Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koperai Budi Arie Setiadi menyebut akan membuat satuan tugas (satgas) pengawas koperasi dalam waktu dekat.

Budi mengatakan satgas ini nantinya akan mengatasi koperasi bermasalah seperti kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Selain itu, satgas ini juga diharapkan bisa mengawasi kinerja koperasi agar tak ada penyelewengan.

"Banyak yang ngadu ke kita macam-macam masalahnya. Makanya akan dibikin satgas koperasi salah satunya itu mengawasi itu," kata Budi pada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Budi menyatakan saat ini rencana pembentukan satgas tengah disusun dalam rancangan draf peraturan. Walau begitu, dirinya tidak menyebut apa payung hukum yang akan digunakan untuk pembentukan satgas ini.

"Rencana bikin satgas ini sudah mulai dipetakan," urai Budi.

Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam mengembangkan koperasi.

Ia menyebut Indonesia memiliki sebanyak 121 ribu koperasi. Namun dari jumlah tersebut hanya 41 ribu koperasi yag rutun menjalankan evaluasi tahunan.

Di lain sisi, jumlah masyarakat yang tergabung dalam koperasi juga terbilang rendah. Data yang dia tuturkan saat ini hanya sebanyak 29 juta masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

"Artinya masyarakat yang ikut koperasi masih 10% dari total seluruh masyarakat yang ada. Itu pun dengan kondisi setiap orang boleh menjadi anggota lebih dari satu koperasi," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Kementerian Koperasi tidak lagi bergabung dengan UKM karena di saat yang sama dibentuk sebagai kementerian tersendiri. Menurutnya dengan Kementerian Koperasi berdiri tersendiri, diharapkan terlahir lebih banyak koperasi besar dari Indonesia yang bisa setara dengan koperasi besar dunia.

“Pak Prabowo tidak ingin koperasi itu identik dengan UMKM, beliau ingin koperasi itu bisa besar seperti di Amerika dan negara lainnya. Kita ingin ada 1-5 koperasi di Indonesia bisa besar,” kata Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (21/10/2024).

Budi Arie menuturkan, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akhir-akhir ini cenderung menurun akibat salah kelola oleh oknum pengurus koperasi. Untuk itu Kementerian Koperasi akan mengupayakan agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat.

“Kami ingin membangun koperasi yang bisa dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Di banyak negara yang koperasi maju dan dikelola secara profesional hingga bisa menjadi kebanggaan,” terang Budi Arie.

Dia tak menampik bahwa tantangan dan permasalahan perkoperasian di Indonesia cukup banyak dan pelik. Untuk itu, pihaknya akan memetakan berbagai permasalahan yang saat ini masih ada untuk selanjutnya dicarikan solusi yang tepat. Untuk itu berbagai catatan kebijakan yang telah dijalankan oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya Teten Masduki akan dilanjutkan.

“Pak Teten, terima kasih mudah-mudahan nanti bisa terus sharing pengalaman karena selama lima tahun ada di Kementerian Koperasi (dan UKM). Nanti saya akan minta input,” kata Budi Arie.

Menteri Budi Arie menambahkan, Kementerian Koperasi menjadi satu-satunya Kementerian yang disinggung di dalam UUD 45 dan merupakan bagian dari amanat konstitusi. “Oleh karena itu, kita nggak akan main-main dan Pak Prabowo punya komitmen untuk peningkatan kualitas koperasi di Indonesia,” pungkas Budi Arie.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka-bukaan tentang pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ia juga telah mengkonfirmasi nama-nama yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan kementerian terkait.

Teten membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

Ia juga telah berkomunikasi dengan para calon menteri, baik Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

JAKARTA,investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan PT Pos Indonesia (Persero) memperkuat kolaborasi dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan UMKM. Penguatan kerja sama  dilakukan melalui optimalisasi aset yang dimiliki PT Pos Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan  keberhasilan dalam pengembangan aset PT Pos Indonesia melalui Pos Bloc sebagai UMKM Center akan direplikasi di kota-kota lainnya di Indonesia. "Kami ingin memanfaatkan fasilitas dan aset PT Pos yang sangat luar biasa untuk menjadi tempat promosi UMKM terutama untuk brand fesyen, kuliner, dan kriya," kata Teten dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (18/10/2024).

Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi Kemenkop UKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang  berpotensi mematikan usaha UMKM. Dengan semakin banyaknya UMKM Center yang dibangun dan dikembangkan PT Pos Indonesia diharapkan akan mendorong peningkatan kapasitas dan pangsa pasar produk UMKM atau brand lokal.

"Kami juga ingin memperkuat brand lokal supaya bisa naik omzetnya, dan brand lokal semakin dikenal sehingga mereka tidak hanya sekedar menjual produk tetapi juga dapat meningkatkan brand value," terang Teten.

Teten memastikan semua UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk menjajakan produknya di Pos Bloc setelah melalui proses kurasi. Untuk UMKM yang belum dapat memenuhi standardisasi yang ditetapkan, Kemenkop UKM dan PT Pos Indonesia (Persero) akan melakukan pendampingan agar nantinya produknya dapat semakin berkualitas.

"PT Pos ini jaringannya banyak sekali mulai dari provinsi sampai kecamatan, kalau kerja sama ini berhasil maka akan berdampak besar pada UMKM kita. Jadi ini harus kita perkuat dan dikelola secara profesional," tegas  Teten.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi menuturkan sampai sejauh ini sudah ada empat lokasi yang dikembangkan untuk menjadi UMKM Center dengan brand Pos Bloc yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung. Nantinya akan dilakukan ekspansi untuk membangun Pos Bloc dengan skala yang lebih kecil di 42 titik di berbagai wilayah.

"Kami ingin memperluas skema bisnis seperti Pos Bloc ini di kota kedua dan ketiga agar produk UMKM kita tidak dikuasai oleh produk asing. Di Pos Bloc ini semua adalah lokal brand, tidak ada produk asing," tutur Faizal.

Selain menyediakan lapak untuk berjualan yang lebih representatif dan kekinian, PT Pos Indonesia melalui UMKM Center di kantor-kantor cabangnya juga menyiapkan beberapa fasilitas seperti Service Center hingga Education Center. Dengan strategi ini diyakini semua kebutuhan UMKM dapat difasilitasi sehingga dapat mudah  tumbuh berkembang. PT Pos Indonesia (Persero) siap memberikan dukungan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah dengan menggandeng pihak ketiga.

"Kami siapkan distribution center hingga fullfillment center atau warehousing. Jadi UMKM bisa menyimpan produknya di situ (UMKM Center)," kata Faizal.

Transformasi bisnis yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) ini diklaim berhasil terutama dalam mendorong UMKM naik kelas. Dia berharap melalui kerja sama dengan Kemenkop UKM ke depan akan semakin banyak UMKM yang berkembang.

"Ide Pak Menteri (Teten Masduki) kita sambut baik karena sesuai dengan transformasi yang kita lakukan. Terima kasih atas kesempatannya mempertemukan kami dengan UMKM binaan Kemenkop UKM," pungkas dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) akan dipecah menjadi dua dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Hal itu dinyatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yang mengatakan bahwa dalam kabinet mendatang Budi Arie Seitiadi bakal menggantikan tugasnya sebagai menteri koperasi, sedangkan politisi senior Golkar Maman Abdurrahman sebagai Menteri UKM.

“Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di menteri koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan menjadi menteri UKM,” ucap Teten kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua calon menteri tersebut. Terlebih lagi, pada pemerintahan mendatang, Kementerian Koperasi dan UKM akan dibagi menjadi dua kementerian yang terpisah, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Meskipun demikian, Teten optimistis bahwa kedua kementerian tersebut akan terus bekerja sama secara sinergis. Pasalnya, koperasi selama ini telah terbukti menjadi wadah yang efektif untuk menyatukan dan memperkuat para pelaku usaha, khususnya usaha mikro.

Ia mengatakan bahwa dirinya juga akan menyampaikan pekerjaan rumah dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh koperasi dan UMKM kepada kedua calon menteri tersebut pada saat serah terima jabatan.

Sebelumnya telah tersiar kabar mengenai rencana pembentukan 46 kementerian pada pemerintahan mendatang. Struktur pemerintahan yang baru ini melibatkan pembentukan beberapa kementerian baru serta pemisahan tugas pada beberapa kementerian yang ada.

