JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga kemanusiaan Adara Relief International bersama elemen Majelis Ulama Indonesia (MUI), legislatif, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi masyarakat mendesak pemerintah agar mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian di jantung wilayah perang, khususnya Gaza," kata Direktur Utama Adara Relief International Maryam Rachmayani dalam Diskusi Kelompok Terpumpun "Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza" di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (29/9/2024).

Menurut Maryam, keberadaan pasukan perdamaian itu berguna dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, melindungi aset-aset bantuan kemanusiaan dari Indonesia, dan mengawal para petugas kemanusiaan Indonesia yang berada di Gaza.

"Selain itu, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjadikan isu Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto," katanya.

Agenda prioritas itu, menurut Maryam, bertujuan mencapai gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina.

Berikutnya, Adara mendesak pula agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa wajibnya bagi Muslim untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Menurut Maryam, kesakitan dan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Palestina secara tidak langsung dirasakan pula oleh umat Islam di berbagai belahan dunia lainnya.

"Itu karena sesungguhnya setiap Muslim berpikir satu tubuh, jika satu bagian tubuhnya merasakan rasa sakit, maka tubuh lainnya ikut merasakan hal serupa," ujar dia.

Adara juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuat gerakan bersama seluruh elemen bangsa agar seluruh lembaga dan masyarakat di dunia berada dalam satu koordinasi dalam mendukung Palestina.

"Ketujuh, kami menyerukan kepada seluruh pihak berwenang agar memberikan akses tanpa hambatan bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah di Jalur Gaza, tanpa terkecuali secara permanen dalam jumlah yang besar dan waktu yang secepat mungkin," ucap Maryam.

Sejumlah desakan itu merupakan respons dari Adara Relief International menanggapi situasi terkini di Palestina di bawah penjajahan Israel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia belum berpikir untuk mengambil peran langsung sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Amrih Jinangkung menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih fokus bergerak dalam upaya diplomasi secara luas.

“Selama ini kita lebih banyak berdiplomasi, dan tidak berperan langsung sebagai mediator, kita dudukkan mereka berdua dalam satu meja. Peran kita belum sampai ke sana,” ujar Amrih di Kantor Kemenlu, Senin (22/7/2024).

Upaya diplomasi itu, kaya Amrih, ditunjukkan dengan keterlibatan Menteri Luar Negeri Rento Marsudi, dalam forum-forum pertemuan anggota Organisasi Kerja Sama Islam.

“Lebih banyak pada konteks diplomasi yang secara umum secara luas. Tapi untuk fungsi mediator sampai saat ini belum kita lakukan,” kata Amrih.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani menambahkan, pemerintah selalu melihat dinamika yang berkembang, sebelum mengambil peranan penting dalam setiap konflik.

“Bukan berarti Indonesia tidak mau, tapi kita juga memperhatikan apa yang perlu, dinamika politik yang terjadi. Oleh karena kita harus secara realistis dan pragmatis untuk melihat peran kita,” kata Abdul.

Abdul berpandangan bahwa Indonesia saat ini sudah bergerak sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya dalam hal ikut serta menjaga ketertiban dunia.

“Kita lihat bahwa ini satu hal yang memang ideal kita lakukan. Kita selalu ingin sesuai amanat konstitusi, kita selalu ingin ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia,” kata Abdul.

Meski begitu, Abdul dan Amrih menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh putusan ICJ, yang menyatakan tindakan Israel menduduki wilayah Palestina adalah ilegal dan pelanggaran hukum.

Menurut Abdul, Indonesia sepakat dengan pandangan ICJ bahwa tindakan Israel menduduki Tepi Barat (West Banks), Sungai Jordan dan Gaza adalah bentuk occupying power.

“Status Israel di Tepi Barat dan Gaza adalah sebagai occupying power. Dengan demikian kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu, dan dia tidak pernah memiliki hak atas apa pun juga,” kata Abdul.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan tertinggi PBB pada Jumat (19/7/2024) memutuskan, pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.

"Pengadilan telah memutuskan kehadiran Israel yang terus berlanjut di Wilayah Palestina adalah ilegal," kata Hakim Ketua Mahkamah Internasional (ICJ) Nawaf Salam, dikutip dari AFP

ICJ menambahkan, Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua kegiatan permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari tanah Palestina yang diduduki.

“Israel harus mengakhiri pendudukan secepat mungkin," tambah Nawaf Salam, membacakan hasil penyelidikan panel yang beranggotakan 15 hakim.

Dijelaskan, kebijakan dan praktik Israel termasuk pembangunan permukiman baru dan pemeliharaan tembok pemisah antara kedua wilayah tersebut merupakan wujud pencaplokan sebagian besar wilayah pendudukan.

Namun, dalam kasus ini, pendapatnya tidak mengikat, meskipun sebagian besar pendapat penasihat sebenarnya ditindaklanjuti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menang dalam pemilihan presiden putaran kedua di Iran, Masoud Pezeshkian menulis di platform X bahwa akan ada "Jalan sulit ke depan yang tidak bakal mulus, kecuali dengan persahabatan, empati, dan kepercayaan".

Selain itu, ia juga menulis bahwa "Saya mengulurkan tangan saya ke arah Anda dan bersumpah demi kehormatan saya bahwa saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian di jalan ini. Jangan tinggalkan saya sendiri".

