Korpri Kota Yogyakarta bikin acara "Pados Jodho" atau cari jodoh untuk memfasilitasi para pegawai ASN maupun Non-ASN Pemkot Yogya yang belum menikah.

Sekretaris Korpri Kota Yogya yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Yogyakarta, Dedi Budiono, mengatakan jumlah pegawai di Pemkot Yogya sekitar 5.400 orang.

Berapa yang masih menjomlo?

"Itu saya tidak bisa memberikan data yang presisi karena memang sih ketika seorang pegawai itu nikahnya kan harus buat laporan pernikahan tapi itu berbasis di Sipeg (Sistem Informasi Kepegawaian) itu kan sangat juga bergantung pada intensitas atau kualitas pengisian data yang disampaikan oleh masing-masing pengolah kepegawaian OPD. Ada yang sudah update ada yang belum," kata Dedi, Kamis (10/10).

Kendati begitu, dari hasil survei yang sebelumnya dilakukan, ada 140-an pegawai yang menyambut antusias program ini.

"140 data awal yang ngisi, artinya penjaringan bapak-ibu apakah jika kami melaksanakan kegiatan Pados Jodho berminat apa enggak, mau ikut apa enggak, itu yang mengisi menyatakan berminat ada 140. Mayoritasnya perempuan 60 persen," jelasnya.

Diyakini jumlah pegawai yang belum berumah tangga lebih banyak dari jumlah itu. Sebagai contoh di kantor Dedi di BKPSDM ada 10 pegawai yang belum menikah.

"Saya contohkan saja di kantor saya, ada 10 kan satu kantor tempat saya yang belum berumah tangga. Kebanyakan mereka sangat sibuk pagi-pagi sudah kerja nanti pulang jam 5 (subuh), kena macet di jalan. Sampai rumah sudah capek, tidur," jelasnya.

Pendaftaran untuk Pados Jodho ini dibuka hingga 15 November. Sementara acara akan diselenggarakan pada 30 November. Konsep masih digodok dengan tetap mempertimbangkan psikologis pegawai.

"Jangan sampai kegiatan ini misalkan satu berdampak efek psikologis teman-teman yang ikut. Itu jangan sampai terjadi," bebernya.

Harapannya, kegiatan ini jadi sebuah motivasi dan memberikan kemudahan dalam dipertemukan dengan pasangannya.

"Penuh kehati-hatian kalau kita melaksanakan. Jangan sampai ada kemudian merasa dipermalukan dan lainnya," bebernya.

Korpri Kota Yogyakarta bikin acara "Pados Jodho" atau cari jodoh bagi para pegawai Pemkot Yogyakarta baik ASN maupun Non ASN.

Pendaftaran akan dibuka hingga 15 November mendatang. Sementara, acara akan berlangsung pada 30 November.

Sekretaris Korpri Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, mengatakan konsep acara masih digodok, dia juga menggandeng pihak ketiga yang selama ini kerap menggelar nikah massal.

Satu yang pasti, kegiatan ini akan mempertimbangkan sisi psikologis para pegawai yang ikut berpartisipasi.

"Kita menggandeng pihak ketiga untuk melaksanakan itu. Nanti kita godok konsepnya seperti apa kita hadirkan pihak ketiga dan sedang godok mateng," kata Dedi, Kamis (10/10).

"Jangan sampai kegiatan ini misalkan satu berdampak efek psikologis teman-teman yang ikut. Itu jangan sampai terjadi," bebernya.

Harapannya, kegiatan ini jadi sebuah motivasi dan memberikan kemudahan dalam dipertemukan dengan pasangannya.

"Penuh kehati-hatian kalau kita melaksanakan. Jangan sampai ada kemudian merasa dipermalukan dan lainnya," bebernya.

Namun, jika melihat ada 140 pegawai yang mengisi data saat survei, Dedi menilai banyak pegawai yang terbuka dengan program ini.

"Mereka punya keinginan sebetulnya untuk mengikuti program ini. Cuma caranya ini kita pikirkan betul, sebaik mungkin," bebernya.

Sejauh ini program hanya untuk pegawai Pemkot Yogyakarta. Sementara, untuk pegawai Pemkab lain maupun Pemda DIY belum bisa berpartisipasi.

"Idealnya itu paling memungkinkan lingkup se-DIY sebetulnya. Cuma mungkin ini awalan ya, mungkin ini dievaluasi dulu coba internal kita berapa persentase keberhasilannya berapa. Kalau memang respons positif tidak menutup kemungkinan kita buka untuk lebarkan komunitas jadi lebih luas," jelasnya.

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus bisa berjalan secara transparan serta jelas manfaatnya.

"Yang kita selalu usulkan adalah proses bisnis di dalam, transparansinya juga. Jadi ketika Bapertarum ingin diubah menjadi Tapera, saya agak bersuara keras, bagaimana mungkin Tapera akan memuaskan orang banyak kalau ASN aja tidak puas," katanya dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10/2024).

Bima menyebut ini menjadi pekerjaan berat yang harus diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dia pun mendorong agar BP Tapera lebih gencar melakukan sosialisasi tentang manfaat kepesertaannya. Sehingga, tidak ada kecurigaan dari masyarakat umum dalam pelaksanaannya.

"Jadi ini perlu sosialisasi yang cukup masif kepada ASN dan kepada masyarakat umum kalau memang mereka ingin dilibatkan. Terutama mengenai manfaat. Ketika saya dipotong 3 persen saya dapat apa sih, bisa untuk apa. Itu yang perlu," kata Bima.

Senada, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan sosialisasi kepada masyarakat menjadi tugas besar bagi BP Tapera saat ini.

"Ini saya kira memang memerlukan concern khusus berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secar masif. Sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsep Tapera," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)