Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Gapensi Martono pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dia merupakan tersangka kasus rasuah di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

“Betul, saudara M (Martono) hari ini hadir untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 2023 sampai dengan 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 Agustus 2024.

Martono tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.42 WIB. Dia menyambangi Kantor Lembaga Antirasuah ditemani sejumlah kuasa hukumnya.
Martono sebelumnya diperiksa KPK pada Rabu, 30 Juli 2024. Lembaga Antirasuah belum bisa memerinci informasi yang mau diulik dari ketua Gapensi itu. Namun, penyidik bakal mendalami soal pemerasan yang ada di Semarang.

“(Termasuk) pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” ucap Tessa.

Baca Juga: KPK Masih Hitung Total Duit Korupsi di Pemkot Semarang

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan proses pengadaan barang dan jasa dan retribusi parkir dengan kasus dugaan rasuah di Pemkot Semarang. Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa sembilan saksi yang terdiri dari pihak swasta dan pegawai negeri pada Rabu, 31 Juli 2024.

“(Saksi) yang swasta didalami terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, dan retribusi parkir,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Pemeriksaan sembilan saksi itu dilakukan KPK di Akademisi Kepolisian Semarang. Tessa hanya mau memerinci identitas mereka yakni AWCU, ESR, MZ, RP, EY, KPD, MJT, RMD, dan SWY.
“(Saksi) yang PNS didalami terkait dengan upah pungut,” ujar Tessa.

Baca Juga: Kasus Korupsi di Semarang, Direktur PT Chimarder 777 Mengaku Sudah Jadi Tersangka

Tessa enggan memerinci kaitan dana retribusi parkir dan upah pungut dalam dugaan korupsi di Kota Semarang ini. Namun, keterangan para saksi dipastikan sudah dicatat dalam berita acara pemeriksaan untuk dibuka dalam persidangan nanti.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AZF)

SEMARANG, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang dan RSUD Wongsonegoro.

Penyidik menggeledah seluruh ruangan lantai 8 dan 9 kantor Dinkes, meliputi ruangan kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang.

Sedangkan di RSUD Wongsonegoro, penyidik KPK datang ke rumah sakit milik Pemkot Semarang tersebut pukul 13.30. Petugas datang menggunakan lima mobil, dan langsung menuju gedung Amartha lantai 3, yang merupakan ruangan Kepala RSUD Wongsonegoro.

Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam mengatakan, KPK menggali informasi terkait kegiatan Dinkes yang berjalan pada 2023 dan 2024. Jika ada yang kurang sesuai, penyidik melakukan konfirmasi kepadanya.

Hakam juga sempat dimintai keterangan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa infrastruktur maupun noninfrastruktur yang berlangsung pada 2023 dan 2024.

"Hari ini dilakukan penggeledahan sama KPK. Ruangan semuanya. Ruangan saya, kabid, sekretaris, semua digeledah. Semuanya disoroti. Kegiatan-kegiatan 2023 dan 2024 semua hampir dilihat satu-satu sama beliau," terangnya.

Usai penggeledahan kantor Dinkes, KPK membawa satu koper dan satu kardu dokumen berupa laporan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Kami yang diminta, ya disampaikan, ada yang dibawa, kami sampaikan,” tutup Hakam.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tiga hari ini melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. KPK tengah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkot Semarang.

Setelah sehari sebelumnya memeriksa empat kantor dinas, pada hari ketiga, Jumat (19/7/24), penyidik KPK memeriksa beberapa kantor dinas lainnya. Pemeriksaan dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Perikanan.

Penyidik KPK tidak hanya menggeledah kantor Dinas Perindustrian, namun juga melakukan konfirmasi kepada semua kepala Dinas yang berkantor di Gedung Pandanaran, Kota Semarang.

Kepala Disbudpar Kota Semarang, Wing Wiyarso yang ditemui usai dikonfirmasi oleh KPK mengakui hanya dimintai konfirmasi terkait kegiatan di Dinas yang dipimpinnya.

"Intinya dimintai konfirmasi selaku kepala dinas. Hanya dicek ruangan kami masing-masing, seluruh ruangan kepala dinas memang dicek, seluruh dinas yang berkantor di Gedung Pandanaran diperiksa," jelasnya.

Selain menyisir Gedung Pandanaran, ada tim penyidik KPK lain yang menggeledah kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Semarang di Jalan Dr Wahidin pada Jumat (19/7/2024) mulai pukul 10.00 WIB.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, investor.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa ruangan Wali Kota Semarang, dan ruangan dinas lain yang berada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. KPK membawa dua koper besar hasil pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan KPK yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut tidak hanya di kantor Wali Kota Semarang. KPK juga memeriksa ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Iswar Aminuddin, dan ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa, di lantai enam Gedung Moch Ichsan. Termasuk memeriksa rumah pribadi Sekda di Perumahan Bukit Duta, Bukit Sari.

Meski tim penyidik telah meninggalkan area Balaikota, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Ita belum terlihat keluar dari kantornya. Mobil dinas milik Ita yakni Toyota Innova Zenik dengan nopol H 1111 ZA masih terparkir di depan kantor Wakil Wali Kota Semarang.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut tiga perkara dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Ketiga perkara yaitu dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai, dan dugaan penerimaan gratifikasi. Terkait tiga perkara korupsi yang diusut itu, KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri untuk empat orang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Terkait pencegahan tersebut, KPK sudah menerbitkan surat keputusan melarang mereka pergi ke luar negeri.

“Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Tessa menerangkan, larangan bepergian ke luar negeri tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Ada beberapa dugaan korupsi yang tengah diusut dalam proses penyidikan kali ini.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang,” ungkap Tessa.

Selain itu, ada pula dugaan penerimaan gratifikasi dari tahun 2023 hingga tahun 2024.

Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku untuk enam bulan ke depan. KPK pun belum mengumumkan secara resmi para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini,” kata Tessa.

Namun dari informasi yang dihimpun, para pihak yang dicegah KPK ke luar negeri yakni Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Kota Semarang Martono, dan swasta, Rahmat U Djangkar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah atau larangan ke luar negeri terhadap empat orang terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Surat cekal tersebut menyusul penyidikan yang dilakukan KPK setelah menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Rabu (17/7/24).

“KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dijelaskan Tessa, larangan bepergian ke luar negeri tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Ada beberapa dugaan korupsi yang tengah diusut dalam proses penyidikan kali ini.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024,” tutur Tessa.

Selain dugaan korupsi pengadaan barang, KPK juga menyidik dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Serta ada pula dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 hingga 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News