Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan sepanjang 217 kilometer di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (1/10/2024), yang menelan anggaran sebesar Rp737 miliar.

Dalam sambutannya, Presiden Ke-7 RI itu menegaskan pentingnya infrastruktur jalan untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengiriman logistik.

"Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, mobilitas orang, dan mempercepat pengiriman logistik. Di Provinsi NTT, pada tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km, ditangani dengan Inpres Jalan Daerah dengan anggaran Rp737 miliar," ujarnya dalam sambutannya.

Perbaikan infrastruktur jalan ini, kata Jokowi, diharapkan dapat mempercepat aktivitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Jalan-jalan yang sebelumnya rusak parah kini menjadi mulus tanpa lubang, sehingga mempermudah akses dan mobilitas warga setempat.

"Kita harapkan dengan anggaran sebesar itu jalan-jalan di provinsi Nusa Tenggara Timur semuanya bisa diperbaiki dan dalam keadaan seperti yang kita lihat di jalan ini mulus, tidak ada lubang, masyarakat bisa menikmatinya," pungkas Jokowi.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja serta Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto.

JAKARTA,investor.id – Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty menilai, Jokowi layak diapresiasi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia.

“Beliau adalah bapak infrastruktur Indonesia. APBN kita ini sekitar lebih dari Rp 400 – 500 triliun per tahun itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Telisa, saat ditemui B-Universe, di Kampus FEB UI, Salemba, Jakarta, pada Kamis (26/9/2024).

Menurut Telisa, pembangunan infrastruktur era Jokowi memperlancar konektivitas, layanan dasar, distribusi pangan, hingga memberikan multiplier effect bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia yang menjangkau ke pelosok negeri hingga wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Telisa menilai, hal ini sejalan dengan visi misi yang tercantum dalam Nawacita, yang menyebutkan bahwa salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Ini juga yang perlu diapresiasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Membangun daerah terluar itu tentu ada cost secara visibility of economy itu belum tentu itu visible, tetapi secara sosial itu dampaknya terus akan mengurangi ketimpangan bagi masyarakat di daerah 3T. Ada nilai-nilai sosial yang kemudian nanti bisa mendukung nilai ekonominya,” paparnya.

Telisa menyampaikan, salah satu keberhasilan pembangunan infrastruktur era Jokowi adalah menciptakan konektivitas udara hingga ke wilayah 3T. Selama satu dekade, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara baru, melakukan rehabilitasi dan pengembangan bandara, hingga menyelenggarakan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3T.

“Jadi beliau (Jokowi) dan tentunya jajaran kabinetnya ya yang terkait dengan pembangunan konektivitas di 3T ini. Jadi kalau saya melihat cukup signifikan pembangunannya. Beliau juga sangat menekankan pentingnya infrastruktur untuk di daerah 3T. Nah ini yang perlu kita apresiasi ya selama 10 tahun ini,” ujar Telisa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Calon Gubernur Sumatra Utara (Cagub Sumut) Bobby Nasution menyinggung soal kondisi jalan di wilayah pemilihannya yang rusak parah dibanding Aceh dan Sumatera Barat. Padahal menurutnya anggaran untuk perbaikan jalan di Sumut mencapai Rp 2,7 triliun.

Perihal ini disampaikan Bobby saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengundian nomor urut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut. Pada awalnya ia menyebut bagaimana kondisi jalan di Sumut sangat berbeda dengan Provinsi tetangganya, yakni Aceh dan Sumatra.

"Katanya kalau kita jalan-jalan dari Sumatra Barat kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh dari Sumatra Barat, kalau disupirin nggak usah, begitu tahu tujuannya ke Sumatra Utara tahu kita kapan nyampe nya, kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil," kata Bobby saat pengundian nomor urut Pilgub Sumut, ditulis Selasa (24/9/2024).

"Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatra Barat, begitu masuk Sumut kejedut kepala kita, benjol kepala kita, karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin, mungkin, mungkin belum merata," tambahnya.

Barulah setelah itu Bobby menyinggung besaran APBN Sumut yang menurutnya tidak begitu besar, yakni Rp 14 triliun lebih. Dari jumlah itu sekitar Rp 2,7 triliun dialokasikan untuk proyek perbaikan dan pembangunan jalan.

