Jakarta -

Di tengah semakin berkembangnya dunia kripto,keamanan menjadi prioritas utama bagi banyak platform dan pengguna. Salah satu langkah penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman adalah penerapan Know Your Customer (KYC).

KYC bukan hanya sekadar prosedur sepele,melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan di antara pengguna dan platform kripto. Bagi Anda yang mengikuti perkembanganharga Ethereumatau aset digital lainnya, penting memahami peran KYC dalam menjaga keamanan dan integritas ekosistem kripto.

Apa Itu Know Your Customer (KYC)?

KYC adalah proses verifikasi identitas pengguna yang diterapkan oleh platform bursa kripto tersentralisasi atau lembaga keuangan. Proses ini memastikan bahwa setiap pengguna teridentifikasi dengan jelas sebelum bisa menggunakan layanan.

Identitas pengguna biasanya diverifikasi melalui dokumen resmi, seperti KTP atau SIM, serta bukti alamat tempat tinggal. Dengan KYC,platform dapat menekan risiko keuangan dan memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna.

Mengapa KYC Sangat Penting dalam Dunia Kripto?

1. Mencegah Aktivitas Ilegal

Tanpa regulasi yang ketat,aset kripto berisiko digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pencucian uang atau perdagangan gelap. KYC memungkinkan platform mengidentifikasi pengguna dan memantau transaksi mencurigakan.

Ini membuat transaksi di dunia kripto lebih transparan dan membantu lembaga hukum jika terjadi pelanggaran.

2. Meningkatkan Kepercayaan Pengguna

Banyak pengguna ragu untuk menggunakan layanan atau berinvestasi di platform yang tidak memiliki sistem keamanan yang jelas. Penerapan KYC membantu membangun kepercayaan karena pengguna tahu bahwa platform tersebut serius dalam menjaga keamanan dan transparansi.

Pengguna cenderung merasa lebih aman saat menggunakan platform yang memastikan bahwa pengguna bertransaksi dengan orang-orang yang telah terverifikasi.

3. Mematuhi Regulasi Pemerintah

Regulasi di berbagai negara semakin ketat terhadapaset kriptodan banyak pemerintahan sebuah negara mewajibkan bursa kripto tersentralisasi untuk menerapkan KYC. Dengan mengikuti regulasi ini,platform kripto dapat beroperasi secara legal dan menghindari sanksi dari otoritas keuangan.

Langkah ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi platform karena bisa menghindarkan dari kemungkinan diblokir atau ditutup.

4. Perlindungan Terhadap Penipuan

Penipuan menjadi salah satu masalah serius di dunia kripto. KYC membantu platform mendeteksi akun-akun palsu atau aktivitas mencurigakan sehingga dapat melindungi pengguna dari kerugian.

Selain itu, jika terjadi masalah KYC memungkinkan bursa untuk melacak identitas pelaku dengan cepat dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Tantangan dalam Implementasi KYC

Meski KYC memberikan banyak manfaat penerapannya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh platform kripto seperti:

• Kekhawatiran Privasi

Platform harus memastikan keamanan data dengan teknologi enkripsi dengan standar perlindungan privasi tinggi.

• Proses Verifikasi Lambat

Beberapa pengguna merasa terganggu dengan proses verifikasi yang memakan waktu terutama saat traffic pendaftaran tinggi.

• Biaya Operasional

Implementasi KYC membutuhkan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia sehingga menjadi tantangan bagi platform kecil.

Di Indonesia, Tokocrypto adalah salah satu bursa kripto yang menerapkan KYC secara ketat untuk memastikan keamanan dan transparansi. Tokocrypto mewajibkan setiap pengguna untuk melalui proses verifikasi identitas sebelum dapat melakukan transaksi di platformnya.

