ekBis#1

KPK Telisik Peran Perusahaan Sekuritas dan Konsultan Investasi di Kasus Taspen

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku penyidiknya tengah mendalami peran sejumlah perusahaan sekuritas hingga konsultan investasi pada kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pendalaman itu dilakukan karena dana kelolaan Taspen yang tengah diusut itu diduga dikelola oleh sejumlah perusahaan sekuritas maupun konsultan investasi. Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi dari dana pensiun Taspen yang diusut yakni sebesar Rp1 triliun.

Asep menyebut dana kelolaan Taspen senilai Rp1 triliun itu ditempatkan di berbagai perusahaan investasi maupun diputar oleh lebih dari satu konsultan.

"Tentu ini yang menjadi bagian yang sedang kita dalami, karena tentunya penempatan dana itu juga biasanya melalui konsultan. Ada konsultan investasinya. Konsultan investasi itulah yang menjadi juga salah satu yang sedang kita tangani," tuturnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (4/10/2024).

Asep lalu menuturkan, penempatan dana pensiun tersebut diketahui oleh Direktur Utama Taspen saat itu yakni Antonius Kosasih. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Antonius dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto telah ditetapkan tersangka pada kasus tersebut.

"Tapi tentunya juga kan penempatan dana itu atas sepengetahuan dari direktur utama Taspen-nya, Pak AK [Antonius Kosasih] ini. Itu yang sedang kita dalami," tutur jenderal Polisi bintang satu itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lembaga antirasuah menduga dana kelolaan Taspen senilai Rp1 triliun itu diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti reksadana, saham serta sukuk atau obligasi syariah.

Dari nilai Rp1 triliun yang diinvestasikan, penyidik menduga bahwa ratusan miliar rupiah di antaranya fiktif. Hal itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Soal Anggapan KPK Menarget PDI-P, Pengamat UGM: Selama Ini Tak Sentuh PDI-P?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut, pandangan bahwa PDI-P menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya spekulasi belaka.

Zaenur mengatakan, pihaknya justru mempertanyakan bahwa selama ini PDI-P seperti tidak "disentuh" KPK.

Oleh karenanya, anggapan KPK menarget partai banteng baru muncul setelah KPK gencar memeriksa sejumlah kader PDI-P, baik dalam kasus Harun Masiku maupun proyek jalur kereta.

"Apakah selama ini itu berarti KPK tidak menyentuh PDI-P karena PDI-P berada di dalam kekuasaan?" ujar Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Zaenur mengatakan, jika memang pihak PDI-P merasa penindakan oleh KPK janggal, mereka bisa menempuh jalur hukum yang tersedia.

Misalnya, pihak PDI-P bisa menempuh praperadilan ke Pengadilan Negeri atau melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Zaenur, tidak ada artinya berpolemik di media massa karena tidak akan berakhir.

"Jika kader-kader PDI-P menganggap bahwa KPK tidak sesuai prosedur gunakan upaya yang tersedia untuk men-challange KPK seperti upaya praperadilan," tutur Zaenur.

Sementara itu, bagi KPK, Zaenur menyarankan agar mengikuti prosedur hukum yang ada.

Lembaga antirasuah harus melakukan penindakan jika memang terdapat dugaan korupsi.

Hal ini penting dilakukan untuk menepis anggapan KPK bertindak politis seperti mengincar PDI-P.

"Baru ditargetkan sekarang? Padahal kemungkinan terjadi berbagai persoalan korupsi juga dari dulu. Jadi itu persoalan politik," ujar Zaenur.

"Nah oleh karena itu untuk menghindari itu semua, tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka atau anggapan maka semua kembalikan kepada prosedur hukumnya," tambah dia.

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir KPK gencar mencari Harun Masiku yang tengah buron. Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka suap.

Penyidik memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan beberapa orang do lingkaran partai banting itu.

Belakangan, KPK menyatakan membuka peluang menerapkan pasal obstruction of justice setelah memeriksa istri terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri bernama Dona Berisa.

Selain itu, KPK juga memanggil Hasto sebagai saksi dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Namun, ia belum memenuhi panggilan itu karena berhalangan.

Meski demikian, penyidik telah memeriksa Wakil Sekjen PDI-P Yoseph Adhie pada Kamis (18/7/2024).

