Tokoh Budaya Fakfak yang berasal dari suku Mbaham Matta di Papua Barat, Fredrikus Warpopor, menyebut burung yang hidup di hutan cagar alam memiliki peran penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pasalnya, filosofi burung sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk itu, masyarakat adat suku Mbaham Matta telah mengupayakan perlindungan terhadap burung-burung yang terancam punah dengan melarang perburuan. Fredrikus menjelaskan, masyarakat secara aktif melakukan pemantauan dan ritual adat untuk melindungi spesies burung tertentu.

“Kami bahkan berjalan jauh untuk mencari dan membongkar jerat yang dipasang oleh pemburu,” ujar Frederikus dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Frederikus mengatakan, masyarakat adat sudah mulai meninggalkan budaya untuk berburu burung dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman burung di wilayahnya. Selain itu, masyarakat adat juga menjaga habitat dan tempat tinggal burung dengan membatasi orang asing untuk masuk ke kawasan hutan.

"Secara adat, kami buat ritual untuk melindungi burung-burung itu dan juga kemudian melarang orang masuk. Sehingga kalau ada orang masuk berniat untuk mencuri, dia pasti akan hilang jalan di dalam hutan itu," ujarnya.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat suku Mbaham Matta terhadap burung sangat dalam. Salah satunya seperti kepercayaan yang dipegang oleh sebagian anggota suku Mbaham Matta, warga yang mendiami Semenanjung Bomberai.

Mereka meyakini bahwa kemunculan burung Kasuari Gelambir Ganda (Southern Cassowary) di hutan bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga sebagai penunjuk jalan yang penuh makna. Tidak hanya sebagai pembimbing jalan, Kasuari juga dipercaya dapat membawa seseorang ke arah jalan yang salah jika mencium niat buruk dari orang tersebut.

Kepercayaan masyarakat yang unik juga tercermin dari burung Bubut Pini atau Ivory-billed coucal. Suaranya di pagi hari dijadikan penanda untuk melubangi alat musik tradisional Fakfak tifa tumour, agar dapat bersuara dengan bagus dan nyaring.

Begitupun dengan burung Raja-udang paruh-kait yang dikenal hanya bersuara pada malam hari pada saat purnama. Masyarakat percaya suara burung ini sebagai pertanda kehadiran roh-roh jahat.

Konservasi Indonesia bersama dengan komunitas pusat pemandu wisata minat khusus pemantauan burung, Fakfak Birding, mendokumentasikan ragam jenis burung di hutan Fakfak, Papua Barat, dalam sebuah buku berjudul Burung-burung dalam Tinjauan Mbaham Matta, Fakfak.

Ketua Fakfak Birding, Purwanto, mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan dokumentasi lebih dari 70 jenis burung dengan pemahaman budayanya. Sepanjang pengamatan yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2024, Fakfak Birding mendapati beragam jenis burung yang tinggal di kawasan Hutan Cagar Alam Fakfak.

“Selain menyaksikan keberadaan burung endemik Papua tersebut, sejak komunitas kami berdiri tujuh tahun lalu, di lokasi tersebut kami juga menjumpai keberadaan puluhan jenis lainnya," ujar Purwanto dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Purwanto mengatakan, melalui buku ini ia berharap dapat menyampaikan pesan kepada generasi muda mengenai pentingnya pelestarian burung, utamanya yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. "Dari buku ini juga kami ingin mengingatkan kembali pentingnya hubungan antara manusia dengan alam,” ujarnya.

Fakfak Birding diinisiasi sejak tahun 2018 oleh sekelompok orang dan pemilik lokasi atau hak ulayat yang memiliki ketertarikan yang sama dalam upaya menjaga satwa liar, terlebih pada burung-burung di kawasan cagar alam.

