Jakarta: PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyampaikan tantangan dan pembelajaran dari penerapan Social and Environmental Safeguard pada sektor transportasi. Infrastruktur transportasi merupakan sektor penting dari pembiayaan IIF dengan proporsi 21 persen, atau terbesar kedua setelah sektor ketenagalistrikan.

Social and Environmental Specialist IIF Yayan Indriatmoko mengatakan, IIF berpartisipasi dalam pembiayaan 11 jalan tol yang sebagian besar berada di Pulau Jawa sejak 2013. Lalu tiga pelabuhan di Sumatra dan Sulawesi, tiga proyek bandara di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta dua proyek kereta api dan transportasi massal di Sulawesi dan Jawa.

“Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, pada umumnya mempunyai risiko dan dampak sosial lingkungan yang signifikan terkait dengan pembebasan lahan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, keragaman hayati dan fragmentasi habitat, warisan budaya dan sebagainya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 November 2024.
Oleh karena itu, Yayan mengungkapkan, penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) menjadi kunci untuk memastikan risiko dan dampak tersebut bisa dihindari, diminimalkan atau dikompensasi jika penghindaran tidak dimungkinkan. Apalagi IIF dianggap sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“IIF terus berupaya memperbaiki penerapan safeguard standard pada proyek-proyek yang didanai, termasuk diantaranya melakukan peningkatan kapasitas pemrakarsa proyek dan para pihak terkait dalam pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan merujuk pada kebijakan keberlanjutan IIF,” ujarnya.

Baca juga: Wakili Indonesia, IIF Jajaki Peluang Kerja Sama Investasi dengan Kanada

IIF berpartisipasi dalam “Environmental and Social Safeguards Community of Practice (CoP) Seminar on Sustainable Transport Investments: Opportunities, Challenges, and Good Practices” di Chengdu, Tiongkok. Seminar tahunan ini diselenggarakan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF).

Seminar ini bertujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan praktik-praktik terbaik serta pembelajaran dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial pada proyek infrastruktur transportasi. Selain itu, seminar ini menyediakan platform untuk membahas peluang dan tantangan baru yang dihadapi Multilateral Development Bank (MDB) dan mitranya.

“Melalui peran serta sebagai narasumber dalam seminar tersebut, IIF telah menunjukkan komitmennya untuk terus menyempurnakan penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

JAKARTA, investor.id – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III-2024 sebesar 61% menjadi Rp 96,8 miliar dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 60,3 miliar. Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh pendapatan nonbunga yang tumbuh 146% menjadi Rp 147,1 miliar pada kuartal III-2024.

Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan menjelaskan, sebagian besar pendapatan nonbunga berasal dari aktivitas treasury, investasi, dan jasa advisory.

Adapun aset investasi IIF pada kuartal III-2024 tercatat Rp 11,9 triliun dari total 54 proyek yang dibiayai, diiringi dengan total aset sebesar Rp 13,7 triliun. “Sampai dengan saat ini, perseroan juga telah mencatatkan 5 komitmen baru senilai Rp 1,9 triliun,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Pada akhir Juli 2024, jelas Rizki, IIF juga menjalin kerja sama dengan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-Indonesia II) melalui penandatanganan Blended Finance Delivery Mechanism (BFDM). Kerja sama antara IIF dan MCA-Indonesia II ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Rizki menambahkan, perseroan terus berkomitmen untuk menjalankan strategi bisnis, dengan fokus pada pengembangan proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Dalam rangka mendukung pertumbuhan ke depan, perseroan juga memperkuat pendanaan diantaranya melalui penerbitan obligasi Rp 1 triliun dengan jangka waktu yang bervariasi, termasuk yang jangka panjang 10 tahun,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III 2024 sebesar 61% menjadi Rp96,8 miliar dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp60,3 miliar.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh pendapatan non-bunga yang tumbuh 146% menjadi Rp147,1 miliar pada kuartal III 2024.

Sebagian besar pendapatan non-bunga berasal dari aktivitas treasury, investasi, dan jasa advisory.

Aset investasi IIF pada kuartal III 2024 tercatat sebesar Rp11,9 triliun dari total 54 proyek yang dibiayai, diiringi dengan total aset sebesar Rp13,7 triliun.

Sampai dengan saat ini, perseroan juga telah mencatatkan 5 komitmen baru senilai Rp1,9 triliun.

Pada akhir Juli 2024 lalu, IIF juga menjalin kerja sama dengan Millennium Challenge AccountIndonesia II (MCA-Indonesia II) melalui penandatanganan Blended Finance Delivery Mechanism (BFDM).