Dalam beberapa kesempatan, pihak PDI-P menuding kasus Harun Masiku selalu muncul ketika PDI-P mengkritik kekuasaan.

Namun, KPK menyatakan tidak menargetkan pihak tertentu dan hanya berdasar pada alat bukti yang ada.

"Apakah KPK menarget HK (Hasto Kristiyanto)? Tentunya pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya (dengan kasus yang sedang diselidiki),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Penyidik KPK Tegaskan Tak Ada Penekanan saat Periksa Ahmad Riyadh Terkait Kasus Gazalba Saleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ganda Swastika mengeklaim tidak ada upaya untuk menekan advokat Ahmad Riyadh saat diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Gazalba Saleh.

Hal ini disampaikan Ganda saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi verbalisan, yakni saksi atas suatu perkara pidana lantaran adanya keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan.

“Apakah waktu saudara periksa itu dia dalam keadaan bebas? Bebas artinya bebas secara fisik dan psikis?” tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

“Bebas yang mulia,” jawab Penyidik KPK itu.

Ganda lantas menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ahmad Riyadh dilakukan sebanyak dua kali. Pertama di kantor Ahmad Riyadh di Surabaya pada 4 Maret 2024 dan kedua di Gedung Merah Putih KPK pada 24 Maret 2024.

Pemeriksaan pertama, kata Ganda, dilakukan ketika penyidik KPK menggeledah kantor Ahmad Riyadh di Surabaya. Kala itu, penyidik juga mengantarkan surat pemanggilan untuk diperiksa pada tanggal 7 Maret 2024 di Polda Jawa Timur.

Namun, Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu ditawarkan oleh penyidik untuk langsung diperiksa jika berkenan. Saat itu, kata Ganda, Ahmad Riyadh bersedia langsung diperiksa di ruang kerjanya di Surabaya.

“Berapa orang saudara melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Riyadh? Tim atau saudara sendiri? Atau ada yang lain?” tanya Hakim Fahzal.

“Satu tim, ada sekitar lima orang yang masuk ruangan itu, kemudian yang melakukan BAP hanya saya sendiri yang mulia,” jawab Ganda.

Penyidik KPK dari Polri ini memgeklaim telah menjalankan prosedur pemeriksaan secara baik. Bahkan, Ahmad Riyadh disebut telah membaca ulang berita acara pemeriksaan (BAP) yang disampaikan ketika diperiksa.

Tidak hanya itu, penyidik juga memiliki bukti rekaman selama pemeriksaan yang bisa memperlihatkan bahwa tidak ada intimidasi selama pemeriksaan berlangsung.

“Setelah diperiksa seperti itu apakah ada penekanan Pak?” tanya Hakim lagi.

“Tidak ada Yang Mulia,” kata Ganda.

Konfontasi antara penyidik dan Ahmad Riyadh dilakukan lantaran Anggota Exco PSSI itu mencabut BAP yang menyebutkan adanya pemberian uang senilai 18.000 dollar Singapura (SGD) atau setara Rp 200 juta ke Gazalba Saleh.

Pencabutan BAP disampaikan Ahmad Riyadh setelah dicecar oleh jaksa KPK soal adanya pemberian yang ke Gazalba Saleh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli 2024 lalu.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA. Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama asal Surabaya bernama Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2024.

Penyidik KPK AKB Rossa Purbo Dipanggil Dewas dan Komnas HAM Terkait Laporan Tim Hukum PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan perkara Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti telah dipanggil Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sampai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Panggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang diadukan Tim Hukum PDI-P yang protes terhadap proses penyidikan KPK.

Adapun Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka suap dan saat ini buron.

“Update terakhir dari Dewas baru memanggil Kasatgas penyidikan yang dilaporkan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

“Komnas HAM saya terinfo sudah sempat hadir ke Komnas HAM,” ucap Tessa.

Adapun pihak PDI-P melaporkan Rossa ke sejumlah lembaga. Selain Dewas dan Komnas, mereka melaporkan penyidik ini ke Bareskrim Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Mereka juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tessa menuturkan, sejauh ini pihak Mabes Polri belum meminta keterangan dari Rossa.

