Bisnis.com, PEKANBARU – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama sejumlah instansi terkait berhasil menyita ribuan botol obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) dalam operasi penindakan yang dilakukan di Kabupaten Kampar, Riau.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan operasi yang berlangsung pada Selasa (8/10/2024) lalu itu melibatkan PPNS BBPOM Pekanbaru, Polda Riau, Kejati Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Satpol PP Provinsi Riau.

Operasi tersebut dilakukan di sebuah rumah warga di Perumahan Hafiz 3 Blok B-8, Jalan Kamboja, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang. Dari hasil penindakan, ribuan botol obat tradisional tanpa izin edar ditemukan di lokasi, termasuk produk yang mengandung BKO. Lokasi tersebut kini ditetapkan sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Taruna mengungkapkan bahwa pelaku berinisial RS (31) telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah melarikan diri saat operasi berlangsung.

"Nilai ekonomi dari hasil produksi yang telah dilakukannya selama 9 bulan, dengan kapasitas produksi 2.400 hingga 4.800 botol per bulan, telah mencapai Rp2,4 miliar," ungkapnya, Jumat (18/10/2024).

Taruna menegaskan pentingnya upaya pemberantasan obat bahan alam ilegal yang mengandung bahan kimia obat sebagai salah satu prioritas BPOM.

"Kami terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat," jelasnya.

Dia juga menekankan bahwa pelaku usaha obat tradisional wajib mematuhi regulasi yang berlaku, guna menjaga keamanan dan kualitas produk yang beredar.

"Pelaku usaha memiliki tanggung jawab utama atas keamanan serta kualitas produk yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, jeratan hukum akan menanti," tambahnya.

Kepala BBPOM Pekanbaru Alexander menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas produksi jamu ilegal di wilayah tersebut. "Kami langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan menemukan ribuan botol obat tradisional yang tidak memenuhi standar," ujar Alex.

Di lokasi, petugas berhasil menyita 1.500 botol jamu Tawon Klanceng dan 12 botol jamu Joyokusumo, yang seluruhnya mengandung BKO dan tidak memiliki izin edar. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Rumah produksi tersebut ditemukan dalam kondisi kumuh, dengan dapur yang dipenuhi sampah dan peralatan produksi yang kotor. Istri pelaku, yang berada di lokasi saat operasi, mengakui bahwa suaminya bertanggung jawab penuh atas proses produksi dan distribusi produk yang diduga telah menyebar ke berbagai wilayah di Provinsi Riau.

Asisten I Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan kekhawatirannya dalam konferensi pers. Menurutnya kasus ini menunjukkan urgensi pengawasan terhadap produk kesehatan, terutama yang berasal dari sumber yang tidak resmi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar sebelum mengonsumsi obat tradisional. Jadilah konsumen yang cerdas dan melindungi diri dari produk berisiko," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau dan BPOM mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dan memastikan keamanan produk sebelum digunakan, untuk menghindari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan dari obat tradisional ilegal.

Jakarta -

Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor mengamankan 450.000 produk kosmetik ilegal. Nilai dari temuan kosmetik ilegal ini mencapai Rp 11,4 miliar.

Ketua Satgas Impor sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, produk-produk ilegal ini diamankan pada operasi di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Produk ini 970 item, sejumlah 415.035 pcs dengan nilai Rp 11,45 miliar. Akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat," kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024) kemarin.

Zulhas mengatakan, dalam waktu 4-5 bulan ke belakang banyak keluhan di lingkup komoditas kosmetik dari kalangan pengusaha lantaran serbuan produk impor tanpa izin BPOM.

Menurutnya, tidak ada jaminan bagi masyarakat apabila mendapatkan efek buruk setelah menggunakan produk-produk ini, baik dari segi kelayakan maupun kesehatannya. Ia memastikan, produk-produk ilegal ini akan segera dimusnahkan.

"Ini tidak ada jaminan, sehingga akan merugikan konsumen. Kedua tentu melibatkan negara, yang ketiga tentu akan sangat memberikan industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan baik, bagus, tidak kalah," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Kepala Badan POM Taruna Ikrar meninjau barang bukti kosmetik impor ilegal sebelum konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (30/9/2024). Foto: Agung Pambudhy

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, produk kosmetik ilegal tidak hanya berisiko ke kesehatan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku. Adapun temuan produk kosmetik ilegal ini merupakan temuan dalam kurun waktu Juni hingga September 2024.

"Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, berjumlah 45 kasus," kata Taruna, dalam kesempatan yang sama.

