IDXChannel - PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) berencana menambah kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1. Pasalnya, pembangkit ini berpotensi menghasilkan kredit karbon hingga 3,3 juta ton setara karbondioksida (CO2e).

Rencana Pertamina NRE ini untuk mendukung pengembangan bisnis karbon di Tanah Air. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk komitmen perusahaan mendukung agenda keberlanjutan dan transisi energi untuk memenuhi target Net Zero Emission pada 2060.

“Pengembangan bisnis karbon yang meliputi perdagangan karbon dan pengembangan proyek karbon adalah salah satu prioritas Pertamina NRE dalam mendukung strategi Net Zero Emission serta aspirasi keberlanjutan dan transisi energi Indonesia," kata Chief Executive Officer (CEO) Pertamina NRE, John Anis, Senin (23/9/2024).

Di bidang perdagangan karbon, Pertamina NRE menjadi agregator pasar karbon di lingkungan Pertamina Group yang mentransaksikan kredit karbon di IDXCarbon. Hingga Agustus 2024, penjualan kredit karbon Pertamina NRE mencapai 565 ribu ton CO2e, naik 22,82 persen dibandingkan September 2023.

"Dengan jumlah penjualan kredit karbon ini, Pertamina NRE berhasil menguasai 93 persen pangsa pasar kredit karbon di Indonesia," kata John.

Untuk pengembangan proyek karbon, Pertamina NRE lewat anak usaha PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) juga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Pertamina memiliki kredit karbon dari PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 dengan volume 864 ribu CO2e yang dihasilkan selama periode 2016-2020. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain PLTP, Pertamina NRE juga berencana menghasilkan kredit karbon dari Pembangkit listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei dengan potensi 150 ribu ton CO2e pada periode 2024-2027. Selain pembangkit, perusahaan dalam jangka menengah juga akan mengembangkan proyek-proyek Nature & Ecosystem-Based Solutions (NEBS). Salah satunya lewat kerja sama konsesi kehutanan dengan Perhutani.

Pertamina NRE memiliki komitmen kuat dalam mendukung lembaga dan aktivitas yang berkelanjutan (sustainable development goals atau SDG's). Hal ini dibuktikan dengan diraihnya nilai environment, social, and governance (ESG) sebesar 13 dari lembaga pemeringkat ESG global, Sustainalytics. Skor tersebut tergolong berisiko rendah (low risk) dan menempati posisi ketiga terbaik dunia di sektor independent power producer and traders (IPP & traders).

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, perdagangan karbon kredit menjadi tonggak penting (milestone) bagi Pertamina Group sebagai komitmen perusahaan untuk terus mengakselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission.

"Saya ingin mengajak seluruh jajaran dan juga subholding, anak perusahaan untuk secara aktif berkontribusi berperan dalam semua program Net Zero Emission Indonesia karena Pertamina Group ini memerankan posisi yang penting untuk pencapaian itu," katanya.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, berencana untuk meluncurkan sebuah dana ekonomi hijau dengan menjual kredit karbon dari berbagai proyek seperti pelestarian hutan hujan. Prabowo menargetkan dana tersebut bisa mengumpulkan US$65 miliar (Rp 1.001,8 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.411/US$) pada tahun 2028.

Salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan kepada Reuters bahwa sebuah badan baru untuk peraturan emisi karbon akan dibentuk untuk mengawasi upaya-upaya untuk mencapai target-target emisi Indonesia di bawah perjanjian Paris.

Badan tersebut kemudian akan membentuk “kendaraan misi khusus” yang akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan proyek-proyek penyeimbangan karbon. "Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan hutan bakau, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional," kata Latuhihin kepada Reuters.

Targetnya adalah untuk mengembangkan kendaraan ini hingga mencapai Rp 1.000 triliun rupiah ($65 miliar) pada tahun 2028. “Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam,” kata Latuhihin.

Skala dana yang diusulkan, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, memiliki potensi untuk membantu Indonesia yang merupakan salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.

Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan di pasar karbon global dan memastikan proyek-proyek tersebut dianggap kredibel.

Christina Ng, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, sebuah lembaga pemikir yang berfokus pada transisi energi di Asia, mengatakan bahwa ekosistem alam Indonesia yang luas menawarkan ruang lingkup untuk proyek-proyek penyeimbangan karbon yang besar. Namun, target-target yang ditetapkan sangat ambisius dari sisi finansial dan operasional.

Prabowo, yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% selama masa jabatan lima tahunnya. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5%. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu akan dilakukan melalui investasi dalam proyek-proyek hijau.

Latuhihin mengatakan bahwa proyek-proyek penggantian kerugian akan menciptakan kesempatan kerja yang besar dan dapat membantu mencapai target pertumbuhan.

Pemerintah yang akan datang akan menyediakan modal awal. Pemerintah berharap dana tersebut akan berkembang dengan menjual kredit karbon di dalam dan luar negeri dan membayar dividen kepada pemerintah setelah proyek-proyek tersebut menghasilkan keuntungan.

Latuhihin mengatakan, dengan mengumpulkan dana dalam sebuah badan seperti itu, Indonesia dapat menjalankan proyek-proyek hijau berskala besar tanpa menggunakan anggaran pemerintah.

Ia mengatakan bahwa standar-standar internasional mengenai verifikasi akan diikuti, dan teknologi akan digunakan untuk mengkonfirmasi berapa banyak karbon dioksida (CO2) yang diserap oleh setiap proyek dari atmosfer.

Target yang Menantang

Ng mengatakan bahwa kredit karbon berbasis alam biasanya diperdagangkan antara US$5 (Rp 77.058) hingga US$50 (Rp 770.585) per metrik ton setara CO2. Tahun lalu, harga rata-rata kredit karbon di bawah US$10 (Rp 154.117) per ton.

Bahkan dengan harga US$50 per ton, untuk mengumpulkan US$10 miliar (Rp 154,12 triliun) per tahun dibutuhkan penjualan 200 juta ton kredit karbon. "Jumlah tersebut masih kurang dari total 239 juta ton penerbitan kredit karbon yang dicatat oleh seluruh pasar sukarela global pada puncaknya di tahun 2021," ujar Ng.

Dengan harga US$10 (Rp 154.117) per ton, volume yang sama hanya akan menghasilkan US$2 miliar (Rp 30,8 triliun) per tahun, sehingga target US$65 miliar (Rp 1.001 triliun) semakin jauh dari jangkauan.

“Mengingat lanskap pasar karbon global yang kompetitif, dengan negara-negara seperti Brasil dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga menawarkan kredit berbasis alam, entitas ini perlu menunjukkan bahwa kredit mereka memenuhi standar tertinggi,” ujarnya Ng. Ia menambahkan bahwa rekam jejak Indonesia selama ini dirusak oleh isu-isu tata kelola.

Laju deforestasi di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun, Indonesia sering melaporkan kebakaran hutan, yang seringkali dimulai oleh para petani untuk membuka lahan perkebunan.

Pemerintah yang akan datang akan mengadakan road show untuk mempromosikan proyek-proyek ini di luar negeri. Dengan road show ini, pemerintahan Prabowo berharap dapat bekerja sama dengan bank-bank internasional besar dalam penjualan kredit karbon di pasar-pasar yang memiliki harga karbon yang lebih tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjualan kredit karbon Pertamina New & Renewable Energy (NRE) di bursa karbon meningkat. Kesadaran pelaku industri terhadap isu perubahan iklim mendorong peningkatan upaya penurunan emisi atas aktivitas operasional korporasi.

Hal itu tecermin dari meningkatnya penjualan kredit karbon Pertamina NRE ini. Perusahaan tersebut menjadi penjual kredit karbon pertama pada saat diluncurkannya perdagangan perdana IDX Carbon pada 26 September 2023 lalu. Volume kredit karbon yang diperdagangkan mencapai sekitar 864 ribu ton CO2e.

