Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawasi proses penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan utang atau penggantian dana kepada anggota kedelapan koperasi itu mencapai Rp 26 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 3,4 triliun.

"Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah memang telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," jelasnya.

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

(ada/rrd)

JAKARTA - Kontribusi koperasi terhadap PDB terus meningkat ditandai akumulasi volume usaha yang mendekati Rp200 triliun. Dampaknya banyak usaha di berbagai sektor skala UMKM tumbuh, baik pertanian, perkebunan, peternakan, maupun usaha rumahan.

Pengamat Koperasi, Firdaus Putra mengatakan, peran koperasi saat ini sangat signifikan dalam inklusi keuangan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (2021) menemukan sebanyak 4,25% rumah tangga mengakses kredit di koperasi.

Sementara kredit di bank umum selain KUR sebanyak 4,95%. Lembaga keuangan lain yang diakses seperti leasing sebesar 2,35%, BPR 1,17%, pegadaian 0,86%.

"Data itu menunjukkan kontribusi signifikan koperasi dalam layanan keuangan, khususnya bagi usaha mikro dan kecil. Kemudahan, kedekatan, fleksibilitas layanan koperasi membuatnya diminati," ujar Firdaus di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Oleh sebab itu kata dia, koperasi dapat diandalkan untuk menjadi institusi keuangan di luar perbankan dalam mendorong Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045. Apalagi lanjutnya, koperasi dapat berperan efektif pada setiap rantai nilai usaha, mulai dari input pasokan, pengepulan, pengolahan, sampai pemasaran, dan memberi akses pendanaan bagi anggota.

Dia memprakirakan, dalam 20 tahun ke depan pendapatan per kapita Indonesia makin meningkat. Koperasi akan memiliki potensi permodalan yang besar.

"Inovasi dan teknologi juga akan mengungkit pertumbuhan koperasi sehingga makin terjangkau, mudah, dan murah," jelas Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI) itu.

Untuk itu lanjutnya, koperasi harus diberdayakan secara maksimal dengan masuk ke sektor pertanian, peternakan dan perikanan. "Pertama karena kontribusi sektor tersebut pada PDB signifikans sekitar 13%. Juga karena koperasi menyerap tenaga kerja yang banyak sekitar 28%," ungkap Firdaus.

Ketua I KSP Sahabat Mitra Sejati (SMS), Deddy Irja Pratama mengatakan, pihaknya terus berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor riil Indonesia.

Sekitar 99% dari total penyaluran pinjaman kepada anggota bergerak di berbagai bidang usaha rumahan hingga skala menengah, seperti pabrik boneka rumahan, pabrik tahu, dan selebihnya bergerak di F&B, Jasa, Perkebunan, Peternakan, Pertanian dan Agribisnis Sawit.

Deddy menambahkan, koperasi dapat diandalkan untuk membantu Indonesia keluar dari middle income trap dan mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan bonus demografi, dengan mendukung wirausaha pemula melalui pembiayaan ekonomi kreatif, pelatihan dan literasi terkait dengan perkoperasian.

?Kami juga bisa berkolaborasi antarkoperasi dari berbagai sektor untuk dapat bertumbuh bersama dari hulu ke hilir," imbuhnya.

Tentu saja dengan dukungan peningkatan kualitas SDM, tata kelola organisasi koperasi, pemanfaatan teknologi digital, dan memiliki daya saing sehingga koperasi disejajarkan dengan organisasi badan hukum lainnya.

Hingga kini, KSP SMS telah melayani lebih dari 39.000 anggota, yang tersebar di Pulau Jawa 36%, 28% Sumatera, 26% Sulawesi, dan 10% Kalimantan.

Selama ini KSP SMS menjalin hubungan baik dengan para mitra strategis, di antara melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha anggota, mendapatkan bantuan permodalan dan program pemberdayaan dari kolaborasi strategis tersebut.

Dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, volume usaha yang mengandalkan koperasi meningkat signifikan sekitar 8,51% mendekati Rp200 triliun, dari tahun sebelumnya sebesar Rp182,35 triliun. Dengan volume usaha tersebut, kontribusi koperasi terhadap PDB hingga 2021 sebesar 6,20%.

Sementara itu, Kemenkop dan UKM pada 2021 mengungkapkan jumlah koperasi aktif di sektor riil sebanyak 11.858 koperasi, disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan 11.659 koperasi. Terbanyak memang masih bergerak di sektor jasa keuangan, sebanyak 57.370 koperasi.