Kerja sama antara IIF dan MCA-Indonesia II ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan menyampaikan, Perseroan terus berkomitmen untuk menjalankan strategi bisnis, dengan focus pada pengembangan proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Dalam rangka mendukung pertumbuhan ke depan, Perseroan juga memperkuat pendanaan diantaranya melalui penerbitan obligasi Rp 1 triliun dengan jangka waktu yang bervariasi, termasuk yang jangka panjang 10 tahun,” kata Rizki melalui siaran persnya, Kamis (31/10).

Jakarta -

Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Puncak masih dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, disebut-sebut sudah ada perusahaan swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan tol tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Triono Junoasmono, mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan Tol Puncak sendiri diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan, pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini. Katanya, telah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insyaallah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujarnya.

Adapun tol prakarsa artinya, terdapat badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha tersebut akan menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nah, nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampe ke FS nih, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," terangnya.

Namun demikian, Triono enggan membocorkan siapa pihak tersebut. Bocorannya, perusahaan itu merupakan perusahaan dalam negeri. Tol ini nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek ini masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Di samping itu, pihaknya hingga saat inj masih melakukan serangkaian kajian dampak sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," kata dia, ditemui di lokasi yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada kala itu dijabat oleh Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

(shc/kil)

JAKARTA, investor.id – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperkenalkan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Jakarta. Sebab, untuk terus mempertahankan momentum pembangunan di DKI Jakarta, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Hal itu disampaikan Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan saat berpartisipasi sebagai salah satu narasumber pada Jakarta Economic Forum 2024. Acara yang berlangsung pada Selasa (15/10/2024) di Jakarta tersebut dihadiri oleh Penjabat Gubernur (PJ) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi, Kepala  Perwakilan Bank Indonesia Arlyana Abubakar, dan sejumlah narasumber terkait lainnya.

Melalui tema Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Jakarta melalui Creative Financing, Rizki menyampaikan bahwa untuk terus mempertahankan momentum pembangunan di DKI Jakarta, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, jelas dia, IIF berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan solusi pembiayaan inovatif untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan.

“Melalui berbagai produk fund-based seperti pinjaman jangka panjang, produk nonfund-based seperti penjaminan, serta layanan jasa konsultansi/advisory yang meliputi sektor publik dan swasta, IIF siap menjadi mitra terbaik bagi para pelaku industri infrastruktur,” ungkap Rizki dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, IIF secara aktif juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan sebagai financier atau advisor pada sejumlah proyek unggulan, termasuk berbagai proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia.

Dia menambahkan, kerja sama dan kolaborasi menjadi kunci dan memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.

Sementara itu, dalam sambutannya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa DKI Jakarta terus mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui berbagai inisiatif. Hal ini antara lain dengan mengembangkan sistem transportasi massal, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi dan polusi udara hingga pengelolaan sampah dan limbah.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi melalui kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait telah menyelesaikan penyusunan regulasi pembiayaan kreatif, salah satunya melalui mekanisme Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau dikenal sebagai Land Value Capture (LVC) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK).

Plh. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Suroto mengatakan, regulasi tersebut menandai tonggak penting dalam memanfaatkan potensi implementasi P3NK di Indonesia.

Menurutnya, pengembangan mekanisme P3NK yang dapat diimplementasikan melalui Peraturan Menteri sangat penting untuk membantu Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan P3NK.

"Mekanisme ini menawarkan peluang baru untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan yang baru,” ujar Suroto dalam keterangan resminya, Kamis (10/10).

Mekanisme P3NK atau LVC merupakan instrumen pembiayaan alternatif yang memanfaatkan peningkatan nilai lahan sebagai akibat dari adanya penyediaan infrastruktur, pembangunan, maupun kebijakan Pemerintah di dalam area atau kawasan tertentu.

Skema ini memiliki dua basis penerapan yakni berbasis pajak dan berbasis pembangunan.

“Melalui P3NK ini diharapkan memberikan manfaat yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah, pengembangan kawasan kota yang lebih tertata, pertumbuhan ekonomi kawasan, dan pemerataan ekonomi di kawasan perkotaan,” katanya.

