Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pimpinan dipastikan mengusut fakta persidangan pada kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK, berkaitan dengan 'Blok Medan'.

Istilah Blok Medan itu diduga berkaitan dengan blok tambang di Maluku Utara yang menyeret nama Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. Fakta itu terungkap pada kesaksian Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili saat persidangan AGK, Agustus 2024 lalu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, seluruh fakta persidangan yang memiliki potensi untuk menjadi perkara baru akan menjadi perhatian pimpinan lembaga antirasuah.

"Tentunya hal itu akan dibahas dan dilihat seberapa jauh keterlibatan orang-orang yang disampaikan, disandingkan dengan apa alat bukti yang ada," jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Tessa menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membahas fakta persidangan soal Blok Medan itu hingga tahap gelar perkara atau expose. Menurutnya, KPK bakal mengusut lebih jauh dugaan praktik rasuah di sektor pertambangan itu apabila ditemukan alat bukti.

"Kalau memang alat bukti dan keterlibatan itu sudah terang benderang, tentunya hal tersebut dapat dinaikkan pengusutannya entah di penyelidikan ataupun penyidikan yang baru," ujarnya.

Pada keterangan sebelumnya, KPK mengaku belum ada laporan pengembangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus AGK. Mantan kepala daerah itu kini sudah dijatuhi vonis penjara selama 8 tahun atas kasus suap dan gratifikasi.

Di sisi lain, kini KPK tengah mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan olehnya di tingkat penyidikan. Orang kepercayaan AGK, Muhaimin Syarif, juga didakwa memberikan suap kepadanya untuk meloloskan 57 rekomendasi izin tambang di Maluku Utara oleh gubernur.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, fakta persidangan soal Blok Medan juga sudah dilaporkan ke Pengaduan Masyarakat KPK.

"Terkait dengan Blok Medan itu tidak hanya laporan dari JPU, yang kami ketahui itu malah ada yang ke PLPM [Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat]. Ada yang laporan ke PLPM juga.Nah itu sedang dikaji di PLPM, masih di kedeputian INDA [Informasi dan Data]," katanya pada konferensi pers beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak AGK mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Penasihat hukum AGK Junaidi Umar, mengungkapkan bahwa anak AGK bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada 2023.

Adapun pihak AGK yang bertemu Bobby antara lain istri AGK, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu. Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang kini juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.

"Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah," katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus korupsi izin tambang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba atau AGK dengan mengincar asetnya serta mengusut perkara yang menjerat 'tangan kanannya', Muhaimin Syarif.

Sebelumnya, AGK telah dijatuhi vonis bui selama delapan tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi oleh Majelis Hakim PN Ternate September 2024 lalu. Dia juga dijatuhi hukuman denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp109,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan berupa satu bidang tanah dan bangunan di wilayah Jakarta senilai Rp3,5 miliar yang terkaitperkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Saat ini, KPK telah menjerat Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Pada Rabu (11/09/2024) KPK telah melakukan penyitaan 1 bidang tanah dan bangunan [rumah] di wilayah Jakarta dengan taksiran senilai Rp3,5 miliar.Penyitaan dilakukan terkait penanganan perkara TPPU tersangka AGK [eks Gubernur Malut],” tutur juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Bekas Gubernur Maluku Utara tersebut dituntut hukuman selama 9 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi di Pemerintah Provinsi alias Pemprov Maluku Utara.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan bahwa Abdul Ghani Kasuba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, kesatu dan ketiga.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Ghani Kasuba dengan pidana penjara selama sembilan tahun serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan," kata JPU KPK Rony Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dituntut hukuman selama 9 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi di Pemerintah Provinsi alias Pemprov Maluku Utara.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan bahwa Abdul Gani Kasuba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, kesatu dan ketiga.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gani Kasuba dengan pidana penjara selama sembilan tahun serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan," kata JPU KPK Rony Yusuf saat dilansir dari Antara.

