Jakarta: Sebanyak 35 warga negara Indonesia (WNI) pekerja di bidang penipuan online atau online scam dideportasi dari Filipina. Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Hubinter dan Bareskrim Polri telah memulangkan mereka ke Indonesia.

Para WNI ini merupakan bagian dari 69 WNI pekerja perusahaan online scam yang dirazia di Cebu, Filipina pada Agustus lalu.

“Pada 22-23 Oktober sebanyak 35 WNI dideportasi ke berbagai titik di Indonesia dari Filipina,” demikian dikutip dari Instagram @peduliwni milik Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Rabu, 30 Oktober 2024.
Judha menjelaskan, ada 162 orang yang dideportasi dari Filipina, dengan 69 di antaranya adalah WNI.

“Kami sangat menghimbau kepada warga negara Indonesia agar berhati-hati terhadap berbagai macam tawaran pekerjaan keluar negeri yang disampaikan melalui sosial media, menjanjikan gaji yang sangat tinggi, tidak meminta kualifikasi khusus, berangkat tanpa visa kerja, dan tidak menandatangani kontrak sejak ujian ini, dan kemudian bekerja di sektor milik online maupun offline,” kata Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI, Judha Nugraha.

Dari 69 orang itu, kata Judha, berdasarkan hasil investigasi yang disampaikan oleh Polisi Indonesia, dua dianggap sebagai tersangka, empat saksi korban, dan sisanya sebagai pelaku online scam.

Kasus online scam ini masih terus bergulir sejak 2022. Mereka tersebar di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di perbatasan Myanmar-Thailand yang berkonflik.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, kasus berulang ini juga dibarengi dengan korban yang sama. Dalam artian, mereka yang sudah dipulangkan, kembali terjebak kasus yang sama.

Karenanya, Judha mengimbau agar para WNI tidak tergiur gaji besar saja. Tapi juga memikirkan keselamatan diri.

Baca juga: 162 Orang Termasuk 70 WNI Ditahan dalam Penggerebekan Online Scam di Filipina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Sugiono terbang menuju kota Kazan di Rusia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Ini merupakan tugas perdana Sugiono ke luar negeri usai dilantik sebagai menlu baru RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Menlu Sugiono ditugaskan hadir sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto pada pertemuan tersebut. Kunjungan ini adalah kunjungan resmi perdana Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI,” ujar pernyataan Kemenlu RI, Selasa, 22 Oktober 2024.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara, termasuk negara-negara anggota BRICS,” lanjut pernyataan jtu.
Dalam KTT BRICS Plus tersebut, kata Kemenlu RI, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara.

BRICS adalah suatu forum kerja sama yang dibentuk Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan untuk membahas isu-isu global terkini. KTT kali ini di bawah presidensi Rusia dan digelar 23-24 Oktober 2024.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara lain yakni Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung dan keanggotaannya kini menjadi sembilan negara.

KTT BRICS dengan negara-negara berkembang mengusung tema “BRICS and Global South: Joint Building of a Better World”. Presidensi Rusia telah mengundang negara-negara anggota BRICS, negara-negara non-anggota BRICS, dan organisasi internasional seperti Commonwealth of Independent States (CIS), Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan Eurasian Economic Comission (EEC).

Indonesia pada beberapa tahun terakhir telah diundang menghadiri forum BRICS. Pada tahun ini, Indonesia kembali diundang untuk menghadiri pertemuan BRICS Plus.

Selain menghadiri KTT BRICS Plus, Menlu Sugiono juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas isu-isu bilateral, kawasan dan global.

Baca juga: Hadiri KTT BRICS di Rusia, Tugas Pertama Menlu Sugiono


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Sejumlah karangan bunga ucapan selamat terlihat berderet di area Kementerian Luar Negeri RI, di Pejambon, Jakarta Pusat. Bunga ucapan selamat itu ditujukan untuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono, yang baru saja dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024.

Tak hanya untuk Sugiono, bunga ucapan selamat juga ditujukan kepada ketiga Wakil Menteri Luar Negeri, yakni Arrmanatha Nasir, Arif Havas Oegroseno dan Anis Matta.

Beberapa bunga diberikan oleh Asosiasi Diplomat Indonesia, ada pula dari KBRI Berlin, tempat Havas menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman. Sementara untuk Sugiono, ada bunga dari sesama kader Gerindra.
Nama Sugiono masih cukup asing di telinga komunitas hubungan internasional. Pasalnya, ia memang merupakan seorang politikus dari Partai Gerindra.

Namun, Sugiono merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Lulusan SMA Taruna Nusantara itu juga merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra.

Berusia 45 tahun, Sugiono disebut-sebut sebagai tangan kanan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Arrmanatha dan Havas bukanlah orang baru di Kementerian Luar Negeri. Havas merupakan diplomat yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman.

