dengan menyetir langsung FFV Toyota berbahan bakar bioetanol," ujar Simon.

"Rasanya sama seperti menggunakan bahan bakar pada umumnya, semuanya lancar dan baik," kata Simon.

Sebagai informasi, Pertamina telah memproduksi sebanyak 150 liter bioetanol yang diproduksi dari sampah biomasa, yaitu batang tanaman Sorgum.

Proses produksi bahan bakar nabati tersebut menggunakan peralatan distilasi dan dehidrasi yang terdapat di fasilitas Laboratorium Technology Innovation milik Pertamina.

Langkah Pertamina selanjutnya adalah melakukan peningkatan produksi bioetanol dari skala laboratorium ke skala yang lebih besar.

Memproduksi bioetanol dari batang Sorgum tidak hanya menjadi sumber energi baru terbarukan untuk Indonesia, tetapi juga inovasi ini memproduksi bahan bakar tanpa berkompetisi dengan bahan pangan.

Simon juga juga memberikan semangat dan pesan kepada Perwira Pertamina agar senantiasa berinovasi untuk menghasilkan karya-karya yang semakin bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Antara lain dengan mendorong aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dan tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).

"Para Perwira Pertamina, ayo dukung terus Pertamina di sektor energi. Semoga Pertamina menjadi motor penggerak ketahanan energi bangsa bagi tercapainya swasembada energi, melalui inovasi-inovasi yang ramah lingkungan," kata Simon.

Dalam kesempatan yang sama, Simon juga mengapresiasi kehadiran Pertamina di event GIIAS 2024. Menurutnya di event ini Pertamina dapat menunjukkan dukungannya untuk kemajuan disektor otomotif, khususnya ke ekosistem otomotif Indonesia.

Mulai dari produk BBM unggulan, produk pelumas, SPBU Green Energy, kolaborasi dengan racing team hingga inovasi bahan bakar ramah lingkungan.

"Melalui Hadirnya Pertamina di GIIAS 2024, saya berharap industri otomotif akan selalu tumbuh begitu juga Pertamina, yang mendukung hadirnya bahan bakar hijau ramah lingkungan" ungkapnya.

JAKARTA - Penasaran berapa gaji yang didapatkan Simon Aloysius Mantiri usai ditunjuk mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina ?. Menggantikan posisi Basuki Tjahaja alias Ahok yang mundur dari jabatan Komisaris Utama atau Komut Pertamina sejak awal Februari 2024 lalu, Simon Aloysius Mantiri bakal menerima gaji besar.

Lantas berapa besaran gaji Simon Aloysius Mantiri sebagai komisaris utama di Pertamina?

Besaran gaji komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Sementara itu besaran gaji komisaris utama Pertamina bisa tembus hingga Rp170 juta per bulan. Selain gaji, Komut Pertamina juga mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai USD23,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan pada 2022. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Pada 2023, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan pada 2022 dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

Pada akhir 2023 lalu sempat heboh setelah beredar informasi di media sosial, bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan. Hal itu langsung dibantah oleh Pertamina, yang menerangkan besaran remunerasi bagi anggota dewan komisaris ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).

Aturan itu berlaku setiap tahun selama setahun, terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. Dijelaskan, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan. Selain itu, juga tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor lain yang relevan di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis. Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan.

Dikutip dari Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2024, komisaris utama perusahaan BUMN Pertamina mendapat honorarium sebesar 45% gaji direktur utama. Sementara komisaris mendapat 90 persen dari honorarium komisaris utama.

Selain itu ada juga tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Ditambah fasilitas berupa kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum.

Di sisi lain, komisaris utama akan mendapatkan tambahan tantiem/insentif sebanyak 45% dari insentif direktur utama. Komisaris mendapat 90% dari insentif komisaris utama.

Merujuk dari Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2022 halaman 230 pada bagian "Kompensasi Manajemen Kunci dan Dewan Komisaris", total kompensasi untuk dewan komisaris sebesar USD46.841 atau lebih dari Rp761 juta.