Jaksa dalam tuntutan setebal 1.872 halaman yang disusun selama dua pekan juga menuntut uang pengganti sejumlah Rp109,056 miliar dan 90 ribu dolar Amerika Serikat, dengan ketentuan jika terdakwa Abdul Gani Kasuba tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tatap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

JPU juga menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mantan Gubernur Maluku Utara dua periode Abdul Gani Kasuba juga diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ketiga, melanggar Pasal 12 huruf B.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Kuntu hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (12/8/2024). Pemeriksaannya hari ini merupakan penjadwalan ulang (reschedule) dari panggilan sebelumnya.

Selain Kuntu, KPK turut memeriksa pihak swasta bernama Erni Yuniati. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi tentang penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan tersangka," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan melalui keterangan tertulis.

Adapun usai menjalani pemeriksaan, Kuntu mengeklaim hanya mendapatkan satu pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan itu terkait dengan pembangunan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP, yang berlokasi di Sofifi.

"[Ditanya] terkait dengan Pak Gubernur [AGK], pembangunan kantor. Kantor PDIP di Sofifi," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Meski begitu, politisi partai banteng moncong putih itu menyampaikan bahwa tidak ada aliran dana yang diterima untuk pembangunan kantor DPD PDIP itu.

Kuntu mengaku ditanya penyidik soal uang pembangunan kantor DPD PDIP itu. Namun, dia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.

"Saya enggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu [saat] sudah jadi, baru saya tahu," tuturnya.

Untuk diketahui, kini AGK telah didakwa di pengadilan terkait dengan penerimaan suap dan gratifikasi dengan total nilai setara Rp106 miliar. Kasus AGK bermula saat dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Desember 2023 lalu.

Kemudian, kini KPK telah mengembangkan perkara AGK ke arah pencucian uang dan penerimaan suap/gratifikasi lainnya. Salah satu penerimaan uang oleh AGK diduga di antaranya berkaitan dengan rekomendasi izin tambang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Ghani Kasuba (AGK), mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Penasihat hukum AGK Junaidi Umar, mengungkapkan bahwa anak AGK bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada tahun 2023.

Adapun pihak AGK yang bertemu Bobby antara lain istri AGK, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu. Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang kini juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.

"Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah," katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Junaidi menuturkan bahwa istilah 'Blok Medan' terungkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk saksi Muhaimin Syarif. Namun demikian, pihaknya kembali menegaskan bahwatidak ada pembicaraan soal izin pertambangan saat pertemuan antara pihak AGK dan Bobby di Medan.

"Tidak ada. [Pembicaraan soal] Medan itu tidak ada sedikitpun, satu kata. Lagi pula masa menantu Jokowi ngurusin tambang di Halmahera Timur," ucapnya.

Bisnis telah mencoba mengkonfirmasi ke pihak Bobby terkait izin tambang 'Blok Medan' yang menyerat namanya di pengadilan kasus Abdul Ghani Kasuba, salah satunya melalui Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahman Pane. Namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban resmi dari pihak Bobby.

Kronologi Perkara

Sebelumnya, nama Wali Kota Medan Bobby Nasution mencuat belakangan ini tidak hanya karena jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Seiring dengan semakin banyaknya dukungan mengalir kepadanya untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara, namanya juga mencuat akibat istilah 'Blok Medan'.

Istilah 'Blok Medan' itu terungkap pada persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Pada persidangan itu, AGK didakwa menerima suap dan gratifikasi setara dengan lebih dari Rp106 miliar.

Informasi mengenai 'Blok Medan' itu didalami jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

Dalam catatan Bisnis, Suryanto sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada tahap penyidikan. Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Pada saat Suryanto hadir sebagai saksi, JPU bertanya kepadanya ihwal istilah 'Blok Medan' itu. JPU bertanya apabila 'Blok Medan' itu merujuk kepada orang atau perusahaan. Informasi mengenai hal tersebut awalnya didapatkan saat memeriksa saksi Muhaimin Syarif, yang merupakan orang kepercayaan AGK.

"Apa yang dimaksud dengan Medan? 'Blok itu milik Medan'?," tanya jaksa.

"Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby," jawab Suryanto.

Pihak jaksa pun mengonfirmasi lagi pernyataan Suryanto mengenai nama Bobby yang merujuk ke 'Blok Medan' itu.

