Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pimpinan dipastikan mengusut fakta persidangan pada kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK, berkaitan dengan 'Blok Medan'.

Istilah Blok Medan itu diduga berkaitan dengan blok tambang di Maluku Utara yang menyeret nama Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. Fakta itu terungkap pada kesaksian Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili saat persidangan AGK, Agustus 2024 lalu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, seluruh fakta persidangan yang memiliki potensi untuk menjadi perkara baru akan menjadi perhatian pimpinan lembaga antirasuah.

"Tentunya hal itu akan dibahas dan dilihat seberapa jauh keterlibatan orang-orang yang disampaikan, disandingkan dengan apa alat bukti yang ada," jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Tessa menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membahas fakta persidangan soal Blok Medan itu hingga tahap gelar perkara atau expose. Menurutnya, KPK bakal mengusut lebih jauh dugaan praktik rasuah di sektor pertambangan itu apabila ditemukan alat bukti.

"Kalau memang alat bukti dan keterlibatan itu sudah terang benderang, tentunya hal tersebut dapat dinaikkan pengusutannya entah di penyelidikan ataupun penyidikan yang baru," ujarnya.

Pada keterangan sebelumnya, KPK mengaku belum ada laporan pengembangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus AGK. Mantan kepala daerah itu kini sudah dijatuhi vonis penjara selama 8 tahun atas kasus suap dan gratifikasi.

Di sisi lain, kini KPK tengah mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan olehnya di tingkat penyidikan. Orang kepercayaan AGK, Muhaimin Syarif, juga didakwa memberikan suap kepadanya untuk meloloskan 57 rekomendasi izin tambang di Maluku Utara oleh gubernur.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, fakta persidangan soal Blok Medan juga sudah dilaporkan ke Pengaduan Masyarakat KPK.

"Terkait dengan Blok Medan itu tidak hanya laporan dari JPU, yang kami ketahui itu malah ada yang ke PLPM [Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat]. Ada yang laporan ke PLPM juga.Nah itu sedang dikaji di PLPM, masih di kedeputian INDA [Informasi dan Data]," katanya pada konferensi pers beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak AGK mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Penasihat hukum AGK Junaidi Umar, mengungkapkan bahwa anak AGK bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada 2023.

Adapun pihak AGK yang bertemu Bobby antara lain istri AGK, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu. Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang kini juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.

"Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah," katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan istri mendiang calon gubernur Maluku Utara Benny Laos, Sherly Tjoanda menggantikan posisi suaminya di Pilkada 2024.

“Saya dengar bahwa yang diajukan adalah istri dari mendingan Benny Laos yang diajukan dan kemudian diajukan kepada KPU dalam waktu kurang tujuh hari,” ujar Tito Karnavian saat memberikan keterangan di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (18/10/2024).

Tito mengatakan, hari ini Sherly akan menjalankan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Jakarta. Hal ini karena Sherly mengalami luka bakar akibat kecelakaan yang menimpanya.

“Saya dengar hari ini tahap untuk pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit RSPAD karena yang bersangkutan (Sherly) ada luka bakar di kaki, tidak bisa dilaksanakan pelaksanaan di RSUD di Ternate,” imbuh Tito.

Selanjutnya, jika Sherly dinyatakan lulus tes kesehatan, dia akan ikut dalam masa kampanye.

Sebelumnya, calon gubernur (cagub) Maluku Utara (Malut) Benny Laos tewas usai speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024).

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Cecilia Octavia Mbotengu mengatakan, Benny sempat mendapat perawatan di RSUD setempat. Namun kondisinya kian kritis sehingga Benny Laos meninggal dua.

”Kami terus memberikan pertolongan sebaik mungkin. Namun, pukul 17.20 WIT tadi dokter menyatakan Pak Benny Laos meninggal dunia,” kata Cecilia, dikutip dari Kompas.id.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu penyebab meninggalnya Benny Laos karena kehabisan napas akibat tenggelam. Kader Partai Demokrat itu juga alami luka bakar di beberapa bagian dan mengalami patah tulang.

Selain Benny, lima orang penumpang lainnya juga meninggal dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Maluku Utara,Benny Laos, tewas dalam kebakaran kapal ketika mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu, 12 Oktober 2024. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, yang menewaskan lima orang dan meluka belasan orang itu.

Kepolisian Daerah Maluku Utara meminta masyarakat tidak berspekulasi soal insiden terbakarnya speedboat yang menewaskan Benny dalam usia 52 tahun itu.