Salah satunya adalah pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan dibagi menjadi dua, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Sejarah Panjang Kementerian Koperasi

Dikutip dari laman Kementerian Koperasi dan UKM, depkop.go.id, Kementerian Koperasi mempunyai sejarah panjang, seumur dengan Kemerdekaan RI. Pada 1945 dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan di bawah Departemen Perdagangan. Setelah itu, Jawatan Koperasi menjadi badan terpisah dari kementerian.

Setelah menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran pada 1958, Jawatan Koperasi akhirnya menjadi Kementerian Koperasi dan Transmigrasi. Setelah itu, terpisah dari Transmigrasi dan menjadi kementerian tersendiri bernama Departemen Koperasi.

Namun setahun kemudian, pada 1964, Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

Di awal pemerintahan Orde Baru, 1966, Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri, dan dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen Koperasi diubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi di bawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto.

Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut salah satu syaratnya adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja negara.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah mengatakan Indonesia sampai saat ini rasio wirausaha baru 3,35% atau 4,9 juta dari jumlah angkatan kerja nasional.

Untuk mencapai 4%, maka membutuhkan 800 ribu wirausaha lagi. Dengan begitu, Indonesia memenuhi syarat negara maju dengan rasio wirausaha 4%.

"Saat ini ada 4,9 juta wirausaha, untuk menaikkan 4%, kita membutuhkan 800.000. Itu yang saya punya optimisme. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh semua kementerian bergabung insyaallah tercapai," kata dia dalam konferensi pers Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Azizah mengatakan, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong terciptanya kewirausahaan.

"Kita bandingkan Singapura atau Malaysia itu sudah jauh di atas kita. Kalau di US 12%, jadi 12% dari populasi angkatan kerja mereka itu pengusaha atau wirausaha. Artinya memang mereka telah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar itu yang kita harapkan," terangnya.

Dalam paparannya, Azizah menyebut rasio kewirausahaan di Indonesia telah meningkat sejak 2019 yang tercatat 3,12% dengan pertumbuhan 1,71%.

Pertumbuhan kewirausahaan sempat menurun tajam pada masa COVID-19 mnejadi 2,93% atau minus 7,16%. Lalu pada 2023 meningkat kembali 9,13% menjadi 3,04%. Kemudian pada 2024 ini telah tercatat 3,3% rasio wirausaha atau naik 2,5%.

Menuju pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, beredar daftar 46 kementerian di pemerintahan. Salah satu kementerian yang akan dipisah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam kabar yang beredar, kementerian itu akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menyebut sebenarnya tidak perlu dipisah.

"Mengenai kementerian saya lihatnya agak berbeda bahwa semua itu adalah wirausaha. Nantinya, bentuk dari usahanya itu apa apakah mereka akan membentuk koperasi atau mereka akan membentuk PT, CV dan sebagainya, tapi saya lihat itu tidak perlu kok kalau misalnya dipecah dan sebagainya. Itu pendapat saya pribadi. Saya belum tahu arahan presiden berikutnya gimana," kata dia di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Dia mencontohkan negara lain yang memiliki kementerian serupa terkait kewirausahaan digabung dengan UKM. Menurutnya kementerian yang digabung selama sejalan tetap akan bisa berlanjut.

"Kita ambil contoh di beberapa negara paling deket Korsel memang satu menteri itu startup dan SME. Jadi, isinya wirausaha dan usaha kecil mikro menengah. Artinya bisa aja," terangnya.

Sebelumnya, beredar kabar jumlah kementerian Prabowo akan gemuk hingga 46. Sejumlah kementerian yang saat ini tergabung akan dipisah pada pemerintahan Prabowo.

Prabowo sempat menjawab pihak yang nyinyir tentang kabinetnya yang gemuk karena akan banyak kementerian dan lembaga (K/L) baru. Menurutnya, hal itu wajar karena Indonesia negara besar. Prabowo ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, oleh karena itu koalisinya akan besar.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawasi proses penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan utang atau penggantian dana kepada anggota kedelapan koperasi itu mencapai Rp 26 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 3,4 triliun.

"Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah memang telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," jelasnya.

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) khususnya di Deputi Bidang Usaha Mikro selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan berbagai program atau kegiatan strategis untuk mengakselerasi transformasi usaha mikro agar naik kelas.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, mengatakan transformasi usaha mikro menjadi penting. Sehubungan dengan hal ini, Yulius merinci sejumlah program KemenKopUKM yang telah dilakukan dan sejauh mana capaian program-program tersebut dalam 10 tahun terakhir.

