Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan berupa satu bidang tanah dan bangunan di wilayah Jakarta senilai Rp3,5 miliar yang terkaitperkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Saat ini, KPK telah menjerat Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Pada Rabu (11/09/2024) KPK telah melakukan penyitaan 1 bidang tanah dan bangunan [rumah] di wilayah Jakarta dengan taksiran senilai Rp3,5 miliar.Penyitaan dilakukan terkait penanganan perkara TPPU tersangka AGK [eks Gubernur Malut],” tutur juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Bekas Gubernur Maluku Utara tersebut dituntut hukuman selama 9 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi di Pemerintah Provinsi alias Pemprov Maluku Utara.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan bahwa Abdul Ghani Kasuba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, kesatu dan ketiga.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Ghani Kasuba dengan pidana penjara selama sembilan tahun serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan," kata JPU KPK Rony Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini memeriksa sejumlah pengusaha besar pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Sejauh ini, KPK menduga nilai pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan AGK ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Beberapa saksi pun diperiksa oleh KPK terkait kasus ini. Pada pekan lalu Jumat (2/8/2024), KPK mendalami keterangan tiga orang saksi yaitu Komisaris PT Fajar Gemilang Muhammad Thariq Kasuba, wiraswasta Nio Yanthony dan Direktur Hilirisasi Minerba Kementerian Investasi/BKPM sekaligus mantan Kepala Dinas ESDM Maluku Utara 2020-2022 Hasyim Daeng Barang.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, Nio merupakan pengusaha pemilik Pikko Group. Salah satu usaha yang dimiliki oleh Nio yaitu PT Pikko Land Development Tbk. (RODA), di mana dia merupakan pemilik saham pengendali sebesar 26,5%.

Meski demikian, KPK tidak memerinci lebih lanjut hubungan usaha yang dijalankan oleh Nio serta gratifikasi maupun pencucian uang oleh AGK.

"Secara umum [para saksi diperiksa] terkait gratifikasi dan TPPU AGK serta perizinan usaha di Maluku Utara," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, sehari sebelumnya KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Nusa Halmahera Minerals Romo Nitiyudo Wachjo Kamis (1/8/2024). Pria yang akrab disapa Haji Robert itu juga sebelumnya pernah diperiksa penyidik pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan di Maluku Utara untuk tersangka AGK.

Pada pemeriksaan Kamis lalu, penyidik juga mendalami keterangan Haji Robert ihwal dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK. Hal yang sama juga didalami oleh penyidik KPK melalui seorang penceramah bernama Andi Muktiono.

"Untuk A [Andi] dan HR [Haji Robert], penyidik mendalami terkait gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan AGK," kata Tessa, pada keterangan terpisah.

Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa dua saksi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM terkait dengan perizinan pertambangan di Maluku Utara.

Kedua saksi itu, yakni Koordinator Pengelolaan Wilayah Minerba Direktorat Pembinaan Program Minerba Kementrian ESDM Cecep Mochammad Yasin serta Analis Wilayah Pertambangan Kementerian ESDM Luthfan Harisan Jihadi.

"Untuk C [Cecep] dan L [Luthfan], penyidik mendalami perihal perizinan tambang di Maluku Utara," ujar Tessa.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan AGK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK Desember 2023 lalu, ihwal suap pengadaan proyek dan perizinan.

Pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan, Gubernur Maluku Utara dua periode itu sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Pada persidangan itu, dia didakwa menerima suap Rp5 miliar dan US$60.000 serta gratifikasi Rp99,8 miliar dan US$30.000.

Belakangan, KPK juga telah menetapkan tersangka baru di kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang AGK, yakni Muhaimin Syarif, orang kepercayaan AGK yang diduga memberikan suap untuk di antaranya pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut pihaknya menduga adanya pemberian suap terkait dengan izin tambang di Maluku Utara kepada pihak di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ghufron menyebut dugaan itu didalami oleh penyidik KPK saat menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Rabu (24/7/2024), terkait dengan penyidikan terhadap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) serta orang kepercayaannya, Muhaimin Syarif (MS).

Untuk diketahui, tersangka Muhaimin diduga memberikan suap secara langsung maupun sebagai perantara kepada AGK di antaranya terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

"Jadi penggeledahan di ESDM itu kaitannya dari pemberi suap di kasus AGK. Sehingga si pemberi suap [MS] kepada saudara AGK ini ternyata juga ada dugaan memberi kepada pihak-pihak di ESDM, dalam kaitan ini. Jadi tidak kepada pihak yang lain," kata Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, KPK menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan suap izin pertambangan di Maluku Utara ketika menggeledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Rabu (24/7/2024).

Penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba yang rampung pada sore hari kemarin, merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan suap perizinan tambang di yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) serta orang kepercayaannya, Muhaimin Syarif (MS).