Sementara itu, terkait gugatan perdata Tim Biro Hukum KPK sudah menerima panggilan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Tetapi saya tidak tahu apakah terinfo hadir atau tidak,” ujar Tessa.

Ia pernah menyebut, laporan bertubi-tubi yang dilayangkan Tim Hukum PDI-P mengganggu rencana penyidikan Harun Masiku.

Rossa yang sedianya memimpin giat penyidikan akhirnya harus memenuhi panggilan tersebut.

"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," kata Tessa saat dihubungi awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Meski demikian, ia memastikan proses penyidikan dan pencarian perkara Harun Masiku terus berjalan.

Ketika Rossa dipanggil terkait laporan-laporan kubu PDI-P, giat penyidikan akan dilaksanakan oleh penyidik lain.

"Penyidikan tetap akan terus berjalan," ujar Tessa.

Adapun laporan beruntun pihak PDI-P dilayangkan setelah penyidik KPK menggeledah staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat menjalani pemeriksaan pada 10 Juni.

Saat itu, ia menemani Hasto menjalani pemeriksaan perkara Harun Masiku. Penyidik kemudian menyita satu handphone Kusnadi dan kartu ATM serta dua handphone dan buku catatan Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO. Ia diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).

Staf Sekjen PDI-P Laporkan 2 Penyidik KPK ke Propam Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, membuat laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus, mendatangi Divisi Propam Polri melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti dan Priyatno terkait dugaan pelanggaran prosedur penyitaan ponsel milik Kusnadi.

Laporan itu terdaftar dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

"Hari ini melaporkan peristiwa terkait yang diduga peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK dan peristiwa yang dialami Kusnadi juga pada tanggal 19 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK," kata Petrus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut, Petrus berharap pelaporan ke Propam Polri bisa diproses. Terlebih, Rossa adalah anggota Polri yang ditugaskan di KPK.

"Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ini adalah penyidik Polri yang ada di KPK. Sehingga dengan laporan ke sini, ada beberapa aspek yang bisa kita dapatkan," tutur dia.

Pada peristiwa tanggal 10 Juni 2024, Petrus menyebut kliennya sempat diajak naik ke Lantai 2 Gedung KPK oleh penyidik Rossa Purbo Bekti.

Menurut kliennya, saat itu Rossa meminta Kusnadi menyampaikan ponsel Hasto yang saat itu tengah menjadi saksi terkait kasus dugaan suap Harun Masiku.

Namun, saat tiba di lantai 2, penyidik malah membawanya ke ruangan lain untuk digeledah dan sejumlah barangnya disita.

"Ketika Kusnadi menyerahkan HP Hasto, Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeluarkan," ungkap Petrus.

"Kusnadi keberatan, 'kok saya digeledah? Dibalas (Rossa), 'diam kamu', dibentak begitu kusnadi mulai ciut nyalinya, dibiarkan digeledah," ucap dia.

Setalahnya, penyidik KPK langsung menggeledah Kusnadi tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, serta tak ada penjelasan apapun.

Padahal, kata Petrus, upaya penyidik melakukan penyitaan dan pengeledahan secara mendadak dan paksa itu hanya dilakukan terhadap tersangka.

Peristiwa kedua tanggal 19 Juni ketika Kusnadi dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Petrus menyebut di situ, Kusnadi diminta untuk menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Menurut Petrus, ada kesalahan seperti perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

"Bisa saja ini kekeliruan administrasi, tetapi cara mengatasinya seperti tidak profesional sekali sehingga pada tanggal 19 Juni penyidik waktu memeriksa Kusnadi sebagai saksi disodorkanlah satu sebagai perbaikan tetapi tidak dibuat berita acara perbaikan," ucap Petrus.

"Sehingga kesannya, kesalahan yang sama pada 10 Juni dilakukan lagi pada tanggal 19 Juni dengan menuliskan berita acara tanda terima barang bukti itu 10 Juni 2024. Padahal itu dibuat 19 Juni 2024," sambung dia.

Tim Hukum PDI-P Laporkan Lagi Penyidik yang Buru Harun Masiku ke Dewas KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memburu buron Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti, ke Dewan Pengawas (Dewas).

Anggota Tim Hukum DPP PDI-P Johannes Tobing mengatakan, pihaknya kembali melaporkan Rossa terkait penggeledahan di rumah Donny Tri Istiqomah.