Saat ini, Kemenko Perekonomian serta K/L terkait tengah menyusun Petunjuk Teknis Implementasi P3NK. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Asian Development Bank (ADB) dan PwC Indonesia melakukan sosialisasi untuk mengembangkan pedoman teknis, prosedur, dan mekanisme untuk P3NK atau LVC melalui Peraturan Menteri tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, ADB Country Director – Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga mengatakan, pembiayaan pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan penting yang harus diatasi di Indonesia, dan saya yakin LVC dapat memainkan peranan penting dalam mengatasi tantangan itu sebagai alat pembiayaan alternatif.

"Dengan memanfaatkan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi publik dan juga pembangunan perkotaan, LVC dapat menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan untuk proyek-proyek infrastruktur, memastikan bahwa manfaat pertumbuhan perkotaan terbagi secara luas di antara semua penerima manfaat dan pemangku kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut, Government and Infrastructure Leader PwC Indonesia Julian Smith menuturkan bahwa diharapkan melalui kegiatan sosialisasi kali ini, para peserta dapat memperoleh pemahaman lebih dalam serta memberikan aspirasi teknis untuk pengembangan pedoman lebih lanjut mengenai implementasi dan pipeline P3NK di Indonesia.

“Kegiatan ini juga merupakan wadah bagi para peserta untuk berbagi perspektif dan bertukar pikiran tentang pengembangan peraturan dan implementasi P3NK untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutup Julian.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menjelaskan mengapa porsi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di sektor infrastruktur jumlahnya sangat kecil.

Dalam data statistik multifinance yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,42% year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.

Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun, sedangkan,pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.

Ketua APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan dalam ketentuan OJK perusahaan yang dapat membiayai proyek infrastruktur adalah perusahaan yang memiliki modal minimal Rp1 triliun.

"Jadi tidak bisa semuanya masuk. Dan yang punya modal besar rata-rata bermain di pembiayaan yang multiguna. Jadi tidak banyak yang bermain di infrastruktur," kata Suwandi kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Suwandi mencontohkan pembiayaan di sektor infrastruktur misalnya seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan proyek-proyek besar lainnya, yang rata-rata didanai oleh perbankan.

"Di kita rasanya sih enggak. Tidak akan banyak, dan sedikit yang bermain. Contohnya seperti di Central Jawa Power itu pembangunan listrik. Kemudian ada di Jatiluhur. Tidak banyak, tidak ada yang lain-lain bermain di infrastruktur," kata dia.

Suwandi menjelaskan, pembiayaan infrastruktur merupakan pembiayaan jangka panjang, sedangkan perusahaan pembiayaan tidak memiliki kapasitas akan hal itu.

"Rata-rata dananya kan tiga tahun empat tahun. Kalau infrastruktur 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Dari mana dananya orang kita tidak dapat dana dari publik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menjelaskan mengapa porsi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di sektor infrastruktur jumlahnya sangat kecil.

Dalam data statistik multifinance yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,42% year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.

Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun, sedangkan,pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.

Ketua APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan dalam ketentuan OJK perusahaan yang dapat membiayai proyek infrastruktur adalah perusahaan yang memiliki modal minimal Rp1 triliun.

"Jadi tidak bisa semuanya masuk. Dan yang punya modal besar rata-rata bermain di pembiayaan yang multiguna. Jadi tidak banyak yang bermain di infrastruktur," kata Suwandi kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Suwandi mencontohkan pembiayaan di sektor infrastruktur misalnya seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan proyek-proyek besar lainnya, yang rata-rata didanai oleh perbankan.

"Di kita rasanya sih enggak. Tidak akan banyak, dan sedikit yang bermain. Contohnya seperti di Central Jawa Power itu pembangunan listrik. Kemudian ada di Jatiluhur. Tidak banyak, tidak ada yang lain-lain bermain di infrastruktur," kata dia.

Suwandi menjelaskan, pembiayaan infrastruktur merupakan pembiayaan jangka panjang, sedangkan perusahaan pembiayaan tidak memiliki kapasitas akan hal itu.

"Rata-rata dananya kan tiga tahun empat tahun. Kalau infrastruktur 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Dari mana dananya orang kita tidak dapat dana dari publik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambah porsi pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 atau selama periode pertama pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat. Ke depan, pemerintah ingin swasta lebih banyak berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur agar APBN ataupun APBD tidak terbebani.

Susi menjelaskan dalam RPJMN 2015—2019 kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp1.751,4 triliun atau setara 35,5% dari total dana infrastruktur. Sementara, dalam RPJMN 2020—2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun atau setara 42%.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengakui, RPJMN 2025—2029 belum disepakati sehingga belum ada angka pasti target pembiayaan infrastruktur. Kendati demikian, Susi memberi kode bahwa porsi pihak swasta untuk pembiayaan infrastruktur akan terus meningkat seperti tren dalam RPJMN sebelum-sebelumnya.