Pada saat perdagangan perdana di IDX Carbon, volume yang terjual mencapai sekitar 460 ribu ton CO2e. Sampai Juli 2024 realisasi volume penjualan meningkat hingga mencapai sekitar 565 ribu ton CO2e. Kredit karbon Pertamina NRE saat ini menguasai 93 persen pangsa pasar kredit karbon di Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina NRE, Dicky Septriadi menegaskan, pihaknya memiliki komitmen kuat terhadap upaya dekarbonisasi di Indonesia. Salah satunya melalui perdagangan kredit karbon demi mendukung penurunan emisi, terutama di sektor industri. Pertamina NRE, jelas dia, memiliki berbagai portofolio hijau dan energi bersih yang berpotensi menjadi sumber kredit karbon.

"Kami sangat terbuka dan antusias bekerja sama dengan industri yang memiliki aspirasi untuk menurunkan emisi dari aktivitas operasionalnya," kata Dicky, dalam keterangan resminya, Rabu (7/8/2024).

Pertamina NRE memiliki kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6. PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 dikelola oleh anak usaha Pertamina NRE, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Volume kredit karbon di PLTP tersebut sekitar 864 ribu tCO2e, yang dihasilkan selama periode 2016–2020. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Inisiatif hijau seperti perdagangan karbon bisa berkontribusi terhadap pemenuhan enhanced nationally determined contribution (ENDC) Indonesia sebesar 31,89 persen tanpa dukungan internasional dan 43,2 persen dengan dukungan internasional. Ekosistem bisnis karbon akan terbentuk apabila terdapat dukungan yang cukup terutama dari sisi regulasi. Potensinya di Indonesia pun sangat besar, baik yang berbasis teknologi maupun berbasis alam, karena Indonesia menyimpan potensi energi bersih dan hutan yang cukup besar.

Dicky menambahkan, ke depan, kredit karbon Pertamina NRE tidak saja bersumber dari PLTP saja melainkan juga sumber energi bersih lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dari Jawa-1 yang potensinya mencapai sekitar 3 juta ton CO2e setiap tahunnya. Sumber kredit karbon lain yang saat ini sedang dalam tahapan validasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei dengan estimasi kredit karbon 150 ribu ton CO2e yang dihasilkan pada tahun 2021 – 2023 dan 200 ribu ton CO2e yang dihasilkan pada periode 2024 – 2027.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina mendorong seluruh lini bisnisnya untuk berperan dalam perdagangan karbon. Hal ini sejalan dengan komitmen Pertamina Group dalam dekarbonisasi, yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi karbon.

"Pertamina berkomitmen untuk melakukan dekarbonisasi di seluruh lini bisnisnya, termasuk juga dalam hal ini bekerja sama dengan mitra, untuk mewujudkan target Net Zero Emission," ujar Fadjar.

Pertamina NRE menjadi garda terdepan Pertamina dalam transisi energi melalui inisiatif-inisiatif hijau serta pengembangan bisnis hijau. Sebagai induk perusahaan, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi BUMN ini.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mencatat hingga Juli 2024 realisasi volume penjualan meningkat hingga mencapai sekitar 565 ribu ton CO2e. Kredit karbon Pertamina NRE saat ini menguasai 93% pangsa pasar kredit karbon di Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina NRE, Dicky Septriadi mengatakan, penjualan kredit karbon Pertamina NRE di bursa karbon meningkat. Kesadaran pelaku industri terhadap isu perubahan iklim mendorong peningkatan upaya penurunan emisi atas aktivitas operasional korporasi.

Dicky menjelaskan, Pertamina NRE memiliki komitmen kuat terhadap upaya dekarbonisasi di Indonesia, salah satunya melalui perdagangan kredit karbon untuk mendukung penurunan emisi terutama di sektor industri.

"Kami memiliki berbagai portofolio hijau dan energi bersih yang berpotensi menjadi sumber kredit karbon. Kami sangat terbuka dan antusias untuk bekerja sama dengan industri yang memiliki aspirasi untuk menurunkan emisi dari aktivitas operasionalnya," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (7/8).

