Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nasib pengembalian uang gratifikasi Rp6 miliar tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam 2017-2022 di PT PLN (Persero).

Uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima oleh Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatra Bagian Selatan (UIK SBS) Budi Widi Asmoro (BWA) selama 2015-2018. Untuk diketahui, BWA kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PLTU Bukit Asam di mana dia juga diduga menerima uang Rp750 juta.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, uang gratifikasi senilai Rp6 miliar yang diterima BWA akan dilakukan penyitaan dari pihak PLN. Uang itu awalnya dikembalikan ke pihak PLN.

"Karena pengembaliannya itu ternyata disetor ke rekening PLN dan sudah dialihkan ke rekening penampungan KPK. Jadi, akan dilakukan penyitaan melalui pegawai PLN yang memang berwenang untuk terkait keuangan itu ya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (14/7/2024).

Di samping itu, penyidik KPK pun sudah memanggil pihak PLN terkait dengan pengembalian uang Rp6 miliar itu, Kamis (11/7/2024). Penyidik memeriksa Manajer Audit Investigasi 2 B PLN Dwinanto Wibowo.

Atas penerimaan gratifikasi itu, lembaga antirasuah membuka kemungkinan untuk menjerat pihak-pihak dalam kasus PLTU Bukit Asam dengan pasal gratifikasi.

"Nanti dilihat konteksnya apakah akan ada pengembangan untuk gratifikasinya atau mungkin nanti dibarengi dakwaannya ditambahkan jadi tidak ada penyidikan baru, tapi, pasalnya ditambahkan itu memungkinkan," jelas Tessa.

Sebelumnya, KPK menduga sebanyak 12 pegawai di lingkungan PLN turut menerima aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam 2017-2022.

Salah satunya yakni BWA. Pada konferensi pers, Selasa (9/7/2024), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkap dugaan aliran dana itu ditemukan saat proses penyidikan. Ke depan, lembaga antirasuah akan mendalami peran masing-masing 12 orang penerima aliran dana itu serta keterkaitanya dengan kasus yang ditangani KPK.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus sebanyak 12 pegawai di lingkungan PT PLN (Persero) turut menerima aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam 2017-2022.

KPK mengungkap satu dari 12 orang pegawai PLN dimaksud telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia adalah Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatra Bagian Selatan (UIK SBS) Budi Widi Asmoro (BWA).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkap dugaan aliran dana itu ditemukan saat proses penyidikan. Ke depan, lembaga antirasuah akan mendalami peran masing-masing 12 orang penerima aliran dana itu serta keterkaitanya dengan kasus yang ditangani KPK.

"Jadi, dia tugasnya seperti apa, kemudian juga nanti uang itu apakah ini memang ada kaitannya dengan proses pengadaan ini atau ini lain. Maksudnya lain itu misalkan uang yang dikumpulkan oleh tiga orang di belakang ini (tersangka) mengalir ke orang tersebut, apakah itu nanti dalam perkara pidana tidak pidana korupsi atau dalam hal lain," ujarnya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Asep tidak menutup kemungkinan aliran dana yang sudah diendus KPK itu bisa jadi tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, pihaknya sudah mengidentifikasi salah satu aliran dana yany bersumber dari nilai korupsi proyek pengadaan retrofit sistem sootblowing tersebut senilai Rp25 miliar. Aliran dana yang sudah ditemukan tercatat sebesar Rp6 miliar dan sudah dikembalikan ke rekening KPK oleh tersangka BWA.

"Sudah kita identifikasi ini salah satunya dari sekitar Rp25 miliar ini ada sekitar Rp6 miliar yang sudah mengalir ke beberapa pegawai PLN yang ada di sana. Jadi, nanti masing-masing orang si penerima ini, ini dalam rangka apa, itu yang akan kita dalami," jelas Asep.

Berikut 12 aliran dana yang sudah ditemukan KPK :

1. BWA (ditetapkan tersangka) menerima sekurang-kurangnya Rp750 Juta. Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampungan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA selama dari 2015 hingga 2018 saat menjabat Senior Manager Engineering UIK SBS;

2. ME selaku Deputi Manager Engineering menerima Rp75 Juta.

3. FDPH selaku Staf Engineering menerima Rp10 Juta.

4. H selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp100 Juta.

5. R selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp65 Juta.

6. NZ selaku Pelaksana Pengadaan menerima Rp60 Juta.

7. FS selaku Pejabat Perencana Pengadaan) menerima Rp75 Juta.

8. W selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

9. RS selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

10. N selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

11. RT selaku Penerima Barang menerima Rp5 Juta.

12. AF selaku Penerima Barang menerima Rp2 Juta.

Kerugian Negara

Adapun KPK telah menahan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Budi Widi Asmoro (BWA), General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Bambang Anggono (BA) dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya (NI).