"Infrastruktur memang perlu pembiayaan, infrastruktur memang perlu uang. Provinsi Sumatra Utara APBD-nya dibilang besar sekali juga tidak, tapi harusnya dengan Rp 14 triliun lebih satu tahun, Rp 2,7 triliun untuk jalan," terang Bobby.

Namun hal inilah yang kemudian disayangkan oleh Bobby, karena dengan anggaran sebesar itu Pemerintah Provinsi Sumut saat ini belum bisa menyelesaikan masalah perbaikan jalan.

"Harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatra Utara," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bersiap memaksimalkan potensi dari penambahan anggaran Kementerian PUPR pada 2025, dengan membidik proyek di sektor infrastruktur, gedung, EPCC.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan dana tambahan senilai Rp40,59 triliun sehingga total pagu anggaran dalam APBN 2025 naik menjadi Rp116,22 triliun. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan bahwa perseroan cukup antusias dalam menyikapi potensi peningkatan peluang pembangunan infrastruktur pada 2025, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan.

“Pengalaman yang luas dalam mengerjakan proyek-proyek baik infrastruktur, gedung, dan EPCC, membuat WIKA siap untuk mendukung proyek-proyek program pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Mahendra, dalam kesempatan sebelumnya, menuturkan WIKA berencana memacu sektor EPCC pada tahun depan guna menyeimbangkan portofolio proyek milik perusahaan.

Dia menjelaskan bahwa secara umum sektor EPCC bersumber dari alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN ataupun swasta, yang digunakan untuk pembangunan proyek, antara lain pabrik baterai, gasprocessing plant, dan pembangkit listrik.

“Salah satu strategi kami untuk menjaga keseimbangan portofolio, apabila terjadi penurunan belanja infrastruktur pemerintah adalah memaksimalkan peluang di sektor EPCC,” ucapnya.

Sampai dengan Juli 2024, WIKA telah membukukan nilai kontrak baru sebesar Rp11,59 triliun. Kontributor terbesar dari capaian tersebut berasal dari segmen industri, disusul segmen infrastruktur dan gedung, properti, serta segmen EPCC.

Beberapa proyek yang masuk daftar kontrak baru per Juli 2024, antara lain pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali, Gedung BMKG InaTEWS di Jakarta dan Bali, serta perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun anak perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diperkirakan terpengaruh oleh penurunan anggaran infrastruktur tahun depan. Sebab, tingkat ketergantungan BUMN Karya terhadap proyek pemerintah masih tinggi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perolehan kontrak kerja BUMN Karya rata-rata 50% berasal dari proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan BUMN Karya atas proyek pemerintah, sehingga penurunan anggaran tentunya akan memengaruhi penyehatan BUMN Karya,” kata Kartika kepada Bisnis baru-baru ini.

Tak hanya itu, jelas Kartika, kementerian mewaspadai indikasi penurunan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun depan, nilai pos APBN untuk kementerian tersebut turun menjadi Rp75 triliun dari Rp146 triliun pada 2024.

Indikasi penurunan anggaran yang terjadi di Kementerian PUPR, sambungnya, menjadi kewaspadaan bagi departemen perusahaan pelat merah untuk mempersiapkan mitigasi lebih awal. Terkait dengan ihwal ini, baik perseroan maupun kementerian melakukan sejumlah upaya penyehatan.

Di antaranya, langkah restrukturisasi terhadap pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi/Sukuk (RUPO/RUPSU) oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan restrukturisasi yang dijalankan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Dia menerangkan proses restrukturisasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dijalankan dengan terus melakukan diskusi intensif perihal proses review komprehensif terhadap master restructuring agreement (MRA) dengan seluruh kreditur perbankan.

Waskita, sambungnya, melakukan 8 metode restrukturisasi penyehatan kinerja operasional dan bisnis perusahaan. Yakni, restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dan partisipasi publik melalui rights issue.