“Walaupun skala usahanya kecil, tetapi kontribusinya cukup besar bagi perekonomian. Usaha mikro juga melakukan penyerapan tenaga kerja, dan ekonomi digital yang cukup besar,” ucap Yulius, Selasa (8/10/2024).

1. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bagi UMKM

Program pertama adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bagi UMKM dengan menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini bertujuan agar pelaku usaha mikro tetap dapat bertahan di tengah pandemi, sehingga mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah tersalurkan kepada 24,8 juta usaha mikro dengan nilai total bantuan sebesar Rp 44,16 triliun.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, program BPUM telah terbukti sangat membantu 24,8 juta usaha mikro di seluruh Indonesia untuk dapat tetap melanjutkan usahanya,” kata Yulius.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program kedua adalah realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2015-30 September 2024 (triwulan III-2024) sebesar Rp 1.793 triliun kepada 48 juta debitur UMKM (SIKP, 2024).

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, capaian KUR triwulan I-2024, terjadi peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi.

“Tercatat, capaian debitur baru sebesar 90,74 persen. Debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76 persen, dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55 persen,” jelas Yulius.

Selanjutnya, realisasi pembayaran Subsidi Bunga KUR periode 2015-30 September 2024 tercatat sebesar Rp 163 trilun. Dari sisi formalisasi legalitas usaha, berdasarkan data OSS BKPM September 2024, sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Di tahun 2021 hingga 2024, telah difasilifasi Pendampingan NIB dan Sertifikasi Produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro,” lanjutnya.

3. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM)

Program ketiga adalah Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM). Tercatat sampai 2024, telah dibangun 107 PLUT KUMKM di 26 provinsi, 81 kabupaten/kota.

Capaian tersebut terdiri dari PLUT Eksisting sebanyak 74 unit, DAK Fisik 2022 sebanyak 13 unit, DAK Fisik 2023 sebanyak 13 unit, dan DAK Fisik 2024 sebanyak 7 unit yang masih dalam proses pembangunan.

Sehubungan dengan hal ini, dalam mendukung optimalisasi salah satu layanan PLUT-KUMKM, di tahun 2023- 2024 telah disediakan layanan pengembangan kemasan di 31 lokasi (5 provinsi, 26 kabupaten/kota) yang dikelola oleh PLUT-KUMKM/koperasi.

4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

Program keempat adalah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Bidang KUMKM. Realisasi yang telah dilaksanakan oleh KemenKopUKM menyasar 9.360 Usaha Mikro yang dilaksanakan dengan pendekatan langsung, menyasar masyarakat miskin ekstrem maupun tidak langsung menyasar masyarakat miskin ekstrem.

“Sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, KemenKopUKM fokus pada strategi Peningkatan Pendapatan masyarakat yaitu untuk melakukan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan Usaha Mikro,” pungkas Yulius.

Sebagai penutup Yulius menegaskan, dengan berbagai program tersebut KemenKopUKM melihat terjadinya pertumbuhan omzet bisnis sebesar 36 persen dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sebesar 23 persen setelah mengikuti program pendampingan.

KemenKopUKM juga mencatat, sebanyak 133 pelaku usaha mikro terhubung dengan 114 mitra dan stakeholder termasuk perusahaan besar dan organisasi. Selain itu, pelaku usaha mikro berhasil terhubung dan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memastikan aplikasi TEMU tidak masuk ke Indonesia karena menjadi ancaman yang membahayakan bagi UMKM dalam negeri.

“Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di Cina dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari di Jakarta, Rabu.

Eksistensi aplikasi TEMU kembali menjadi perbincangan di media sosial X setelah adanya cuitan yang mengulas presentasi salah satu narasumber pada acara E-Commerce Expo tentang bahaya aplikasi TEMU.

Menanggapi isu tersebut, Fiki Satari menegaskan bahwa Pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi TEMU tidak masuk ke Indonesia.

Aplikasi TEMU memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

“Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Dirinya mengungkapkan, sejak September 2022 lalu aplikasi TEMU telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi TEMU sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(KemenkumHAM).

"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merk, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," ujarnya.

Fiki berharap agar KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta para pemangku kepentingan terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace TEMU ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM,” katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024