JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan retrofit system sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan (UIK SBS). Dugaan korupsi terjadi pada periode tahun 2017 sampai 2022.

Tiga tersangka tersebut yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS, Bambang Anggono (BA); Manajer Enjiniring PT PLN UIK SBS, Budi Widi Asmoro (BWA); serta Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI), Nehemia Indrajaya (NI).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 9 Juli 2024 sampai 28 Juli 2024 di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Disampaikan Alex, PLN menyetujui anggaran yang diajukan PT PLN UIK SBS pada 17 Januari 2018 untuk pengadaan retrofit sootblowing system PLTU Bukit Asam tahun 2018 senilai Rp 52 miliar. Budi lalu menunjuk Nehemia menjadi calon pelaksana proyek dimaksud.

Kemudian, Nehemia mengirim spesifikasi sootblower type blower F149 dengan harga penawaran Rp 52 miliar kepada Budi serta sejumlah jajaran enjiniring PT PLN UIK SBS. Budi lalu meminta dokumen tersebut ditindaklanjuti.

“Pertengahan tahun 2018, terdapat kesepakatan antara NI dan BWA bahwa terhadap pengerjaan pekerjaan retrofit system sootblowing PLTU Bukit Asam akan dibuat penambahan harga sekitar Rp 25 miliar dari penawaran awal Rp 52 miliar,” ungkap Alex di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Penambahan tersebut diduga merupakan manipulasi. Lembaga antikorupsi itu menduga adanya pemunduran tanggal dokumen mengenai kasus dimaksud.

“Disetujui perubahan/penambahan anggaran pekerjaan retrofit system sootblowing PLTU Bukit Asam menjadi Rp 75 miliar,” ujar Alex.

Modus korupsi dalam kasus ini yaitu dugaan mark up harga. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 25 miliar. Saat ini auditor tengah melakukan proses penghitungan final atas kerugian negara dalam kasus ini.

KPK turut mengendus dugaan beberapa pejabat perencana hingga pelaksana proyek itu menerima uang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nilainya mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 100 juta. Budi sendiri diduga menerima sekitar Rp 750 juta dari Nehemia, serta ada juga Rp 6 miliar yang sudah disetorkan ke rekening penampungan perkara KPK. Uang itu disebut atas penerimaan gratifikasi Budi.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka langsung ditahan usai status hukum itu dipaparkan.

“Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Alex menjelaskan tiga tersangka itu yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.
Kasus ini bermula ketika PT PLT (Persero) pusat menyetujui pengadaan retrofit sootblowing sistem PLTU Buktim Asam pada 2019 sebesar Rp52 miliar. Budi kemudian menunjuk Nehemia sebagai calon pelaksana proyek tersebut usai melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak.

Nehemia kemudian mengirimkan spesifikasi teknis sootblower type blower F149 dengan harga penawaran Rp52 miliar kepada Budi dan beberapa jajaran Enjiniring PT PLN UIK SBS. Dokumen itu langsung diminta ditindaklanjuti oleh Budi.

“Terdapat kesepakatan antara NI (Nehemia Indrajaya) dan BWA (Budi Widi Asmoro) bahwa terdapat pengerjaan pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam akan dibuat penambahan harga sekitar Rp25 miliar dari penawaran awal Rp52 miliar,” ujar Alex.

Baca juga: Ini Alasan Kejagung Tak Kunjung Tahan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

Penambahan itu disepakati dan dimanipulasi. KPK mengendus adanya permainan pemunduran tanggal dokumen terkait perkara ini.

“Disetujui perubahan atau penambahan anggaran pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam menjadi Rp75 miliar,” ucap Alex.

KPK menyebut modus korupsi dalam kasus ini yakni mark up harga. Permainan kotor itu dipastikan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Dalam kasus ini, Budi diyakini mengantongi Rp750 juta, tapi, sudah mengembalikan Rp6 miliar ke rekening penampungan KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi.

Sejumlah pejabat pelaksana proyek itu juga disebut menerima uang terkait perkara. Nominalnya mulai dari Rp5 juta sampai Rp100 juta.

“Saat ini auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut,” kata Alex.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(AGA)