Kemudian, fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, strategic partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Sementara itu, WIKA melakukan restrukturisasi penyehatan keuangan dan perbaikan operasi serta bisnis yang terdiri atas 8 substream penyehatan, yaitu restrukturisasi keuangan, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, percepatan penagihan piutang bermasalah, asset recycling, perbaikan portfolio orderbook, penurunan operating expense, penurunan saldo pinjaman talangan supplier, serta penguatan struktur permodalan.

Kemudian, lanjutnya, ada rencana integrasi BUMN Karya. Ihwal hajat ini, BUMN Karya yang memiliki kemiripan atau kesamaan profil proyek akan diintegrasikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memperkuat kompetensi dan spesialisasi keunggulan BUMN Karya.

“Kami terus bekerja keras dengan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang paling optimal dan berdampak baik untuk BUMN Karya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang yang berkelanjutan,” tutur Kartika.

Kementerian BUMN, jelasnya, memastikan going concern perusahaan, yang menandakan kalau pemegang saham yakin bahwa BUMN Karya mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Termasuk, pembayaran utang serta kesanggupan untuk terus beroperasi.

Prospek 2025

Kendati mayoritas porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah – dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5% – Kartika menyebut kementerian masih optimistis dengan prospek kontrak kerja BUMN karya pada 2025.

Perlu diketahui, jika dilihat dari perolehan-perolehan kontrak kerja BUMN Karya yang didapat pada awal 2024 hingga saat ini, secara umum masih didominasi oleh proyek pemerintah.

Sebagai gambaran, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), meraih kontrak anyar senilai Rp10,2 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah tersebut, proyek pemerintah mendominasi sebesar 66%, disusul proyek swasta 29%, dan sisanya dari proyek BUMN lain.

Lalu, ada PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang memeroleh kontrak baru senilai Rp9,65 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah itu, sebesar 53,02% berasal dari proyek pemerintah.

“Walaupun lebih dari 50% porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah, dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5%, kami masih tetap optimis terhadap kontrak kerja BUMN karya pada 2025 yang dinilai masih cukup besar,” kata Kartika.

Sebagai antisipasi dan pemanfaatan peluang yang ada, sambungnya, kementerian mendorong perusahaan BUMN Karya untuk melakukan diversifikasi usaha di seluruh portofolio perusahaan demi mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Seperti misalnya, bisa menggarap kontrak kerja pada melainkan juga mencari peluang di sektor swasta dan internasional,” ujarnya.

Bagaimanapun, dia berharap anggaran program infrastruktur selalu dapat terjaga dari tahun ke tahun guna mendukung program penguatan BUMN Karya yang berkelanjutan. Di samping itu, jelasnya, Kementerian BUMN akan selalu bersikap agile alias lincah atas perubahan yang terjadi, serta konsisten mendukung setiap hal yang menjadi program prioritas pemerintahan berikutnya.

BUMN Karya memiliki sejumlah fokus utama saat ini. Selain kepastian anggaran program-program infrastruktur pemerintah, sejumlah hal yang menjadi fokus perusahaan pelat merah di antaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jalan tol, infrastruktur dasar lainnya, pemanfaatan peluang pasar internasional, serta program transformasi dalam menciptakan operasional excellence.

“Diharapkan pada akhirnya hal tersebut dapat menghasilkan proyek berkualitas yang berimplikasi pada kinerja keuangan yang positif,” jelas Kartika.

Bisnis.com, JAKARTA - Ruang bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya untuk menyelenggarakan proyek prasarana diprediksi menyempit sejalan dengan dipangkasnya anggaran infrastruktur tahun depan.

Alokasi anggaran infrastruktur yang telah disusun oleh pemerintah untuk tahun depan terpantau turun sebesar 5,5%, yakni dari Rp422,7 triliun dalam APBN 2024 menjadi Rp400,3 triliun dalam RAPBN 2025.

Mengomentari hal itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, tidak menafikan potensi dampak yang dihadapi oleh BUMN Karya akibat masalah ini. Terutama, terhadap pendapatan perusahaan.

“Ini berpotensi berdampak pada pendapatan yang biasa diperoleh. Saya kira itu yang akan terjadi. Namun, BUMN mana yang akan terdampak tergantung pada siapa yang akan menggarap proyek dari APBN,” kata Tauhid kepada Bisnis pekan lalu.