Purwanto menyebut, foto jenis-jenis burung di buku ini merupakan hasil bidikan lensa lebih dari 15 orang. Dimana, di dalam buku ini juga tercermin kearifan lokal masyarakat Papua yang tercermin dalam kekayaan budaya dan juga kepercayaan yang berakar dari legenda dan mitos yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menilai ketertarikan komunitas birdwatcher ini sebagai bukti kecintaan masyarakat Fakfak terhadap kekayaan alamnya. Dia berharap, kelompok pemantau burung di wilayah lain dapat terinspirasi untuk membukukan ragam satwa yang hidup di kawasan mereka, terlebih masyarakat Papua yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar.

“Komunitas pemantau burung seperti Fakfak Birding tidak hanya menyukai aktivitas fotografi, namun mereka juga ingin berkontribusi dalam pendokumentasian kekayaan alam yang ada di ruang hidupnya," ujar Meizani.

Meizani mengatakan, Konservasi Indonesia mendukung pelestarian keanekaragaman hayati seperti yang dilakukan komunitas ini.

"Kami berharap, para pecinta fotografi dan juga penggemar burung lainnya dapat tergerak untuk menghasilkan karya yang dapat berguna untuk pengetahuan generasi selanjutnya, seperti yang dibuat oleh Fakfak Birding,” ujarnya.

Exxon Mobil telah memperoleh hak sewa untuk menggunakan lahan seluas lebih dari 271.000 hektare di perairan negara bagian Texas untuk operasi penangkapan karbon dioksida (CO2) lepas pantai.

Exxon mengajukan sewa lahan federal di lepas pantai Texas untuk penangkapan karbon dioksida (CO2) kepada Kantor Pertanahan Umum Texas pada 2021. Exxon kemudian muncul sebagai penawar tinggi pada 69 blok di perairan dangkal Teluk Meksiko AS pada 2023 untuk memperluas area penyimpanan karbon potensial.

Penangkapan karbon, sebuah proses di mana CO2 yang dihasilkan dari aktivitas industri disimpan di bawah tanah, telah dirangkul oleh perusahaan-perusahaan minyak termasuk Chevron, Occidental Petroleum, dan Talos Energy. Penangkapan karbon menjadi upaya untuk mengurangi emisi di lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.

“Dengan semakin banyaknya pelanggan kami yang siap menggunakan Carbon Capture Storage atau CCS (penangkapan dan penyimpanan karbon), kami akan mendorong pengurangan emisi yang substansial di sepanjang Teluk Meksiko,” kata Dan Ammann, Presiden Exxon Mobil Low Carbon Solutions, seperti dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Dalam keterangan resmi, Exxon menyatakan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon itu akan mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pemimpin di bidang teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).

Amman mengatakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan secara langsung menguntungkan Dana Sekolah Permanen Texas. Biaya sewa lahan yang dikeluarkan oleh Exxon akan digunakan untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak Texas, sekaligus mengurangi emisi, dan mendorong pengembangan masyarakat di daerah sekitar.

“Sebagai pengelola 13 juta hektare lahan negara bagian yang kaya energi, saya bangga dapat bermitra dengan ExxonMobil dalam memanfaatkan lahan negara bagian untuk solusi inovatif yang dapat membantu memastikan produksi energi di masa depan," kata Juru Bicara Komisioner Tanah Texas, Dawn Buckingham.

Ia mengatakan kemandirian energi sangat penting untuk memastikan AS tetap menjadi pemimpin ekonomi di seluruh dunia.

Area lepas pantai menyediakan ruang penyimpanan yang sangat dibutuhkan untuk emisi CO2 dengan potensi Teluk Meksiko yang sangat besar memainkan peran kunci dalam memenuhi tujuan nol emisi bersih masyarakat di AS. ExxonMobil saat ini mengoperasikan jaringan pipa CO2 terbesar di AS.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong negara anggota ASEAN mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir.

Saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Wapres menyoroti pentingnya mempercepat peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"ASEAN perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Wapres Ma'ruf Amin, di Laos, Jumat (11/10).

Wapres menyoroti pentingnya mempercepat peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan satu tahun belakangan.