“Kami akan menggunakan pendekatan scientific crime investigation untuk mencari tahu penyebab insiden ini. Itulah yang akan menjadi pedoman kami," kata Kabid Humas Polda Maluku Utara Komisaris Besar Bambang Suharyono dalam konferensi pers pada Minggu 13 Oktober 2024. "Kami berharap semua elemen masyarakat untuk bersabar dan tidak berspekulasi serta tetap menjaga ketertiban dan keamanan."

Benny adalah pengusaha terkemuka di Maluku Utara. Ia memiliki sejumlah bisnis dari kontraktor bangunan, pengelolaan hutan, tambang sampai kapal. Speedboat Bela 72 yang terbakar adalah salah satu kapalnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kenangan tersendiri terhadap sosok Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara yang meninggal dunia dalam insiden meledaknya speedboat, Sabtu (12/10/2024).

Ketika hendak maju menjadi calon Bupati Morotai, 2017 silam, Benny menceritakan niatnya itu kepada Tito.

"Dulu pada waktu dia bercerita mau jadi apa, Bupati Morotai, saya juga sempat underestimate dengan yang bersangkutan," ujar Tito di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Mantan Kapolri itu tak menjelaskan secara rinci mengapa ia memandang Benny sebelah mata.

Tetapi rupanya Benny memenangkan pilkada dan menduduki jabatan Bupati Morotai. Apa yang dilakukan Benny di Morotai pun membuat Tito terkagum-kagum.

"Yang bersangkutan kemudian betul-betul bisa jadi ya (Bupati Morotai), dan secara murni ya. Saya pernah diundang datang ke sana, saya kagum melihat banyak sekali pembangunan yang dilakukan di sana," kata Tito.

Tito melanjutkan, Benny adalah sosok yang bersih dan lurus. Almarhum disebut menghindari korupsi APBD. Sebab, Benny merupakan sosok kaya raya sehingga hidupnya hanya untuk mengabdi.

"Dia merasa sudah cukup dan dia ingin betul melihat ada perubahan di masyarakat, terutama untuk masyarakat kurang mampu," ucap Tito.

Niat itu pula lah yang mendorong Benny mencalonkan sebagai gubernur Maluku Utara periode 2024-2029.

"Dia melihat masih banyak masyarakat Maluku Utara yang di bawah kemiskinan ya, itu yang mendorong dia bercerita kepada saya, dia ingin maju sebagai calon gubernur. Aaya sampaikan 'ya silakan saja itu hak politik anda,' saya bilang begitu," tambah Tito.

Tito mengungkapkan, ia sudah mengenal sosok Benny Laos sejak berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Benny merupakan teman main golf hingga minum kopi.

"Saya sebagai teman lama sekali, 20 tahun saya, sangat merasa kehilangan. Dia adalah sosok orang yang sangat setia kepada kawan. Selalu membela kawan," pungkas dia.

Diketahui sebelumnya, Speedboat yang membawa rombongan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Benny Laos-Sabrin Sehe, terbakar pada Sabtu (12/10/2024), di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman mengatakan, insiden kebakaran itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIT.

Akibatnya, 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.

"Satu orang perempuan, 4 orang laki-laki," kata Fatur, dikutip dari Breaking News Kompas TV, Sabtu.

Lima orang korban yang teridentifikasi adalah Ester Tantri, Mudin A Wahid, Nasrun, Mahsudin Ode Muisi, Handani Buamona Bot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Pilkada Maluku Utara tetap berjalan usai calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos meninggal dunia.

"Ya sesuai dengan aturan, ada waktu tujuh hari bagi pasangan calon yang berhalangan tetap, misalnya wafat (untuk digantikan oleh partai pengusung)," ujar Tito Karnavian di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Meski demikian, Tito tidak mengetahui siapa sosok pengganti Benny Laos dari partai politik pengusungnya.

Tito sekaligus meminta masyarakat di Maluku Utara tidak terbelah dengan adanya peristiwa kecelakaan speedboat yang ditumpangi Benny Laos.

"Saya tentunya berharap bahwa peristiwa ini tidak membuat masyarakat kemudian saling terbelah, apalagi melakukan aksi-aksi yang kekerasan ya, jadi ini adalah takdir dari Allah, show must go on," tambah Tito.

Diberitakan sebelumnya, speedboat yang membawa rombongan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Benny Laos-Sabrin Sehe, terbakar, Sabtu (12/10/2024), di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman mengatakan, insiden kebakaran itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIT.