Sebagai antisipasi, sambungnya, BUMN Karya harus menyiapkan rencana cadangan. Misalnya, dengan menggarap sejumlah proyek infrastruktur di luar sokongan APBN. Seperti proyek dengan dana bersumber dari penyertaan modal negara (PMN).

“Maka harus ada plan B. Plan B nya adalah menggarap proyek infrastruktur yang tidak berdasarkan ABPN secara langsung, tapi penugasan atau PMN. Sepertinya itu yang memungkinkan walaupun harus mulai ada perubahan orientasi,” kata Tauhid kepada Bisnis baru-baru ini.

Dalam konteks ini, tambahnya, perusahaan-perusahaan kelas merah terkait pun dituntut rasional dalam membidik proyek berbasis PMN, baik dari sisi finansial maupun ekonomi, sehingga kinerja perusahaan dapat disehatkan.

Bagaimanapun, rasionalisasi ini tidak lepas dari risiko. Termasuk, risiko pelemahan daya dalam mempertahankan kinerja bagi sejumlah perusahaan.

“Untuk hal ini, sebaiknya memang proporsi pendanaan untuk BUMN karya yang kinerjanya sakit mungkin jangan langsung dikurangi, kalau tidak bisa ambruk,” ujar Tauhid.

Sumber Dana Alternatif

Sejatinya, pemerintah sedang berupaya menciptakan sumber-sumber pendanaan alternatif demi mendanai penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan menggunakan instrumen peraturan.

Dalam hal ini, beleid yang dimaksud yaitu Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK).

Menggunakan aturan ini, negara melibatkan pemerintah daerah (pemda) sebagai penyelenggara P3NK dengan sejumlah kewenangan – dan dapat didukung oleh pemerintah pusat. Beberapa kewenangan yang diberikan mulai dari mengatur kelembagaan dan tata kelola hingga menetapkan sumber dana P3NK

Namun, pelibatan pemda dikhawatirkan tidak optimal lantaran ihwal pendanaan proyek-proyek berskala jumbo dianggap tidak sesuai dengan karakteristik kewenangan pemda. Pemda, sambungnya, dinilai hanya mampu membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan daerah.

Kendati PP 79/2024 mengatur ihwal kerja sama antarpemerintah daerah, Tauhid menyebut, ketentuan ini hanya sebatas penyediaan lahan. Sementara itu, tambahnya, untuk pengerjaan fisik musykil diserahkan ke daerah karena keterbasan kewenangan.

“Kalau misalnya daerah hanya soal pembebasan lahan, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau ke fisiknya, saya kira berat bagi mereka,” kata Tauhid.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran Rp61,31 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR hanya mendapat pagu indikatif tahun depan senilai Rp75,63 triliun. Dengan usulan tambahan tersebut, maka pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan diharapkan dapat tembus Rp136,95 triliun.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyebut, pihaknya telah mengusulkan tambahan tersebut ke Kementerian Keuangan. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Lebih jauh, Basuki menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek.

Di antaranya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.

Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-psn.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.

Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menagih klaim atas pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh senilai Rp5 triliun ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per akhir Maret 2024, KSO WIKA-CRIC-CRDCCREC-CRSC mencatat saldo pekerjaan dalam proses konstruksi atas proyek kereta cepat Rp5,01 triliun. Nilai ini merupakan klaim atas cost overrun per 31 Desember 2023.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan perseroan saat ini tengah menyiapkan dokumen penagihan ke KCIC, sekaligus menghitung kembali nilai tertagih.

“Kami sedang evaluasi langkah selanjutnya dan kami juga sedang review nilainya. Apabila memungkinkan, kami lakukan pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini, sedang kami siapkan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sebagai informasi, KCIC merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60% saham, sementara konsorsium China menggenggam sisanya.

Kepemilikan PSBI terdiri atas perusahan-perusahaan pelat merah, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Adapun, WIKA memiliki 38% saham PSBI.

Sebelumnya, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu penyebab membengkaknya rugi perseroan.

Menurut Agung, terdapat dua komponen utama yang mempengaruhi keuangan perseroan sepanjang 2023, yakni beban bunga yang cukup tinggi dan membengkaknya beban lain-lain karena adanya kerugian yang ditanggung PSBI.