Sedangkan Arrmanatha pernah menjadi juru bicara Kemenlu RI periode 2014-2019. Ia kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Prancis dan dilanjutkan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York.

Baca juga: Jadi Menlu, Sugiono Ingin Indonesia Tetap Dekat dengan AS dan Tiongkok


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengkonfirmasi serangan bersenjata terhadap rombongan diplomat yang terjadi di Pakistan, termasuk diplomat KBRI Islamabad.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat menuturkan bahwa para iringan korps diplomatik diserang kala ingin mengikuti kegiatan Islamabad Chamber of Commerce and Industry (ICCI) pada 22 September 2024.

Serangan yang terjadi di jalan menuju Malam Jabba, sekitar 300 km dari Islamabad. Serangan tersebut diduga berupa bom, sehingga menyebabkan 1 polisi meninggal dan 3 polisi lainnya terluka.

Roy menuturkan, bahwa dalam iringan tersebut, turut serta Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Islamabad.

"KUAI KBRI Islamabad dan seluruh rombongan korps diplomatik dalam keadaan aman dan telah kembali ke Islamabad dengan selamat," terang Roy dalam keterangan tertulisnya.

Roy kemudian menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab. Pihaknya mengklaim akan terus berkoordinasi dengan aparat pemerintah Pakistan.

"Indonesia melalui KBRI Islamabad akan terus berkoordinasi dengan aparat pemerintah Pakistan guna pastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI di Pakistan," tuturnya.

Adapun, jumlah WNi yang tercatat tinggal menetap di Pakistan sebanyak 1.200 orang. Mayoritas adalah pelajar dan WNI yang menikah dengan warga negara Pakistan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia belum berpikir untuk mengambil peran langsung sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Amrih Jinangkung menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih fokus bergerak dalam upaya diplomasi secara luas.

“Selama ini kita lebih banyak berdiplomasi, dan tidak berperan langsung sebagai mediator, kita dudukkan mereka berdua dalam satu meja. Peran kita belum sampai ke sana,” ujar Amrih di Kantor Kemenlu, Senin (22/7/2024).

Upaya diplomasi itu, kaya Amrih, ditunjukkan dengan keterlibatan Menteri Luar Negeri Rento Marsudi, dalam forum-forum pertemuan anggota Organisasi Kerja Sama Islam.

“Lebih banyak pada konteks diplomasi yang secara umum secara luas. Tapi untuk fungsi mediator sampai saat ini belum kita lakukan,” kata Amrih.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani menambahkan, pemerintah selalu melihat dinamika yang berkembang, sebelum mengambil peranan penting dalam setiap konflik.

“Bukan berarti Indonesia tidak mau, tapi kita juga memperhatikan apa yang perlu, dinamika politik yang terjadi. Oleh karena kita harus secara realistis dan pragmatis untuk melihat peran kita,” kata Abdul.

Abdul berpandangan bahwa Indonesia saat ini sudah bergerak sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya dalam hal ikut serta menjaga ketertiban dunia.

“Kita lihat bahwa ini satu hal yang memang ideal kita lakukan. Kita selalu ingin sesuai amanat konstitusi, kita selalu ingin ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia,” kata Abdul.

Meski begitu, Abdul dan Amrih menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh putusan ICJ, yang menyatakan tindakan Israel menduduki wilayah Palestina adalah ilegal dan pelanggaran hukum.

Menurut Abdul, Indonesia sepakat dengan pandangan ICJ bahwa tindakan Israel menduduki Tepi Barat (West Banks), Sungai Jordan dan Gaza adalah bentuk occupying power.

“Status Israel di Tepi Barat dan Gaza adalah sebagai occupying power. Dengan demikian kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu, dan dia tidak pernah memiliki hak atas apa pun juga,” kata Abdul.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan tertinggi PBB pada Jumat (19/7/2024) memutuskan, pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.

"Pengadilan telah memutuskan kehadiran Israel yang terus berlanjut di Wilayah Palestina adalah ilegal," kata Hakim Ketua Mahkamah Internasional (ICJ) Nawaf Salam, dikutip dari AFP

ICJ menambahkan, Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua kegiatan permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari tanah Palestina yang diduduki.

“Israel harus mengakhiri pendudukan secepat mungkin," tambah Nawaf Salam, membacakan hasil penyelidikan panel yang beranggotakan 15 hakim.

Dijelaskan, kebijakan dan praktik Israel termasuk pembangunan permukiman baru dan pemeliharaan tembok pemisah antara kedua wilayah tersebut merupakan wujud pencaplokan sebagian besar wilayah pendudukan.