"Bobby Nasution," kata Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?," tanya JPU.

"Iya," terang Suryanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini memeriksa sejumlah pengusaha besar pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Sejauh ini, KPK menduga nilai pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan AGK ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Beberapa saksi pun diperiksa oleh KPK terkait kasus ini. Pada pekan lalu Jumat (2/8/2024), KPK mendalami keterangan tiga orang saksi yaitu Komisaris PT Fajar Gemilang Muhammad Thariq Kasuba, wiraswasta Nio Yanthony dan Direktur Hilirisasi Minerba Kementerian Investasi/BKPM sekaligus mantan Kepala Dinas ESDM Maluku Utara 2020-2022 Hasyim Daeng Barang.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, Nio merupakan pengusaha pemilik Pikko Group. Salah satu usaha yang dimiliki oleh Nio yaitu PT Pikko Land Development Tbk. (RODA), di mana dia merupakan pemilik saham pengendali sebesar 26,5%.

Meski demikian, KPK tidak memerinci lebih lanjut hubungan usaha yang dijalankan oleh Nio serta gratifikasi maupun pencucian uang oleh AGK.

"Secara umum [para saksi diperiksa] terkait gratifikasi dan TPPU AGK serta perizinan usaha di Maluku Utara," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, sehari sebelumnya KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Nusa Halmahera Minerals Romo Nitiyudo Wachjo Kamis (1/8/2024). Pria yang akrab disapa Haji Robert itu juga sebelumnya pernah diperiksa penyidik pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan di Maluku Utara untuk tersangka AGK.

Pada pemeriksaan Kamis lalu, penyidik juga mendalami keterangan Haji Robert ihwal dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK. Hal yang sama juga didalami oleh penyidik KPK melalui seorang penceramah bernama Andi Muktiono.

"Untuk A [Andi] dan HR [Haji Robert], penyidik mendalami terkait gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan AGK," kata Tessa, pada keterangan terpisah.

Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa dua saksi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM terkait dengan perizinan pertambangan di Maluku Utara.

Kedua saksi itu, yakni Koordinator Pengelolaan Wilayah Minerba Direktorat Pembinaan Program Minerba Kementrian ESDM Cecep Mochammad Yasin serta Analis Wilayah Pertambangan Kementerian ESDM Luthfan Harisan Jihadi.

"Untuk C [Cecep] dan L [Luthfan], penyidik mendalami perihal perizinan tambang di Maluku Utara," ujar Tessa.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan AGK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK Desember 2023 lalu, ihwal suap pengadaan proyek dan perizinan.

Pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan, Gubernur Maluku Utara dua periode itu sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Pada persidangan itu, dia didakwa menerima suap Rp5 miliar dan US$60.000 serta gratifikasi Rp99,8 miliar dan US$30.000.

Belakangan, KPK juga telah menetapkan tersangka baru di kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang AGK, yakni Muhaimin Syarif, orang kepercayaan AGK yang diduga memberikan suap untuk di antaranya pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan suap izin pertambangan di Maluku Utara ketika menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Rabu (24/7/2024).

Penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba yang rampung pada sore hari kemarin, merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan suap perizinan tambang di yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) serta orang kepercayaannya, Muhaimin Syarif (MS).

Hasilnya, penyidik menemukan bukti terkait dengan perkara dimaksud berupa dokumen atau print out barang bukti elektronik.

"Didapatkan oleh penyidik dokumen/surat dan print out BBE [barang bukti elektronik] yang menurut penyidik terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Malut yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK dan MS," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Selanjutnya, papar Tessa, tim penyidik akan mendalami lebih lanjut hasil penggeledahan tersebut. Dia menyebut lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan hasil penggeledahan itu akan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara di Maluku Utara.

"Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK mengungkap bakal mendalami dugaan keterlibatan pihak Kementerian ESDM dalam kasus suap penetapan WIUP. Suap itu diduga untuk memuluskan pemberian rekomendasi oleh gubernur sebagai syarat kelengkapan pemberian izin pertambangan.