“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, awal Juli 2024.

Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar. Sedangkan beban lain-lain, meningkat 310,16% menjadi Rp5,4 triliun.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” kata Agung.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memaparkan pihaknya telah menyepakati besaran setoran modal yang akan diberikan untuk membayar pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dia menjelaskan bahwa dari total pembengkakan biaya proyek kereta cepat yang disepakati sebesar US$1,2 miliar, sebanyak 40% atau US$480 juta di antaranya dibayarkan oleh pihak konsorsium China yang menjadi pemegang saham KCIC.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Angka pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusut hingga 54% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibandingkan Tahun Anggaran (TA) 2024.

Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penurunan anggaran memang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dimana nantinya alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan kebijakan baru dibawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Terlebih lagi pemerintahan baru mungkin perlu melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keseimbaangan fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto, agar tidak menghamburkan anggaran ke kebijakan atau program-program yang tak terlalu penting pada tahun depan.

Dia mengingatkan, anggaran pemerintahan Prabowo terbatas dalam APBN 2025. Apalagi, pemerintah mematok defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari PDB dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

"Hendaknya pemerintah lebih fokus pada program-program yang lebih urgen, di tengah kondisi fiskal yang terbatas," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai, ada empat kebijakan strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan fiskal tahun depan. Pertama, program kemandirian pangan.

Dia mengingatkan, dari 2014—2023 jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras. Nilai impor beras juga mencapai US$1,95 miliar selama 2019—2023.

Oleh sebab itu, Said merasa perlu adanya program yang mendorong agar pangan tidak bertumpu pada beras. Menurutnya, banyak pangan pendamping beras yang bisa dikembangkan seperti umbi-umbian, sagu, dan sorgum.

"Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," katanya.

Kedua, program kemandirian energi. Said mencatat impor minyak mentah mencapai US$69,3 miliar rentang 2015—2023, sementara ekspor hanya US$30,1 miliar sehingga defisit US $39,2 miliar.

Tak hanya itu, sambungnya, impor LPG juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, dia ingin adanya transformasi energi dari minyak bumi dan LPG menjadi listrik.

"Bauran kebijakan energi baru dan terbarukan ke depan harus lebih progresif. Pada tahun 2015 bauran energi terbarukan masih 4,9%, di tahun 2022 bauran energi terbarukan mencapai 12,3%, meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar [hingga 30%]," katanya.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM). Said mengungkapkan 54,6% tenaga kerja lulusan SMP ke bawah dan indeks pembangunan manusia Indonesia peringkat ke-6 di Asean.

Dia ingin ada kebijakan afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM. Dia ingin indeks pembangunan manusia Indonesia bisa melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Keempat, infrastruktur. Said menyebutkan kebijakan fiskal ke depan harus mendorong penguatan program infrastruktur yang menopang tiga program sebelumnya.

"Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memantapkan infrastruktur nasional diklaim berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur khususnya konektivitas terbukti berhasil mendorong peningkatan investasi. Hal itu terjadi lantaran biaya logistik cenderung mengalami perbaikan.

“Infrastruktur yang selama ini sudah dibangun meningkatkan konektivitas dan meningkatkan mobilitas. Sehingga, menciptakan tadi sumber cost dan perbaikan dari sisi distribusi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (168/2024).

Di samping itu, peningkatan infrastruktur dalam 10 tahun belakangan juga disebut meningkatkan attractiveness terhadap investasi baru, baik dari luar maupun dalam negeri.

“Selain itu, juga meningkatkan attractiveness terhadap investasi baru. Investasi tak selalu dari luar tapi juga dari dalam, di mana kesempatan berusaha muncul,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sederet capaiannya membangun sarana infrastruktur selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI. Salah satunya, telah membangun jalan tol baru sepanjang 2.700 kilometer (Km).

Kemudian, sebanyak 366.000 km jalan desa juga telah terbangun selama kepemimpinannya. Selain itu, 1,9 juta meter jembatan desa, dan 6.000 km jalan nasional.

Selanjutnya, adapula 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat (16/8/2024).