Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Kuntu hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (12/8/2024). Pemeriksaannya hari ini merupakan penjadwalan ulang (reschedule) dari panggilan sebelumnya.

Selain Kuntu, KPK turut memeriksa pihak swasta bernama Erni Yuniati. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi tentang penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan tersangka," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan melalui keterangan tertulis.

Adapun usai menjalani pemeriksaan, Kuntu mengeklaim hanya mendapatkan satu pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan itu terkait dengan pembangunan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP, yang berlokasi di Sofifi.

"[Ditanya] terkait dengan Pak Gubernur [AGK], pembangunan kantor. Kantor PDIP di Sofifi," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Meski begitu, politisi partai banteng moncong putih itu menyampaikan bahwa tidak ada aliran dana yang diterima untuk pembangunan kantor DPD PDIP itu.

Kuntu mengaku ditanya penyidik soal uang pembangunan kantor DPD PDIP itu. Namun, dia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.

"Saya enggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu [saat] sudah jadi, baru saya tahu," tuturnya.

Untuk diketahui, kini AGK telah didakwa di pengadilan terkait dengan penerimaan suap dan gratifikasi dengan total nilai setara Rp106 miliar. Kasus AGK bermula saat dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Desember 2023 lalu.

Kemudian, kini KPK telah mengembangkan perkara AGK ke arah pencucian uang dan penerimaan suap/gratifikasi lainnya. Salah satu penerimaan uang oleh AGK diduga di antaranya berkaitan dengan rekomendasi izin tambang.

Bisnis.com, JAKARTA --Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru dirilis kemarin mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 10,76% year on year pada kuartal 2/2024.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal 1/2024, produk domestik regional bruto alias PDRB Maluku Utara tumbuh sebesar 6,89%.

Meski tercatat lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah di Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tersebut mengalami pelambatan dibandingkan dengan kuartal 2/2023 yang mencapai 21,91%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu terjadi di tengah terungkapnya skandal suap yang menjerat Gubernurnya, Abdul Ghani Kasuba.

Adapun industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dalam struktur ekonomi Maluku Utara. Nilainya mencapai 32,94% dari total produk domestik regional bruto.

Besarnya kontribusi sektor manufaktur ke PDRB Maluku Utara itu terkait dengan keberadaan smelter nikel.

Sementara kontributor ekonomi terbesar kedua di Maluku Utara adalah sektor pertambangan yang besarannya mencapai 18% dari PDRB. Sektor perdagangan yang terkait dengan aktivitas ekspor dan impor berkontribusi sebesar 10,56%.

Tren positif ekonomi Maluku Utara tidak lepas dari statusnya yang menjadi sebagai salah satu lokasi industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia.

Data Kementerian ESDM setidaknya dalam brosur yang diproduksi tahun 2020, cadangan nikel di kawasan ini mencapai 1,4 miliar ton. Cadangan yang besar kemudian memikat banyak perusahaan tambang berbondong-bondong masuk ke Maluku Utara.

Dalam catatan Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang belakangan berubah menjadi Kementerian Investasi, tren investasi ke Maluku Utara terus mengalami kenaikan selama 6 tahun terakhir.

Pada tahun 2019, misalnya, investasi di Maluku Utara hanya sebesar US$1 miliar, naik secara eksponensial pada tahun 2020 menjadi sebanyak US$2,4 miliar.

Angka itu terus melonjak pada tahun-tahun berikutnya menjadi sebanyak US$2,8 miliar (2021), US$4,48 miliar (2022), hingga US$4,99 miliar (2023). Adapun untuk tahun 2024, sampai dengan semester 1/2024 realisasi investasi di Maluku Utara mencapai US$2,8 miliar.

Tren investasi yang cenderung naik di Maluku Utara tersebut menjadikannya sebagai daerah dengan realisasi pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan suap izin pertambangan di Maluku Utara ketika menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Rabu (24/7/2024).

Penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba yang rampung pada sore hari kemarin, merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan suap perizinan tambang di yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) serta orang kepercayaannya, Muhaimin Syarif (MS).

Hasilnya, penyidik menemukan bukti terkait dengan perkara dimaksud berupa dokumen atau print out barang bukti elektronik.

"Didapatkan oleh penyidik dokumen/surat dan print out BBE [barang bukti elektronik] yang menurut penyidik terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Malut yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK dan MS," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Selanjutnya, papar Tessa, tim penyidik akan mendalami lebih lanjut hasil penggeledahan tersebut. Dia menyebut lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan hasil penggeledahan itu akan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara di Maluku Utara.

"Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK mengungkap bakal mendalami dugaan keterlibatan pihak Kementerian ESDM dalam kasus suap penetapan WIUP. Suap itu diduga untuk memuluskan pemberian rekomendasi oleh gubernur sebagai syarat kelengkapan pemberian izin pertambangan.

"Jadi ada rekomendasi dari gubernur untuk melengkapi pengurusan perizinan ke ESDM. Rekomendasi inilah yang menjadi bargaining untuk meminta sesuatu atau suap," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Asep menjelaskan bahwa pihaknya fokus untuk menyelesaikan penyidikan terkait dengan dugaan suap pemberian rekomendasi izin tambang yang diberikan AGK sebagai gubernur.

"Tapi kan tentunya di kementerian ESDM ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Itu termasuk yang didalami oleh penyidik juga. Jadi tidak hanya rekomendasinya, walaupun di sini suapnya memberikan sesuatu kepada gubernur melalui MS [Muhaimin] untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi kita cek juga penerbitan atau pengurusan WIUP ini," jelas jenderal polisi bintang satu itu.

Adapun pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDMmenghormati dan mendukung langkah penegak hukum untuk menegakan hukum di sektor ESDM.

“Betul Saat ini masih berlangsung pencarian barang bukti yang diperlukan, kami terus mendukung KPK dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” kataKepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adisaat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2024).

Sebagai informasi, MS selaku orang kepercayaan AGK diduga memberikan suap senilai Rp7 miliar secara langsung atau sebagai perantara. Nilai itu disebut KPK masih bisa berkembang seiring dengan proses penyidikan.

Beberapa suap yang diberikan AGK itu di antaranya terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan maupun enam blok tambang di Maluku Utara.