Langkah ini tidak hanya mendukung pencegahan penipuan tetapi juga membantu Tokocrypto mematuhi regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Selain verifikasi yang ketat,Tokocrypto juga menawarkan edukasi kepada penggunanya tentang pentingnya keamanan data. Dengan demikian, pengguna lebih paham mengapa proses KYC diperlukan dan merasa nyaman saat menyerahkan data pribadi.

Langkah tersebut membantu meningkatkan kepuasan pengguna, terutama bagi pengguna yang baru pertama kali masuk ke dunia kripto. Tokocrypto juga aktif melakukan pembaruan sistem untuk menjaga efisiensi proses KYC agar pengguna tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan platform.

Penerapan KYC di dunia kripto adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Selain mencegah aktivitas ilegal dan penipuan KYC juga membangun kepercayaan di antara pengguna dan membantu platform mematuhi regulasi.

Memahami dan mengikuti proses KYC adalah langkah bijak bagi siapa pun yang ingin terlibat lebih dalam dalam dunia kripto karena bisa melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan.

Lihat Video: Crypto in 2023, is it still worth it?

[Gambas:Video 20detik]

(Content Promotion/Tokocrypto)

Jakarta -

Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri BUMN. Erick dan puluhan Menteri lainnya sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (21/10).

Dipercaya lagi jadi Menteri BUMN, Erick menyebut dirinya ingin agar perusahaan pelat merah harus bekerja lebih keras, profesional dan transparan. Ia juga menyampaikan rencana memangkas BUMN hanya menjadi 30.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerjasama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong terus berkembang.

"Artinya apa? Dengan market yang terbuka, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM, dan juga investasi luar maupun dalam negeri, ini yang kita coba seimbangkan. Tapi kita pastikan keberpihakan kepada UMKM harus didorong terus, karena itu jadi fondasi yang kita lihat," imbuhnya.

Ia lalu menyoroti jumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5-8%. Erick berharap peran BUMN bisa didorong untuk membuat enterpreneur naik kelas, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta.

"Yang lainnya kita terus membangun ekosistem,swasembada pangan, walaupun kita mensupport Menteri Pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

Untuk energi baru terbarukan, sebut Erick, saat ini sudah banyak investasi yang masuk, misalnya dari Pertamina hingga PLN. Erick menilai hilirisasi menjadi program yang tidak terhindarkan dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

(ily/rrd)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di pada Bank BUMD. Apa katanya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan masih akan menunggu perkembangan bank BUMD tersebut. Dia juga mengatakan pihaknya belum menanyakan langsung kepada Bank BUMD terkait kasus tersebut.

"Kita tunggu bagaimana perkembangannya," kata Dian ditemui di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dian juga mengatakan pihaknya belum berencana memeriksa dugaan kasus tersebut. Namun, dia memastikan akan mengonfirmasi kepada Bank BUMD atas masalah tersebut.

"Kita secara resmi belum inform, kalau masih baru disampaikan ke publik kita belum tahu seperti apa. Itu tentu ada proses di dalam ya terkait itu sudah ada proses," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebuah Bank BUMD tengah diterpa pemberitaan tidak sedap soal kasus dugaan korupsi dana iklan Rp 200 miliar yang mengalir ke pejabat. Pihak bank pun telah buka suara. Manajemen menyebut, pihaknya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

(ada/ara)

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus bisa berjalan secara transparan serta jelas manfaatnya.

"Yang kita selalu usulkan adalah proses bisnis di dalam, transparansinya juga. Jadi ketika Bapertarum ingin diubah menjadi Tapera, saya agak bersuara keras, bagaimana mungkin Tapera akan memuaskan orang banyak kalau ASN aja tidak puas," katanya dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10/2024).

Bima menyebut ini menjadi pekerjaan berat yang harus diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dia pun mendorong agar BP Tapera lebih gencar melakukan sosialisasi tentang manfaat kepesertaannya. Sehingga, tidak ada kecurigaan dari masyarakat umum dalam pelaksanaannya.