Kosmetik Ilegal Terbanyak dari China-Thailand

Taruna mengatakan, produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar, serta ada juga mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan laboratorium.

"Kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lameila, Brilliant, dan Balai Meta. Kenapa perlu kami jelaskan ini? Supaya masyarakat tahu, ini belum teregistrasi di tempat kami, di Badan POM," paparnya.

Tindak lanjut dari operasi ini dilakukan dengan ketentuan sesuai pasal 435 dan pasal 138 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan aturan ini, Taruna menekankan, pelaku atau pelanggaran yang terkait dengan produk-produk ilegal ini dapat dikenakan hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling besar Rp 5 miliar.

BPOM Panggil Influencer Nakal

Lebih lanjut, Taruna juga membeberkan rencananya untuk memanggil para influencer nakal yang masih mempromosikan produk kosmetik ilegal. Menurutnya, ada sejumlah kasus di mana para influencer ini menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada para pengikutnya.

Ada pula sejumlah influencer yang justru menyampaikan informasi terlalu berlebihan hingga melenceng dari aturan yang berlaku. Pihaknya akan mengundang para influencer untuk diberikan edukasi dan pemahaman lebih lanjut.

"Berlebihan itu artinya, jangan di luar dari aturan yang ada. Ini yang saya maksud. Kalau ilegal dia promoin. Jangan, dipromoin yang ilegal dong. Influencer ini sebaiknya mempromosikan yang legal," ujar Taruna, dikonfirmasi lebih lanjut usai acara.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Kepala Badan POM Taruna Ikrar meninjau barang bukti kosmetik impor ilegal sebelum konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (30/9/2024). Foto: Agung Pambudhy

Taruna juga memperingatkan para influencer nakal ini, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan saksi. Sanksi peringatan akan diberikan sebagai langkah awalan, baik kepada influencer maupun pengusaha kosmetik terkait.

"Kita akan panggil. Sanksinya tadi, mulai dari peringatan sampai pencabutan izin (untuk pelaku usaha). Kalau dia membuat dampak dari influencer-nya, promosinya, dan itu berdampak pada kecacatan atau kerusakan pada masyarakat, polisi bertindak," terangnya.

Di samping itu, Taruna menekankan bahwa influencer merupakan pekerjaan mulia yang sangat penting dalam mendukung sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan akan didorong, salah satunya dengan peningkatan literasi bagi para beauty enthusiast.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengamankan produk kosmetik impor ilegal pada periode Juni-September 2024 yang berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan, produk impor ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya.

“Jadi kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia,” kata Ikrar dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Senin (30/9/2024).

Ikrar juga membeberkan sejumlah merek produk ilegal yang berhasil disita. Merek produk tersebut antara lain Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta. Menurutnya, merek produk ilegal ini perlu disampaikan secara luas agar masyarakat tahu bahwa produk tersebut belum teregistrasi di BPOM.

Dia juga mengungkapkan bahwa produk dan peredaran produk kosmetik impor ilegal tidak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha legal dan keberlangsungan produk kosmetik lokal.

“Kami dari Badan POM sangat tegas dan sangat maksimal bagaimana melindungi kita punya produk-produk dalam negeri,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menggelar ekspos hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor untuk komoditas kosmetik di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Adapun, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal dalam kurung waktu Juni hingga September 2024.

Sebanyak 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetik impor ilegal senilai Rp11,44 miliar berhasil diamankan selama periode tersebut. Ikrar menuturkan, pelaku pelanggaran dapat dikenakan pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar sesuai dengan Undang-undang No.17/2023 tentang Kesehatan.

Sementara itu, terhadap produk ilegal yang berhasil diamankan bakal dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kesehatan masyarakat.

Pasalnya, kata dia, penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetik sesuai peraturan teknis bahan kosmetik sangat berisiko bagi kesehatan.

“Kita juga harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan pemasukan kosmetik ilegal tadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pihaknya telah melakukan 122 kali penindakan terhadap kegiatan importasi produk kosmetik ilegal sejak Juni-September 2024.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam Rizal menyampaikan, nilai barang mencapai sekitar Rp2,72 miliar dari total 122 kali penindakan terhadap kosmetik ilegal.

“Khusus untuk kosmetik kami sudah lakukan 122 kali penindakan sejak Juni-September 2024 dengan nilai mencapai sekitar Rp2,72 miliar untuk nilai barang,” ungkap Rizal saat ditemui di Kantor Pusat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Senin (30/9/2024).