Seperti diberitakan berbagai media di berbagai penjuru dunia, Pezeshkian yang dikenal sebagai seorang reformis moderat itu menang dalam pilpres putaran kedua Iran dengan meraih 16.384.403 suara, sedangkan saingan terdekatnya, yaitu Saeed Jalili, yang dikenal berasal dari kubu konservatif, hanya bisa meraih 13.538.179 suara. Jumlah pemilih pada putaran kedua ini tercatat lebih dari 50 persen total penduduk, atau lebih tinggi dibanding jumlah pemilih pada putaran pertama yang diberitakan hanya mencapai sekitar 40 persen penduduk.

Pezeshkian akan menggantikan Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei bersama tujuh orang lainnya.

Mantan Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan Mohamad Khatami (2001-2005) ini juga merupakan anggota parlemen sejak 2008, serta merupakan pemimpin dari Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz, yang merupakan salah satu institusi medis terkemuka di Iran utara.

Sejumlah negara, terutama negeri sahabat Iran, seperti Rusia, dengan cepat memberikan ucapan selamat.

Kremlin, sebutan bagi Istana Kepresidenan Rusia, menyatakan Presiden Putin telah memberikan selamat kepada Pezeshkian, serta memaparkan hubungan antara kedua negara sebagai hubungan yang bersahabat dan bertetangga baik.

Putin juga mengakui bahwa Moskow dan Teheran selama ini juga telah melakukan upaya kerja sama yang terkoordinasi dengan baik dan efektif dalam mengatasi beragam agenda internasional.

Stabilitas regional

Putin mengutarakan harapannya pula agar terpilihnya Pezeshkian sebagai presiden juga akan memperluas kerja sama bilateral di berbagai bidang demi kepentingan menyederhanakan keamanan dan stabilitas regional.

Sementara nada positif, meski juga diwarnai rasa skeptisisme yang kental, juga datang dari negara-negara Barat. Media CNN menulis bahwa Pezeshkian sebagai sosok yang lebih mementingkan dialog dengan lawan-lawan Iran.

Dialog dengan lawan Iran tersebut juga dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan domestik yang selama ini dirasakan Negeri Para Mullah itu.

Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House (lembaga wadah pemikir di London), Sanam Vakil menyatakan bahwa tentu saja terpilihnya Pezeshkian akan dapat begitu saja mengubah kebijakan Iran, tetapi Pezeshkian dinilai akan berupaya menghasilkan kondisi yang tidak terlalu represif.

Diakui bahwa kekuasaan presiden di Iran adalah terbatas, tetapi Pezeshkian dinilai akan membuat ruang untuk sejumlah kebebasan sosial, kata Vakil, sebagaimana dikutip CNN.

Senada, media CNBC mengutip peneliti Center for International Policy Sina Toosi juga menyadari bahwa hasil pemilihan presiden di Iran dapat mengubah prioritas, nada, dan taktik dari kebijakan, baik domestik maupun luar negeri Iran.

Apalagi, lanjut Toosi, selama ini prinsip utama yang memandu keputusan strategis Iran sangat ditentukan oleh kerangka yang telah ditetapkan pemimpin tertinggi serta sejumlah lembaga yang sangat berpengaruh lainnya di Iran, seperti Garda Revolusi.

Untuk itu, kemenangan Pezeshkian dinilai dapat membuka jalan bagi pembaruan hubungan diplomatik dan kebijakan dalam negeri yang sedikit lebih progresif.

Namun, dengan batasan yang ada dalam struktur menyeluruh lanskap politik Iran, maka perubahan yang akan terjadi dinilai akan terjadi secara bertahap.

Meski demikian, potensi perubahan dari gaya keras menjadi lebih tidak represif seharusnya dihargai oleh berbagai pihak, terutama mereka yang pro terhadap jalan perdamaian yang abadi secara luas di kawasan Timur Tengah.

Timteng terus membara

Bila mengingat bahwa saat ini Timteng masih terus membara, dan "bara" terakhir yang menjadi sorotan global adalah baku tembak yang dilakukan oleh pasukan Israel dan pejuang Hizbullah Lebanon.

Dengan nada yang saling mengancam antara kedua belah pihak, terlebih dengan serangan rudal serta amunisi lainnya yang membahayakan nyawa manusia, maka banyak pihak mencemaskan akan pecahnya perang terbuka.

Sebuah hikmah tersembunyi lain juga sebenarnya bisa dipetik dari keputusan para pemilih Iran yang lebih banyak mencoblos sosok reformis demokrat dibandingkan mereka yang garis keras, adalah berarti banyak warga yang tidak menginginkan perang yang berkelanjutan dan terus-menerus.

Untuk itu, para pemilih juga pasti lebih memilih sebuah pemerintahan di Iran yang lebih stabil, terutama guna mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.

Seorang warga Teheran, Hossein Imani, kepada CNN menyatakan bahwa dengan kepemimpinan Pezeshkian, maka ke depannya diharapkan berbagai sanksi yang diterapkan kepada Iran akan dapat diangkat.

Imani menyatakan bahwa bila sanksi itu akan betul-betul dapat diangkat, maka hasilnya akan lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Iran.

Untuk itu, dia juga merasakan adanya aura positif mengenai terpilihnya Pezeshkian sebagai presiden, asalkan memang berbagai janji yang ada benar-benar dipenuhi oleh presiden terpilih.

Membuat perubahan memang bukanlah langkah yang mudah, terlebih di suatu kawasan seperti Timteng.

Namun, adanya seseorang yang terpilih sebagai presiden Iran yang dengan terbuka mementingkan dialog dan empati adalah hal yang sangat layak diapresiasi, karena beragam aspek tersebut juga esensial dalam rangka mewujudkan perdamaian sejati ke depannya. Semoga!