"Jadi ini perlu sosialisasi yang cukup masif kepada ASN dan kepada masyarakat umum kalau memang mereka ingin dilibatkan. Terutama mengenai manfaat. Ketika saya dipotong 3 persen saya dapat apa sih, bisa untuk apa. Itu yang perlu," kata Bima.

Senada, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan sosialisasi kepada masyarakat menjadi tugas besar bagi BP Tapera saat ini.

"Ini saya kira memang memerlukan concern khusus berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secar masif. Sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsep Tapera," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatatkan total ada 79 pemerintah daerah (pemda) yang menduduki predikat kurang dalam hal akuntabilitas dan transparansi kinerja. Penilaian ini didapatkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan, pemerintah daerah terkait menduduki predikat nilai SAKIP mulai dari CC (kukup), C (kurang), hingga D (sangat kurang).

"79 Pemerintah kabupaten kota dengan predikat CC hingga D. Kelompok terakhir ini yang masih memerlukan pembinaan secara intensif agar segera dapat naik predikat seperti Pemerintah Daerah (Pemda) yang lain," kata Erwan, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan dan membina instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi ini dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di sisi lain, Erwan mengatakan pada 2024 ini banyak daerah yang berhasil menaikkan peringkatnya. Di predikat AA (sangat memuaskan), total ada tiga pemda yang teridiri atas DI Yogyakarta (DIY), Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Surabaya. Adapun Provinsi DIY sendiri telah menduduki posisi itu selama 6 tahun sejak tahun 2018.

"Terdapat beberapa hal yang mendasari kenaikan predikat pada kedua pemda tersebut, pertama pemanfaatan data yang selalu update dan diperoleh secara real time sehingga dapat mendukung penyusunan program pembangunan yang akurat dan efektif. Kedua, pengelolaan data kinerja menggunakan teknologi digital terutama penggunaan artificial intelligence (AI)," ujarnya.

Sementara itu, total ada sebanyak 20 pemerintah daerah dengan predikat A (memuaskan), 87 pemerintah daerah dengan predikat BB (sangat baik), dan 357 pemerintah daerah dengan predikat B (baik).

"Kenaikan peringkat, ada 48 pemerintah daerah naik ke predikat B, 16 pemerintah daerah naik ke predikat BB, 2 pemerintah daerah daerah naik ke predikat a, serta 2 pemerintah daerah naik ke predikat AA," lanjut Erwan.

Secara rata-rata, nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2024 ini mencapai 64,23. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dari tahun 2023. Erwan menjelaskan, kenaikan ini sebagai implikasi dari kenaikan predikat dan nilai SAKIP pada beberapa Pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk rata-rata nilai SAKIP pemerintah provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar 70,75. Angka ini mengalami sedikit penurunan 1,42 poin dari tahun 2023. Kata Erwan, penurunan tersebut disebabkan karena adanya tambahan 2 provinsi baru untuk dievaluasi di masa-masa akhir.

"Secara kualitas kedua pemda tersebut masih jauh dari kriteria, baik hasil nilai kedua pemda tersebut yang kemudian mempengaruhi rata-rata nilai SAKIP Provinsi secara nasional," kata dia.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi terhadap predikat SAKIP diberikan dengan mengacu pada dampak yang dihasilkan pemda. Salah satu dampak yang paling terlihat ialah penanganan kemiskinan.

"Sekarang kalau ingin dapet AA langsung dicek aja, kemiskinannya turun berapa tahun ini dampaknya. Dan itu tidak di kita, di BPS, kami langsung cek di BPS. Ini investasi naik berapa, kemiskinan turun berapa, kemiskinan ekstremnya berapa," ujar Anas, dalam sambutannya.

Selain penanganan kemiskinan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Anas mengatakan, pemda juga tidak perlu khawatir sebab belanja di e-katalog bisa tawar-menawar.