Akibatnya, lima orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.

"Satu orang perempuan, empat orang laki-laki," kata Fatur, dikutip dari breaking news Kompas TV, Sabtu.

Lima orang korban yang teridentifikasi adalah Ester Tantri, Mudin A Wahid, Nasrun, Mahsudin Ode Muisi, Handani Buamona Bot.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, setelah kapal yang dinaikinya bersama timnya terbakar ketika mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Seluruh penumpang speedboat Bela 72 berjumlah 33 orang, lima orang di antara meninggal termasuk Benny, 52 tahun.

Benny Laos cukup populer di Maluku Utara. Ia sebelumnya adalah Bupati Morotai (2017-2022), dan mencoba meraih posisi orang nomor satu Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe, diusung koalisi 8 partai antara lain Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.

Benny lahir di Ternate dan menghabiskan masa kecilnya di sana sampai lulus SMP. Setelah itu, ia dikirim ayahnya ke Malang untuk melanjutkan SMA di sana. Namun remaja keturunan Tionghoa ini hanya bertahan satu semester karena kekurangan biaya.

Setelah itu, ia kembali ke Ternate dan bekerja pada abangnya yang sudah mempunyai toko. Dalam buku otobiografinya "Jalan Hidup Benny Laos", ia menceritakan perjalanan hidupnya termasuk ketika bersama kakaknya mendapat borongan menggarap hutan tanaman industri dari Barito Pacific.

Uang kontrak bernilai besar mereka hambur-hamburkan akhirnya usaha mereka gagal dan bangkrut. Sang kakak pindah ke Ambon dan membuka usaha di sana. Tak berapa lama, Benny ikut ke Ambon dan mulai belajar menjadi kontraktor.

Dengan modal Rp2,5 juta hasil menggadaikan kalung ibunya, ia mulai bisnis sebagai kontraktor bangunan. Sejak itu, pelan-pelan usahanya membesar. Kerusuhan antar-etnis 1999, membuat ia kembali ke Ternate dan kembali membuka bisnis jasa konstruksi.

Usaha berjalan mulus dan ia mulai membuka usaha perkapalan, perkayuan dan kemudian membuka hotel Bela, yang merupakan hotel terbesar di Ternate.Kapal Bela 72 yang terbakar adalah miliknya.

Ketika pecah kerusuhan di Ternate pada 2001, ia sempat pindah ke Manado namun usaha di Ternate tetap jalan.

Karena tidak menyelesaikan SMA, ia akhirnya mengambil pendidikan Paket C di Manado. Pada 2009, ia masuk Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 2016

Insiden Kebakaran Kapal

Insiden kebakaran Speed Boat Bela 72 yang membawa rombongan calon Gubernur Maluku UtaraBenny Laos di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terjadi pada Sabtu 12 Oktober 2024, sekitar pukul 14.05 WIT.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, setelah kapal yang dinaikinya bersama timnya terbakar ketika mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Seluruh penumpang speedboat Bela 72 berjumlah 33 orang, lima orang di antara meninggal termasuk Benny, 52 tahun.

Benny Laos cukup populer di Maluku Utara. Ia sebelumnya adalah Bupati Morotai (2017-2022), dan mencoba meraih posisi orang nomor satu Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe, diusung koalisi 8 partai antara lain Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.

Benny lahir di Ternate dan menghabiskan masa kecilnya di sana sampai lulus SMP. Setelah itu, ia dikirim ayahnya ke Malang untuk melanjutkan SMA di sana. Namun remaja keturunan Tionghoa ini hanya bertahan satu semester karena kekurangan biaya.

Setelah itu, ia kembali ke Ternate dan bekerja pada abangnya yang sudah mempunyai toko. Dalam buku otobiografinya "Jalan Hidup Benny Laos", ia menceritakan perjalanan hidupnya termasuk ketika bersama kakaknya mendapat borongan menggarap hutan tanaman industri dari Barito Pacific.

Uang kontrak bernilai besar mereka hambur-hamburkan akhirnya usaha mereka gagal dan bangkrut. Sang kakak pindah ke Ambon dan membuka usaha di sana. Tak berapa lama, Benny ikut ke Ambon dan mulai belajar menjadi kontraktor.

Dengan modal Rp2,5 juta hasil menggadaikan kalung ibunya, ia mulai bisnis sebagai kontraktor bangunan. Sejak itu, pelan-pelan usahanya membesar. Kerusuhan antar-etnis 1999, membuat ia kembali ke Ternate dan kembali membuka bisnis jasa konstruksi.