Sebagai negara kepulauan dengan pesisir pantai yang sangat panjang, Rizal menyebut bahwa sangat mudah untuk menyelundupkan produk impor secara ilegal.

Rizal mengatakan, penyelundupan barang impor ilegal dapat dilakukan dari mana saja, baik melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi, hingga dari perbatasan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya untuk memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk.

“Seperti perbatasan darat itu bisa dari Kalimantan, bisa dari pesisir timur Sumatra dan juga dari Filipina turun ke bawah ke arah Manado,” ungkapnya.

Adapun, Satgas Impor Ilegal menggelar ekspos hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor untuk komoditas kosmetik di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Tercatat 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetik impor ilegal senilai Rp11,44 miliar berhasil diamankan selama periode Juni-September 2024.

Sebagian besar produk kosmetik impor ilegal yang telah diamankan Satgas Barang Impor Ilegal pada periode Juni-September 2024 berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan, produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya.

“Jadi kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia,” ungkap Ikrar dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Senin (30/9/2024).

Adapun pelaku pelanggaran dapat dikenakan pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar sesuai dengan Undang-undang No.17/2023 tentang Kesehatan.

Sementara, produk ilegal yang berhasil diamankan bakal dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kesehatan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyita produk kosmetik impor ilegal senilai Rp 11,4 miliar.

Kosmetik impor ilegal tersebut merupakan hasil dari operasi penindakan dan intensifikasi pengawasan di berbagai wilayah di Indonesia selama periode Juni hingga September 2024.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa temuan kosmetik impor ilegal yang diamankan berjumlah 415.035 pieces (970 item). Kosmetik tersebut merupakan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang yang sebagian besar berasal dari negara China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Beberapa merek yang banyak ditemukan di antaranya Lameila, Brilliant, Balle Metta, dan lain-lain.

“Kosmetik impor ilegal ini kami temukan dari berbagai wilayah, yaitu di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Temuan kosmetik impor ilegal sebanyak 45 kasus yang berasal dari 23 lokasi seluruh Indonesia selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain itu, pelaku pelanggaran juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Terhadap hasil temuan kosmetik impor ilegal yang telah diamankan akan dilakukan pemusnahan. Ini langkah yang kami lakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko peredaran produk kosmetik ilegal,” kata Taruna.

Menurut dia, peredaran kosmetik impor ilegal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, peredaran produk ilegal tersebut juga berpotensi merugikan pasar produk-produk dalam negeri, terutama yang diproduksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, BPOM secara aktif berkolaborasi dengan lintas sektor terkait untuk berupaya menumpas tindak kejahatan ini. Salah satunya adalah melalui keterlibatan BPOM dengan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor merupakan satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 dan telah bertugas sejak ditetapkannya Keputusan tersebut tanggal 18 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 mendatang.

Satgas ini dibentuk dengan beberapa tujuan, antara lain menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor, menciptakan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar instansi dalam hal pengawasan dan pengamanan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta penanganan permasalahan yang berkaitan dengan impor.

Peran BPOM dalam satgas ini adalah dalam pengawasan terkait dengan produk kosmetik, yang menjadi salah satu target dari komoditi pengawasan satgas.

“BPOM sangat mengapresiasi kolaborasi yang terbentuk melalui satgas ini. Kami berharap kerja sama ini dapat semakin membantu dalam mengefektifkan langkah pengawasan yang dilakukan BPOM, terutama untuk mencegah pengaruh buruk dari masuknya produk-produk kosmetik impor ilegal ke dalam negeri,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyita produk kosmetik impor ilegal senilai Rp 11,4 miliar.

Kosmetik impor ilegal tersebut merupakan hasil dari operasi penindakan dan intensifikasi pengawasan di berbagai wilayah di Indonesia selama periode Juni hingga September 2024.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa temuan kosmetik impor ilegal yang diamankan berjumlah 415.035 pieces (970 item). Kosmetik tersebut merupakan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang yang sebagian besar berasal dari negara China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Beberapa merek yang banyak ditemukan di antaranya Lameila, Brilliant, Balle Metta, dan lain-lain.

“Kosmetik impor ilegal ini kami temukan dari berbagai wilayah, yaitu di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Temuan kosmetik impor ilegal sebanyak 45 kasus yang berasal dari 23 lokasi seluruh Indonesia selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain itu, pelaku pelanggaran juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Terhadap hasil temuan kosmetik impor ilegal yang telah diamankan akan dilakukan pemusnahan. Ini langkah yang kami lakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko peredaran produk kosmetik ilegal,” kata Taruna.