"Yang berikutnya adalah terkait dengan penanganan inflasi, bersama Pak Mendagri telah melakukan konsolidasi luar biasa. Yang berikutnya adalah terkait dengan digitalisasi," katanya.

(shc/rrd)

Jakarta -

Platform perdagangan kripto, Indodax buka suara terkait kerugian yang dialami sekitar Rp 300 miliar akibat serangan siber. Dampak finansial terkait kejadian itu disebut hanya sekitar 3% dari total cadangan aset kripto INDODAX.

"Meskipun mengalami kerugian sekitar Rp 300 miliar akibat serangan siber, dampak finansial tersebut hanya sekitar 3% dari total cadangan aset kripto INDODAX," kata CEO INDODAX, Oscar Darmawan dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9/2024).

Dengan lebih dari 6,8 juta pengguna, INDODAX mengklaim memiliki cadangan aset kripto senilai Rp 11,5 triliun, termasuk di dalamnya 4.806,34 Bitcoin senilai Rp 4,288 triliun, 36.915,47 Ethereum senilai Rp 1,334 triliun, serta berbagai aset kripto lainnya senilai sekitar Rp 5,907 triliun.

Pasca insiden peretasan, INDODAX mengklaim telah berhasil memulihkan kepercayaan pengguna dengan total volume transaksi hingga lebih dari Rp 2,3 trilliun selama periode 14-25 September 2024. Hal ini menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform INDODAX masih tinggi pasca insiden.

Komitmen INDODAX terhadap transparansi dan keterbukaan dinilai menjadi salah satu faktor kunci yang membantu pemulihan kepercayaan pengguna.

"Transparansi merupakan pondasi penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Dengan publikasi Proof of Reserve, kami memberikan kepastian kepada para pengguna bahwa mereka dapat memantau keamanan aset mereka kapan pun. Ini adalah wujud nyata tanggung jawab kami kepada para member," ujar Oscar.

Oscar juga menambahkan bahwa selama dua tahun terakhir, INDODAX telah berupaya mengajak exchange kripto lainnya untuk mengadopsi langkah serupa.

"Kami telah mendorong industri kripto di Indonesia untuk lebih terbuka dan transparan. Meskipun hingga saat ini belum ada yang mengikuti, kami percaya bahwa transparansi akan menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan terpercaya di masa mendatang," jelasnya.

Angga Andinata, seorang analis kripto dan edukator Crypto & Web 3, turut memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh INDODAX. "Proof of Reserve yang diterapkan oleh INDODAX tidak hanya dalam bentuk laporan, tetapi juga terintegrasi secara real-time, yang memungkinkan publik untuk memverifikasi data cadangan secara langsung. Langkah ini menjadi contoh yang patut diikuti oleh bursa kripto lainnya di Indonesia," ungkapnya.

Sedangkan dalam konteks regulasi yang akan datang, Angga juga menyoroti bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya berencana untuk mengawasi lebih ketat aset kripto di Indonesia, di mana cadangan aset kripto akan disimpan oleh perusahaan kustodian.

"Saya berharap nantinya perusahaan kustodian juga dapat mempublikasikan cadangan mereka secara transparan untuk menjaga kepercayaan pengguna," tambah Angga.

Dengan adanya langkah transparansi ini, INDODAX berharap dapat menetapkan standar baru di industri kripto Indonesia maupun global. "Kami berharap lebih banyak bursa yang mengikuti jejak kami untuk menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya," tutup Oscar.

(aid/das)

JAKARTA - Indodax, salah satu platform perdagangan aset kripto mencatatkan cadangan aset kripto senilai Rp11,5 triliun dari total 6,8 juta pengguna. Cadangan ini mencakup 4.806,34 Bitcoin dengan nilai Rp4,288 triliun, 36.915,47 Ethereum senilai Rp1,334 triliun, serta berbagai aset kripto lainnya yang berjumlah sekitar Rp5,907 triliun.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, meski sempat mengalami kerugian sekitar Rp300 miliar akibat serangan siber, kerugian tersebut hanya sekitar 3% dari total cadangan aset.

