JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengumpulkan keterangan guna memperkuat pembuktian dan pemberkasan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton periode tahun 2010-2022 di PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam).  Kali ini Kejagung memeriksa lima petinggi petinggi PT Antam yakni HW, ERTS, HRT, AHS, dan DI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, HW merupakan Direktur Operasi PT Antam periode 2017-2019, sementara ERTS merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Antam saat ini.

Lalu HRT selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Antam saat ini, AHS selaku Senior Vice President Corporate Secretary PT Antam periode 2017-2019 dan DI selaku Bauxite and Others Business Development Division Head, Risk Management Officer pada Divisi Risk Management PT Antam.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata dia.

Kejagung berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 13 tersangka. 6 tersangka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Sementara 7 tersangka lain merupakan pelanggan jasa tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima tersangka baru kasus korupsi 109 ton emas dengan modus menggunakan label PT Antam secara ilegal, tidak ditahan karena alasan kesehatan.

Kini mereka menjadi tahanan kota dan dipasangi gelang detektor agar tak melarikan diri.

"Iya 5 tersangka dengan tahanan kota dipasangi atau dilekati dengan gelang alat detektor," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Adapun lima tahanan itu adalah inisial LE, DT, SJ, JT, dan HKT. Mereka baru ditetapkan tersangka pada Kamis (18/7/2024) kemarin.

Para tersangka ini merupakan pelanggan jasa manufaktur untuk mencetak logo PT Antam di emas dagangan mereka.

Menurut Harli, gelang detektor itu dipasang di tangan dan kaki kelima tersangka tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk mendeteksi mobilitas para tersangka.

Tak hanya itu, kelima tersangka tetap harus menjalani wajib lapor secara berkala.

"(Para tersangka) wajib lapor," kata Harli.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Antam itu terjadi selama periode 2010 hingga 2022.

Selain lima tersangka tersebut, Kejagung juga telah menetapkan delapan tersangka lain.

Dua di antaranya berinisial GAR dan SL. Mereka juga selaku pelanggan jasa manufaktur untuk mencetak logo PT Antam di emas dagangan mereka.

Sementara enam tersangka lain yang sudah ditetapkan lebih dahulu merupakan mantan General Manager (GM) UB PPLM PT Antam Tbk.

Mereka adalah TK selaku GM pada periode 2010-2011; HN selaku GM periode 2011-2013, DM selaku GM periode 2013-2017; AH selaku GM periode 2017-2019; MAA selaku GM periode 2019-202; dan ID selaku GM periode 2021-2022.

Secara singkat, para tersangka telah bersepakat melakukan aktivitas manufaktur ilegal. Mereka memberikan cap merek logo Antam terhadap 109 ton emas yang diperoleh secara ilegal.

Adapun pemberian cap ilegal ini tak sesuai dengan ketentuan dan aturan Antam.

Sebab, seharusnya pelekatan merek logam mulia Antam harus dilakukan dengan adanya izin resmi. Dengan demikian, PT Antam tak mendapat pembayaran biaya atau hak eksklusifnya.

Para tersangka ini dijerat Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.