Investasi hijau di ASEAN tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20 persen pada 2023. Untuk itu, Wapres mendorong investasi hijau demi tercapainya tujuan transisi energi kawasan pada tahun 2030.

Dalam sambutannya, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategis bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dunia dan menjadi pusat perdagangan hampir setengah dari total perdagangan internasional.

Sebagai bagian di dalamnya, Wapres menekankan ASEAN harus memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas serta menggerakkan pertumbuhan di kawasan dan dunia. Hal itu karena ASEAN juga terbukti tangguh dan adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi. Pada 2023, meski perdagangan global menurun akibat disrupsi geopolitik, perdagangan intra-ASEAN mencapai 3,5 triliun dolar AS, melampaui tingkat sebelum pandemi.

Dari segi resiliensi ekonomi, Wapres mengatakan ASEAN terus mendapatkan kepercayaan investor pada bidang-bidang tertentu yang tentunya menjadikan ASEAN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan.

"Investasi ke ASEAN mencapai 229 miliar dolar AS, terus meningkat di tengah penurunan investasi global, dengan peningkatan signifikan di sektor keuangan dan teknologi. Capaian ini menegaskan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan global," kata Wapres.

Wapres meminta penguatan sinergi antara pemerintah dan swasta yang sangat krusial. Ia juga mengapresiasi inisiatif kalangan bisnis yang meluncurkan jaringan bisnis ASEAN-Indo-Pasifik (AIPBN) sebagai langkah konkret dalam upaya ini.
Menurutnya, AIPBN akan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan (dumpling) pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera asing di perairan Kepulauan Riau telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar. Pengerukan pasir laut tersebuttidak memiliki dokumen atau perizinan.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, di Batam, Kepri, Kamis (10/10).

Sebelumnya, KKP menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang melakukan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober. Kapal KKP tersebut dinaiki Menteri Kelautan dan Perikanan ,Sakti Wahyu Trenggono, yang hendak kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari Cina sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Kapal MV YC 6 berukuran 8.012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8.559 GT merupakan jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir yang ada di dalam laut, atau disebut kapal dredgers jenis TSHD.

Menurut Victor, kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Namun KKP masih mndalami berapa kali kapal tersebut melakukan pengerukan pasir laut, termasuk banyaknya jumlah pasir yang sudah dikerah yang dibawa ke Singapura.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, salah satu kapal memuat 10 ribu meter kubik pasir laut hasil kerukan. Menurut keterangan nahkoda, mereka mengambil pasir 10 ribu ton hanya dalam waktu 9 jam.

“Menurut pengakuan mereka 10 kali dalam sebulan, kita bisa menghitung per bulan ada 100 ribu ton yang mereka ambil bawa keluar. Kalau 1 tahun berarti bisa 1,2 juta ton,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki izain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

“Ini baru kerugian sumber daya kelautan yang diambil material. Kalau kita gabungkan, kalau ikut aturan PP Nomor 26, kapal ini harus bayar KKPRL, harus bayar bea keluar, harus membayar persetujuan ekspor, harus bayar IUP penjualan, harus membayar Amdal, artinya potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp223 miliar,” kata Victor.

Saat ini, kedua kapal berbendera asing tersebut masih dalam pemeriksaan. KKP membentuk tim penyidik yang akan mendalami sudah berapa lama aktivitas pengerukan pasir laut itu dilakukan oleh kapal tersebut.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan perlu sanksi tegas agar ada efek jera supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, patroli di wilayah perbatasan oleh KKP dan stakeholders terkait lainnya juga dimaksimalkan untuk bisa mengawasi wilayah perairan dari pencurian.

“Patroli pasti diperketat, kami tidak berdiri sendiri, ada angkatan laut, bea cukai, Polri, semua saling bahu membahu kerja sama, masyarakat nelayan jangan dikira diam, mereka memvideokan dan mengirimkan kepada kami, namanya Pokwasmas,” kata Ipung.