Donny merupakan salah satu anggota advokat PDI-P yang pernah diperiksa sebagai saksi suap Harun Masiku yang saat ini masih buron.

“Tanggal 3 Juli, hari Rabu kemarin, penyidik KPK yang dipimpin oleh saudara Rossa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah Donny istiqomah,” ujar Johannes saat ditemui di kantor Dewas KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Johannes mengatakan, dalam penggeledahan berlangsung empat jam itu Rossa dituding melakukan gratifikasi hukum.

Saat itu, Rossa disebut meminta Donny mengakui dan memberikan informasi yang jujur terkait keberadaan Harun Masiku.

Namun, kata Johannes, Donny menyebut dirinya telah memberikan kesaksian dalam sidang untuk terdakwa dalam kasus Harun Masiku yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Johannes, Rossa kemudian melakukan bujuk rayu yang kemudian ia tuding sebagai gratifikasi hukum.

Rossa meminta Donny jujur dengan mempertimbangkan nasib istri dan anak-anaknya dalam waktu kedepan.

“Jadi maka dari bahasa saya kenapa menyebutkan itu adalah gratifikasi hukum, ini yang betul-betul memang adalah pelanggaran kode etik begitu,” tutur Johannes.

Dalam operasi penggeledahan itu, tim penyidik menyita handphone dan tablet yang disebut milik istri Donny.

Johannes mengeklaim, barang elektronik itu tidak terkait dengan perkara Harun Masiku.

“Lucunya malah handphone-nya Donny, Pak Donny ini malah tidak disita. Jadi, yang ada, ada tablet, terus handphone milik istrinya,” tutur Johannes.

Kompas.com telah menghubungi Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk meminta konfirmasi terkait penggeledahan tersebut.

Namun, sampai berita ini ditulis Tessa belum merespons.

Adapun pihak PDI-P sudah berkali-kali melaporkan Rossa ke berbagai lembaga seperti, Dewas KPK, Komnas HAM, Mabes Polri, hingga menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka suap.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK soal Geledah Rumah di Kasus Harun Masiku

Bisnis.com, JAKARTA — Tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran etik saat menggeledah rumah seorang saksi dalam kasus Harun Masiku.

Sebagai informasi, rumah berlokasi di Jakarta itu merupakan kediaman advokat sekaligus politisi PDIP Donny Tri Istiqomah, Rabu (3/7/2024). Penyidik KPK disebut menggeledah rumah Donny selama empat jam.

"[Penggeledahannya] ada empat jam. Hari Rabu, mereka datang dari jam 15.00 sore," kata anggota tim hukum PDIP Johannes Oberlin Lumban Tobing di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Johannes mengklaim penyidik menyita sejumlah barang berupa bukti elektronik. Dia menyebut ada sebanyak 16 orang yang datang saat menggeledah rumah politisi PDIP itu.

Atas upaya paksa AKBP Rossa dan timnya terhadap Donny, kubu PDIP lalu melaporkan para penyidik KPK itu atas dugaan pelanggaran etik berat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mengklaim adanya informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa didasari surat perintah bahkan maupun izin dari pengadilan sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU).

Selain itu, mereka menyebut adanya upaya intimidasi yang dilakukan AKBP Rossa kepada Donny serta istri dan anak-anaknya.

"Nah jadi dalam pemeriksaan itu, ada intimidasi penekanan bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Donny ini menjadi trauma," terang Johannes.

Berdasarkan catatanBisnis, Donny merupakan salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2020 lalu terkait dengan kasus suap anggota DPR 2019–2024 pergantian antarwaktu (PAW). Kasus itu menyeret Harun Masiku dan salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Donny juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada 2020 lalu.

Pada tahap penyidikan, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta bernama Saeful sebagai tersangka. Harun menjadi satu-satunya pihak yang saat ini masih menjadi buron.

Belakangan ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada pemeriksaan tersebut, AKBP Rossa juga menyita ponsel serta buku catatan PDIP milik Hasto. Kemudian, tim hukum PDIP melaporkan upaya paksa itu kepada Dewas hingga menggugatnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

PDIP Kembali Adukan Penyidik KPK Gegara Geledah Rumah di Kasus Harun Masiku