Menurut dia, peredaran kosmetik impor ilegal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, peredaran produk ilegal tersebut juga berpotensi merugikan pasar produk-produk dalam negeri, terutama yang diproduksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, BPOM secara aktif berkolaborasi dengan lintas sektor terkait untuk berupaya menumpas tindak kejahatan ini. Salah satunya adalah melalui keterlibatan BPOM dengan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor merupakan satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 dan telah bertugas sejak ditetapkannya Keputusan tersebut tanggal 18 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 mendatang.

Satgas ini dibentuk dengan beberapa tujuan, antara lain menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor, menciptakan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar instansi dalam hal pengawasan dan pengamanan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta penanganan permasalahan yang berkaitan dengan impor.

Peran BPOM dalam satgas ini adalah dalam pengawasan terkait dengan produk kosmetik, yang menjadi salah satu target dari komoditi pengawasan satgas.

“BPOM sangat mengapresiasi kolaborasi yang terbentuk melalui satgas ini. Kami berharap kerja sama ini dapat semakin membantu dalam mengefektifkan langkah pengawasan yang dilakukan BPOM, terutama untuk mencegah pengaruh buruk dari masuknya produk-produk kosmetik impor ilegal ke dalam negeri,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Tata Niaga Impor memusnahkan temuan kosmetik impor ilegal sebanyak 940 item dengan total 415 ribu pcs. Jumlah kosmetik ilegal itu nilainya ditaksir tembus Rp11,4 miliar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kosmetik ilegal tersebut tidak memiliki izin edar dari Pemerintah sehingga dikategorikan sebagai barang ilegal. Sehingga, barang-barang tersebut belum melewati pengujian terkait aspek keamanan jika dikonsumsi masyarakat.

"Jadi kalau tidak ada izin berbahaya sekali, dan kedua tentu merugikan negara dan merusak industri dalam negeri," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPOM Jakarta, Senin (30/9/2024).

Mendag menjelaskan, kosmetik impor ilegal tersebut nantinya akan segera dimusnahkan seluruhnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sebab dianggap berbahaya karena tidak melewati standar uji klinis dari Pemerintah.

"Kita telah melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal di berbagai wilayah Indonesia sejak Juni sampai September 2024, tujuannya untuk menurunkan peredaran kosmetik ilegal," kata Zulas.

Zulhas menyebut, beberapa pintu masuk produk kosmetik ilegal tersebut diantaranya berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi, dan Papua. "Memang banyak sekali keluhan dari pelaku usaha di kosmetik ini, mereka hampir kewalahan terhadap serbuan produk-produk yang datang tanpa izin dari BPOM," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan POM Taruna Ikrar menambahkan barang kosmetik ilegal tersebut ditemukan berdasarkan aduan dari masyarakat, yang dianggap mengganggu keberlangsungan industri di dalam negeri.

"Kosmetik adalah salah satu barang yang diawasi Badan POM selain obat dan makanan. Pengawasan Badan POM dilakukan sejak sebelum produk beredar, hingga selama produk beredar," kata Ikrar.

"Produk ilegal ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar, dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Kami sudah melakukan pengecekan di Laboratorium," lanjutnya.

Adapun 415 ribu kosmetik ilegal yang ditemukan tersebut, disebutkan Ikrar, berasal dari China, Thailand, dan Malaysia. Adapun brand kosmetik ilegal yang ditemukan itu antara lain, Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta.

"Kenapa kami perlu jelaskan ini, supaya masyarakat tahu, ini (produk) belum teregistrasi di Badan POM," tutupnya.

Sekedar informasi tambahan, sebelumnya Zulhas membentuk Satgas melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Satgas ini akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bea Cukai.

Tugas utama Satgas Tata Niaga Impor adalah melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran impor, termasuk manipulasi data, penghindaran pajak, dan pelanggaran standar mutu produk. Selain itu, Satgas juga akan memantau distribusi barang impor yang berpotensi merugikan produsen lokal.

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menyita 970 item kosmetik impor ilegal sejumlah total 415.035 unit dari Cina, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Produk-produk kosmetik itu terdiri dari berbagai merek antara lain Lameila, Brilliant, dan Balle Metta.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan produk-produk kosmetik yang disita Satgas merupakan hasil pengawasan sepanjang Juli sampai dengan September 2024. Produk-produk ini tidak memiliki Nomor Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya yang terlarang.

