Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri mengonfirmasi 22 orang dipanggil sebagai saksi, dalam dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Kementerian ESDM 2020. Sebanyak 16 saksi sudah diperiksa, dan sisanya masuk dalam agenda pemeriksaan.

"Sementara sudah dipanggil 22, dengan rincian 16 telah dilakukan pemeriksaan, dan ada 6 lagi sudah diagendakan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Kamis, 25 Juli 2024.

Arief tidak memerinci identitas para saksi yang diperiksa. Penyidikan masih berlangsung, dan masih terbuka kemungkinan penetapan tersangka baru.

"Sudah banyak kegiatan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka pengumpulan bukti-bukti. Jika alat bukti sudah memadai dan memenuhi syarat, tentunya akan dilanjutkan dengan proses penetapan tersangka," ujar Arief.
Lebih lanjut, Arief mengatakan selama proses pemeriksaan belum ada pihak yang menghalangi proses penyidikan. Secara tidak langsung Kementerian ESDM dinilai bersikap kooperatif.

"Sementara belum ada kendala, dan progres masih sesuai dengan perencanaan," ungkap Arief.

Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM pada Kamis, 4 Juli 2024. Kemudian, menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, telepon seluler, hardisk, flashdisk, HDD, CPU komputer, hingga laptop.

Proyek PJUTS merupakan program pemerintah yang dilaksanakan Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE. Sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akibat dugaan rasuah ini negara mengalami kerugian mencapai Rp64 miliar. Namun, angka tersebut masih belum hasil akhir karena penyidikan masih terus berlangsung.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA - Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan telah memeriksa pejabat di Kementerian ESDM terkait dengan kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

Hanya saja, dia tidak memberikan informasi secara detail terkait sosok pejabat Kemen ESDM yang terperiksa dalam kasus di Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tersebut.

"Saya tidak ingat-ingat jumlah saksi, banyak. Dari ESDM sudah ada," ujarnya saat dihubungi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Selain memeriksa saksi, Arief juga mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yaitu, di kantor Ditjen EBTKE dan Satker Itjen Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

Penggeledahan tersebut lantaran saksi yang diperiksa dalam kasus ini awalnya tidak memberikan dokumen bukti yang diminta oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Karena sebelumnya sebenarnya kita sempat meminta gitu kepada pihak yang diperiksa untuk membawa dokumen bukti. Tapi menurut penyidik itu tidak bisa di dapat. Oleh karenanya, dilakukan penggeledahan," tambahnya.

Dari penggeledahan itu, penyidik kemudian mendapatkan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, ponsel, hardisk, laptop hingga perangkat komputer.

Adapun, kata Arief, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air. Khusus wilayah tengah sudah naik ke penyidikan.

"Jadi untuk projek pengadaan dibagi menjadi 3 wilayah, ada 3 kontrak berarti barat, tengah dan timur sehingga untuk gelar perkara apakah ada dugaan tindak pidana korupsi pada wilayah lain? Jawabannya ada tapi sementara untuk ditingkatkan ke penyidikan itu untuk wilayah tengah yang nilainya Rp108 miliar," pungkassnya.

Sebagai informasi, nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan PJUTS mencapai Rp64 miliar. Namun, angka tersebut belum final lantaran Bareskrim masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri mengungkap telah memeriksa banyak saksi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Tahun 2020.

Adapun saksi yang diperiksa termasuk dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Banyak (saksi diperiksa). Dari ESDM sudah ada," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Jumat (5/7/2024).

Namun, Arief tidak menyebut siapa aja saksi dari ESDM yang sudah diperiksa.

Menurut dia, saksi yang diperiksa sudah banyak. Hal itu juga yang menjadi landasan penyidik menggeledah Kementerian ESDM pada Kamis (4/7/2024) kemarin.

Penggeledahan itu dilakukan di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM.

"Kalau misalnya ditanyakan apakah sudah ada saksi yang diperiksa? Sudah pasti ada gitu. Makanya kemudian kita bisa melakukan penggeledahan," ujar Arief.

Dia juga mengatakan, penyidik akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Nah jadi setelah ini prosesnya adalah menetapkan tersangka gitu," kata Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa proyek PJUTS di Kementerian ESDM dibagi dalam tiga kontrak berdasarkan wilayahnya, yakni wilayah Indonesia bagian tengah, barat, dan timur.