"Sekarang kan Rp2.700an [triliun] yang dari pihak swasta, kita akan mendorong supaya tidak membebani APBN khususnya tadi beberapa projek yang sudah jalan. Untuk peningkatan nilainya kan bisa kita dorong kembali," jelas Susi dalam konferensi pers Peluncuran Perpres LCS dan LVC di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Apalagi, sambungnya, pemerintah sudah meluncurkan dua skema pembiayaan infrastruktur baru oleh pihak swasta yaitu hak pengelolaan terbatas (HPT) atau land concession scheme (LCS) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK) atau land value capture (LVC).

Payung hukum skema pembiayaan HPT diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2024. Sementara skema P3NK diatur dalam Perpres No. 79/2024.

HPT sendiri, jelas Susi, merupakan skema hak pengelolaan atas aset infrastruktur dalam rangka meningkatkan fungsi operasional penyertaan modal negara (PMN) maupun aset-aset BUMN.

"Ini biasanya kita mendapatkan pendanaan melalui pembayaran di muka atau upfront payment, yang pembayarannya nanti digunakan untuk penyediaan infrastruktur yang baru," jelasnya.

Sementara, P3NK merupakan alternatif pembiayaan yang berbasis kewilayahan dengan memanfaatkan peningkatan perolehan nilai kawasan.

"Misalkan suatu daerah yang tadinya tanahnya nilainya tidak tinggi, kemudian kita bikin jadi suatu kawasan sehingga akan tinggi sekali. Kemudian nanti dari situ akan kita gunakan untuk dasar nilai skema pembiayaan," sambung Susi.

Lebih lanjut, dia menyatakan untuk pedoman implementasi HPT dan P3NK masih akan diterbitkan aturan turunan melalui Permenko. Bahkan, menurutnya, sudah ada beberapa pilot project yang sedang menerapkan skema baru tersebut seperti pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan Semarang Harbour Toll Road.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso meyakini pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto masih akan mengandalkan sektor infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian ke depan.

Susi menjelaskan pemerintah telah meluncurkan dua skema pembiayaan infrastruktur baru oleh pihak swasta yaitu hak pengelolaan terbatas (HPT) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK). Menurutnya, dua skema baru tersebut untuk mempermudah proyek infrastruktur pemerintahan Prabowo.

"Saya kira itu sejalan dengan rencana ekonomi kita ke depan. Infrastruktur masih akan menjadi andalan kita, baik yang terkait dengan masalah kontribusinya ke PDB nasional kita, kemudian juga dukungan untuk penciptaan lapangan kerja, dan berbagai aspek yang lain," ujar Susi dalam konferensi pers Peluncuran Perpres HPT dan P3NK di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten mendorong pembangunan infrastruktur dalam sepuluh tahun terakhir. Dia meyakini pemerintahan Prabowo akan terus melanjutkan proyek infrastruktur Jokowi.

Apalagi, sambungnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengumpulkan para pendahulunya untuk berdiskusi pada Selasa (27/8/2024). Susi mengklaim, semua eks Menko setuju dengan pentingnya infrastruktur kepada perekonomian nasional.

"Intinya ke depan kita masih sangat membutuhkan untuk dukungan pengembangan infrastruktur," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut hadir Menko Perekonomian periode 2001—2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian periode 2004—2005 Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian periode Mei—Oktober 2014 Chairul Tanjung, Menko Perekonomian Sementara periode Mei—Agustus 2008 Sri Mulyani Indrawati, dan Menko Perekonomian periode 2015—2019 Darmin Nasution.

Lebih lanjut, Susi memberi kode bahwa pemerintah akan menambah porsi pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 atau selama periode pertama pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Apalagi, pembiayaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah tidak ingin pembiayaan infrastruktur hanya tergantung kepada APBN ataupun APBD sehingga kontribusi pihak swasta akan terus digenjot.

Susi menjelaskan, dalam RPJMN 2015—2019 kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp1.751,4 triliun (setara 35,5% dari total dana infrastruktur). Sementara, dalam RPJMN 2020—2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun (setara 42%).

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengakui, RPJMN 2025—2029 belum disepakati sehingga belum ada angka pasti target pembiayaan suatu untuk infrastruktur. Kendati demikian, Susi memberi kode bahwa porsi pembiayaan swasta tersebut akan terus meningkat seperti dalam tren RPJMN sebelum-sebelumnya.