Bahan berbahaya yang dimaksud Taruna Ikrar yakni logam, merkuri, hingga pemutih jenis tertentu. Bahan-bahan itu dilarang oleh BPOM menjadi bahan baku kosmetik karena dapat merusak kulit. “Kami sudah melakukan pengecekan di laboratorium,” ucap Taruna Ikrar dalam jumpa pers di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin, 30 September 2024.

Produk kosmetik sitaan Satgas ini bernilai ekonomi Rp11,44 miliar. Ia mengatakan angka itu baru kerugian secara ekonomi. Di luar itu, kata dia, nilai kerugian lebih besar lagi. Sebab, kosmetik ilegal ini dapat merusak kulit jika beredar di masyarakat. Nilai kerugian itu, menurut dia, tak terbayangkan besarnya.

Ada beberapa daerah tempat Satgas menyita produk-produk kosmetik itu. Daerah-daerah itu antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Sepanjang operasi pengawasan, Satgas menemukan 45 kasus impor kosmetik ilegal. Menurut dia, kosmetik impor ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga mengancam keselamatan masyarakat.

Atas temuan itu, ia mengatakan pelaku dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. Hal ini berdasarkan Pasal 435 dan 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sedangkan produk-produk kosmetik mereka akan dimusnahkan oleh Satgas.

Adapun sejumlah instansi yang tergabung dalam operasi ini antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, BPOM, Kejaksaan Agung, Badan Reserse Kriminal Polri, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang dibentuk untuk mengawasi tata niaga impor mengamankan 415 ribu buah produk kosmetik ilegal senilai Rp11,4 miliar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan produk kosmetik ilegal itu ditemukan di berbagai daerah.

"Produk kosmetik berhasil diamankan pada operasi di berbagai wilayah Sumatera, Jawa, Kaliman, NTT, Sulawesi, dan lain-lain. Temuan produk dengan nilai keekonomian Rp11, 4 miliar. Produk impor ilegal akan dilakukan pemusnahan," katanya dalam konferensi pers di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Zulhas mengatakan produk kosmetik ilegal tersebut sangat merugikan negara dari sisi pajak. Selain itu, peredarannya di pasaran bisa membunuh industri kosmetik dalam negeri yang sedang berkembang.

Ia mengatakan produk kosmetik ilegal tersebut akan segera dimusnahkan.

"Semua akan dimusnahkan, dibakar, ada yang dihancurkan. Dimusnahkan di BPOM," katanya.

Ia mengatakan ini merupakan temuan barang impor ilegal kelima yang dilakukan satgas. Temuan pertama pada 26 Juli berupa pakaian, tas, mainan anak, dan elektronik senilai Rp40 miliar. Kedua, pada 6 Agustus di berupa pakaian bekas senilai Rp41 miliar.

Ketiga, pada 19 Agustus pemusnahan berupa mesin, elektronik, minuman beralkohol senilai Rp20 miliar.

"Keempat 23 September berupa karpet nilainya Rp10 miliar lebih," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Barang Impor Ilegal telah mengamankan 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetikimpor ilegal senilai Rp11,44 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal di berbagai wilayah Indonesia sejak Juli hingga September 2024.

“Temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan 970 item dengan nilai keekonomian sejumlah Rp11,4 miliar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Senin (30/9/2024).

Sebagai informasi, produk kosmetik merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang menjadi fokus pengawasan satgas impor ilegal.

Adapun, beberapa bulan lalu, Zulhas mengungkap bahwa para pelaku usaha dalam negeri mengaku kewalahan menghadapi serbuan produk-produk yang datang yang tanpa izin BPOM dan instansi terkait lainnya.

Menurutnya, serbuan produk kosmetik ilegal sangat berdampak buruk. Bagi konsumen, penggunaan produk ilegal tentu akan sangat merugikan lantaran tidak memiliki jaminan apakah produk tersebut layak digunakan atau tidak. Selain konsumen, tentu produk ilegal tersebut merugikan negara utamanya dari sisi pajak, hingga industri kosmetik Tanah Air yang tengah berkembang.

“Industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan cukup baik, bagus ya, tidak kalah bersaing dengan negara-negara mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan 45 kasus telah berhasil ditangani dalam kurun waktu Juni-September 2024 di berbagai wilayah seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.

“Produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya,” ungkapnya.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, Ikrar menyebut bahwa sebagian besar produk berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamellia hingga Brilliant.

Dia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui merek produk kosmetik impor ilegal belum teregistrasi di BPOM.