"Transparansi adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan Proof of Reserve, kami memastikan pengguna dapat memantau aset mereka secara langsung, sebagai wujud tanggung jawab kami," ujar Oscar dalam acara Talk Show di Jakarta, dikutip Jumat (27/9/2024).

Baca Juga: Ganti Rugi Pencurian Kripto, Indodax Punya Dana Cadangan Rp11,5 Triliun

Indodax usai terjadinya serangan siber berhasil memulihkan kepercayaan pengguna dengan mencatatkan total volume transaksi lebih dari Rp2,3 triliun selama periode 14-25 September 2024, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap platform tersebut.

Oscar juga menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, Indodax telah mendorong bursa kripto lainnya di Indonesia untuk lebih terbuka dan transparan. Namun, hingga saat ini, belum ada bursa lain yang mengikuti langkah tersebut. Oscar optimistis bahwa transparansi akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman dan terpercaya.

Analis kripto, Angga Andinata, mengatakan langkah Indodax yang tidak hanya menyajikan laporan cadangan aset, tetapi juga menyediakan verifikasi data cadangan secara real-time. Menurut Angga, langkah ini patut diikuti oleh bursa kripto lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Naik 353,94% Tembus Rp344,09 Triliun

Angga juga menyoroti rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia, termasuk dengan mewajibkan penyimpanan cadangan aset di perusahaan kustodian. Dia berharap perusahaan kustodian nantinya juga menerapkan transparansi dalam mempublikasikan cadangan mereka.

Oscar menambahkan, transparansi yang diterapkan Indodax bukan hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga mencerminkan integritas perusahaan. Langkah ini dapat menjadi standar baru di industri kripto Indonesia dan global, dengan lebih banyak bursa yang mengikuti jejak Indodax untuk menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki senjata baru untuk mencegah penghindar pajak di Indonesia. Masalah itu menjadi salah satu tantangan pada ekonomi makro.

Untuk itu Indonesia melalui Sri Mulyani telah menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya. Penandatanganan ini dilakukan pada 19 September 2024 lalu.

Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dengan begitu, bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip, Selasa (24/9/2024).

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. STTR sendiri berperan memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga mendorong penciptaan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga memastikan perusahaan lokal mampu bersaing di pasar. Selain itu,

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut partisipasi Indonesia dalam MLI STTR juga untuk mengatasi persaingan tarif pajak yang tidak sehat.

"Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," tulisnya di Instagram @smindrawati, Jumat (20/9).

Sebagai salah satu organisasi internasional yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial di seluruh dunia, terang Sri Mulyani, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dari berbagai negara di seluruh dunia untuk menjawab persoalan itu.

"Salah satunya adalah melalui Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) yang semalam saya tandatangani bersama-sama dengan 42 negara dan yurisdiksi lainnya. MLI STTR ini merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two yang merupakan bagian kesepakatan global untuk meminimalisir kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," paparnya.

Dalam keterangannya, MLI STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu, seperti royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika memberlakukan tarif pajak kurang dari 9%.

Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas penghasilan intragrup dengan nilai diatas 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Sementara, untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Ketentuan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui negosiasi bilateral. Namun dalam penerapannya, instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra, sehingga pemberlakuan MLI STTR masih memerlukan proses ratifikasi oleh Pemerintah.

(ada/rrd)

JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad turut menanggapi persoalan denda impor beras atau demmurage sebesar Rp294,5 miliar. Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memprioritaskan penyelidikan terkait permasalahan transparansi impor beras.

"KPK sebaiknya prioritaskan karena transparansi kebijakan impor belum terwujud," kata Suparji, di Jakarta, Rabu(21/8/2024).