Penyidik menduga terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan PJUTS tahun 2020 di semua wilayah itu.

Namun, penyidikan yang saat ini dilakukan masih mencakup wilayah tengah saja dengan kerugian negara diduga mencapai Rp 64 miliar.

Padahal, nilai kontrak proyek di wilayah tengah pada tahun 2020 sekitar Rp 108 miliar.

"Apakah ada dugaan tindak pidana korupsi pada wilayah-wilayah yang lain jawabannya ada tapi sementara untuk ditingkatkan ke penyidikan itu untuk yang wilayah tengah yang nilai (kontrak)-nya Rp 108 miliar," ujar Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyita terhadap sejumlah barang bukti di dua kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan korupsi PJUTS.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menuturkan barang bukti tersebut berupa surat atau dokumen hingga bukti elektronik seperti ponsel hingga laptop.

"Barang bukti yang disita dari 2 lokasi penggeledahan berupa bukti surat atau dokumen dan bukti-bukti elektronik seperti telepon seluler, hdd [hardisk], laptop, USB flash disk dan CPU komputer," ujar Arief saat dihubungi, Jumat (5/7/2024).

Arief menambahkan, penggeledahan tersebut dilakukan di kantor Ditjen EBTKE dan Satker Itjen Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

"Sudah selesai tadi malam [penggeledahan], satu lokasi lainnya pada kantor satker Itjen Kementerian ESDM," tambahnya.

Adapun, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air. Khusus wilayah tengah sudah naik ke penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan PJUTS mencapai Rp64 miliar. Namun, angka tersebut belum final lantaran Bareskrim masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," pungkas Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pindana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menyita sejumlah bukti usai menggeledah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun penggeledahan dilakukan pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) ESDM pada Kamis (4/7/2024) kemarin.

"(Penggeledahan selain Ditjen EBTKE) Satu lokasi lainnya pada kantor satker (satuan kerja) Itjen Kementerian ESDM," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Jumat (5/7/2024).

Arief mengungkapkan, dari dua lokasi itu penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, hingga CPU komputer.

"Bukti surat atau dokumen dan bukti-bukti elektronik seperti telepon seluler, HDD, laptop, USB flash disk dan CPU komputer," ujar dia.

Diketahui, penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Tahun 2020.

Arief sebelumnya mengatakan bahwa penyidikan yang dilakukan Bareskrim fokus ke proyek yang ada di wilayah Indonesia tengah.

“Status saat ini sudah penyidikan adalah yang di wilayah tengah,” kata Arief saat dikonfirmasi, Kamis.

Arief mengungkapkan, kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tersebut sekitar Rp 64 miliar.

Padahal, nilai kontrak proyek PJUTS di wilayah Indonesia tengah tahun 2020 sekitar Rp108 miliar.

“Dugaan sementara nilai kerugian sekitar Rp 64 miliar, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli,” ujar Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menyampaikan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) senilai Rp64 miliar.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan angka tersebut belum final lantaran pihaknya masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (5/7/2024).

Arief menjelaskan, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air.

Singkatnya, dia menuturkan bahwa kasus ini pada pokoknya diduga terdapat penyimpangan atau tindak pidana korupsi pada pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

Di sisi lain, korps Bhayangkara Tipikor juga sempat melakukan penggeledahan di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

"Benar ada penggeledahan [di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM]," tutur Arief.

Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemen ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi data penyidikan.

Agus menegaskan, pihaknya terus mendukung Kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM.

“Kami terus mendukung Kepolisian dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menyampaikan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) senilai Rp64 miliar.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan angka tersebut belum final lantaran pihaknya masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (5/7/2024).

Arief menjelaskan, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air.

Singkatnya, dia menuturkan bahwa kasus ini pada pokoknya diduga terdapat penyimpangan atau tindak pidana korupsi pada pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

Di sisi lain, korps Bhayangkara Tipikor juga sempat melakukan penggeledahan di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

"Benar ada penggeledahan [di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM]," tutur Arief.

Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemen ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi data penyidikan.

Agus menegaskan, pihaknya terus mendukung Kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM.

“Kami terus mendukung Kepolisian dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” ucapnya.