Lembaga Thinktank yang fokus pada isu energi, iklim, dan lingkungan, Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap isu transisi energi masuk dalam daftar topik dalam debat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD saat ini tengah mengadakan debat Pilkada di 7 provinsi, yakni Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan telah mengajukan surat permohonan kepada KPU dan KPUD agar isu transisi energi dan perubahan iklim dijadikan salah satu topik utama dalam debat Pilkada 2024.

"IESR memandang bahwa transisi energi dan perubahan iklim adalah salah satu tantangan krusial yang harus dihadapi oleh para calon kepala daerah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia," ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10).

Dalam surat tersebut, IESR menjelaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung target nasional untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 dan target energi terbarukan.

Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan transisi energi, mulai dari pengembangan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), peningkatan efisiensi energi, pertumbuhan ekonomi hijau, hingga pengurangan ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Fabby menekankan, transisi energi bukan hanya isu nasional, tetapi juga isu daerah. Para kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan dan program yang mereka canangkan sejalan dengan upaya nasional dan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan melawan dampak perubahan iklim.

"Oleh karena itu, kami menganggap penting agar KPU dan KPUD memasukkan isu ini dalam agenda debat Pilkada 2024," ujarnya.

IESR juga mengingatkan bahwa masyarakat semakin menyadari dampak buruk perubahan iklim dan polusi udara, serta pentingnya peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Dengan memasukkan isu transisi energi dalam debat Pilkada, menurut dia, calon kepala daerah tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membantu masyarakat untuk memahami visi dan misi mereka dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan di tingkat lokal.

Tangerang, Banten menempati peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Jumat, pagi (11/10). Berdasarkan data pemantau kualitas udara IQAir pukul 09.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Tangerang, Banten mencapai 161 poin atau berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Adapun Jakarta menempati posisi ke-6 dengan indeks AQI 105 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Jumat (11/10):

1. Tangerang, Banten dengan AQI poin 161 atau berada pada kategori tidak sehat.
2. Bandung, Jawa Barat dengan AQI poin 153 atau berada pada kategori tidak sehat.
3. Tangerang Selatan, Banten dengan AQI poin 149 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif
4. Bekasi, Jawa Barat dengan AQI poin 115 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.
5. Surabaya, Jawa Timur dengan AQI poin sebesar 106 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Adapun kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Hanoi di Vietnam dengan AQI poin 208 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Perusahaan-perusahaan fesyen terbesar di Spanyol akan mulai mengumpulkan pakaian bekas mulai April tahun depan. Hal ini merupakan bagian dari skema percontohan sukarela untuk mengelola limbah tekstil yang mengantisipasi peraturan Uni Eropa yang akan mulai berlaku pada 2026.

Zara, H&M, Decathlon, Ikea, dan Primark, merupakan beberapa di antara sepuluh merek yang akan berpartisipasi dalam uji coba yang akan memisahkan tekstil dan sepatu dari pengumpulan sampah lainnya. Menurut penyelenggara proyek yang dinamakan Re-viste ini, sampah tekstil tesebut akan digunakan kembali atau didaur ulang.

Spanyol sedang menunggu persetujuan akhir dari peraturan Uni Eropa yang baru yang akan mengharuskan negara-negara anggota untuk memisahkan tekstil dari limbah lainnya. "Uni Eropa juga akan mengeluarkan peraturan untuk perusahaan-perusahaan fesyen, yang akan menanggung biaya pengelolaan limbah tekstil tersebut," kata Marta Gomez, Direktur Evaluasi Kualitas dan Lingkungan di Kementerian Transisi Energi, kepada para pemimpin fesyen di sebuah acara di Madrid, seperti dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Peraturan Uni Eropa tidak akan berlaku sebelum 2026 karena pihak berwenang akan memberikan waktu setidaknya satu tahun bagi perusahaan untuk beradaptasi.

“Peraturan ini menunjukkan jalannya, tetapi kami memutuskan untuk tidak menunggu untuk mematuhi persyaratan hukum,” kata Andres Fernandez, Presiden Re-viste dan Kepala Keberlanjutan di perusahaan ritel Mango, yang juga menjadi bagian dari uji coba ini.