"Sekarang kan Rp2.700an [triliun] yang dari pihak swasta, kita akan mendorong supaya tidak membebani APBN khususnya tadi beberapa projek yang sudah jalan. Untuk peningkatan nilainya kan bisa kita dorong kembali," jelas Susi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merilis dua skema pembiayaan baru untuk pengelolaan dan pembangunan infrastruktur oleh pihak swasta, yaitu hak pengelolaan terbatas (HPT) atau land concession scheme (LCS) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK) atau land value capture (LVC).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, dua skema pembiayaan baru oleh swasta tersebut diluncurkan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke infrastruktur sekaligus percepatan proyek strategis nasional (PSN).

Apalagi, dia menjelaskan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat terutama dari porsi swasta. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan porsi pembiayaan dari swasta sebesar Rp1.751,4 triliun.

Sedangkan dalam RPJMN 2020—2024 menyatakan total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun. Menurutnya, RPJMN 2025—2029 juga mengindikasikan pendanaan infrastruktur akan meningkat.

"Intinya pembiayaan infrastruktur yang sedemikian besar, yang Rp6.445 triliun tadi [RPJMN 2020—2024], tidak mungkin dibiayai sepenuhnya dengan APBN atau APBD," jelas Susi dalam konferensi pers Peluncuran Perpres LCS dan LVC di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu menerangkan, payung hukum skema pembiayaan HPT diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2024. Sementara skema P3NK diatur dalam Perpres No. 79/2024.

HPT sendiri, jelas Susi, merupakan skema hak pengelolaan atas aset infrastruktur dalam rangka meningkatkan fungsi operasional penyertaan modal negara (PMN) maupun aset-aset BUMN.

"Ini biasanya kita mendapatkan pendanaan melalui pembayaran di muka atau upfront payment, yang pembayarannya nanti digunakan untuk penyediaan infrastruktur yang baru," jelasnya.

Sedangkan P3NK merupakan alternatif pembiayaan yang berbasis kewilayahan dengan memanfaatkan peningkatan perolehan nilai kawasan.

"Misalkan suatu daerah yang tadinya tanahnya nilainya tidak tinggi, kemudian kita bikin jadi suatu kawasan sehingga akan tinggi sekali. Kemudian nanti dari situ akan kita gunakan untuk dasar nilai skema pembiayaan," sambung Susi.

Lebih lanjut, dia menyatakan untuk pedoman implementasi HPT dan P3NK masih akan diterbitkan aturan turunan melalui Permenko. Bahkan, menurutnya, sudah ada beberapa pilot project yang sedang menerapkan skema baru tersebut seperti pembangunan jembatan Batam-Bintan dan Semarang Harbour Toll Road.

Bisnis.com, JAKARTA-- Pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan makin menyusut menuju akhir 2024 ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,41% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.

Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun. Sedangkan, pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.

Menanggapi tren tersebut, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ketidakpastian politik anggaran pemerintahan di era Prabowo-Gibran nantinya akan menjadi isu bagi developer infrastruktur di Indonesia.

"Jokowi memang sangat heavy terhadap pembangunan infrastruktur di mana pembangunannya sangat masif. Namun arah kebijakan bisa saja berubah di bawah pemerintahan baru di mana Prabowo juga lebih menekankan pada pembangunan SDM," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Huda mengatakan, Prabowo sering menekankan fokus program pemerintah pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

Dia juga menilai program pembangunan infrastuktur akan menjadi prioritas ke sekian. Contohnya, anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam RAPBN 2025 ditetapkan hanya Rp143,1 miliar. Padahal dalam APBN 2024 anggaran untuk megaproyek tersebut menyentuh Rp42,5 triliun.

"Saya rasa ke depan juga masih jadi tanda tanya besar apakah Prabowo akan melanjutkan infrastruktur Jokowi atau beralih ke fokus pangan. Saya rasa Prabowo akan menuntaskan janji politiknya terlebih dahulu, yaitu tentang pangan," tandasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin mengatakan saat ini pembiayaan infrastruktur masih dominan didanai dari kredit perbankan yang mana hal itu merupakan sumber pendanaan jangka pendek.

Dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyaluran kredit perbankan untuk sektor konstruksi pada Mei 2024 mencapai Rp240,87 triliun, naik 0,20% yoy dibanding Mei 2023 sebesar Rp240,37 triliun.

"Seharusnya pembiayaan infrastruktur lebih banyak di-drive sumber pendaaan jangka panjang karena payback periode project infrastruktur jangka panjang," kata Esther.