Baca Juga: Soal Denda Impor Beras, Perlu Penanganan Cepat dan Terukur

Dia menegaskan prioritas tersebut dapat ditunjukkan dengan mulai memanggil pihak-pihak terkait. Pihaknya mengingatkan percepatan penuntasan masalah tersebut akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. "Harus memanggil pihak terkait. (Percepatan) sangat positif," tegas Suparji.

Dia tak menampik munculnya persoalan demurrage Rp294,5 miliar lantaran adanya sistem kebijakan yang salah dan diduga ada oknum yang bermain sehingga merugikan keuangan negara.

Suparji berharap, KPK dapat melihat persoalan tersebut dalam proses penyelidikan untuk mengusut tuntas persoalan demurrage Rp294,5 miliar. "KPK bisa melihat hal itu," tandas dia.

Sebagai informasi, lembaga anti-rasuah ini memastikan proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait demurrage Rp 294,5 miliar dapat dilanjutkan ke penyidikan. KPK mengungkapkan jika seluruh proses penanganan perkara skandal masih bersifat rahasia.

Baca Juga: Jadi Saksi Kasus DJKA, Hasto Penuhi Panggilan KPK

Perkara tersebut ditangani terkait laporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada 3 Juli 2024. "Laporan masuk dan penyelidikan sifatnya rahasia. Tapi, secara umum periode penanganan perkara di penyelidikan dapat diputuskan dilanjut ke penyidikan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin (19/8/2024).

Berdasrkan laporan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Sebanyak 1.600 kontainer beras tersebut merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut. Ribuan kontainer yang tertahan belum diketahui aspek legalitasnya.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendorong lifting minyak dan gas bumi (migas). Ia pun menyatakan, akan bicara dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk bicara lebih detail mengenai persoalan lifting migas yang terus turun hingga impor.

Ia menyatakan akan mencari jalan keluar terkait hal tersebut. Jika persoalannya di regulasi, dirinya pun akan meminta masukan terkait regulasi apa yang harus diubah.

"Jadi Ibu Dirut Pertamina, ini kita harus bicara detail, karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada di regulasi, apanya yang kita harus ubah? Sweetener apa yang harus negara berikan, agar kita kompetitif," ungkapnya di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dirinya juga menyoroti impor gas yang terlalu banyak. Dia melanjutkan, Jokowi dan Prabowo memintanya untuk mendorong hilirisasi.

"Pak Dwi (Kepala SKK Migas), ini senior saya, saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak, C3, C4 di mana saja, kita arahan Pak Presiden Prabowo sama Pak Jokowi, segera kita membangun hilirisasi LPG," ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga akan mendorong perbaikan di sektor mineral dan batu bara (minerba). Ia ingin melanjutkan perbaikan yang sudah ada dengan sistem yang transparan.

"Nah, untuk menyambut Minerba, alat kita perbaikan yang sudah ada kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki bareng-bareng dengan sistem yang transparan. Saya tahu ini banyak yang mengeluh tentang barang ini, saya juga pusing kadang-kadang, tapi ya nggak apa-apa lah, kalau kita nggak pusing kan berarti negara ini sudah aman. Jadi kalau kita masih pusing berarti negara ini masih butuh perbaikan," terangnya.

(acd/rrd)

Jakarta: Sinar matahari merupakan sumber energi yang baik bagi tubuh. Sayangnya, keterbatasan ruangan membuat beberapa rumah tidak bisa menerima cahaya matahari dengan maksimal meskipun memiliki jendela yang besar.

Salah satu solusi yang bisa kamu lakukan adalah menggunakan atap transparan. Atap transparan tidak hanya terbatas pada kaca, melainkan juga tersedia dalam berbagai material lain seperti fiber, PVC, dan spandek.

Material ini diformulasikan khusus untuk menghantarkan cahaya matahari secara optimal ke dalam ruangan, sehingga mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan. Di bawah ini akan dijelaskan tentang atap transparan serta jenis-jenisnya.