"Didapatkan oleh penyidik dokumen/surat dan print out BBE [barang bukti elektronik] yang menurut penyidik terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Malut yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK dan MS," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Selanjutnya, papar Tessa, tim penyidik akan mendalami lebih lanjut hasil penggeledahan tersebut.

Dia menyebut lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan hasil penggeledahan itu akan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara di Maluku Utara.

"Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK mengungkap bakal mendalami dugaan keterlibatan pihak Kementerian ESDM dalam kasus suap penetapan WIUP.

Suap itu diduga untuk memuluskan pemberian rekomendasi oleh gubernur sebagai syarat kelengkapan pemberian izin pertambangan.

"Jadi ada rekomendasi dari gubernur untuk melengkapi pengurusan perizinan ke ESDM. Rekomendasi inilah yang menjadi bargaining untuk meminta sesuatu atau suap," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Adapun pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM menghormati dan mendukung langkah penegak hukum untuk menegakan hukum di sektor ESDM.

“Betul Saat ini masih berlangsung pencarian barang bukti yang diperlukan, kami terus mendukung KPK dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2024).

Sebagai informasi, MS selaku orang kepercayaan AGK diduga memberikan suap senilai Rp7 miliar secara langsung atau sebagai perantara.

Nilai itu disebut KPK masih bisa berkembang seiring dengan proses penyidikan. Beberapa suap yang diberikan AGK itu di antaranya terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan maupun enam blok tambang di Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan suap izin pertambangan di Maluku Utara ketika menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Rabu (24/7/2024).

Penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba yang rampung pada sore hari kemarin, merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan suap perizinan tambang di yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) serta orang kepercayaannya, Muhaimin Syarif (MS).

Hasilnya, penyidik menemukan bukti terkait dengan perkara dimaksud berupa dokumen atau print out barang bukti elektronik.

"Didapatkan oleh penyidik dokumen/surat dan print out BBE [barang bukti elektronik] yang menurut penyidik terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Malut yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK dan MS," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Selanjutnya, papar Tessa, tim penyidik akan mendalami lebih lanjut hasil penggeledahan tersebut. Dia menyebut lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan hasil penggeledahan itu akan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara di Maluku Utara.

"Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK mengungkap bakal mendalami dugaan keterlibatan pihak Kementerian ESDM dalam kasus suap penetapan WIUP. Suap itu diduga untuk memuluskan pemberian rekomendasi oleh gubernur sebagai syarat kelengkapan pemberian izin pertambangan.

"Jadi ada rekomendasi dari gubernur untuk melengkapi pengurusan perizinan ke ESDM. Rekomendasi inilah yang menjadi bargaining untuk meminta sesuatu atau suap," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Asep menjelaskan bahwa pihaknya fokus untuk menyelesaikan penyidikan terkait dengan dugaan suap pemberian rekomendasi izin tambang yang diberikan AGK sebagai gubernur.

"Tapi kan tentunya di kementerian ESDM ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Itu termasuk yang didalami oleh penyidik juga. Jadi tidak hanya rekomendasinya, walaupun di sini suapnya memberikan sesuatu kepada gubernur melalui MS [Muhaimin] untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi kita cek juga penerbitan atau pengurusan WIUP ini," jelas jenderal polisi bintang satu itu.

Adapun pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDMmenghormati dan mendukung langkah penegak hukum untuk menegakan hukum di sektor ESDM.

“Betul Saat ini masih berlangsung pencarian barang bukti yang diperlukan, kami terus mendukung KPK dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” kataKepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adisaat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2024).

Sebagai informasi, MS selaku orang kepercayaan AGK diduga memberikan suap senilai Rp7 miliar secara langsung atau sebagai perantara. Nilai itu disebut KPK masih bisa berkembang seiring dengan proses penyidikan.

Beberapa suap yang diberikan AGK itu di antaranya terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan maupun enam blok tambang di Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat enam blok Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP) nikel di Maluku Utara menjadi 'bancakan' korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara 2019-2024 Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Dugaan itu diungkap pada konferensi pers penahanan 'tangan kanan' AGK selama menjabat gubernur, Muhaimin Syarif, Rabu (17/7/2024).

Muhamin diduga memberikan suap kepada AGK terkait dengan sejumlah proyek maupun perizinan di Maluku Utara, salah satunya pada pengusulan penetapan blok WIUP ke Kementerian ESDM.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Muhaimin diduga memberikan uang suap kepada AGK sekitar Rp7 miliar. Nilai suap itu disebut masih bisa berkembang sejalan dengan proses penyidikan.Asep menjelaskan, pemberian suap ke AGK itu berkaitan dengan empat hal.

Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara.Kedua,pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementrian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

Pengusulan penetapan WIUP ke 37 perusahaan itu diduga tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11/2018 dan Keputusan Menteri ESDM No.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin. Seperti diketahui, AGK sebagai gubernur saat itu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengusulan WIUP ke Kementerian ESDM.

"Dari usulan-usulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan [WIUP] yang diajukan ke Kementrian ESDM RI melalui Tersangka Muhaimin Syarif alias UCU tersebut, enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan [WIUP]–nya oleh Kementrian ESDM Republik Indonesia pada tahun 2023," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Secara terperinci, enam blok tambang dimaksud berkaitan dengan tambang komoditas nikel. Enam blok yang sudah meraih WIUP dari ESDM itu yakni:

1. Blok Kaf (nikel) di Halmahera Timur

2. Blok Foli (nikel) di Halmahera Timur

3. Balok Marimoi 1 (nikel) di Halmahera Timur

4. Blok Pumlanga (nikel)

5. Blok Lilief Sawai (nikel) di Halmahera Tengah

6. Blok Wailukum (nikel)

Adapun dari enam blok tersebut, lima blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai.

"Dari lima Blok yang sudah dilakukan lelang, empat Blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementrian ESDM yakniBlok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai," papar Asep.

Sudah Terendus KPK

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu menetapkan pemenang lelang sebanyak sembilan WIUP Mineral Logam dan Batu Bara hasil putaran lelang dua gelombang sebelumnya. Terdapat total 19 blok WIUP yang saat itu dilelang periode 14 November-3 Desember 2023 dan 14 November-5 Desember 2023.

Sembilan blok itu yakni blok Brang Rea (emas), Semidang Lagan (batu bara), Nibung (batu bara), Marimoi I (nikel), Gunung Botak (emas), Kaf (nikel), Merapi Barat (batu bara), Foli (nikel) dan Lilief Sawai (nikel).

"Hasilnya sembilan blok telah ditunjuk pemenang lelang. Lelang terhadap sepuluh blok WIUP dinyatakan gagal karena beberapa permasalahan, seperti tidak ada atau hanya ada satu peserta yang lolos tahap prakualifikasi dan/atau permasalahan lainnya," kata Kabiro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono pada keterangan terpisah, Selasa (13/2/2024).

Setelah pengumuman tersebut, pihak KPK yang saat itu tengah menangani kasus AGK di tahap penyidikan langsung mengingatkan pihak ESDM.Kekhawatiran lembaga antirasuah bukan tanpa sebab.

Pasalnya, dari sembilan WIUP yang diumumkan pemenang lelangnya itu, kini terungkap empat di antaranya terseret dugaan korupsi yaituBlok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai.Sementara itu, Blok Pumlanga dan Blok Wailukum tidak tercantum pada pengumuman lelang ESDM saat itu.

"Terkait lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang berlangsung di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencakup komoditas emas, batu bara dan nikel, KPK berharap prosesnya betul-betul clear, sesuai mekanisme, dan tidak terjadi praktik-praktik korupsi yang justru merugikan negara maupun para investor," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat itu, 13 Februari 2024.

Ditangkap KPK

Sebelumnya, tersangka Muhaimin Syarif ditangkap oleh penyidik KPK di sekitar wilayah Tangerang, Banten, Selasa (16/7/2024).Dia merupakan salah satu dari dua tersangka pada pengembangan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap AGK, Desember 2023 lalu.

Satu tersangka lain yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Irman Jakub sudah resmi ditahan 4 Juli 2024 lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis, Muhaimin Syarif merupakan politisi Gerindra di Maluku Utara. Dia diketahui maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara di bawah naungan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

KPK menduga Muhaimin merupakan orang kepercayaan AGK. Melalui pengembangan perkara dari OTT sebelumnya, lembaga antirasuah mengusut dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dinikmati AGK selama menjabat kepala daerah melalui Muhaimin.Sebelumnya, politisi itu sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan.

Pada Juni 2024, Muhaimin diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan masih mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya.

Kemudian, pada 5 Juli 2024, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Muhamin.Pada Januari 2024, KPK juga telah menggeledah rumah Muhaimin di bilangan Pagedangan, Tangerang. Pada bulan yang sama, dia juga pernah diperiksa sebagai saksi.

Pada saat itu, penyidik mendalami keterangannya ihwal dugaan penerimaan uang oleh AGK. Uang itu di antaranya berkaitan dengan perizinan pertambangan di Maluku Utara.

"Termasuk dikonfirmasi adanya peran dari orang kepercayaan Tersangka AGK untuk mengurus perizinan tambang yang ada di wilayah Maluku Utara," demikian keterangan resmi KPK.

Atas perbuatannya, Muhaimin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun kini AGK sebagai penerima suap dan sejumlah tersangka lainnya sudah menghadapi proses hukum di pengadilan. Politisi itu didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.