Namun, dalam kasus ini, pendapatnya tidak mengikat, meskipun sebagian besar pendapat penasihat sebenarnya ditindaklanjuti.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara perihal terpilihnya China menjadi tuan rumah perundingan Hamas dan Fatah dalam upaya rekonsiliasi dan mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani mengatakan bahwa China sebagai kekuatan geopolitik menjadi negara yang paling mampu untuk menjalankan posisi tersebut. Hal itu, jelasnya, sekaligus menurunkan pamor Amerika Serikat (AS) di mata dunia.

"Upaya mediasi RRT [China] sebagai kekuatan global baru dan ini menandakan semakin menurunnya pengaruh Amerika secara perlahan," katanya, saat menjadi pembicara, di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, pada Kamis (18/7/2024).

Dia mengatakan bahwa rekonsiliasi di antara semua kelompok di Palestina menjadi hal yang penting untuk saat ini, guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.

"Saat ini pada mekanisme baru, maksud saya, ada upaya baru yang dipelopori oleh RRT ini sebagai kekuatan global, dan peran RRT ini semakin signifikan di Timur Tengah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa segala bentuk kesepakatan dan persatuan antar-elemen masyarakat Palestina adalah sesuatu yang diharapkan.

Menurutnya, Indonesia tentunya akan menyambut baik semua kesepakatan, sepanjang itu dapat menjadi modalitas untuk persatuan rakyat Palestina.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa pertemuan Hamas dan Fatah di China menjadi sangat penting.

"Penting karena memang keharusan untuk bersatu. Posisi China, posisinya dalam konteks politik global itu sekarang itu menjadi sangat penting, faktanya kemudian menggeser ya, menggeser Amerika di kawasan," ucapnya.

Adapun dia menegaskan bahwa sebenarnya bukan sekadar kawasan, tetapi juga secara global, karena menurutnya sekarang ini AS sudah mulai tersisih.

"China akan menjadithe next new playeryang akan menentukan itu, karena itu memang Indonesia menurut saya perlu juga proaktif melalui berbagai cara," tambahnya.

Seperti diketahui, Hamas dan Fatah akan berunding di China dalam upaya negosiasi untuk menuju perdamaian di Palestina. Menteri Luar Negeri China Wang Yi dijadwalkan akan bertemu Hamas dan Fatah pada 23 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kerja UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan dukungan baru kepada UNRWA tersebut berupa peningkatan kontribusi sukarela reguler sebesar US$1,2 juta atau Rp19,4 miliar per tahun mulai 2024 dan hibah sebesar US$2 juta atau Rp32,3 miliar.

Adapun dukungan ini akan membantu memenuhi kebutuhan dalam UNRWA Flash Appeal April–Desember 2024.

"Sampaikan pledge baru berupa peningkatan kontribusi sukarela reguler sebesar US$1,2 juta per tahun mulai 2024 dan juga sebesar US$2 juta untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam UNRWA Flash Appeal April–Desember 2024," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dalam pernyataan resmi, Senin (15/7/2024).

UNRWA adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memainkan peranan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi 5,9 juta pengungsi Palestina di 5 area, yakni Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pendanaan inovatif bagi UNRWA, termasuk pelibatan masyarakat Indonesia melalui penjajakan kemitraan dengan lembaga pengelola zakat.

Adapun hal itu diutarakan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Arrmanatha Nasir dalam UNRWA Pledging Conference di Markas PBB di New York (12/7/2024).

"Indonesia telah berpartisipasi dalam UNRWA Pledging Conference di Markas PBB di New York. Delegasi RI diketuai oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Arrmanatha Nasir," kata pernyataan resmi Kemlu RI.

Perlu diketahui, Pledging Conference diselenggarakan untuk menjaring kontribusi keuangan tambahan untuk mendukung peran UNRWA dalam menjalankan mandatnya, memberikan pelayanan dan perlindungan, terhadap pengungsi Palestina.

Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan Presiden ke-78 Sidang Majelis Umum PBB, Dennis Francis, yang menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza dan menekankan perlunya gencatan senjata segera, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

Keduanya menegaskan peranan penting UNRWA dalam penyelesaian konflik melalui two-state solution dan menjaga stabilitas kawasan.

Sementara itu, Commissioner General (CG) UNRWA, Philippe Lazzarini, menjelaskan tantangan operasional yang dihadapi UNRWA dan meminta dukungan politis terhadap kelangsungan kerja UNRWA.

Kemudian, sebanyak 62 negara menyampaikan pernyataan nasional dalam pertemuan tersebut. Hal-hal utama yang diangkat berbagai negara dalam pertemuan, termasuk pengakuan dan dukungan terhadap peran UNRWA dalam penanganan pengungsi Palestina.

Selain itu, hal yang diangkat juga terkait keamanan di kawasan, seruan gencatan senjata di Gaza dan deeskalasi konflik agar tidak melebar ke kawasan lain, serta tekanan agar Israel berikan akses terhadap UNRWA di seluruh wilayah Gaza.