Selanjutnya, produk-produk ilegal yang telah diamankan ini akan dimusnahkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Ikrar menuturkan, penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya sangat berisiko bagi kesehatan.

“Badan POM berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan kosmetik secara berimbang,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Barang Impor Ilegal telah mengamankan 970 item atau sekitar 415.000 pcs lebih produk kosmetikimpor ilegal senilai Rp11,44 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, temuan ini merupakan hasil penindakan dan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal di berbagai wilayah Indonesia sejak Juli hingga September 2024.

“Temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan 970 item dengan nilai keekonomian sejumlah Rp11,4 miliar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Senin (30/9/2024).

Sebagai informasi, produk kosmetik merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang menjadi fokus pengawasan satgas impor ilegal.

Adapun, beberapa bulan lalu, Zulhas mengungkap bahwa para pelaku usaha dalam negeri mengaku kewalahan menghadapi serbuan produk-produk yang datang yang tanpa izin BPOM dan instansi terkait lainnya.

Menurutnya, serbuan produk kosmetik ilegal sangat berdampak buruk. Bagi konsumen, penggunaan produk ilegal tentu akan sangat merugikan lantaran tidak memiliki jaminan apakah produk tersebut layak digunakan atau tidak. Selain konsumen, tentu produk ilegal tersebut merugikan negara utamanya dari sisi pajak, hingga industri kosmetik Tanah Air yang tengah berkembang.

“Industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan cukup baik, bagus ya, tidak kalah bersaing dengan negara-negara mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan 45 kasus telah berhasil ditangani dalam kurun waktu Juni-September 2024 di berbagai wilayah seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.

“Produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya,” ungkapnya.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, Ikrar menyebut bahwa sebagian besar produk berasal dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamellia hingga Brilliant.

Dia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui merek produk kosmetik impor ilegal belum teregistrasi di BPOM.

Selanjutnya, produk-produk ilegal yang telah diamankan ini akan dimusnahkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Ikrar menuturkan, penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya sangat berisiko bagi kesehatan.

“Badan POM berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan kosmetik secara berimbang,” tegasnya.

Jakarta -

Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor menemukan 415.035 produk kosmetik ilegal. Produk tersebut paling banyak berasal dari China hingga Thailand.

Ketua Satgas Impor sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, produk-produk ilegal ini berhasil diamankan pada operasi di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Produk ini 970 item, sejumlah 415.035 pcs dengan nilai Rp 11,45 miliar. Akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat," kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Zulhas mengatakan, Satgas Impor berfokus pada tujuh komoditi utama, mencakup produk tekstil, produk tekstil lainnya, pakaian jadi, alas kaki, beauty atau kosmetik, keramik, hingga elektronik.

Menurutnya, dalam kisaran waktu 4-5 bulan ke belakang banyak sekali keluhan di lingkup komoditas beauty dari kalangan pengusaha lantaran serbuan produk impor tanpa izin BPOM.

Zulhas mengatakan, tidak ada jaminan bagi masyarakat apabila mendapatkan efek buruk setelah menggunakan produk-produk ini, baik dari segi kelayakan maupun kesehatannya. Ia menjamin, produk-produk ilegal ini akan segera dimusnahkan.

"Ini tidak ada jaminan, sehingga akan merugikan konsumen. Kedua tentu melibatkan negara, yang ketiga tentu akan sangat memberikan industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan baik,bagus, tidak kalah," katanya.

Kosmetik Ilegal Merugikan

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, produk kosmetik ilegal tidak hanya berisiko ke kesehatan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan ke pengusaha. Pihaknya telah bekerja sama dengan Satgas Impor melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal dalam kurung waktu Juni hingga September 2024.

"Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, berjumlah 45 kasus," kata Taruna.

Merek Kosmetik Ilegal

Taruna mengatakan, produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar, serta mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan laboratorium.

"Kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta. Kenapa perlu kami jelaskan ini? Supaya masyarakat tahu, ini belum teregistrasi di tempat kami, di Badan POM," paparnya.

Tindak lanjut dari operasi ini dilakukan dengan ketentuan sesuai pasal 435 dan pasal 138Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2020 tentang kesehatan. Berdasarkan aturan ini, Taruna menekankan, pelaku atau pelanggaran yang terkait dengan produk-produk ilegal ini dapat dikenakan hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

"Menurut undang-undang pelakunya bisa dipenjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Terhadap produk kosmetik impor ilegal telah diamankan akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat," ujar dia.

(shc/ara)