Aturan ini akan menetapkan perusahaan yang menjual lebih banyak pakaian dan sepatu akan membayar lebih mahal untuk mengelola limbah. Menurut data resmi pemerintah, di Spanyol, hanya 12% pakaian bekas yang dikumpulkan secara terpisah dan 88% berakhir di tempat pembuangan akhir. Setiap penduduk di Spanyol membuang 20 kg pakaian per tahun dibandingkan dengan rata-rata tujuh kg di Eropa.

Selama uji coba selama setahun, Re-viste berencana untuk memasang puluhan kontainer di gereja, toko, pusat perbelanjaan, dan jalan-jalan untuk mengumpulkan sampah dalam kantong dan membawanya ke pabrik untuk disortir. Setelah undang-undang ini diberlakukan, perusahaan-perusahaan fesyen memperkirakan Spanyol akan membutuhkan satu kontainer limbah tekstil untuk setiap 1.200 penduduk.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai beberapa komoditas Indonesia yang masuk dalam konsep ekonomi restoratif memiliki peluang besar untuk dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komoditas tersebut di antaranya kopi, kakao, hingga tengkawang.

Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi yang memperhatikan ambang batas lingkungan dalam kegiatan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh individu. Tujuanya, agar semua bisa berkembang dan mencapai kesejahteraan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan tiga komoditas tersebut sangat diminati pasar internasional. Nilai tambah dari ekspornya bisa bantu stabilkan nilai tukar rupiah, diversifikasi risiko komoditas ekstraktif, hingga mendorong cadangan devisa lebih tinggi.

Bhima mengatakan, ekonomi restoratif bisa menjadi opsi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Ekonomi restoratif menjawab keterlibatan komunitas masyarakat di sekitar hutan dan pesisir dalam menciptakan nilai tambah yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

"Studi di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang memiliki konsep pembangunan ekonomi restoratif berhasil menciptakan lapangan kerja lokal," kata Bhima dalam peluncuran buku Ekonomi Era Krisis Iklim, di Jakarta, Kamis (10/10).

Selain itu, ekonomi restoratif akan menurunkan ketimpangan antar wilayah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Ini akan berbeda dengan ekonomi ekstraktif dimana konsentrasi kekayaan daerah makin tersedot ke jawa.

Ekonomi Ekstraktif

Bhima mengatakan, saat ini Indonesia lebih mengarah pada ekonomi ekstraktif yang berpatokan terhadap barang tambang dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Hal ini tidak akan membuat pendapatan Indonesia tetap tumbuh.

"Ekstraktif ini sebenarnya sangat destruktif dari hal volatilitas yang terlalu cepat. Alam rusak, volatilitas cepat, harga tidak ditentukan dikontrol oleh pemerintah, maka ini lebih banyak sebenarnya rugi," ujarnya.

Dia mengatakan, pergerakan harga komoditas tambang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Ekonomi ekstraktif juga membuat kesehatan masyarakat, khususnya di daerah pertambangan, menjadi turun.

Bhima menyebut, naiknya pendapatan daerah yang memiliki tambang tidak membuat masyarakat di kawasan tersebut dapat dengan mudah mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

.

Beberapa Ilmuan dunia menilai bahwa menghilangkan karbondioksida di atmosfer tidak cukup untuk mencegah bencana perubahan iklim, jika pemanasan global telah melampaui ambang batas 1,5 derajat celcius. Berdasarkan Jurnal Nature menunjukan hal itu tidak dapat mengurangi aspek lain dari perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga perubahan sirkulasi lautan.