Saat ini, Pertamina NRE memiliki kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 yang dikelola oleh anak usaha Pertamina NRE, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Volume sekitar 864 ribu tCO2e yang dihasilkan selama periode 2016 – 2020. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh KLHK.

Adapun, inisiatif hijau seperti perdagangan karbon berpotensi besar untuk berkontribusi terhadap pemenuhan enhanced nationally determined contribution (ENDC) Indonesia sebesar 31,89% tanpa dukungan internasional dan 43,2% dengan dukungan internasional.

Ekosistem bisnis karbon akan terbentuk apabila terdapat dukungan yang cukup terutama dari sisi regulasi. Potensinya di Indonesia pun sangat besar, baik yang berbasis teknologi maupun berbasis alam, karena Indonesia menyimpan potensi energi bersih dan hutan yang cukup besar.

Dicky menambahkan, ke depan kredit karbon Pertamina NRE tidak saja bersumber dari PLTP saja melainkan juga sumber energi bersih lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dari Jawa-1 yang potensinya mencapai sekitar 3 juta ton CO2e setiap tahunnya.

Sumber kredit karbon lain yang saat ini sedang dalam tahapan validasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei dengan estimasi kredit karbon 150 ribu ton CO2e yang dihasilkan pada tahun 2021 – 2023 dan 200 ribu ton CO2e yang dihasilkan pada periode 2024 – 2027.

Asal tahu saja, Pertamina NRE menjadi penjual kredit karbon pertama pada saat diluncurkannya perdagangan Perdana IDX Carbon pada 26 September 2023. Volume kredit karbon yang diperdagangkan mencapai sekitar 864 ribu ton CO2e.

Malaysia mulai melelang kredit karbon pertamanya di bawah Bursa Carbon Exchange (BCX) dari Proyek Konservasi Hutan Hujan Kuamut di Sabah pada Kamis (25/7).

Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad, mengatakan lelang itu merupakan peristiwa bersejarah karena kredit karbon yang dihasilkan dari proyek di Sabah tersebut menjadi yang pertama dilakukan di negara tersebut di bawah BCX.

BCX merupakan bursa produk multi-lingkungan pertama di dunia yang mematuhi syariah dan memfasilitasi perdagangan kredit karbon dan sertifika energi baru terbarukan (RECs) melalui kontrak standar. Bursa karbon tersebut dioperasikan oleh Bursa Malaysia Carbon Market Sdn Bhd, anak perusahaan Bursa Malaysia Berhad.

Dikutip dari Antara, Kamis (25/7), Nik Nazmi meminta agar pemangku kepentingan dari sektor korporasi ikut mendukung pendanaan iklim melalui lelang kredit karbon tersebut. Lelang itu bertujuan membantu mengidentifikasi harga pasar kredit karbon yang dihasilkan di Malaysia, serta sinyal harga yang jelas bagi calon pengembang proyek yang ingin terlibat inisiatif kredit karbon hutan di Malaysia.

Ia mengatakan, perusahaan yang membeli kredit karbon itu secara tidak langsung berkontribusi terhadap pelestarian hutan alam, pelestarian keanekaragaman hayati, membantu mengatasi perubahan iklim, dan menghasilkan peluang ekonomi dan pekerjaan ramah lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Melalui inisiatif BCX ini, dukungan terhadap pengembangan pasar karbon Malaysia akan menjadi katalis bagi peningkatan proyek karbon di negara tersebut, serta menumbuhkan budaya inovasi dan praktik berkelanjutan.

Proyek Kuamut, menurut Nik Nazmi, telah dievaluasi dan diakui sebagai kredit karbon “ex-ante” yang tinggi (dengan peringkat "Ae") oleh perusahaan evaluasi internasional, BeZero. Lelang karbon disebutkan dapat melindungi dan merestorasi 83.381 hektare hutan tropis di distrik Tongod dan Kinabatangan di Sabah, Malaysia timur.