"Jadi ada rekomendasi dari gubernur untuk melengkapi pengurusan perizinan ke ESDM. Rekomendasi inilah yang menjadi bargaining untuk meminta sesuatu atau suap," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Asep menjelaskan bahwa pihaknya fokus untuk menyelesaikan penyidikan terkait dengan dugaan suap pemberian rekomendasi izin tambang yang diberikan AGK sebagai gubernur.

"Tapi kan tentunya di kementerian ESDM ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Itu termasuk yang didalami oleh penyidik juga. Jadi tidak hanya rekomendasinya, walaupun di sini suapnya memberikan sesuatu kepada gubernur melalui MS [Muhaimin] untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi kita cek juga penerbitan atau pengurusan WIUP ini," jelas jenderal polisi bintang satu itu.

Adapun pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDMmenghormati dan mendukung langkah penegak hukum untuk menegakan hukum di sektor ESDM.

“Betul Saat ini masih berlangsung pencarian barang bukti yang diperlukan, kami terus mendukung KPK dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” kataKepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adisaat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2024).

Sebagai informasi, MS selaku orang kepercayaan AGK diduga memberikan suap senilai Rp7 miliar secara langsung atau sebagai perantara. Nilai itu disebut KPK masih bisa berkembang seiring dengan proses penyidikan.

Beberapa suap yang diberikan AGK itu di antaranya terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan maupun enam blok tambang di Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif dalam pengembangan perkara suap pengadaan proyek dan perizinan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Muhaimin Syarif (MS) ditetapkan sebagai tersangka dan kemarin malam ditangkap oleh penyidik KPK, Selasa (16/7/2024), sekitar pukul 19.30 WIB di sekitar wilayah Banten, Tangerang.

Muhaimin diduga telah melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka.

"Dengan total sebesar Rp7 miliar. Untuk nilai Rp7 miliar ini masih bisa berkembang selama proses penyidikan," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Asep menjelaskan pemberian uang dari Muhaimin kepada AGK diduga secara langsung tunai maupun ke keluarga hingga ajudan, serta transfer.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Muhaimin merupakan salah satu dari dua tersangka pada pengembangan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap AGK, Desember 2023 lalu. Satu tersangka lain yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Irman Jakub sudah resmi ditahan 4 Juli 2024 lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis, Muhaimin Syarif merupakan politisi Gerindra di Maluku Utara. Dia diketahui maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara di bawah naungan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Pihak KPK menduga Muhaimin merupakan orang kepercayaan AGK. Melalui pengembangan perkara dari OTT sebelumnya, lembaga antirasuah mengusut dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dinikmati AGK selama menjabat kepala daerah melalui Muhaimin.

"Iya, salah satunya sebagai tangan kanannya," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Februari 2024 lalu.

Sebelumnya, politisi itu sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan. Pada Juni 2024, Muhaimin diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan masih mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya. Kemudian, pada 5 Juli 2024, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Muhamin.

Pada Januari 2024, KPK juga telah menggeledah rumah Muhaimin di bilangan Pagedangan, Tangerang. Pada bulan yang sama, dia juga pernah diperiksa sebagai saksi. Pada saat itu, penyidik mendalami keterangannya ihwal dugaan penerimaan uang oleh AGK. Uang itu di antaranya berkaitan dengan perizinan pertambangan di Maluku Utara.

"Termasuk dikonfirmasi adanya peran dari orang kepercayaan Tersangka AGK untuk mengurus perizinan tambang yang ada di wilayah Maluku Utara," demikian keterangan resmi AGK.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, lembaga antirasuah sudah sedari awal mengendus dugaan obral izin tambang yang dilakukan AGK selama menjabat kepala daerah di Maluku Utara. Dugaan itu sudah didalami sejak penyidik masih mengusut kasus pengadaan proyek dan perizinan.

Sejumlah petinggi perusahaan tambang hingga pejabat di Kementerian Investasi hingga Kementerian ESDM pun sudah dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai hal tersebut.

Adapun kini AGK dan sejumlah terdakwa lainnya sudah menghadapi proses hukum di pengadilan. Politisi itu didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.