"Meski Anda telah menurunkan kembali suhu, dunia yang akan kita lihat tidak akan sama," ujar Analis Austria's International Institute of Applied Systems Analysis, Carl-Friedrich Schleussner dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Penelitian tersebut juga menunjukan bahwa, menurunkan suhu dari puncaknya lebih sulit dari yang diperkirakan. Adapun, Penghapusan karbondioksida atau carbon dioxide removal (CDR) diprakasai oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merujuk pada berbagai teknik yang mengekstrak dan menyimpan CO2 yang sudah ada di atmosfer, termasuk solusi alami seperti hutan dan alga laut, serta teknologi baru yang menyaring karbon dioksida dari udara.

Kapasitas CDR yang ada saat ini mengeluarkan sekitar 2 miliar metrik ton CO2 dari atmosfer setiap tahun. Angka tersebut harus meningkat menjadi sekitar 7 miliar hingga 9 miliar ton untuk mencapai tujuan iklim dunia, menurut laporan penelitian terpisah yang diterbitkan pada bulan Juni.

Sementara itu, salah satu penulis laporan yang berasal dari Imperial College London, Joeri Rogelj, mengatakan terdapat batasan seberapa banyak hutan baru yang dapat ditanam dan seberapa banyak CO2 yang dapat disimpan secara permanen. Di sisi lain. teknologi saat ini masih mahal.

"Jika kita mulai menggunakan lahan secara eksklusif untuk manajemen karbon, ini dapat bertentangan dengan peran penting lain dari lahan, baik itu untuk keanekaragaman hayati (atau) produksi makanan," ujarnya.

Rogelj menyebut, skenario pengurangan emisi yang paling optimis dalam laporan penilaian terbaru IPCC, yang diterbitkan tahun lalu, memperhitungkan kemungkinan sedikit kelebihan suhu sebesar 0,1 derajat celsius.

Menurutnya, untuk dapat mengembalikan itu akan membutuhkan penghapusan sekitar 220 miliar ton CO2. Sementara kelebihan sebesar 0,5 C - yang juga konsisten dengan skenario terbaik IPCC - akan memerlukan penghapusan lebih dari satu triliun ton.

"Risiko yang dihadapi dunia akibat kelebihan suhu jauh lebih besar dari yang diakui. Hanya melalui pengurangan emisi yang ambisius dalam jangka pendek kita dapat secara efektif mengurangi risiko dari perubahan iklim," ujarnya.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) meluncurkan platform dalam jaringan Deforestation-Free Trade Gateway untuk membantu petani kecil dalam menghadapi aturan anti deforestasi Uni Eropa.

Pasalnya, aturan anti deforestasi, menyebabkan permintaan pada sejumlah petani kecil di negara berkembang menjadi berkurang. Mereka dilarang ekspor komoditas ke Eropa karena tidak memenuhi syarat aturan tersebut. Kondisi itu membuat komisi Eropa mengusulkan untuk menunda aturan tersebut selama satu tahun, sehingga baru mulai diberlakukan pada 2025 atau 2026.

Direktur Eksekutif International Trade Centre (ITC), Pamela Coke-Hamilton, mengatakan platform tersebut adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sistem yang akan menyebabkan kerusakan sekecil mungkin.

"Penundaan ini setidaknya memberikan waktu yang cukup untuk mencoba menyiapkan mekanisme untuk membantu (usaha kecil dan menengah) serta negara-negara agar dapat memenuhi persyaratan ini," ujar Pamela dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Pamela mengatakan Platform Deforestation-Free Trade Gateway bertujuan untuk mengurangi pengumpulan dan berbagi data yang berulang serta mahal. Platform ini menciptakan tempat pertemuan virtual dengan petani, eksportir, dan importir terkait kepatuhan akan aturan deforestasi.

Menurut dia, proyek percontohan akan diluncurkan bulan ini di Amerika Latin sebelum diperluas secara global pada November. Negara-negara dan kelompok industri harus menggabungkan geolokasi, pemetaan, dan standar pembuktian lainnya yang diperlukan, seperti yang sudah dikerjakan oleh Malaysia, Brasil, dan Ghana.

Pamela mengatakan, saat ini ITC sedang bekerja sama dengan Uni Eropa mengenai langkah-langkah pendukung lainnya untuk membantu ribuan petani dengan lahan sekecil dua hektar.

