JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengumpulkan keterangan guna memperkuat pembuktian dan pemberkasan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton periode tahun 2010-2022 di PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam).  Kali ini Kejagung memeriksa lima petinggi petinggi PT Antam yakni HW, ERTS, HRT, AHS, dan DI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, HW merupakan Direktur Operasi PT Antam periode 2017-2019, sementara ERTS merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Antam saat ini.

Lalu HRT selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Antam saat ini, AHS selaku Senior Vice President Corporate Secretary PT Antam periode 2017-2019 dan DI selaku Bauxite and Others Business Development Division Head, Risk Management Officer pada Divisi Risk Management PT Antam.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata dia.

Kejagung berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 13 tersangka. 6 tersangka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Sementara 7 tersangka lain merupakan pelanggan jasa tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Anggota DPR dari Fraksi NasDem Ujang Iskandar bakal diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah seusai ditangkap di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat (26/7/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan, Ujang akan dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Harli menjelaskan, Ujang ditangkap saat kembali dari dari Ho Chi Minh, Vietnam. Kendati demikian, dia tak membeberkan alasan Ujang bepergian ke Vietnam.

"Saat diamankan, Saksi UI bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," ujar Harli dalam keterangannya Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap anggota DPR dari Fraksi NasDem Ujang Iskandar di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat (26/7/2024).

Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal BUMD di Kotawaringin Barat pada 2009 lalu. Ujang saat itu tengah menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar turut mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK. Harli mengaku mendapat penugasan untuk mendaftar.

"Kita diperintah, kan ada persetujuannya," kata Harli kepada wartawan Selasa (16/7/2024).

Harli mengatakan, sebagai jaksa aktif dia bersedia mendaftar bersama 4 koleganya yang lain, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana, mantan Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto, Pelaksana Tugas Deputi III Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Sugeng Purnomo dan Sesjampidsus, Andi Herman.

"Kita ini prajurit Adhyaksa, jadi kemana pun harus siap," ungkapnya.

Harli berharap calon-calon yang berasal dari Kejagung lolos dalam seleksi pendaftaran capim KPK tersebut. Dia pun optimistis mereka bakal mampu membawa KPK ke arah yang lebih baik.

Dia menekankan, tetap semangat untuk menuju arah yang positif.

“Berarti kami diharapkan, kalau dari lima ini bisa terpilih, tentu akan membawa perubahan yang lebih baik. Harapan kita begitu,” ujarnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan aspek formalitas dalam penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Kota Cirebon pada 2016, yang dilakukan Polda Jawa Barat (Jabar) memang cacat hukum. Hal tersebut ditandai oleh tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jabar.

Mereka pekan lalu sudah mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan ke penyidikan kepolisian sebelum Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung mengabulkan permohonan praperadilan pada Senin (8/7/2024). Kejagung pun tidak heran apabila akhirnya hakim Eman Sulaeman mengabulkan gugatan kuasa hukum Pegi atas penetapan tersangka oleh Polda Jabat.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menerangkan, tim JPU Kejati Jabar dalam pemulangan berkas perkara Pegi sudah menebalkan beberapa catatan petunjuk terkait keabsahan penyidikan. Beberapa di antaranya, terkait syarat formal, yang menjadi prosedural hukum beracara.

Misalnya, kata Harli, dalam penetapan Pegi sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan mendapat catatan kritis. "Setelah ditangkap, terhadap yang bersangkutan (Pegi) tidak terlebih dahulu sebagai saksi. Tetapi, diperiksa langsung sebagai tersangka," kata Harli saat ditemui di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Padahal, kata Harli, Polda Jabar semestinya mentaati ketentuan hukum beracara pidana yang dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu terkait dengan proses penetapan tersangka terhadap seseorang harus berawal dari pemeriksaan sebagai saksi. Adapun Pegi langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Merujuk keputusan MK, bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini yang tidak dijalankan oleh penyidik kepolisian," ujar Harli.

Oleh sebab itu, menurut Harli, JPU memandang putusan praperadilan PN Kota Bandung yang membebaskan Pegi sebagai tersangka dapat dimaklumi sebagai putusan yang tepat. "Kami sebagai pihak penuntutan sangat menghormati keputusan pengadilan ini. Dalam hal ini, putusan praperadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tunggal tersebut harus tetap dilaksanakan," ujar Harli.

Dia menjelaskan, putusan praperadilan tersebut akan menjadi acuan baru JPU Kejati Jabar dalam merespons langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan penyidik Polda Jabar. Terutama, kata Harli, terkait degan berkas yang sudah dikembalikan oleh kejaksaan kepada penyidik Polda Jabar.

Dia menyebut, jika pun penyidik tetap mengirimkan berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan saat pengembalian berkas perkara tersebut, tim JPU Kejati Jabar tetap akan menjadikan putusan PN Kota Bandung sebagai dalil penolakan lanjutan. Sehingga berkas perkara harus disempurnakan.

"Kalau berkas perkara yang sudah dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik kembali mengajukan sesuai dengan petunjuk dari jaksa, maka dalam kasus ini, jaksa penuntut umum akan mengacu pada fakta hukum baru yang sudah diputuskan oleh praperadilan PN Jawa Barat, yang mengabulkan seluruh materi permohonan praperadilan," kata Harli.

"Artinya, jika penyidik tetap melimpahkan berkas perkara dimaksud, jaksa penuntut akan tetap mengembalikan berkas perkara itu kembali ke penyidik dengan catatan bahwa sudah ada putusan praperadilan yang mengabulkan seluruh permohonan," ucap Harli menambahkan.

Pegi bebas...

Hakim praperadilan PN Kota Bandung pada Senin, membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal Eman Sulaeman juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.