Awalnya, proyek pengadaan retrofit sistem sootblowing untuk PLTU Bukit Asam itu disetujui pada 2018. Anggaran yang disetujui oleh PLN UIK SBS saat itu yakni Rp52 miliar.

Tidak lama setelah itu, tersangka NI dan BWA bertemu dengan sejumlah pihak di antaranya Direktur PT Austindo Prima Jaya Abadi (APJA) Erik Ratiawan (ER) selaku agen produk Clyde Bergemann, Deputi Manager Engineering PLN UIK SBS Mustika Efendi (ME), serta Asisten Engineer Reverse dan Rekayasa Divisi Enjinering Fritz Daniel Pardomuan Hasugian (FDPH). Mereka bertemu dan membahas mengenai teknis material suplai dan harga penawaran sootblower untuk rencana pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing.

NI lalu ditunjuk oleh BWA sedari awal sebagai calon pelaksana pekerjaan tersebut. Dia juga menyiapkan spesifikasi teknis produk dan harga penawaran yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan. Spesifikas teknis sootblower Type Blower F149 dengan Harga Penawaran sebesar Rp52 miliar itu lalu dikirimkan NI kepada BWA, jajaran Divisi Engineering PT PLN UIK SBS serta pihak PLTU Bukit Asam.

Selanjutnya, PLTU Bukit Asam membuat Kajian Kelayakan Proyek (KKP) sebagai dokumen dasar proses pengadaan. Dokumen itu dibuat dengan tanggal mundur atau back date menjadi 2017.

Sebelum proses pengadaan dimulai pada sekitar Juli 2018, NI dan BWA menyepakati penambahan harga pengadaan sekitar Rp25 Miliar dari penawaran awal yakni Rp52 Miliar. BWA, ME dan FDPH lalu menyepakati skema penambahan harga/anggaran pekerjaan dilakukan dengan seolah-olah terdapat penambahan/perubahan spesifikasi teknis produk jenis sootblower. Caranya, dengan membuat/merubah dokumen KKP sebelumnya dengan tanggal backdate 2017 dengan Spesifikasi Teknis Sootblower Type Berbeda dengan yang eksisting yaitu Type Smart Canon dan dengan Harga Penawaran harga yang sama sebesar Rp52 miliar.

Pada Agustus 2018, penambahan anggaran pengadaan sootblower sebesar Rp25 miliar itu disetujui dengan dasar seolah-olah terdapat perubahan spesifikasi teknis sootblower dari Type Smart Canon ke Type F149 (eksisting) sehingga terbit SKAI No.4407/KEU.01.01/DIR/2018. Nilai pengadaan secara final menjadi sekitar Rp74,9 miliar.

Proses lelang lalu dilakukan pada Oktober-November 2018 dengan perusahaan milik NI yaitu PT TEI ditetapkan pemenang. Satu peserta lelang lain yakni PT Haga Jaya Mandiri (HJM) juga sebenarnya dimiliki oleh manajemen yang sama.

Adapun keterangan ahli menunjukkan bahwa terdapat indikasi kemahalan harga sebesar 135% dari Rp74,9 Miliar. Biaya asli atau real cost dari pengadaan sootblower oleh PT TEI itu sekitar Rp50 Miliar.

"Saat ini Auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut. Kerugian negara yang timbul kurang lebih sekitar Rp25 miliar," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers.

Atas perbuatannya, ketiga Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta: Aliran dana rasuah pengerjaan retrofitsystemsootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero), pada unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017-2022, diduga menyebar ke sejumlah pihak. Sebanyak 12 pegawai PT PLN diduga menerima uang itu.

“(Uang diberikan dari) NI (Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya) memberikan sejumlah uang kepada pihak PT PLN,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Alex menjelaskan salah satu penerima berstatus sebagai tersangka yakni Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro. Budi mendapatkan Rp750 juta terkait perkara ini.
“Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampung kan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA (Budi Widi Asmoro) selama dari 2015 sampai dengan 2018,” ujar Alex.

Pegawai PT PLN (Persero) lain yang menerima uang terkait kasus ini yakni Deputi Manager Enjiniring Mustika Efendi Rp75 juta, staf Enjiniring Fritz Daniel Pardomuan Hasugian Rp10 juta, pejabat pelaksana pengadaan Handoko Rp100 juta, dan pejabat pelaksana pengadaan Riswanto Rp65 juta.

