Bisnis.com, JAKARTA - Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan telah memeriksa pejabat di Kementerian ESDM terkait dengan kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

Hanya saja, dia tidak memberikan informasi secara detail terkait sosok pejabat Kemen ESDM yang terperiksa dalam kasus di Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tersebut.

"Saya tidak ingat-ingat jumlah saksi, banyak. Dari ESDM sudah ada," ujarnya saat dihubungi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Selain memeriksa saksi, Arief juga mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yaitu, di kantor Ditjen EBTKE dan Satker Itjen Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

Penggeledahan tersebut lantaran saksi yang diperiksa dalam kasus ini awalnya tidak memberikan dokumen bukti yang diminta oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Karena sebelumnya sebenarnya kita sempat meminta gitu kepada pihak yang diperiksa untuk membawa dokumen bukti. Tapi menurut penyidik itu tidak bisa di dapat. Oleh karenanya, dilakukan penggeledahan," tambahnya.

Dari penggeledahan itu, penyidik kemudian mendapatkan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, ponsel, hardisk, laptop hingga perangkat komputer.

Adapun, kata Arief, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air. Khusus wilayah tengah sudah naik ke penyidikan.

"Jadi untuk projek pengadaan dibagi menjadi 3 wilayah, ada 3 kontrak berarti barat, tengah dan timur sehingga untuk gelar perkara apakah ada dugaan tindak pidana korupsi pada wilayah lain? Jawabannya ada tapi sementara untuk ditingkatkan ke penyidikan itu untuk wilayah tengah yang nilainya Rp108 miliar," pungkassnya.

Sebagai informasi, nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan PJUTS mencapai Rp64 miliar. Namun, angka tersebut belum final lantaran Bareskrim masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyita terhadap sejumlah barang bukti di dua kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan korupsi PJUTS.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menuturkan barang bukti tersebut berupa surat atau dokumen hingga bukti elektronik seperti ponsel hingga laptop.

"Barang bukti yang disita dari 2 lokasi penggeledahan berupa bukti surat atau dokumen dan bukti-bukti elektronik seperti telepon seluler, hdd [hardisk], laptop, USB flash disk dan CPU komputer," ujar Arief saat dihubungi, Jumat (5/7/2024).

Arief menambahkan, penggeledahan tersebut dilakukan di kantor Ditjen EBTKE dan Satker Itjen Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

"Sudah selesai tadi malam [penggeledahan], satu lokasi lainnya pada kantor satker Itjen Kementerian ESDM," tambahnya.

Adapun, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air. Khusus wilayah tengah sudah naik ke penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan PJUTS mencapai Rp64 miliar. Namun, angka tersebut belum final lantaran Bareskrim masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," pungkas Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menyampaikan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) senilai Rp64 miliar.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan angka tersebut belum final lantaran pihaknya masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (5/7/2024).

Arief menjelaskan, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air.

Singkatnya, dia menuturkan bahwa kasus ini pada pokoknya diduga terdapat penyimpangan atau tindak pidana korupsi pada pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

Di sisi lain, korps Bhayangkara Tipikor juga sempat melakukan penggeledahan di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

"Benar ada penggeledahan [di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM]," tutur Arief.

Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemen ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi data penyidikan.

Agus menegaskan, pihaknya terus mendukung Kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM.

“Kami terus mendukung Kepolisian dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menyampaikan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) senilai Rp64 miliar.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan angka tersebut belum final lantaran pihaknya masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (5/7/2024).

Arief menjelaskan, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air.

Singkatnya, dia menuturkan bahwa kasus ini pada pokoknya diduga terdapat penyimpangan atau tindak pidana korupsi pada pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

Di sisi lain, korps Bhayangkara Tipikor juga sempat melakukan penggeledahan di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

"Benar ada penggeledahan [di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM]," tutur Arief.

Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemen ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi data penyidikan.

Agus menegaskan, pihaknya terus mendukung Kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM.

“Kami terus mendukung Kepolisian dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” ucapnya.