Penjelasan atap transparan

Jenis atap transparan. Foto: Freepik
Atap transparan bisa menjadi solusi bagi kamu yang rumahnya kekurangan cahaya matahari. Namun, untuk memilih atap transparan kamu perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti
seberapa banyak pencahayaan alami yang dibutuhkan untuk ruangan.

Jangan lupa juga sesuaikan anggaran dengan harga jenis atap transparan yang tersedia. Jangan lupa pertimbangkan kondisi iklim dan lingkungan sekitar, seperti intensitas sinar matahari dan curah hujan.

Baca juga: Jenis-jenis Genteng serta Kelebihan dan Kekurangannya

Pilih jenis atap transparan yang sesuai dengan gaya arsitektur bangunan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kamu dapat memilih atap transparan yang tepat untuk kebutuhan.

Jenis-jenis atap transparan

Ada banyak jenis atap transparan yang dijual di pasaran. Saat memilih atap transparan sebaiknya sesuaikan dengan kebutuhan dan bujet yang kamu miliki. Berikut adalah beberapa jenis atap transparan yang banyak digunakan.

1. Atap Fiber

Terbuat dari serat kaca yang dilapisi dengan resin. Atap fiber ringan, tahan pecah, dan memiliki harga yang relatif terjangkau.

2. Atap PVC

Terbuat dari polivinil klorida yang berbobot ringan, tahan cuaca, dan memiliki daya tembus cahaya yang baik.

3. Atap Spandek

Terbuat dari baja lapis seng yang dilapisi dengan cat. Atap spandek kuat, tahan lama, dan memiliki penampilan yang modern.

Kelebihan dan kekurangan atap transparan

Atap transparan cocok bagi kamu yang ingin memaksimalkan sinar matahari di dalam rumah. Selain itu, atap transparan juga memiliki kelebihan lainnya seperti memberikan kesan modern dan estetik pada bangunan.

Pencahayaan alami dapat mengurangi penggunaan lampu, sehingga menghemat konsumsi energi. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan dapat menciptakan suasana yang lebih segar dan sehat.

Namun, atap transparan juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti harga yang relatif mahal jika dibandingkan dengan atap konvensional. Atap transparan memerlukan perawatan rutin untuk menjaga kejernihan dan keawetannya. Jika pemasangan tidak dilakukan dengan benar, atap transparan dapat mengalami kebocoran.

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan jumlah dana desa yang digulirkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 71 triliun. Nilai itu terus meningkat dibandingkan 2015 saat dana desa dialokasikan pertama kali sebesar Rp 20,8 triliun.

"Pada APBN 2024, jumlah dana desa digulirkan sebesar Rp 71 triliun," kata Thomas Djiwandono dalamSeminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8/2024).

Selain nilainya yang meningkat, Thomas Djiwandono membeberkan jumlah penerima dana desa juga meningkat. Pada 2024, dana desa dengan anggaran Rp 71 triliun dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," bebernya.

Thomas Djiwandono menyebut arah kebijakan penggunaan dana desa di 2024 diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri.

Thomas Djiwandono mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama uang kita yang disalurkan melalui dana desa. Hal itu untuk memastikan agar penggunaannya optimal dalam memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari praktek korupsi.

Menurutnya, transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa menjadi pilar paling penting. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dengan keterbukaan informasi dan transparansi, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bebas dari korupsi," imbuhnya.

Keberadaan dana desa dinilai telah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), Thomas Djiwandono menyebut penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021, menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.

Selanjutnya berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terdapat kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri dari semula 840 desa pada 2019, menjadi 16.908 desa pada 2024.

Selama kurun waktu 2015-2023, Thomas Djiwandono menyebut pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari semula 21.162 desa pada 2019, turun menjadi 6.748 desa pada 2024.

"Hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif adanya dana desa bagi kemajuan desa," pungkas Thomas Djiwandono.

(aid/rrd)