Usaha berjalan mulus dan ia mulai membuka usaha perkapalan, perkayuan dan kemudian membuka hotel Bela, yang merupakan hotel terbesar di Ternate.Kapal Bela 72 yang terbakar adalah miliknya.

Ketika pecah kerusuhan di Ternate pada 2001, ia sempat pindah ke Manado namun usaha di Ternate tetap jalan.

Karena tidak menyelesaikan SMA, ia akhirnya mengambil pendidikan Paket C di Manado. Pada 2009, ia masuk Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 2016

Insiden Kebakaran Kapal

Insiden kebakaran Speed Boat Bela 72 yang membawa rombongan calon Gubernur Maluku UtaraBenny Laos di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu terjadi pada Sabtu 12 Oktober 2024, sekitar pukul 14.05 WIT.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus korupsi izin tambang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba atau AGK dengan mengincar asetnya serta mengusut perkara yang menjerat 'tangan kanannya', Muhaimin Syarif.

Sebelumnya, AGK telah dijatuhi vonis bui selama delapan tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi oleh Majelis Hakim PN Ternate September 2024 lalu. Dia juga dijatuhi hukuman denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp109,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan berupa satu bidang tanah dan bangunan di wilayah Jakarta senilai Rp3,5 miliar yang terkaitperkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Saat ini, KPK telah menjerat Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Pada Rabu (11/09/2024) KPK telah melakukan penyitaan 1 bidang tanah dan bangunan [rumah] di wilayah Jakarta dengan taksiran senilai Rp3,5 miliar.Penyitaan dilakukan terkait penanganan perkara TPPU tersangka AGK [eks Gubernur Malut],” tutur juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Bekas Gubernur Maluku Utara tersebut dituntut hukuman selama 9 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi di Pemerintah Provinsi alias Pemprov Maluku Utara.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan bahwa Abdul Ghani Kasuba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, kesatu dan ketiga.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Ghani Kasuba dengan pidana penjara selama sembilan tahun serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan," kata JPU KPK Rony Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Kuntu hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (12/8/2024). Pemeriksaannya hari ini merupakan penjadwalan ulang (reschedule) dari panggilan sebelumnya.

Selain Kuntu, KPK turut memeriksa pihak swasta bernama Erni Yuniati. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi tentang penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan tersangka," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan melalui keterangan tertulis.

Adapun usai menjalani pemeriksaan, Kuntu mengeklaim hanya mendapatkan satu pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan itu terkait dengan pembangunan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP, yang berlokasi di Sofifi.

"[Ditanya] terkait dengan Pak Gubernur [AGK], pembangunan kantor. Kantor PDIP di Sofifi," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Meski begitu, politisi partai banteng moncong putih itu menyampaikan bahwa tidak ada aliran dana yang diterima untuk pembangunan kantor DPD PDIP itu.

Kuntu mengaku ditanya penyidik soal uang pembangunan kantor DPD PDIP itu. Namun, dia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.

"Saya enggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu [saat] sudah jadi, baru saya tahu," tuturnya.

Untuk diketahui, kini AGK telah didakwa di pengadilan terkait dengan penerimaan suap dan gratifikasi dengan total nilai setara Rp106 miliar. Kasus AGK bermula saat dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Desember 2023 lalu.

Kemudian, kini KPK telah mengembangkan perkara AGK ke arah pencucian uang dan penerimaan suap/gratifikasi lainnya. Salah satu penerimaan uang oleh AGK diduga di antaranya berkaitan dengan rekomendasi izin tambang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memilih untuk irit bicara terkait dengan isu 'Blok Medan' yang menyeret anak dan mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang disebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di sana.

Purnawirawan Jenderal TNI itu meminta agar informasi tersebut dapat ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.

“Saya enggak mau mengomentari yang bukan tugasnya KSP. Kalau memang ada urusannya ama sana (Presiden Jokowi), tanya sana lah. Jangan tanya saya,” katanya kepada wartwan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga merespons fakta persidangan yang menyeret nama menantu Kepala Negara atau Bobby Nasution di sidang kasus suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Nama Bobby muncul terkait dengan dugaan pengurusan izin usaha pertambangan 'Blok Medan', yang ditanyakan jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

"Waduh, saya enggak tahu," ujar Pratikno usai wartawan meminta tanggapannya soal fakta persidangan itu, Senin (5/8/2024).