Lalu, pelaksana pengadaan Nurhadi Zamiri Rp60 juta, pejabat perencana pengadaan Feri Setiawan Rp75 juta, penerima barang Wahid Rp10 juta, penerima barang Rahmat Saputra Rp10 juta, penerima barang Nakhrudin Rp10 juta, penerima barang Rizki Tiantolu Rp5 juta, dan penerima barang Andri Fajriyana Rp2 juta.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan aliran dana itu ditemukan penyidik saat penyidikan kasus dilakukan. Kaitan dana itu dipastikan akan didalami lagi oleh Lembaga Antirasuah usai penahanan dilakukan.

“Apakah itu nanti dalam perkara pidana tidak pidana korupsi atau dalam hal lain, misalkan jual beli, kan bisa saja kan jual beli atau mungkin pemberian sesuatu yang tidak diketahui oleh si penerimanya misalkan dia ada ulang tahun dikasih hadiah seperti itu atau mungkin dia pernikahan diberikan pada saat pernikahan,” ucap Asep.

Asep memastikan teknik penelusuran aliran dana akan dilakukan dalam kasus ini. Sebab, total penerima belum menutupi kerugian negara yang terjadi dalam perkara itu.

“Ini ke mana saja sudah kita identifikasi ini salah satunya dari sekitar Rp25 miliar ini ada sekitar Rp6 miliar yang sudah mengalir ke beberapa pegawai PLN yang ada di sana,” ujar Asep.

KPK juga memastikan akan meminta uang yang sudah diterima itu dikembalikan. Jika tidak, akan dirampas penyidik untuk disita.

“Kemudian apakah sudah diminta dikembalikan? Tentu, ya, tentu. Tidak dikembalikan pun akan kita sita uang itu dan kita sita kalau itu ada keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi,” kata Asep.

Sebelumnya, KPK mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.

Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Hasil pasti kerugian negaranya belum dikantongi KPK.

Atas kelakuannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(ADN)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan retrofit system sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan (UIK SBS). Dugaan korupsi terjadi pada periode tahun 2017 sampai 2022.

Tiga tersangka tersebut yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS, Bambang Anggono (BA); Manajer Enjiniring PT PLN UIK SBS, Budi Widi Asmoro (BWA); serta Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI), Nehemia Indrajaya (NI).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 9 Juli 2024 sampai 28 Juli 2024 di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Disampaikan Alex, PLN menyetujui anggaran yang diajukan PT PLN UIK SBS pada 17 Januari 2018 untuk pengadaan retrofit sootblowing system PLTU Bukit Asam tahun 2018 senilai Rp 52 miliar. Budi lalu menunjuk Nehemia menjadi calon pelaksana proyek dimaksud.

Kemudian, Nehemia mengirim spesifikasi sootblower type blower F149 dengan harga penawaran Rp 52 miliar kepada Budi serta sejumlah jajaran enjiniring PT PLN UIK SBS. Budi lalu meminta dokumen tersebut ditindaklanjuti.

“Pertengahan tahun 2018, terdapat kesepakatan antara NI dan BWA bahwa terhadap pengerjaan pekerjaan retrofit system sootblowing PLTU Bukit Asam akan dibuat penambahan harga sekitar Rp 25 miliar dari penawaran awal Rp 52 miliar,” ungkap Alex di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Penambahan tersebut diduga merupakan manipulasi. Lembaga antikorupsi itu menduga adanya pemunduran tanggal dokumen mengenai kasus dimaksud.

“Disetujui perubahan/penambahan anggaran pekerjaan retrofit system sootblowing PLTU Bukit Asam menjadi Rp 75 miliar,” ujar Alex.

Modus korupsi dalam kasus ini yaitu dugaan mark up harga. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 25 miliar. Saat ini auditor tengah melakukan proses penghitungan final atas kerugian negara dalam kasus ini.

KPK turut mengendus dugaan beberapa pejabat perencana hingga pelaksana proyek itu menerima uang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nilainya mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 100 juta. Budi sendiri diduga menerima sekitar Rp 750 juta dari Nehemia, serta ada juga Rp 6 miliar yang sudah disetorkan ke rekening penampungan perkara KPK. Uang itu disebut atas penerimaan gratifikasi Budi.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pekerjaanretrofit sistem sootblowingPLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIK SBS) 2017–2022.

Dua orang tersangka yang ditahan yakni merupakan pejabat PLN yaitu Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Budi Widi Asmoro (BWA) serta General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Bambang Anggono (BA). Kemudian, satu pihak swasta yang ditetapkan tersangka yakni Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya (NI).

