REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota keluarga pendiri maskapai penerbangan Sri Wijaya Air, Hendry Lie (HL) menjadi satu dari 22 tersangka dugaan korupsi kasus timah. Hendry Lie disebut kecipratan dana sekitar Rp.1,05 triliun.

Hal ini terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Suranto Wibowo (SW) yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta. Suranto Wibowo, merupakan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekalipun suddh jadi tersangka sejak April 2024 lalu, hingga kini, Hendry Lie, belum dilakukan penahanan. Ia juga tak diketahui keberadaannya.

Mengacu dakwaan Suranto Wibowo disebutkan sedikitnya aliran uang sekitar Rp 30 triliun hasil dari korupsi penambangan timah ilegal mengalir kepada 11 tersangka. Pun juga, hasil korupsi tersebut, turut dinikmati sejumlah perusahaan penambangan, serta pemurnian, pelogaman bijihtimah. Termasuk turut juga terungkap hasil korupsi timah tersebut, dinikmati oleh tersangka Harvey Moeis (HM) suami dari aktris ternama Sandra Dewi (SD).

“Memperkaya Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa (TIN), setidak-tidaknya Rp 1,05 triliun,” kata Jaksa Ardito di persidangan.

Hendry Lie, pada saat diumumkan sebagai tersangka, pada April 2024 lalu merupakan pemilik manfaat, atau beneficiary owner atas keberadaan PT TIN. Bersama adiknya, Fandy Lingga (FL) selaku Direktur Manager PT TIN juga turut ditetapkan tersangka dalam kasus yang sama. Tersangka abang beradik itu, adalah anggota keluarga dari pendiri Sriwijaya Air.

Selain Hendry Lie, mengacu pendakwaan jaksa terhadap Suranto, juga disebutkan aliran uang hasil korupsi timah dinikmatitersangka Harvey Moeis yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi.“Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” kata jaksa di persidangan.

Penyidik menjerat Harvey Moeis sebagai tersangka, terkait dengan perannya sebagai perwakilan kepemilikan dari PT Rafined Bangka Tin (RBT). Harvey Moeis, dalam perkara ini, juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas perannya ‘mencuci’ uang dari hasil korupsi penambangan timah ilegal melalui PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik tersangka Helena Lim (HLM).

Sedangkan pemilik dari PT RBT, yakni tersangka Suparta, juga disebutkan jaksa menikmati uang hasil korupsi penambangan timah sebesar Rp 4,57 triliun.

Adapun nama-nama lain yang turut menikmati uang hasil korupsi timah tersebut, adalah tersangka Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Pemprov Babel, sebesar Rp 325,9 juta.

Sedangkan tersangka Tamron (TN) alias Aon, yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) turut menikmati hasil korupsi sebesar Rp 3,66 triliun. Pihak lain yang disebut dalam dakwaan kecipratan uang korupsi tersebut, adalah tersangka Robert Indarto (RI) yang turut mendapatkan Rp 1,92 triliun melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

Lalu ada nama tersangka Suwito Gunawan (SG) alias Awi yang menikmati korupsi tambang timah sebesar Rp 2,20 triliun melalui perannya sebagai Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP).

Paling besar, hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut, dinikmati oleh sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan atau pemilik IUJP sebesar Rp 10,38 triliun. Pemilik IUJP tersebut di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama. Selanjutnya, tersangka Emil Erminda (EE) yang menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp 986,7 miliar melalui perannya sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk 2018, sekaligus sebagai pemilik CV Salsabila.

Hasil korupsi sekurang-kurangnya Rp 30 triliun yang tersebar ke sejumlah nama, dan tersangka itu, didakwakan oleh JPU sebagai bagian dari nilai kerugian keuangan negara. Sementara total kerugian keungan negara dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk ini, setotal Rp 300 triliun. Rp 271 triliun sisanya, merupakan angka kerugian negara yang disebabkan dari kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal sepanjang 2015-2022. Dalam kasus ini, penyidikan di Jampidsus-Kejakgung total menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Pada Rabu (31/7/2024), tiga tersangka awalan yang didakwa adalah Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbani alias Bani.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) memerinci dugaan aliran dana dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. (TINS) ke-11 pihak.

Hal tersebut disampaikan oleh JPU dari Kejagung pada sidang dakwaan terhadap tiga tersangka kasus tata niaga timah di IUP PT Timah di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Tiga tersangka itu di antaranya, Amir Syahbana (AS) selaku eks Kabid Pertambangan Mineral Logam, Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel); eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); dan eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN).

Perinciannya, JPU menyampaikan Amir Syahbana diduga telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp325 juta; Tamron (TN) alias Aon selaku Beneficiary Owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) sebesar Rp3,6 triliun; dan Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) sebesar Rp1,9 triliun.

Selanjutnya, Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) diduga menerima Rp2,2 triliun; Hendry Lie selaku beneficiary ownership atau pemilik manfaat PT Tinindo Internusa (TIN) Rp1,05 triliun; dan Emil Emindra selaku mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk sebesar Rp986 juta.

Kemudian, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) diduga menerima paling banyak sebesar Rp4,5 triliun; Harvey Moeis dan Helena Lim sebesar Rp420 miliar.

Adapun, 375 Mitra Jasa Usaha Pertambangan atau pemilik IUJP seperti CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama diduga menerima Rp10,3 triliun; dan CV Indo Metal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) sebesar Rp4,1 triliun.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah IUP di PT Timah, Tbk Tahun 2015-2022," dalam dakwaan yang dibacakan JPU.

Berikut perincian 11 pihak yang diduga terima aliran dana kasus timah :

1. Amir Syahbana sebesar Rp325.999.998,00

2. Suparta melalui PT Refined Bangka Tin sebesar Rp4.571.438.592.561,56

3. Tamron alias AON melalui CV VIP sebesar Rp3.660.991.640.663,67

4. Robert Indarto melalui PT SBS sebesar Rp1.920.273.791.788,36

5. Suwito Gunawan alias AWI melalui PT SIP sebesar Rp2.200.704.628.766,06

6. Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa sebesar Rp1.059.577.589.599,19

7. 375 Mitra Jasa Usaha Pertambangan (CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama) sebesar Rp10.387.091.224.913,00

8. CV. Indo Metal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) sebesar Rp4.146.699.042.396,00

9. Emil Ermindra melalui CV Salsabila sebesar Rp986.799.408.690,00

10. Harvey Moeis dan Helena Lim sebesar Rp420.000.000.000,00