"Ini mencoba mencari tahu bagaimana kita memastikan bahwa mereka bertahan, tetapi pada saat yang sama memenuhi lingkungan regulasi," katanya.

Organisasi maritim internasional atau International Maritime Organisation (IMO) menetapkan Kawasan Konservasi Laut Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Kawasan Laut Sensitif atau Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

Kawasan Laut yang Sangat Sensitif (PSSA) adalah area yang membutuhkan perlindungan khusus karena dapat mengalami kerusakan akibat aktivitas maritim internasional. Beberapa contoh PSSA di dunia, antara lain: Great Barrier Reef di Australia, Kepualuan Galapagos di Ekuador, serta Kepualuan Canary di Spanyol.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo, mengatakan penetapan PSSA merupakan komitmen untuk melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Ia mengatakan, komitmen untuk memperkuat perlindungan laut Indonesia mendapatkan dukungan secara internasional dalam Sidang Marine Environment Protection Comitte (MEPC)-International Maritime Organisation (IMO) ke-82 di Kantor IMO, London. MEPC IMO membahas proposal PSSA yang diajukan Indonesia.

"Resolusi tersebut menetapkan dua kawasan konservasi laut di Indonesia yaitu Kawasan Konservasi Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok menjadi Kawasan Laut Sensitif,” ujar Victor dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Penetapan tersebut didukung berbagai negara anggota IMO seperti Brazil, Australia, Korea, Singapura, Meksiko, Finlandia, China, Filipina, Panama, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Italia, Mauritius, Jerman, Monako, Oman, Afrika Selatan, Turki dan Qatar.

Kedua kawasan konservasi laut dinilai memenuhi syarat ditetapkan sebagai PSSA karena berada pada kawasan coral triangle yang memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk spesies langka dan dilindungi, memberi manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.

Victor mengatakan, kedua kawasan konservasi laut tersebut berada atau dekat dengan jalur lalu lintas kapal baik domestik maupun internasional di Selat Lombok. Ini merupakan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Selain dua kawasan konservasi tersebut masih terdapat 11 kawasan konservasi lain yang berada pada jalur ALKI," ujarnya.

Menurut Victor, KKP menargetkan akan melindungi lingkungan laut denga perluasan kawasan konservasi laut sebesar 30% atau setara dengan 97,5 juta hektare kawasan konservasi pada 2030. Indonesia telah memiliki kawasan konservasi laut lebih dari 29 juta ha dengan jumlah kawasan konservasi saat ini adalah 452 kawasan. Sebanyak 74 kawasan di antaranya telah masuk dalam peta laut Indonesia (nautical chart).

Apa Keuntungan Ditetapkan Sebagai Kawasan Laut Sensitif?

Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung Kunto Kurniawan, mengatakan penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran. Penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran.

"Untuk penyelarasan dengan Resolusi IMO tersebut, penyesuaian dalam rencana pengelolaan termasuk zonasi dan aturan-aturan teknis pemanfaatan kawasan konservasi akan dilakukan pada dua kawasan tersebut," ujar Firdaus.

Firdaus menyebut, sosialisasi dan edukasi penting untuk dilakukan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami penetapan PSSA ini bagi kesehatan lingkungan laut di kedua kawasan.

Menurutnya, aktivitas pelayaran yang tinggi berisiko memberi dampak terhadap lingkungan laut dan keanekaragaman hayatinya. Data pada 2023 menunjukkan densitas perjalanan kapal di Selat Lombok yang tinggi., yaitu terdapat lebih dari 77 ribu trip kapal. Itu berarti setiap harinya terdapat 257 trip kapal di kawasan tersebut.

Firdaus mengatakan, hampir sepertiga dari kapal-kapal tersebut merupakan kapal tanker bahan kimia dan minyak, serta kontainer yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan kontinjensinya apabila melintas atau berlayar berdekatan dengan Kawasan Konservasi.