Pratikno juga enggan memberikan respons soal fakta persidangan yang menyeret nama Bobby. Dia menyebut fakta persidangan merupakan proses penegakan hukum yang bergulir.

"Enggak lah, enggak ada [respons]. Itu kan proses hukum," jawab mantan Rektor UGM itu.

Untuk diketahui, KPK juga sudah lebih dulu bersuara soal munculnya nama Bobby Nasution dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Nama Bobby disebut dalam persidangan yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, dengan terdakwa AGK. Saat itu, nama Bobby dikonfirmasi oleh saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili berkaitan dengan istilah 'Blok Medan'.

Jaksa KPK di persidangan menyebut AGK kerap menggunakan istilah blok dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara.

AGK didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan. Perizinan itu diduga di antaranya terkait dengan rekomendasi izin usaha pertambangan di Maluku Utara.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi dari Ketua Tim Hukum AGK yang mengawal persidangan di Ternate, Junaidi Umar. Dia menyebut baru akan memberikan tanggapan sore hari ini.

"Nanti sore saja ya saya berikan tanggapan," ujar Junaidi kepada Bisnis melalui rekaman suara, Senin (5/8/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili menyampaikan bahwa istilah 'blok' sering dipakai oleh AGK dalam proses pengurusan IUP di Malut. Jaksa di persidagan lalu sempat bertanya maksud dari 'Blok Medan'.

Suryanto lalu menjelaskan 'Blok Medan' merujuk kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Di sisi lain, AGK juga menyebut 'Blok Medan' merujuk ke anak Jokowi yang merupakan istri dari Bobby, Kahiyang.

Dalam catatan Bisnis, Suryanto Andili sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang untuk mendalami lebih jauh soal fakta persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK), yang berkaitan dengan istilah 'Blok Medan'.

Istilah itu diduga berkaitan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Adapun, 'Blok Medan' itu diduga merujuk ke perizinan suatu tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Seorang saksi di persidangan kasus AGK menyebut istilah itu merujuk pada nama Bobby Nasution, yang merupakan Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan tim jaksa KPK di persidangan itu bisa menghadirkan Bobby sebagai saksi apabila keterangannya betul-betul dibutuhkan.

Hal itu kendati kepala daerah itu belum pernah diperiksa pada kasus AGK saat di tahap penyidikan.

KPK pernah menghadirkan saksi di persidangan yang berada di luar berkas perkara atau belum diperiksa di tahap penyidikan.

Salah satunya saat menghadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

"Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana tadi sudah ada yurisprudensinya ya," jelas Tessa kepada wartawan, dikutip Selasa (6/8/2024).

Adapun, KPK juga berpeluang meminta keterangan Bobby di luar persidangan.

Jaksa disebut bisa membuat laporan pengembangan penuntutan usai persidangan AGK rampung.

Laporan itu nantinya bisa diserahkan ke pimpinan KPK untuk diambil keputusan mengenai tindak lanjutnya dalam forum expose (gelar perkara).

Bahkan, penyidik KPK yang saat ini tengah mengusut perkara lain terkait AGK bisa memanggil Bobby sebagai saksi apabila keterangannya dibutuhkan.

"Atau, bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan, maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan. Bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang sedang berlangsung," jelas juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Untuk diketahui, istilah 'Blok Medan' itu terungkap pada persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Pada persidangan itu, AGK didakwa menerima suap dan gratifikasi setara dengan lebih dari Rp106 miliar.

Informasi mengenai 'Blok Medan' itu didalami jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

Dalam catatan Bisnis, Suryanto sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada tahap penyidikan.

Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Pada saat Suryanto hadir sebagai saksi, JPU bertanya kepadanya ihwal istilah 'Blok Medan' itu.

JPU bertanya apabila 'Blok Medan' itu merujuk kepada orang atau perusahaan. Informasi mengenai hal tersebut awalnya didapatkan saat memeriksa saksi Muhaimin Syarif, yang merupakan orang kepercayaan AGK.

"Apa yang dimaksud dengan Medan? 'Blok itu milik Medan'?," tanya jaksa.

"Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby," jawab Suryanto.

Pihak jaksa pun mengonfirmasi lagi pernyataan Suryanto mengenai nama Bobby yang merujuk ke 'Blok Medan' itu. "Bobby Nasution," kata Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?," tanya JPU.

"Iya," terang Suryanto.

Adapun, AGK didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Perizinan itu diduga di antaranya terkait dengan rekomendasi izin usaha pertambangan di Maluku Utara.