"Para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Alex, sapaannya, menjelaskan bahwa proyek pengadaanretrofit sistem sootblowinguntuk PLTU Bukit Asam itu berawal di 2018. Anggaran yang disetujui oleh PLN UIK SBS saat itu yakni Rp52 miliar.

Tidak lama setelah itu, tersangka NI dan BWA bertemu dengan sejumlah pihak di antaranya Direktur PT Austindo Prima Jaya Abadi (APJA) Erik Ratiawan (ER) selaku agen produk Clyde Bergemann, Deputi Manager Engineering PLN UIK SBS Mustika Efendi (ME), serta Asisten Engineer Reverse dan Rekayasa Divisi Enjinering Fritz Daniel Pardomuan Hasugian (FDPH).

Mereka bertemu dan membahas mengenai teknis material suplai dan harga penawaransootbloweruntuk rencana pekerjaanretrofit sistem sootblowing. NI lalu ditunjuk oleh BWA sedari awal sebagai calon pelaksana pekerjaan tersebut.

Dia juga menyiapkan spesifikasi teknis produk dan harga penawaran yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan. Spesifikasi teknissootblowerType Blower F149 dengan harga penawaran sebesar Rp52 miliar itu lalu dikirimkan NI kepada BWA, jajaran Divisi Engineering PT PLN UIK SBS serta pihak PLTU Bukit Asam.

Selanjutnya, PLTU Bukit Asam membuat Kajian Kelayakan Proyek (KKP) sebagai dokumen dasar proses pengadaan. Dokumen itu dibuat dengan tanggal mundur atauback datemenjadi 2017.

Sebelum proses pengadaan dimulai pada sekitar Juli 2018, NI dan BWA menyepakati adanya penambahan harga pengadaan sekitar Rp25 miliar dari penawaran awal Rp52 miliar. BWA, ME dan FDPH lalu menyepakati skema penambahan harga/anggaran pekerjaan dilakukan dengan seolah-olah terdapat penambahan/perubahan spesifikasi teknis produk jenissootblower. Caranya, dengan membuat/merubah dokumen KKP sebelumnya dengan tanggalback date2017 dengan spesifikasi teknissootblowertipe berbeda dengan yang ada yaitu Type Smart Canon dan harga penawaran yang sama sebesar Rp52 miliar.

Pada Agustus 2018, penambahan anggaran pengadaansootblowersebesar Rp25 miliar itu disetujui dengan dasar seolah-olah terdapat perubahan spesifikasi teknissootblowerdari Type Smart Canon ke Type F149 (eksisting) sehingga terbit SKAI No.4407/KEU.01.01/DIR/2018. Nilai pengadaan secara final menjadi sekitar Rp74,9 miliar.

Proses lelang lalu dilakukan pada Oktober–November 2018 dengan perusahaan milik NI yaitu PT TEI ditetapkan pemenang.Satu peserta lelang lain yakni PT Haga Jaya Mandiri (HJM) juga sebenarnya dimiliki oleh manajemen yang sama.

Berdasarkan temuan KPK, tersangka NI diduga telah memberikan sejumlah uang kepada pihak PLN yaitu:

1. BWA (ditetapkan tersangka) menerima sekurang-kurangnya Rp750 Juta. Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampungan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA selama dari 2015 hingga 2018 saat menjabat Senior Manager Engineering UIK SBS;
2. ME selaku Deputi Manager Engineering menerima Rp75 Juta;
3. FDPH selaku Staf Engineering menerima Rp10 Juta;
4. H (HANDONO) selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp100 Juta;
5. R (RISWANTO) selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp65 Juta;
6. NZ (NURHAPI ZAMIRI) selaku Pelaksana Pengadaan menerima Rp60 Juta;
7. FS (FERI SETIAWAN) selaku Pejabat Perencana Pengadaan) menerima Rp75 Juta;
8. W (WAKHID) selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta;
9. RS (RAHMAT SAPUTRA) selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta;
10. N (NAKHRUDIN) selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta;
11. RT (RISKI TIANTOLU) selaku Penerima Barang menerima Rp5 Juta;
12. AF (ANDRI FAJRIYANA) selaku Penerima Barang menerima Rp2 Juta.

Adapun keterangan ahli menunjukkan bahwa terdapat indikasi kemahalan harga sebesar 135% dari Rp74,9 Miliar. Biaya asli ataureal costdari pengadaansootbloweroleh PT TEI itu sekitar Rp50 Miliar.

"Saat ini Auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut. Kerugian negara yang timbul kurang lebih sekitar Rp25 miliar," papar Alex.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.